1 / 39

PANDUAN TEKNIS INTEGRASI

PANDUAN TEKNIS INTEGRASI. Ir. DANANG SUMIHARTA, MM., M.Si . ; WIDATI, SH .; TASMAN DONGKO, SE .; RAMLY K. OTUHU ; NURHALIMAH; KELOMPOK V (MR. SAN SAN ). A. LATAR BELAKANG. Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik

jamil
Download Presentation

PANDUAN TEKNIS INTEGRASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PANDUAN TEKNIS INTEGRASI Ir. DANANG SUMIHARTA, MM., M.Si.; WIDATI, SH.; TASMAN DONGKO, SE.; RAMLY K. OTUHU; NURHALIMAH; KELOMPOK V (MR. SAN SAN)

  2. A. LATAR BELAKANG • Pembangunanpadadasarnyaadalahprosesperubahanberbagaiaspekkehidupanmenujukondisi yang lebihbaik • Padakenyataannya, aspirasidankepentinganmasyarakat yang dirumuskanmelaluiprosesperencanaanpartisipatiftidakberdayaberhadap-hadapandengankepentinganpolitisdanteknokratis, karenadominasipendekatantop down dalamprosesperumusankebijakandanpraktikpengambilankeputusanpembangunandi Indonesia.

  3. Model pembangunanpartisipatifdenganpendekatanpemberdayaanmasyarakat, yang kemudianterbuktimemilikikeunggulanyaitu: (1) Meningkatnyakemampuanmasyarakatdalampengelolaankegiatanpembangunandesa; (2) Partisipasidanswadayamasyarakatdalamperencanaandanpelaksanaankegiatancukuptinggi; (3) Hasildandampaknya, khususnyadalampenanggulangankemiskinancukupnyata; (4) Biayakegiatanpembangunanrelatiflebihmurahdibandingkanjikadilaksanakanolehpihak lain; (5) Keterbukaandalampengambilankeputusandanpengelolaankeuangannyacukupkuat.

  4. PNPM MandiriPerdesaan , memilikiberbagaikelemahan, antara lain: (1) Eksklusif (tidakmengikutimekanismedanprosedur yang adasesuaiperaturanperundangan; (2) Konstruksiprogram bersifatad hoc, sehinggatidakadajaminankeberlanjutannya; (3) Partisipasi masyarakat dan peran pemerintah cenderung terbentukdalampolahubunganzero sum game atausalingmengurangi: partisipasi masyarakat meningkat karena peran pemerintah dikurangi; (4) Daya tekandandampaknyaterhadappeningkatanmanajemenpemerintahdankepemerintahanyang baikbelum optimal; dan, (5) Menciptakanketergantungankepadabantuanteknisdarifasilitatordankonsultan.

  5. SUSTAINABILITY PROGRAM BERBASIS DATA YANG BAGUS • SISTEM • KELEMBAGAAN • ASET+SISTEM JAUHI RIBA • SDM • NORMA, NILAI, KULTUR, REGULASI • DI JAWA TIMUR DIKUATKAN DENGAN REGULASI • PERGUB 41/2008 SMPP • PERGUB 149/2008 LKD/K • PERGUB 150/2008 KPMD/K

  6. SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF PROSES KEGIATAN POTENSI DAN MASALAH SOS-EK-BUD POL-KAM MASYARAKAT BERDAYA PARTISIPASI MASYARAKAT KESWADAYAAN MASYARAKAT PENINGKATAN KESEJATERAAN

  7. Dibutuhkanadanyakesadaranideologisdariparapelaku, agar dapatmemberikanbobotideologisterhadappraktikpemberdayaanmasyarakat.

  8. B. PERATURAN PERUNDANGAN PeraturanPerundangan yang menjadidasardanacuanpelaksanaanpengintegrasianantara lain: 1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (SPPN); 2. Undang-UndangNomor. 32 Tahun2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. PeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2007 tentangDesa; 4. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan PembangunanDesa.

  9. C. PENGERTIAN Pengintegrasian adalah penyatupaduan pengelolaan pembangunan partisipatif versi PNPM-MP ke dalam sistem pembangunan daerah, dan penyelarasan model perencanaan teknokratis dan politis dengan perencanaan partisipatif melalui mekanisme Musrenbang.

