1 / 17

Pengelolaan Hibah Daerah

Kementerian Keuangan. Republik Indonesia. Pengelolaan Hibah Daerah. Jakarta, 1 November 2018. Definisi dan Prinsip.

julianc
Download Presentation

Pengelolaan Hibah Daerah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KementerianKeuangan Republik Indonesia PengelolaanHibah Daerah Jakarta, 1 November 2018

  2. DefinisidanPrinsip HibahadalahpemberiandenganpengalihanhakatassesuatudariPemerintahkepadaPemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah Daerah merupakansalahsatusumberpenerimaan Daerah untukmendanaipenyelenggaraanurusan yang menjadikewenanganPemerintah Daerah dalamkerangkahubungankeuanganantaraPemerintahdanPemerintah Daerah Pemerintah Daerah dapatmeneruskanHibahkepadaBadan Usaha Milik Daerah sesuaidenganmekanismepengelolaankeuangandaerah

  3. Bentuk & SumberHibah 01 PenerimaanDalamNegeri Uang 02 PinjamanLuarNegeri 03 HibahLuarNegeri Jasa Barang

  4. Penganggaran & PengalokasianHibah PenganggaranHibah dalam APBD PenyusunanIndikasi Kebutuhan Dana Hibah PHD dan PPH SPPH/SPPh 01 05 07 03 06 02 04 RDP BUN RencanaKomprehensifdan/atau RencanaTahunandan/atau RKA PengalokasianHibah

  5. PenyusunanIndikasiKebutuhan Dana Hibah • Disampaikankepada DJA • Paling lambatFebruari Menyusun Sumber Sebagaidasaralokasihibahdalam Nota Keuangan dan RUU mengenai APBN

  6. PengalokasianHibah 01 02 03 04 DJPK menyampaikankepada Executing Agency Pembahasan RUU mengenai APBN KesimpulanRapatKerjaPembahasan PenetapanAlokasiolehMenteriKeuangan MenteriKeuanganmenetapkanalokasianggaranHibahsetelahdiperolehkesimpulanpembahasanrapatkerja RapatKerjaantaraPemerintahdenganDewanPerwakilan Rakyat DJPK menyampaikansuratpemberitahuanalokasianggaranHibah

  7. SPPH/SPPh 01 EA menyampaikanusulanbesaranhibah dan daftarnamaPemdacalonpenerimahibahkepada DJPK DJPK bersama EA melakukanpembahasandenganmempertimbangkan: 02 Kontribusidaerahdalampencapaian program prioritasnasional Sinkronisasi program/kegiatanhibahdengansumberpendanaanlainnya Kinerja dan kesiapandaerah Pertimbangan lain sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan 03 DJPK menerbitkandanmenyampaikan SPPH/SPPhkepadamasing-masingPemda Penerbitan SPPH/SPPh: 0

  8. RencanaKomprehensifdan/atauRencanaTahunandan/atau RKA 01 PenyusunanRencanaKomprehensif dan/atauRencanaTahunandan/atau RKA berdasarkan SPPH/SPPh Kepala Daerah berkoordinasidengan EA dan dituangkandalamberita acara koordinasi 02 Dapatmelakukanperubahansepanjang tidak bertentangandengan PHLN Perubahandimaksuddalamhal: Terdapatperubahanlingkupkegiatan; TerdapatperubahanrencanapenarikanHibahpadatahunberjalan; dan/atau Terdapatluncurandarisisa dana Hibahtahunsebelumnya.

  9. PHD dan PPH DapatDilakukanPerubahan, dalamhal: TerdapatperubahanbesaranHibahdan/ataupenambahanataupenguranganjangkawaktudalamperjanjianpinjamanluarnegeridanperjanjianhibahluarnegeri yang mempengaruhipelaksanaanhibah Terdapatsisa dana Hibahpadaakhir masa pelaksanaanHibahdansisa dana HibahtersebutdialokasikankembalikepadaPemerintah Daerah yang bersangkutan Terdapatusulanperubahanatauamandemendari EA yang disetujuioleh DJPK danKepala Daerah penerimaHibah Penandatanganan PHD/PPH Bersedia Surat Kesediaan / Penolakan Surat Pembatalan Menolak Atau Melebihi Batas Waktu Pemerintah Daerah calonpenerimamenyampaikansuratkesediaan/penolakanmengikuti program hibah paling lama 30 harikerjasetelahtanggalpenerbitan SPPH/SPPh DirekturJenderalPerimbanganKeuanganatasnamaMenteriKeuanganmenerbitkandanmenyampaikansuratpembatalan SPPH/SPPh

  10. Penganggaran Hibah dalam APBD Pemerintah Daerah menganggarkanpenerimaanHibahpada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sahdalam APBD PenerimaanHibah Pemerintah Daerah menganggarkanpenggunaanHibahsebagaibelanjadan/ataupengeluaranpembiayaandalam APBD danmencantumkannyadalam DPA PenggunaanHibah Pemerintah Daerah menganggarkan dana pendampingataukewajiban lain dalam APBD dalamhaldipersyaratkandalam PHD atau PPH Dana Pendamping

  11. Hibah diterima setelah APBD ditetapkan? APBD Perubahan Dianggarkandalam Kepala Daerah melakukanperubahanatasPeraturan Daerah mengenaipenjabaran APBD DPA Penggunaan dana Hibahdapatdilaksanakansetelah Dituangkandalam Dilaporkandalam Hibah diterima setelah APBD Perubahan ditetapkan? LKPD

  12. KetentuanUmumPenyaluranHibah • Dilakukandenganmekanisme APBN dan APBD. • PenyaluranHibah yang bersumberdaripenerimaandalamnegeridilaksanakanmelaluitatacarapemindahbukuandari RKUN ke RKUD. • PenyaluranHibah yang bersumberdari PHLN, dilakukanmelaluitatacara • Pemindahbukuandari RKUN ke RKUD; • PembayaranLangsung; • RekeningKhusus; • Letter of Credit; dan/atau • PembiayaanPendahuluan. • Penyalurandapatdilakukansecarabertahapsesuaidengancapaiankinerja. • DalamhalPemdatidakmenyediakan dana pendampingataukewajiban lain yang disyaratkan, penyaluran dana hibahtidakdapatdilakukan. • Dalamhalpenyaluranhibahmelibatkan K/L penyaluranhibahdilakukansetelahmendapatrekomendasidari K/L teknisterkait. • Kepala Daerah ataupejabat yang diberikuasamembuatdanmenyampaikanbuktipenerimaanHibah/Kuitansikepada KPA BUN PengelolaanHibahatassetiaprealisasipenyalurandenganbataswaktu paling lama 10 (sepuluh) harikerjasetelah dana Hibahditerima.

  13. PersyaratanPenyaluranHibah DilakukanberdasarkansuratpermintaanpenyaluranHibahdariKepala Daerah ataupejabat yang diberikuasakepada KPA BUN PengelolaanHibah (c.q. Direktur PTNDP) Surat Permintaan Penyaluran dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: 01 Surat PeryataanTanggungJawabMutlak (SPTJM) 02 Berita Acara Pembayaran (BAP) 03 Surat pertimbangan / rekomendasipenyaluranHibahdari K/L Dokumen lain yang dipersyaratkandalam PHD atau PPH 04

  14. PemantauandanEvaluasi Kementerian Keuangan dan K/L terkait dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerjapelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkandalam PHD atau PPH Mandiri Bersama-sama MeninjauKembali / MenghentikanPenyaluranHibah Penyimpangandan/atauPenyalahgunaanHibah Setelah mendapat pertimbangan K/L terkait MenteriKeuanganataupejabat yang diberiwewenangdapatmeninjaukembaliataumenghentikanpenyaluranHibahapabilaterjadipenyimpangandan/ataupenyalahgunaanHibahdarimaksuddantujuanpemberianHibahdalam PHD atau PPH Pemda wajib memakai Dana APBD Penyaluran Hibah Dihentikan DalamhalpenyaluranHibahdihentikan , Pemerintah Daerah wajibmemenuhimaksuddantujuanpemberianHibahdalam PHD atau PPH dengan dana yang bersumberdari APBD

  15. PenatausahaandanPelaporan Pemerintah Daerah menyelenggarakanpenatausahaan, akuntansidanpelaporankeuanganatasrealisasiHibahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan DalamhalHibahditeruskankepada BUMD, HibahtersebutdicatatdalamLaporanKeuangan BUMD Kepala Daerah / Pejabat yang diberikuasa Laporan Triwulan DJPK K/L membuat disampaikan kepada Tw. I = 1 Januari – 31 Maret Tw. II = 1 April – 30 Juni Tw. III = 1 Juli – 30 September Tw. IV = 1 Oktober – 31 Desember 10 hari kerja setelah triwulan bersangkutan berakhir Kegiatan telah berakhir: Rekonsiliasi Batas waktu penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan = 30 hari kerja

  16. AlokasiHibahKe Daerah Dalam RAPBN 2019

  17. Terima Kasih

More Related