1 / 25

PENGESAHAN DIPA 2012 DISBURSEMENT PLAN MONEV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN. PENGESAHAN DIPA 2012 DISBURSEMENT PLAN MONEV. YOGYA KARTA, NOVEMBER 2011. POKOK BAHASAN. Disbursement Plan. Issue Lainnya. Penyusunan DIPA 2012. 2. 4. 1.

iniko
Download Presentation

PENGESAHAN DIPA 2012 DISBURSEMENT PLAN MONEV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN PENGESAHAN DIPA 2012DISBURSEMENT PLANMONEV YOGYAKARTA, NOVEMBER 2011

  2. POKOK BAHASAN Disbursement Plan IssueLainnya Penyusunan DIPA 2012 2 4 1 Monev Disbursement Plan & Penyerapan Anggaran 3

  3. Penyusunan DIPA 2012

  4. Proses Bisnis PenyusunanDIPA Tahun 2012 UU APBN 1 2 RKAKL Penelaahan 3 SP RKAKL DNA (Data SP RKAKL/ Provinsi) 4c 4a SP RKAKL 4b SP RKAKL 5a 7a 7b Satker Pusat 6a DIPA + ADK Pengesahan Pengesahan 5b 8a 8b Satker daerah DIPA DIPA 6b DIPA + ADK

  5. ALUR DATA PENYUSUNAN RKA-KL/DIPA TA.2012 Alur Data PenyusunanRKA-KL/DIPA Tahun 2012 DJA DJPBN KANTOR PUSAT KANTOR WILAYAH DB Backup DB Transaksi DB Master DB Transaksi DB Transaksi Intranet SP-RKAKL+ KodeValidasi Web Service Satker K/L DIPA Satker Daerah DIPA Satker Pusat SP-RKAKL RKA-KL

  6. Percepatan Pengesahan dan Penyerahan DIPA TA 2012 6

  7. Disbursement Plan

  8. Penyusunan Disbursement Plan Dalam Pelaksanaan Anggaran RPJM t=Base line t1= t + Index kumulatif tn=t(n-1) + Index kumulatif RPJM RKA-KL Rencana Kerja Anggaran KL POK Petunjuk Operasional Kegiatan Disbursement Plan Halaman III DIPA t t t t+1 t+1 t+1 tn tn tn Rincian Rincian Rincian Monev Program,Fungsi,Sub Fungsi Program,Fungsi,Sub Fungsi Program,Fungsi,Sub Fungsi Kegiatan Kegiatan Kegiatan Disbursement Output Output Output Sub Output Sub Output Sub Output Komponen Komponen Komponen Sub Komponen Sub Komponen Sub Komponen Akun Belanja Akun Belanja Akun Belanja Rincian/detil belanja Rincian/detil belanja Rincian/detil belanja Rencana Waktu Penarikan % Kinerja, Rp  per bulan

  9. Pengertian • Rencana Kerja merupakan program/ kegiatan/output yang harus diselesaikan dalam satu tahun dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan. • Anggaran merupakan pernyataan target kinerja yang hendak dicapai selama satu tahun yang dinyatakan dalam ukuran biaya • Kinerja: prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur • Disbursement Plan: Rencana Kegiatan yang dilaksanakan terprogram dalam satu tahun anggaran yang sekaligus merupakan rencana penarikan dana • Indeks kumulatif merupakan gabungan parameter ekonomi (misalnya: % pertumbuhan PDB, inflasi, Nilai tukar Rupiah thd US$, SBI 3 bulan, Harga Minyak Internasional ), dan parameter non ekonomi (misalnya kebijakan pemerintah atau K/L, contoh: kenaikan gaji), namun parameter ekonomi yang digunakan dalam prakiraan maju saat ini hanya tingkat inflasi.

