KEBIJAKAN DEPKES DALAM PELAYANAN FARMASI KLINIS RUMAH SAKIT

1. KEBIJAKAN DEPKES DALAM PELAYANAN FARMASI KLINIS RUMAH SAKIT Drs,Husin R Mallaleng Apt,M.Kes Sub Dinas Farmakmin Dinas Kesehatan Prop.Jatim Hotel Sahid Surabaya, 23 Mei 2008

2. CURICULUM VITAE • BORN : MAKASSAR,1961 • APOTEKER : UGM (1987) • MASTER KESEHATAN (MKes): UNAIR(2000) • PENDIRI HISFARSI JATIM • CHIEF OF HOSPITAL PHARMACIST

3. <--FARMASI KLINIS

7. PER UNDANG-UNDANGAN • UU 1992/23 : KESEHATAN • UU 1997/5 : PSIKOTROPIK • UU 1997/22 : NARKOTIK • UU 1999/8 : PERLINDUNGAN KONSUMEN • UU 2004/29 : TENAGA KERJA/SERTIFIKASI • UU 2004/32 : PEMERINTAHAN DAERAH • PP 1996/32 : TENAGA KESEHATAN • PP 1998/72 : PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI • PP 2005/19 : STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (STD KOMPETENSI & SERTIFIKASI)

8. PER UNDANG-UNDANGAN • PERMENKES RI : NOMOR 920/MENKES/PER/XII/1986 TENTANG UPAYA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI BIDANG MEDIK; • PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 159B/MENKES/PER/II/1988 TENTANG RUMAH SAKIT • KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 436/MENKES/SK/VI/ 1993 TENTANG BERLAKUNYA STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT DAN STANDAR PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT; • KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1333/MENKES/SK/XII/ 1999 TENTANG STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT; • KEPMENKES RI : 1197/MENKES/SK/X/2004 :TENTANG STANDAR PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT • KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1747/MENKES/SK/XII/2000 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA;

9. KEBIJAKAN POKOK DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DEPKES RI

10. TUGAS DITJEN BINFAR DAN ALKES ) MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS DI BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

11. FUNGSI DITJEN BINFAR DAN ALKES PERUMUSAN KEBIJAKAN, STANDAR, NORMA, PEDOMAN, KRITERIA DAN PROSEDUR SERTA PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI DI BIDANG PENGGUNAAN OBAT RASIONAL, FARMASI KOMUNITAS DAN KLINIK, OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN SERTA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

12. VISI DITJEN BINFAR DAN ALKES PEMERATAAN PELAYANAN KEFARMASIAN YANG BERKUALITAS DAN PEMANFAATAN ALAT KESEHATAN YANG AMAN MENUJU INDONESIA SEHAT 2010

13. MISI DITJEN BINFAR DAN ALKES MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KEMANFATAAN PENGGUNAAN OBAT SERTA MENGOPTIMALKAN EFEKTIFITAS OBAT TERHADAP BIAYA. MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN FARMASI KLINIK YANG DIDUKUNG OLEH PROFESIONALISME YANG TINGGI MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN SERTA KECUKUPAN KEBUTUHAN OBAT ESENSIAL DAN PERBEKALAN KESEHATAN BAGI PELAYANAN KESEHATAN DASAR. MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN, PRODUK DIAGNOSTIK DAN REAGENSIA, SERTA PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN.

14. TUJUAN PROGRAM : MENJAMIN KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN DAN PEMERATAAN DAN PELAYANAN OBAT YANG BERMUTU YANG DIBUTUHKAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN PARIPURNA

15. Sturktur Organisasi Ditjen Binfar dan Alkes Direktur Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Ses Ditjen Direktorat Bina Farkomnik Direktorat Bina Prod Dan Dist ALKES Direktorat Bina Obat Publik & Perbe kes Direktotat Bina Penggunaan Obat Rasional

16. Tugas : • Melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan pengendalian serta evaluasi di bidang farmasi komunitas dan klinik

17. Fungsi : • Perumusan kebijakan teknis pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik dan kerjasama profesi • Penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur • Bimbingan teknis dan pengendalian • Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis • Administrasi/ketatausahaan dan kerumahtanggaan

18. Drektorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ka Su Bag Subdit Farmasi komunitas Subdit Kerja sama profesi Subdit Farmasi Klinik

19. VISI dan MISIDIREKTORAT BINFARKOMIK VISI : • Masyarakat mendapatkan pelayanan farmasi komunitas dan farmasi klinik yang bermutu dalam kerangka pelayanan kesehatan yg komprehensiv (paripurna) dan didukung oleh profesionalisme yg tinggi

20. MISI :1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan farmasi komunitas kepada masyarakat2. Meningkatkan peran dan kualitas pelayanan farmasi kesehatan yang komprehensif(paripurna) kepada pasien di RS.3. Memberdayakan masyarakat dalam upaya pengobatan sendiri yg aman (self medication)4. Meningkatkan kompetensi dan profesional-isme tenaga farmasi dalam pelayanan farmasi kepada pasien.5. Meningkatkan kerjasama antar profesi dalam peningkatan pelayanan kesehatan terpadu kepada pasien

21. Ruang Lingkup tugas dan fungsi (1) • FARMASI KOMUNITAS • Pelayanan farmasi komunitas meliputi pelayanan PBF, Apotik, Toko obat GFK Puskesmas, sarana yan kes dasar, dll. • Pelayanan informasi sediaan farmasi kepada profesional dan masyarakat. • Pembinaan pelayanan pengobatan sendiri yang aman (Self Medication)

22. Ruang Lingkup Tugas dan fungsi (2) 2. FARMASI KLINIK • Pelayanan penyediaan dan distribusi perbekalan farmasi di RS • Pelayanan farmasi klinik dalam upaya pelayanan kesehatan paripurna kepada pasien di RS. • Pelayanan informasi obat

23. 3. SUMBER DAYA MANUSIA • Pembinaan kerjasama profesi dalam kaitan dengan pelayanan farmasi komunitas dan farmasi klinik • Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan farmasi komunitas dan farmasi klinik

24. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN • Penyiapan Software • Profesionalisme SDM • Kerjasama dan komitmen dari profesi • Pemberdayaan mayarakat • Peraturan perundang undangan

25. PROGRAM DIT.BINA FARKOM-NIK(1) • Sosialisasi Visi, Misi dan Program Dit.Bina Farkom.Nik • Penyusunan Renstra dan Kebijakan Dit Bina Farkom.nik • Evaluasi Peraturan perundang undangan • Penyusunan Standar pelayanan farmasi komunitas

26. Program Dit.Bina Farkom.Nik (2) 6. Penyusunan Standar/Pedoman pengelolaan perbekalan farmasi di RS meliputi Perencanaan, Pengadaan Penyimpanan dan Distribusi Barang Farmasi RS 7. Penyusunan Standar pelayanan farmasi klinik 8. Pembinaan pelayanan farmasi komunitas dan farmasi klinik