  10. D. TUJUAN 1. TujuanUmum Meningkatkanefektivitasprosesdanmengoptimalkancapaianpembangunan 2. TujuanKhusus a. Meningkatkankualitasproses dan hasilperencanaanpembangunandesa; b. Menyelaraskanperencanaanteknokratis, politisdenganperencanaanpartisipatif; c. Mendorongterwujudnyapembagianwewenangdanpenyerahanurusanpemerintahkabupatenkepadapemerintahdesa;

  11. E. SASARAN SasaranStrategis, antara lain: • Peningkatanposisitawarrakyatdalamprosesperumusankebijakanpublikdanpengelolaanpembangunan. • Peningkatankapasitasdanperanlembagakemasyarakatandesadanantar desa serta fungsi lembaga pemerintahan desa dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunandesa. • PeningkatankapasitasdanfungsiPemerintahDaerahmendorongperencanaandanpenganggaran yang pro rakyat. • Peningkatanperan DPRD dalampembentukanregulasidaerahuntukpenguatanpembangunanpartisipatifberbasispemberdayaanmasyarakat.

  12. Sasaranoperatif, antara lain: • Mengefektifkanprosesperencanaanpembangunanditingkatdesaatausebutanlain dankecamatan. • Menyelaraskanpengelolaankegiatanpembangunanditingkatdesaatausebutanlain danwilayahperdesaan. • TersedianyaRencanaPembangunanJangkaMenengahDesa(RPJM Desa) dan RancanganRencanaKerjaPembangunanDesaatausebutanlain(RKP Desa).

  13. SasaranPraktis, antara lain: • MeningkatnyakemampuandanperanKaderPemberdayaanMasyarakatDesa(KPMD) • MeningkatnyakemampuandanperanLembagaPemerintahanDesa (KepalaDesadan BPD) • MeningkatnyakemampuandanperanLembagaPemberdayaanMasyarakatDesa (LPMD) • MeningkatnyaperanPelakuMasyarakat PNPM-MP

  14. KONSEP PENGINTEGRASIAN A. PRINSIP • Desentralisasi • Keterpaduan • EfektifdanEfisien • Partisipasi • TransparansidanAkuntabel • Keberlanjutan

  15. B. KERANGKA KERJA DAN STRATEGI KerangkaKerja • OtonomiDaerah • PemberdayaanMasyarakat • PenguatanDemokrasi Strategi • Meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas dan daya tawar politis rakyat dalampengelolaanpembangunan. • MendorongPemerintahDaerahmelakukanreorientasikebijakanuntukpenguatanpembangunanberbasispemberdayaanmasyarakat. • Mendorongmasyarakatpolitik (DPRD) meningkatkankeberpihakannyakepadarakyatdanmembentukperaturanperundangandaerahyang sesuaidengankebutuhanpenguatanpembangunanpartisipatif

  16. 1. Pengintegrasianhorisontal, yaitu penyatupaduan proses perencanaan PNPM-MP ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang). C. RANAH PENGINTEGRASIAN

  17. PENGINTEGRASIAN VERTIKAL Partisipatif (Masyarakat) Integrasi Politis (DPRD) Teknokratis (SKPD)

  18. TITIK TEMU INTEGRASI MUSRENBANG Kabupaten Forum SKPD MAD Pendanaan Musyawarah Antar Desa Prioritas MUSRENBANG Kecamatan Pelaksanaan sesuai PTO PNPM-MP Musdes Perencanaan dan MKP MUSRENBANG Desa MMDD RPJMDes/Review Penggalian Gagasan Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

  19. Musrenbang Kabupaten Hearing DPRD MAD Sosialisasi Evaluasi Musdes Sosialisasi Pemeliharaan Pelatihan KPMD Musdes Serah Terima Pegas/ PKD Musdes RPJM-Desa (penyusunan/review) LKPJ Kades Musy. Desa Khusus Perempuan Musdes Pertanggungjawaban Musrenbang Desa Musdes Perencanaan Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan Penulisan Usulan dgn/tanpa desain RAB Persiapan Pelaksanaan (pendaftaran tenaga, pelatihan TPK, UPK, dan pelaku desa lainnya) Verifikasi Usulan Desain dan RAB, Verifikasi Teknis SPP Musdes Informasi Hasil Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kecamatan MAD Prioritas Usulan Penyampaian Aspirasi MAD Pendanaan Alur Tahapan Pengintegrasian Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan 2010

  20. Musrenbang Kabupaten Hearing DPRD MAD Sosialisasi Evaluasi Musdes Sosialisasi Pemeliharaan Pelatihan KPMD Musdes Serah Terima Musy. Desa Khusus Perempuan LKPJ Kades Musdes Pertanggungjawaban Musrenbang Desa Musdes Perencanaan Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan Penulisan Usulan dgn/tanpa desain RAB Persiapan Pelaksanaan (pendaftaran tenaga, pelatihan TPK, UPK, dan pelaku desa lainnya) Verifikasi Usulan Desain dan RAB, Verifikasi Teknis SPP Musdes Informasi Hasil Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kecamatan MAD Prioritas Usulan Penyampaian Aspirasi MAD Pendanaan Alur Tahapan Pengintegrasian Perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan 2011-2014

  21. E. ANASIR/UNSUR-UNSUR YANG DIINTEGRASIKAN Yang diintegrasikan adalah sistem. Adapun unsur-unsur sistem dimaksud adalah : 1. Nilai/Prinsip Nilai-nilaiyang diwujudkansebagaiprinsipdalampelaksanaanPNPMMP, diintegrasikan agar terinternalisasidalampelaksanaankegiatanreguler. 2. MekanismePengambilanKeputusan Ketentuandan tatacara yang menjaminterlaksananyaprosespengambilan keputusan secara terbuka, patisipatif dan berpihak kepada masyarakatmiskin, diintegrasikanuntukmewarnaiprosespengambilankeputusandalamMusrenbang.

