Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah Uidp management 14 – 15 Desember 2009

2. Latar Belakang Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah • Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan belum belum transparansi, partisipatif dan akuntabel • Kas Daerah masih berfungsi seperti Bank • Biaya Pemungutan Pajak/Retribusi masih tinggi. • Belum ada alokasi anggaran pembangunan yang berpihak kepada Masyarakat miskin • Masyarakat belum bisa mengakses berbagai data publik

3. Maksud dan Tujuan Reformasi • Adanya pembaharuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin • Adanya perubahan paradigma Kas Daerah • Perubahan laporan keuangan daerah yang transparansi, partisipatif dan akuntabel. • Biaya pemungutuan pajak/retribusi yang rendah. • Tersedia akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai berbagai data publik

4. Output yang ingin dicapai • Adanya Rencana Tindak dalam Pembaharuan Pengelolaan Keuangan Daerah (RT-PPKD) • Adanya Pengembangan Kelembagaan dan Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah. • Adanya Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Daerah yang partisipatif • Transparansi penggunaan anggaran pembangunan • Pengelolaan pendapatan yang transparan • Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan • Adanya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah • Adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah

5. Pembaruan PKD meliputi: • Regulasi, perda, peraturan Bupati/Walikota, SK Bupati Walikota. • Perencanaan program/kegiatan Daerah. • Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah (APBD). • Implementasi, realisasi pelaksanaan kegiatan per anggaran.

6. Landasan Hukum • PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah • Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diperbarui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. • PP No. 8/2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah • PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah • UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah • UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara • UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara • UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara • Kepmenkeu No. 141/KMK.07/2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah • UU No. 22/1999 diperbaharui UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 25/1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

7. Latar Belakang Landasan Hukum • PP 58/2005 diterbitkan untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah.

8. UU No.32/2004 • Pasal 182 • Pasal 194 Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yarg berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan. dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

9. UU No.33/2004 • Pasal 69 : (1). Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. (2). RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan APBD. (3). RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKA SKPD. (4). Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Daerah. • Pasal 86 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Latar Belakang Landasan Hukum Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu fasilitas yang diselenggarakan oleh MenKeu untuk mengumpulkan, melakukan validasi, mengolah, menganalisis data, dan menyediakan informasi keuangan daerah dalam rangka merumuskan kebijakan dalam pembagian Dana Perimbangan, evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan RAPBN serta memenuhi kebutuhan statistik keuangan negara.

11. Tujuan penyelenggaraan SIKD • Membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah; • Membantu menyediakan data dan informasi kepada Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; • Membantu Menteri Keuangan dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan RAPBN, dan kebutuhan lain seperti statistik keuangan negara; dan • Membantu Pemda dalam menetapkan kebijakan keuangan dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pemerintahan, dan pembangunan di Daerah.

12. Apa yang harus dilaksanakan Pemda PenyusunanRencanaTindakPembaruanPKD(RT-PPKD), sebagai berikut: • Persiapan perumusan dan rencana tindak PPKD • Pengembangan kelembagaan dan landasan hukum PKD • Perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah • Peningkatan pengawasan keuangan atas manajemen dana publik • Pelaksanaantransparansidibidangkeuangandaerah

13. Persiapan PerumusandanPelaksanaan RT-PPKD • Penerbitan SK Walikota/Bupati tentang pembentukan atau penunjukkan Tim Koordinator Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah. • Penerbitan SK atau Peraturan Walikota/Bupati tentang RT-PPKD.

14. Susunankeanggotaan Tim Koordinator (a) Bagian Keuangan/ Badan Pengelola Keuangan Daerah; (b) Dinas Pendapatan Daerah; (c) Bawasda/Inspektorat; (d) Bappeda; dan (e) Dinas Infokom/Humas

15. TugasdanTanggungJawabTimKoordinator • Memfasilitasi perumusan dan penerbitan Perda mengenai Pokok-pokok PKD sesuai dengan PP No. 58/2005 • Memfasilitasi perumusan dan penerbitan serta penerapan SK atau Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur PKD kepada Bagian Keuangan/BPKD dan seluruh instansi Pemda • Mengkaji ulang penerapan sistem dan prosedur PKD di Bagian Keuangan/ BPKD dan seluruh instansi Pemda • Melakukan perbaikan/penyempurnaan sistem dan prosedur PKD berdasarkan hasil kajian serta hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Bawasda/Inspektorat • Mengkoordinasikan publikasi: • APBD dan perubahannya telah disetujui DPRD • Laporan Realisasi Semester Pertama APBD • LaporanKeuangansebagaibagiandarilaporanpertanggungjawabanKepala Daerah

