Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Halaman:

1. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM Program Kerja Tahun Akademik 2010-2011 Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) A. Kebijakan Umum Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT, mulai dirasakan adanya suatu kebutuhan yang mendesak untuk merancang, menata serta menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)1, karena sebagaimana digariskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa untuk diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, peran serta perguruan tinggi sangat strategis. Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan kewenangan bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan non formal. Bahwa satu di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi advokat adalah mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Pendidikan Khusus Profesi Advokat bertujuan membekali berbagai pengetahuan keterampilan dan keahlian hukum yang diperlukan Calon Advokat dalam melaksanakan praktik Advokat secara professional. PKPA FH UII merupakan salah satu mitra Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam pelaksanaan PKPA (mitra pelaksana PKPA) yang telah terakreditasi oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)2 yang telah diperbaharui dengan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP IKADIN) pada 25 Februari 2010 untuk mengadakan kerjasama menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) selama 1 (satu) tahun selama 2010. Advokat adalah profesi yang mulya (officium nubile) memerlukan keahlian khusus di dalam memainkan perannya sebagai penegak hukum, sehingga profesi advokat dapat disejajarkan dengan profesi penegak hukum lainnya, seperti Hakim, Jaksa dan Polisi. Karena itu profesi advokat merupakan profesi yang beabs dan mandiri serta bertanggung jawab. Tujuan PKPA ini adalah pertama, membekali berbagai pengetahuan keterampilan dan keahlian hukum yang diperlukan calon advokat dalam melaksanakan praktik advokat secara professional.3 Kedua, memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus profesi advokat yang profesional, dan ketiga, membekali legal skill dalam penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi dan mampu memberikan pendapat hukum. 1 Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah pendidikan profesi yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi Advokat. 2 tahun dan selama 1 (satu) tahun tersebut sebagai mitra pelaksana PKPA diberikan kesempatan untuk melaksanakan PKPA sebanyak 3 (tiga) kali.(vide Peraturan PERADI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pasal 3 ayat (1), (2), (3)) 3 Peraturan PERADI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, bagian konsideran 48 Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Halaman: