Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 29

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS PowerPoint PPT Presentation


  • 182 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KEMENKES. PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS. Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Surabaya, 16-19 Juli 2013. Kementerian K es ehatan R.I. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Download Presentation

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

KEMENKES

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN (JKN) SESUAI UU SJSN DAN UU BPJS

Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Surabaya, 16-19 Juli 2013

Kementerian Kesehatan R.I


Sistematika penyajian

SISTEMATIKA PENYAJIAN

KEMENKES

PENDAHULUAN

DESAIN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

2.a. KEPESERTAAN

2.b. PELAYANAN KESEHATAN

2.c. PENDANAAN/PEMBIAYAAN

2.d. KELEMBAGAAN

PENUTUP


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

KEMENKES

PENDAHULUAN

1


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

GAMBARAN YANKES

KEMENKES

JikaShafaAnakku!!

JAMINAN KESEHATAN

Shafa (4 th, 8 bln) anakseorangpegawaiAsuransi Central Asia. Dirawatdi ICU RS St Carolous 9 bulan 14 hari, menghabiskan RP 600juta, sebelumditolongbuMenkespindahke ICU RSCM

MungkinbiayanyaakanmencapaiRp 1 milyar

Orangtuataksangguplagi. Haruskahdiamati?

Rakyat kumpulkanRp 1000 . Duh, negeriku!!

AzkajugapenderitaGuilianBarre, tapiadaAskes!!

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

4


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

GAMBARAN YANKES

KEMENKES

JikaShafaAnakku!!

JAMINAN KESEHATAN

Shafa (4 th, 8 bln) anakseorangpegawaiAsuransi Central Asia. Dirawatdi ICU RS St Carolous 9 bulan 14 hari, menghabiskan RP 600juta, sebelumditolongbuMenkespindahke ICU RSCM

MungkinbiayanyaakanmencapaiRp 1 milyar

Orangtuataksangguplagi. Haruskahdiamati?

Rakyat kumpulkanRp 1000 . Duh, negeriku!!

AzkajugapenderitaGuilianBarre, tapiadaAskes!!

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

5


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

MENGAPA PERLU JAMINAN KESEHATAN?

KEMENKES

KarakteristikYankes:

Individu/keluarga:

Solusi :

  • Service/jasa,

  • Dominasiprofesional,

  • Uncertainty,

  • Price In-elastic,

  • AsymetryInformation,

  • PPK Induced demand.

  • Patient ignorancy,

  • Externality,

Tak

terjangkau

Jaminan

Kesehatan

Terpaksa

bayar

Pelayanan

Kesehatanterkendali

Tidakadil

Membayar

Sendiri

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

6


Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan per provinsi tahun 2012

CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN PER PROVINSI TAHUN 2012

KEMENKES

9 Prop (27%) telahmencapaikepesertaansemesta, 14 Prop (42%) kepesertaanJamkessudahdiatascapaianNasional

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

7


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

KEMENKES

DESAIN JAMINAN KES NAS

2


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

DASAR HUKUM (REGULASI)

KEMENKES

  • UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3)

  • UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2)

  • Undang-Undang No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

  • Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentangBadan

  • PenyelenggaraJaminanSosial (BPJS)

  • PP No 101/2012 tentangPenerima Bantuan Iuran (PBI)

  • Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan

  • Roadmap JKN, Rencana Aksi PengembanganPelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS

9

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

9


Desain jaminan kesehatan nasional

DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

KEMENKES

Pemerintah

BPJS Kesehatan

Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll)

Kendali Biaya & kualitas Yankes

Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes

Regulator

Bayar iuran

Perjanjian Kerjasama

Pembayaran Klaim

Ajukan klaim

Penanganan keluhan

Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan,

Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan

Peserta Jaminan Kes

Memberi Pelayanan

Fasilitas Kesehatan

Mencari Pelayanan

Sistem Rujukan

10

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

10


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

PENGERTIAN & PRINSIP JKN

KEMENKES

  • Jaminan Kesehatan

    adalahjaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

PRINSIP ASURANSI SOSIAL MELIPUTI:

kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah;

nirlaba;

keterbukaan;

kehati-hatian;

kepesertaan yang bersifat wajib ;

akuntabilitas;

portabilitas;

danaamanat

Hasilpengelolaandanajaminansosialdipergunakanseluruhnyauntukpengembangan program danuntuksebesarbesarkepentinganpeserta

11

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

11


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

KEMENKES

KEPESERTAAN

2a


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

PESERTA JKN

KEMENKES

PesertaJaminanKesadalahsetiaporangyang telahmembayariuranatauuntuknyatelahdibayarkaniuranmenjadipesertaJaminanKesehatan

PESERTA MELIPUTI*):

  • Penerima Bantuan Iuran (PBI)JaminanKesehatan

  • Bukan PBI JaminanKesehatan

    • PekerjaPenerimaUpahdananggotakeluarganya;

    • PekerjaBukanpenerimaupahdananggotakeluarganya;

    • bukanpekerjadananggotakeluarganya

    • Termasuk WNA yang tinggal di Indonesia paling singkat 6 bulan

*) Perpres 12/2013, Ps. 2 & 4

13

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

13


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

Peta Jalan Menuju

KepesertaanSemesta (UHC)

KEMENKES

86,4 juta PBI

KEGIATAN:

Pengalihan, Integrasi, Perluasan

111,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan

257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan

Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa

60,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain

90,4juta belum jadi peserta

Tingkat Kepuasan Peserta 85%

73,8 juta belum jadi peserta

Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan

Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan

Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri

Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan

Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran

Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi

Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro

B

S

K

Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK

Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan

14

Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

14


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

PENTAHAPAN PESERTA JKN *)

KEMENKES

1 JAN 2014

BPJS BID KES

PLG LMBT 2019

*) Perpres 12/2013, Ps. 6

15

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

15


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

KEMENKES

PELAYANAN KESEHATAN

2b


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

PAKET MANFAAT JKN *)

KEMENKES

ManfaatMedis

Manfaat Non Medis

ManfaatAkomodasi

ManfaatAmbulans

*) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2

Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseoranganmencakup pelayananpromotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayananobat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

17


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

PAKET MANFAAT JKN*)

KEMENKES

YANKES

DIJAMIN

TIDAK DIJAMIN

Tidaksesuaiprosedur

Di Faskesygtidakbekerjasamadengan BPJS (kecualiutkkasusgawatdarurat)

Yankes yang telahdijaminoleh program jaminankecelakaankerjaterhadappenyakitataucederaakibatkecelakaankerjaatauhubungankerja

Yankes yang dilakukandiLuarNegeri

Yankesuntuktujuanestetik

Pelayananuntukmengatasiinfertilitas

Meratakangigi (ortodonsi)

Ganggauankes/penyakitakibatketergantunganobatdan/ataualkohol

Gangguankesakibatsengajamenyakitidirisendiri

Pengobatankomplementer, alternatifdantradisional

Pengobatan yang dikatagorikansebagaipercobaan

Alatkontrasepsi, kosmetik, makanbayidansusu

Perbekalanrumahtangga

Yankesakibatbencana pd masatanggapdarurat, KLB

Biayapelayananlainnyaygtidakada hub denganmanfaatJaminankesygdiberikan

YankesTkPertama

YankesRujukanTkLanjutan

RawatJalan

RawatInap

*) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

18


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN

KEMENKES

FASKES TK I

FASKES TK LANJUTAN

PKS DENGAN BPJS

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

19


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

KEMENKES

PEMBIAYAAN/PENDANAAN

2c


Iuran peserta jkn

IURANPESERTA JKN

KEMENKES

Peserta

Iuran

Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

21


Pola pembayaran dalam jkn

POLA PEMBAYARAN DALAM JKN

KEMENKES

CARA PEMBAYARAN FASKES *)

FASKES TK. PERTAMA

FASKES TK. DUA/TIGA (LANJUTAN)

KAPITASI

Mekanisme lain yglebhberhasilguna

INA CBG’s

*) Perpres 12/2013, Ps. 39

22

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

22


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

KEMENKES

KELEMBAGAAN DLM JKN

2d


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

KELEMBAGAAN DALAM JKN

KEMENKES

BPJS BID KES

PENYELENGGARAAN JKN

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN JKN

PEMERINTAH

PEMBINAAN, PENYIAPAN STANDAR, TARIF, NAKES & INFRASTRUKTUR FASKES

PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN

PPK/FASKES

DJSN, LBG INDEPENDEN

PENGAWASAN

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

24


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

KELEMBAGAAN DALAM JKN

KEMENKES

  • Pasal 43

  • Dalamrangkamenjaminkendalimutudanbiaya, Menteribertanggungjawabuntuk:

  • a. penilaianteknologikesehatan (health technology assessment);

  • b. pertimbanganklinis (clinical advisory) danManfaatJaminanKesehatan;

  • c. perhitunganstandartarif; dan

  • d. monitoringdanevaluasipenyelenggaraanpelayananJaminanKes.

  • (2) Dalammelaksanakan monitoring danevaluasipenyelenggaraan

  • pelayananJaminanKesehatansebagaimanadimaksudpadaayat (1)

  • huruf d, MenteriberkoordinasidenganDewanJaminanSosialNasional.

Perpres No. 12/2013, Ps. 43

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

25


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

PERAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KES NASIONAL (JKN)

KEMENKES

REGULATOR

PEMERINTAH

PENYELENGGARA JKN

REGULASI

BPJS BID KES

STANDARISASI KUALITAS YANKES, NAKES, ALKES

TARIF YANKES

PENGAWASAN *)

PENYIAPAN INFRASTRUKTUR

INTERNAL

EKSTERNAL

PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES

  • DJSN

  • LembagaPengawasIndependen

  • DewanPengawas

  • SPI

MONEV

UU BPJS No. 24/2012, Ps. 39

26

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

26


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

PENUTUP

KEMENKES

  • UU No 40 Tahun 2004 yang diikutidengantelahdisahkannya UU BPJS, telahmemberiarahkonkritimplementasi JK SJSN yang dimulai1 Januari 2014

  • Tujuandari JK SJSN adalahmemberiperlindunganterhadapkesulitanaksespelayanankesehatanbagisemuapendudukdenganmanfaat yang sama

  • Pelaksanaan JKN akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai kepesertaan semesta pada tahun 2019 (Jaminan Kesehatan Semesta/Jamkesta)

  • Penyelenggaraan JK SJSN dilakukandenganprinsippelayanankesehatanterkendali (biayadanmutu) danberimplikasipadapenyelenggaraanpelayanandi RS

PERT. PAMSTBM, DITJEN P2PL, SURABAYA 16-19 JULI 2013

27


Penyelenggaraan jaminan kesehatan kesehatan jkn sesuai uu sjsn dan uu bpjs

BERBAGAI BENTUK JAMINAN KES

KEMENKES

KEMENKES

Askes PNS (6,69%)

BERBAGAI BENTUK JAMINAN KES

JPK Jamsostek

(2,96%)

Yankes TNI/Polri

(0,59%)

AsuransiPers

(7,12%)

Punya Jamkes

(Insured,

68,8%)

AsuransiSwasta

(1,51%)

JKN

Jamkesmas

(32,16%)

Masyarakat

Jamkesda

(32,16%)

Kepesertaan Semesta

(Universal Health Coverage)

Jaminan Kes

Tdk Punya Jamkes

(Uninsured,31,2%)

Masyarakat

Mampu

Masyarakat Sektor

Informal

2019

PERT EV.KEUANGAN DINKES TANGGERANG, BANDUNG 5-6 JULI 2013

29


  • Login