16. PengembanganKelembagaandanLandasanHukum PKD • Penerbitan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat aspek pembaruan pengelolaan keuangan daerah, yaitu: perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntasi dan pertanggungjawaban serta pemeriksaan. • Penerbitan SK atau Peraturan Walikota/Bupati tentang Kebijakan, Sistem dan Prosedur Penyiapan dan Pelaksanaan APBD

17. Perda Pokok-Pokok PKD • Struktur kelembagaan unit pengelola keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. • Jenis kegiatan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di daerah, misalnya kegiatan belanja disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing. • Pendapatan setiap daerah berbeda-beda. Prosedur untuk masing-masing jenis pendapatan dapat diatur apakah melalui persetujuan dengan dprd atau didelegasikan kepada kepala daerah dalam bentuk peraturan bupati/walikota.

18. SK Bupati/Walikota tentang Kebijakan, Sistem dan Prosedur APBD • Prosedur untuk seluruh siklus menyeluruh dari semua jenis transaksi keuangan daerah • Struktur rekening yang sudah diatur secara rinci dalam Permendagri 13/2006 dan perubahannya • Alur pemrosesan dan pencatatan (pendokumentasian) transaksi keuangan untuk setiap SKPD • Prosedur (tata cara) pendokumentasian, yaitu: standar pengisian jurnal transaksi keuangan dan jenis formulir yang dipergunakan. • Jenis-jenislaporan yang harusdibuatuntuksetiapalurtransaksikeuangan, prosespenyampaianlaporandanperiodenya.

19. PerencanaandanPelaksanaanAnggaran Daerah • Pengalokasian minimal 5-10% dari total anggaran tahunan untuk membiayai/ mendukung usulan program/ kegiatan pembangunan yang diidentifikasi dalam perencanaan pembangunan partisipatif melalui serangkaian musyawarah Unit Daerah Kerja Pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan (musrenbang). • Memasukan seluruh pendapatan publik ke dalam anggaran dan ditetapkan oleh SK Walikota/Bupati. Semua nomor rekening bank pemerintah hanya dapat dibuka dengan otoritas dari Kepala Daerah. • Semua Kepala Unit Kerja akan menyerahkan laporan bulanan yang menerangkan nama, lokasi dan saldo semua rekening bank dengan nama Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk • Pelaksanakan langkah-langkah kegiatan sesuai dengan Perda Pokok-pokok PKD yang telah disusun, termasuk: a). Prosedurdankriteria yang spesifikuntukpenggunaanbelanjatidaktersangka b). Pejabat Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk membuat revisi di dalam alokasi anggaran atau target anggaran hingga batas otorisasi sesuai peraturan yang berlaku

20. PeningkatanPengawasanKeuanganatasManajemen Dana Publik • Efisiensisistempengumpulanpendapatan • Penyempurnaan sistem pengendalian keuangan melalui rekonsiliasi rekening kas termasuk catatan akuntabilitas daerah, rekening bank dan bukti sementara pengumpulan kas; • Menghentikan praktik Kas Daerah di tempat yang sama dengan BPD; • Instansi pengelolaan keuangan daerah harus bertanggungjawab terhadap penerbitan SPM dan cek; • Kasdaerahtidakbolehmenerima, membayar, ataumemeganguangtunai.

21. PelaksanaanTransparansidiBidangKeuangan Daerah • Pemda akan menyelesaikan/mempublikasikan informasi keuangan atau realisasi anggaran triwulanan selambat-lambatnya dua bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan. • Detil anggaran, informasi program, laporan keuangan/realisasi anggaran, laporan audit tahunan dan laporan tindak lanjut hasil audit dari unit auditor dapat diketahui/diakses oleh masyarakat luas. • DPRD dapatmengakseslaporanBawasda /Inspektorat

22. Indikator Keberhasilan

23. Indikator Keberhasilan

24. Terima Kasih