  10. Disbursement Plan Rancangan SOP Dibursement Plan • Keterangan: • Perekaman data pada Aplikasi POK • Entry data dapat dilakukan dari level output/Akun/Rincian detil • Aplikasi akan secara otomatis menyesuaikan setiap perubahan

  11. Rancangan SOP Dibursement Plan Contoh: Tampilan layar penetapan jadwal kegiatan Data pada halaman ini dapat dimunculkan hanya yang bertanda A/B/C saja, atau data lengkap (detail) Satker mengisi RPD pada level A masing-masing 25% 1 Pada saat di click muncul nilai %, Setelah ditentukan %, nilai Rupiah muncul secara otomatis. Ada kontrol total nilai % tidak 100% 2 Nilai rupiah muncul otomatis setelah di click % 3

  12. Rancangan SOP Dibursement Plan Tahap Persiapan

  13. Rancangan SOP Dibursement Plan Tahap Perekaman Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Anggaran Pada Satker

  14. Rancangan SOP Dibursement Plan lanjutan

  15. Rancangan SOP Dibursement Plan Tahap Monev Rencana Penarikan dan Realisasi Anggaran

  16. Monitoring dan Evaluasi Rencana Penarikan dan Realisasi Anggaran

  17. Monitoring dan Evaluasi Rencana Penarikan dan Realisasi Anggaran Tujuan Mengetahui tingkat penarikan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga Membandingkan tingkat penarikan anggaran pada tahun berjalan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penarikan anggaran Mengetahui tingkat akurasi rencana penarikan dan realisasi anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga Menentukan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan dalam rangka percepatan penarikan anggaran

  18. Disbursement Perpres Rincian DIPA Database Disbursement Plan dan Realisasi Anggaran SPM Satker-K/L Program Kegiatan MONEV RPA dan Pencairan Dana merupakan realisasi APBN untuk Satker/KL, Program, Kegiatan, Jenis Belanja Output Jenis Belanja Akun Belanja Hasil SP2D Pimpinan dapat mengetahui kendala di lapangan; Bahan analisa Umpan balik Pendampingan Satker-K/L Program Kegiatan Output Jenis Belanja Akun Belanja

  19. Proses Monev 5b Satker Pendampingan 1b SPM DIPA 1a Proses Pengesahan DIPA Kanwil DJPBN 1a KPPN Upload & download data DIPA Termasuk data RPA 2 4a Aplikasi Monev KP DJPBN Database Pagu, RPA, Realisasi Intranet Intranet 3 Data SP2D Internet 4b Pengiriman data RPA dan Realisasi K/L Dit. PA Aplikasi Monev 5a Aplikasi Monev Pendampingan

  20. Pendampingan satker pada saat penyusunan perencanaan anggaran. • Pendampingan satker pada saat penyusunan Rencana Penarikan Anggaran. • Pendampingan satker pada saat penyusunan Procurement Plan. • Pendampingan satker pada saat pelaksanaan kegiatan. • Pendampingan satker pada saat pengadaan barang dan jasa. • Pendampingan satker pada saat pertanggungjawaban/laporan keuangan Berdasarkan hasil Monev, diketahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penarikan anggaran pada tingkat satuan kerja dan K/L untuk selanjutnya dilakukan pendampingan pada satker guna memecahkan permasalahan sesuai faktor penyebabnya, yaitu : PENDAMPINGAN Tenaga pendampingan dapat dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Perbendaharaan, pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP), Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaaan, Kantor Pusat Ditjen Anggaran, dan petugas Kementerian Negara/Lembaga

  21. Monev penyerapan anggaran Perencanaan: • Satkerkurangsiapdalammenyusunrencanaanggaransehinggadalampelaksanaananggarannyamemerlukanwaktuuntukmelakukanpenyesuaian-penyesuaiantermasukrevisidokumenanggaran; • Jadwal pelaksanaan kegiatan mundur; • Adanyapemindahanlokasikegiatan yang berbedadengan yang telahdirencanakan, sehinggaharusdilakukanrevisidokumenanggaran; • Penyesuaian kegiatan karena kondisi lapangan belum memungkinkan; • Sifat kegiatan yang harus dilaksanakan pada triwulan IV; • Pihak ketiga belum menyampaikan tagihan sesuai termin meskipun kegiatan fisik sudah dilaksanakan; • Dokumen pendukung tagihan belum lengkap.

  22. Monev penyerapan anggaran Tindak Lanjut Monev Penyerapan Anggaran 1). Perencanaan : • