Mengenal lebih dekat negara republik federal Jerman

1. Mengenal lebih dekat negara republik federal Jerman Nama : Hendrikus . Songbes NIM : 13320001

2. Profil : • Nama Resmi : Republik Federal Jerman • Bentuk Pemerintahan : Republik Federal/ Demokrasi Parlementer • Ibukota : Berlin (sejak 3 Oktober 1990) • Kepala Negara : Presiden (Horst Koehler) • Kepala Pemerintahan : Kanselir (Angela Merkel) • Letak : Di jantung Eropa • Perbatasan : Denmark, Laut Utara dan Laut Baltik di Utara, Swiss dan Austria di Selatan,Belanda,Luxemburg dan Perancis di Barat, Ceko, Slovakia dan Polandia di Timur. • Hari Nasional : 3 Oktober (Hari Penyatuan Jerman) • Wilayah : 357. 041 km2; panjang perbatasan = 3.758 km. • Penduduk : 82, 5 juta jiwa (2006), Terdiri dari 91.5% Jerman, 2.4% Turki, 0.7% Italia, 0.4% Yunani, 0.4% Polandia, 4,6% lain”

3. Agama : Jerman Bagian Barat: (42,9% Katholik Roma, 40,7%.Protestan, 6,4 Yahudi, 2,8% lain-lain) Jerman Bagian Timur: (mayoritas beragama Protestan; 1,5 jutaberagama Katholik Roma) • Bahasa Resmi : Bahasa Jerman yang berakar dari bahasa Indo-Jerman sebagaimana bahasa Denmark, Swedia, Belanda,bahasa Inggris • Iklim : Memiliki empat musim. Temperatur rata-rata 9oC. Padabulan terdingin (Januari) temperatur antara 1,5oC didaratan rendah dan -6oC di daerah pegunungan dandimusim panas temperatur rata-rata 17-18oC. • Suku Bangsa : Kulit Putih (jerman 91 %), Turki, dll • Produksi : Barang-barang hasil teknologi (mesin, kendaraanbermotor, dll), jasa • Mata Uang : Euro • Mitra Dagang : Perancis, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Cina

4. Kota-kota besar : Munich, Essen, Hannover, Wolsburg, Wuppertall, Hamburg, leipzig • Bahasa : Jerman • Industri : otomotif, elektronik,kapal,pesawat,senjata, mesin,alat berat, farmasi, kimia, textil, baja,alat pertanian, alat transportasi,optik. • Pendapatan perkapita : US$ 34.219 (2009)

5. SEJARAH SINGKAT • Republik Federal Jerman dengan batas-batas negara dan sistem politik yang ada sekarang merupakan hasil pergulatan selama lebih dari seratus delapan puluh tahun.Sejak ratusan tahun yang lalu, di benua Eropa terdapat wilayah-wilayah yang tidak bersatu secara politik namun memiliki penduduk yang dikenal sebagai suku bangsa Jerman (German tribes). Dalam sejarah Eropa dikenal sejumlah unit politik, baik negara berdaulat, principalities, maupun kota-kota independen, yang memiliki karakterisktik seperti ini, antara lain: Prussia,Austria, Bavaria, Saxony, Würtemberg, dan lain-lain.Usaha penyatuan Jerman pertama sekali dikenal dengan nama Konfederasi Jerman, yangmerupakan perhimpunan longgar dari negara-negara berdaulat dan sejumlah kota independen dan dibentuk pada tahun 1815 melalui Kongres Wina. Perhimpunan yang beranggotakan 33 unit ini menempatkan Frankfurt sebagai ibukotanya. Konfederasi Jerman dibubarkan pada tahun 1866, setelah Austria melepaskan diri dari perhimpunan tersebut. Usaha berikutnya dirintis dengan mendirikan “The German Reich” pada tahun 1871, di bawahpemerintahan Kaisar Wilhelm I dan Perdana Menteri Otto van Bismarck. Banyak pihak beranggapan bahwa penyatuan Jerman telah berhasil dengan didirikannya German Reich tersebut.

6. Namun sepanjang perjalanannya, the German Reich harus mengalami pergulatanpolitik di antara berbagai kelompok kepentingan terkait dengan masalah pusat kekuasaan,terutama di antara kelompok feudal (yang menginginkan kekuasaan eksekutif yang kuat) dan kelompok demokrat liberal (yang menginginkan adanya kontrol parlemen terhadap eksekutif). Dengan kalahnya Jerman dalam Perang Dunia-I, akhirnya disepakati satu perubahan konstitusional yang menetapkan bahwa kekuasaan eksekutif harus bergantung kepada dukungan Parlemen. Perubahan ini dilakukan pada tahun 1918 melalui apa yang dikenal sebagai “Reformasi Oktober”. Sebagai kelanjutannya, pada bulan November 1918, terjadirevolusi yang menumbangkan kekaisaran Jerman, dan pada tanggal 9 November 1918 satu Republik, yang kemudian dikenal sebagai Republik Weimar, diproklamasikan. (catatan: Weimar adalah kota dimana Majelis Nasional berkumpul menyelesaikan konstitusi Republik). Berdirinya Republik Weimar menandai pemberlakuan demokrasi parlementer di Jerman untuk pertama kalinya. • Dalam perkembangannya, Republik Weimar tidak berhasil melepaskan diri secara mutlak dari German Reich; institusi yang menyerupai “kaisar” terus berlanjut dengan nama lain, yaitu: Presiden Reich, yang dianggap oleh kaum demokrat liberal sebagai (Substitute Emperor dan Replacement Emperor).

7. Di lain pihak, pemberlakuan demokrasi parlementer tidak berjalansebagaimana yang diharapkan, karena masih adanya pandangan bahwa demokrasiparlementer adalah budaya “barat” (western) dan tidak sesuai dengan budaya Jerman (un-German), serta adanya penolakan dari kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Kegagalan Republik Weirmar berujung dengan naiknya Adolf Hitler dan partai Nazi-nya ketampuk kekuasaan. Naiknya Hitler sebagai kepala pemerintahan Jerman (Reich Chancellor) serta mendominasinya Partai Nazi, bukanlah hasil satu pemilihan umum, melainkan hasil situasi politik yang tidak menentu ditengah ketakutan kaum konservatif atas meningkatnya pengaruh komunis dalam politik Jerman saat itu. Berdasarkan peta kekuatan politik saat itu,suara Partai Nazi sebenarnya masih berada di bawah Partai Sosialis Demokrat (SPD). Masa kekuasaan Adolf Hitler dan Partai Nazi dikenal sebagai the Third Reich, yang berlangsung selama 12 tahun (1933-1945). Kekuasaan Hitler yang penuh teror, rasialis dan ekspansif membawa Jerman ke jurang kekalahan dalam Perang Dunia II. Kekalahan ini menyebabkan wilayah the Third Reich terbelah menjadi dua wilayah yang berbeda ideologi dan saling bermusuhan, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Di samping itu, kekuasaan sesungguhnya terhadap pemerintahan dan masa depan Jerman berada di tangan Empat Kekuasaan Asing, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris dan Perancis.

8. Seiring dengan adanya perubahan politik global, yang ditandai dengan runtuhnya komunisme, rubuhnya tembok Berlin dan disepakatinya “Perjanjian Dua Plus Empat”, kedua wilayah Jerman tersebut bersatu kembali pada tanggal 3 Oktober 1990. Perjanjian Dua Plus Empat, yang ditandatangani oleh wakil-wakil pemerintah Jerman Barat, Jerman Timur, AS, US, Inggris dan Perancis di Moskow pada tanggal 12 September 1990, mengakui satu negara Jerman yang berdaulat, yaitu Republik Federal Jerman (RFJ). Dengan terbentuknya RFJ, yang terpisah dari Austria, maka masalah Jerman (the German question/issue), yang terkait dengan masalah batas wilayah dan sistem politiknya, dianggap telah selesai. Berdasarkan hukum internasional, Jerman tidak boleh mengklaim wilayah di luar batas-batas RFJ saat ini.

9. SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN • RFJ adalah negara demokrasi yang berbentuk federasi dan terdiri dari 16 negara bagian (Lander). Masing-masing negara bagian mempunyai pemerintahan, undang-undang dan parlemen sendiri, namun kebijakan pemerintahan tsb maupun undang-undang yang dikeluarkannya tidak boleh menyimpang dari UU federal. Tanggung jawab utama negaranegara bagian adalah dalam bidang kepolisian dan pendidikan serta pelaksanaan kebijakankebijakan federal. Sementara kebijakan-kebijakan luar negeri, pertahanan dan ekonomi merupakan tanggung jawab Pemerintah Federal.Negara dikepalai oleh seorang Presiden Federal (Bundespräsident) yang dipilih pada Konvensi Federal (Bundesversammlung). Presiden Federal dipilih untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya. Presiden Federal mewakili negara federal dalam hubungan internasional yang bersifat seremonial dan mengangkat serta menerima duta besar.

10. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Pemerintah Federal (Bundesregierung), yang terdiri atas Kanselir dan Menteri-menteri Federal. Kanselir dipilih dengan suara mayoritas oleh Parlemen Federal (Bundestag) atas usul Presiden Federal. Kanselir RFJ saat ini dilantik pada tanggal 22 November 2005. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Bundestag (Majelis Rendah) dan Bundesrat (Majelis Tinggi).Anggota-anggota Bundestag merupakan wakil-wakil Partai Politik dan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui satu Pemilihan Umum yang berlangsung sekali dalam 4 (empat) tahun. Berdasarkan undang-undang, jumlah anggota Bundestag adalah 598 orang, di mana setengah diantaranya dipilih secara langsung, sedangkan setengahnya lagi ditentukan berdasarkan daftar yang ditetapkan Partai. Dalam prakteknya, jumlah anggota Parlemen dapat melebihi 598 orang karena adanya komplikasi dalam penetapan kursi. Saat ini, jumlah anggota Bundestag adalah 614 orang.Berdasarkan undang-undang, hanya Partai dengan dukungan setidaknya 5 % pemilih yang boleh memperoleh kursi di Bundestag. Dewasa ini terdapat 6 partai yang mempunyai wakil di Bundestag, yaitu:

11. a. Christlich-Demokratische Union Deutschland (CDU)b. Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)c. Christlich-Soziale Union (CSU)d. Freie Demokratische Partei (FDP)e. Die Grüne (Partai Hijau)f. Die Linkspartei (Partai Kiri) Sementara anggota-anggota Bundesrat adalah wakil-wakil negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah negara bagian. Tiap negara bagian mempunyai setidak-tidaknya 3 suara; negara bagian yang berpenduduk lebih dari dua juta mempunyai 4 suara; negara bagian dengan lebih dari enam juta penduduk mempunyai 6 suara. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh satu Pengadilan Federal, yang terdiri dari 5 pengadilan yaitu: Pengadilan Umum, Pengadilan Buruh, Pengadilan Administrasi, Pengadilan Sosial dan Pengadilan Pajak. Di samping itu, terdapat Pengadilan Konstitusi Federal, yaitu Mahkamah Tertinggi yang juga sebuah Badan Konstitusional.

12. HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – JERMAN • Kerjasama bilateral di bidang politik memberikan gambaran yang cukup baik sebagaimana tercermin pada sikap pemerintah Jerman untuk mendukung keutuhan wilayah dan negara Republik Indonesia dan good governance. Namun demikian terdapat beberapa kelompok kecil/perorangan yang mensponsori kegiatan/pertemuan yang membicarakan masalah-masalah berkaitan dengan separatisme. Satu Yayasan bernama ‘Friedrich Ebert Stiftung’ pernah mengadakan seminar mengenai Papua di Berlin pada bulan Juni 2003. Yayasan tersebut juga akan mengadakan seminar serupa di Berlin pada tanggal 21-23 Maret 2007 dengan tema ‘’Autonomy for Papua : Progress and Failure in implementing Special Autonomy’’ yang menurut rencana akan menghadirkan pejabat Kemlu Jerman dan anggota Parlemen.Di bidang militer, kerjasama kedua negara dibatasi pada bidang pendidikan dan pengadaan peralatan untuk pemeliharaan, terutama alat utama yang berasal dari Jerman. Kebijakan kerjasama pendidikan yang ada berdasarkan persetujuan Kementerian Pertahanan kedua negara sejak Mei 1972.

13. Jalinan hubungan dimaksud lebih pada pengembangan kepemimpinan Angkatan Bersenjata (AB) dalam tatanan negara yang lebih demokratis. Hubungan politik kedua RI-Jerman memperoleh “boost” ketika pada tanggal 14 Mei 2003, Kanselir Jerman, Gerhard Schröder, melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan inimemiliki arti sangat penting karena merupakan kunjungan seorang Kepala Pemerintahan negara anggota UE yang pertama setelah peristiwa bom Bali tahun 2002 dan terlaksana di tengah ancaman wabah SARS. Dalam masa Presidensi UE dan jabatannya sebagai Ketua G-8, prioritas dan isu kunci yang menjadi perhatian Jerman di Indonesia antara lain adalah:– Kelanjutan dukungan bagi pembangunan di Aceh;– Pembangunan di Papua;– Kerjasama counter-terrorism– Penghormatan HAM– dan lain-lain

14. KERJASAMA EKONOMI • Jerman merupakan salah satu mitra utama perdagangan luar negeri RI. Sedangkan bagi Jerman, Indonesia tidak termasuk mitra perdagangan utama. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia hanya berada di urutan 30-an dalam daftar negara asal impor, dan di urutan 40-an dalam daftar negara tujuan ekspor Jerman.Ekspor Indonesia ke RFJ antara lain komoditi non-migas, seperti ikan segar dan olahan, sayur dan buah kalengan, coklat, minyak nabati, margarin, rempah-rempah, bungkil, kopi, tembakau, karet alam, selulosa, lemak/minyak untuk mesin lainnya, kain tenun sutera, kayu lapis dll. Sedangkan, impor Indonesia meliputi mesin-mesin industri tekstil/kulit industri, pompa dan kompresor, kendaraan berat, dan lain-lain.Impor utama Indonesia dari RFJ adalah mesin untuk mengerjakan tekstil dan kulit, mesin cetak dan kertas, kendaraan bermotor darat, mesin-mesin pembangkit tenaga, produk elektronik, bahan pewarna tir, pompa dan kompresor, mesin industri.

15. Dalam bidang investasi, nilai investasi Jerman di Indonesia yang disetujui oleh BKPM masih belum dapat menyamai saat sebelum krisis ekonomi tahun 1997. Saat ini terdapat sekitar 250 perusahaan Jerman di Indonesia. Satu hal yang penting untuk dicatat meskipun beberapa perusahaan Jerman meninggalkan Indonesia ketika krisis ekonomi melanda, beberapa perusahaan Jerman lainnya, seperti Bayer, Beiersdorf, DaimlerChrysler, HeidelbergCement, Fuchs Oil, dan Oesam, justru memperluas usahanya di Indonesia. Pada tanggal 14 Mei 2003 Presiden RI dan Kanselir Jerman menyaksikan penandatanganan Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal (P4M) RI-RFJ, yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI mewakili Pemerintah Indonesia, serta Menteri Ekonomi dan Perburuhan Jerman dan Dubes Jerman di Jakarta mewakili PemerintahJerman. Penandatanganan Persetujuan P4M tersebut merupakan tonggak penting dalam upaya peningkatan kerjasama Indonesia-Jerman, khususnya di bidang investasi. Persetujuan P4M ini adalah memperbaharui Persetujuan P4M RI-Jerman tahun 1968. Di bidang pariwisata, masih terkait dengan peristiwa 11 September 2001, arus wisatawan secara global mengalami penurunan, termasuk arus wisatawan Jerman ke Indonesia.

16. KERJASAMA SOSIAL-BUDAYA • Kerjasama sosial-budaya kedua negara terlihat antara lain dalam bentuk misi budaya dan kesenian Indonesia ke Jerman maupun sebaliknya. Sementara itu di bidang pendidikan, Pemerintah Jerman setiap tahunnya selalu menawarkan beasiswa kepada mahasiswamahasiswa Indonesia untuk belajar ke Jerman. Di samping itu, setiap tahun Pemerintah Jerman juga menawarkan pelatihan di bidang Kerjasama Pembangunan kepada pejabat pejabat publik yang menangani masalah terkait di Indonesia.

17. KERJASAMA ENERGI • Saat ini, Indonesia dan Jerman sedang berupaya mengembangkan kerjasama di bidangenergi terbarukan (renewable energy). Menurut rencana, dalam tahun 2007 akan diadakanbeberapa kegiatan, antara lain simposium, workshop nasional dan pertemuan parastakehorlders tentang energi terbarukan yang akan melibatkan partisipasi Jerman.

18. KERJASAMA PEMBANGUNAN • Kerjasama Pembangunan RI-Jerman telah dimulai sejak tahun 1961. Dengan nilai total kerjasama hampir mencapai 3 milyar euro, Jerman merupakan mitra kerjasama pembangunan terbesar ke-2 bagi Indonesia setelah Jepang.Dalam hal ini, Pemerintah kedua negara melakukan pertemuan secara reguler gunamembicarakan hal-hal terkait dengan kerjasama pembangunan (termasuk menyepakati proyek-proyek kerjasama) dalam satu forum bernama “German-Indonesian Government Negotiations on Development Cooperation.Saat ini, fokus bantuan pembangunan Jerman kepada Indonesia diarahkan pada 4 (empat) prioritas, yakni desentralisasi, kesehatan, reformasi ekonomi dan transportasi. Kerjasama Pembangunan dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Kerjasama Keuangan dan Kerjasama Teknik. Selain melalui mekanisme Perundingan Bilateral, Jerman juga memberikan bantuan pembangunan melalui forum Consultative Group on Indonesia (CGI). Di samping itu, Pemerintah Jerman juga telah memberikan fasilitas pengalihan hutang (debt swap) kepada Pemerintah Indonesia senilai 93,5 juta euro, dalam 4 (empat) tahap. Melalui fasilitas ini, hutang Pemri senilai tersebut akan dihapuskan dan dana hasil penghapusan tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek di bidang pendidikan dan lingkungan hidup.

19. Daftar pustaka • https://yugasw.wordpress.com/tag/profil-negara-republik-federal-jerman/ • http://www.scribd.com/doc/221646985/Profil-Negara-Jerman