  22. 3. Mekanisme Proses perencanaan Proses perencanaan PNPM-MP, mulai dari MMDD, MKP, Musdes Perencanaan, Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas dan Pendanaan diintegrasikan ke dalam proses reguler, yaitu penyusunan RPJM Desa dan review rencana kegiatan tahunan (RKP Desa). Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. 4. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, yang menjadi salah satu keunggulan PNPM-MP diitegrasikan agar terwujud pola standart pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber (ADD, Swadaya,Program, APBD, dll).

  23. 5. Mekanisme Pertanggungjawaban Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara terbuka dan akuntabel, diintegrasikan untuk membangun pola standart pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan pembangunan partisipatif di desa. 6. Pelaku Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi ke dalam dan pendayagunakan personil pelaku program oleh lembaga-lembaga reguler (LPMD, Pemerintah Desa, BPD,dll).

  24. PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN 1. KaidahPelaksanaan Kaidahpelaksanaanpengintegrasianadalah a. Berdasarpadadanuntukmeningkatkatkanefektivitaspelaksanaanregulasi(peraturan). Semuakegiatan yang dilakukanberdasarpadadanuntukpenguatanpelaksanaan peraturan ( Produk hukum ) yang telah ditetapkan, yang berkaitanlangsungmaupun yang relevanbagipenguatanpenyelenggaraanpembangunanpartisipatif.

  25. b. Menyatudengandanmenguatkanmekanismereguler. Semuakegiatan yang dilakukanterintegrasidanataumenjadibagiandarikegiatanregulersesuaiketentuanpenyelenggaraanpemerintahan c. Keberlanjutan Menyiapkandanmemfasilitasikeberlanjutansistem yang telahdibangunmelalui PNPM-MPd.

  26. Pengintegrasianadalah agenda wajibbagidesapartisipan PNPM-MP yang memenuhisyarat-syaratsebagaiberikut: 1) Memilikisarana / Kantor / Sekretariatpemerintahdesa yang dianggaplayak. 2) PerangkatPemerintahDesasekurang-kurangnyaterdiridari: SekretarisDesaatausebutan lain, dansekurang-kurangnyaduaKepalaUrusan (Kaur). 3) SudahterbentukBadanPermusyawaratanDesa (BPD) atausebutan lain. 2. SyaratdanKetentuan

  27. 3. LangkahdanKegiatanPengintegrasian a. Sosialisasi • Kegiatanmenyebarluaskaninformasitentangintegrasi PNPM-MP kedalammekanismeregulerdilakukansecaraterusmenerusolehpelakuPemerintah (KecamatandanDesa), PelakuMasyarakatdanFasilitator, dalamberbagaikesempatandan forum. Hal ituuntukmemastikan agar masyarakatmengetahui “apa, mengapadanbagaimana” pengintegrasianitusecarabenar. • Pada tahun pertama pelaksanaan Integrasi, dilakukan forum sosialisasisecara formal, yaituMusyawarahAntarDesaSosialisasidanditindaklanjutidenganMusyawarahDesaSosialisasi. • Prosesdanfasilitasi MAD dan MD Sosialisasimerujukketentuan PNPM-MP.

  28. b. PelatihanPelaku • Pelakuyang akanmemfasilitasiprosesintegrasi: SetrawanKecamatan, AparatPemerintahDesa, BPD, FasilitatordanPelakuMasyarakatmendapatpelatihansesuaikebutuhanberdasarkantupoksidanperannya. • PelatihanbagiSetrawandanFasilitatordilakukansesuaiketentuan yang ditetapkanSatker PNPM-MP. • Kegiatan pelatihan yang dinanai dari berbagai sumber (DOK PembangunanPartisipatif, DOK PelatihanMasyarakat,dll) diintegrasikandandisinegikan. • PengelolaankegiatanpelatihandimaksudmengacupadaPanduanPelatihanMasyarakat. • Rancanganpelatihanpenintegrasianmengacu pada PanduanPelatihanPengintegrasian.

  29. c. Penyusunan RPJM Desa atau sebutan lain • Pelaksanaan pengintegrasian berdasar pada RPJM Desa yang ditetapkan dengan Perdes sesuai Permendagri No. 66 Tahun 2007. Dengan demikian, setiap desa wajib memiliki RPJM Desa. • RPJM desa dimaksud kemudian dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD tahunan), sesuai periode RPJM Desanya. RKPD dimaksud menjadi dasar penyusunan APB Desa.

  30. d. PenyatupaduanProsesPerencanaan • MenyatupadukanPenggalianGagasan (PG) denganPengkajianKeadaanDesa (PKD) • MenyatupadukanMMDD denganPenyusunan RPJM-Desa • MenyatupadukanMusdesPerencanaan-MKP denganMusrenbangDesa • MenyatupadukanMAD Prioritas dan PenetapanUsulandenganMusrenbangKecamatan

  31. e. PenyelarasanRencanaKegaiatandanAnggaran • Penyelarasanrencanakegiatandansumber-sumberpendanaan (ADD, Swadaya, BLM, APBD, dll),berdasarpada APB Desa. • Agar tercapaipenyelarasandimaksud, makaharusdipastikanPemerintahdesadan BPD menyusundanmenetapkan APB Desasecararutinsetiaptahunanggaran.

  32. f. Penyatupaduan Pertanggungjawaban • Musyawarah desa dilakukan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan. • Kepala Desa difasilitasi untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPj Kades) satu kali dalam satu tahun dalam forum Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

  33. FAKTOR PENDUKUNG DAN DUKUNGAN • FAKTOR PENDUKUNG • PerspektifPelaku • PerencanaanPembangunanDesa • PenguatanMusrenbang • ManajemenPemerintahanDesa • KapasitasPelaku: KPMD, LPMD, Sekdes, BKAD, PemerintahanDesa,dan BPD. • EfektivitasPeranSetrawan • PosisiTawarRakyat • Peranefektifkelompok-kelompokmasyarakat

  34. B. DUKUNGAN Pelaksanaan pengintegrasian membutuhkan dukungan antara lain: • PeningkatanKapasitasKeuanganDesa Peningkatankapasitaskeuangandesadidorongdenganmemberikan: a. Alokasi Dana Desa (ADD) b. BLM atau Stimulan Khusus c. PeningkatanPendapatanAsliDesa 2. Regulasi (PerencanaanPembangunanDesa, Musrenbang, Swakelola,dll) 3. Pembagian Wewenang dan Urusan

  35. LANGKAH PENGUATAN PENGINTEGRASIAN 1. MendorongpenyelarasanJaring Asmara denganMusrenbangKecamatan. Agar terjadikeselarasanprosesdanhasilantarajaring Asmara denganMusrenbang Kecamatan, maka harus dilakukan berbagai upaya untuk: • Menjalinkomunikasidaninteraksi yang intensdenganAnggota DPRD • Mensosialisasikan, menjelaskandanmemasokbahan-bahanyang diperlukanagar kalangan DPRD memilikipersepsi yang utuhdanbenartentangpengontegrasian • MendorongAnggota DPRD mengikutiMusrenbangKecamatan • Mendorong Anggota DPRD merujuk hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dalammelakukanJaring Asmara. • MengikutsertakanAnggota DPRD dalamkegiatan monitoring.

  36. 2. Mendorongterlaksananya Hearing DPRD • Dengan kewenangan yang dimiliki di bidang anggaran, legislasi, dan pengawasan • Agar kewenangan yang dimiliki DPRD tersebutdapatmendukungpengintegrasian • Rakyatataukelompok-kelompokmasyarakatharusdifasilitasimelakukan hearing ataudengarpendapatdengankalangan DPRD (Anggota, Komisi, FraksidanPimpinan DPRD) • Memastikan pengawalan usulan oleh Anggota DPRD. 3. MendorongterlaksananyaRakor Unit PerencanaSKPD 4. Mendorongefektivitas Forum SKPD 5. PenguatanMusrenbangKabupaten

  37. PELAKU • PELAKU 1. PelakuStrategis, yaitupelaku yang memilikikewenanganyang menentukanbagiprosespengintegrasiandidaerah. a. Bupati b. DPRD c. SKPD

  38. 2. PelakuKunci, yaitupelaku yang memfasilitasisecaralangsungprosespengintegrasian. a. SetrawanKabupaten b. Camat c. SetrawanKecamatan d. BKAD e. KepalaDesaatausebutan lain f. BPD atau sebutan lain g. LPMD atau sebutan lain h. KPMD atau sebutan lain.

  39. 3. Pelaku Penggerak , yaitu pelaku yang dibekali secara khusus untuk menggerakkan pelaku dan mendayagunakan sumberdaya yang ada guna menggerakkan proses pengintegrasian. a. Fasilitator Kabupaten b. Fasilitator Kecamatan

More Related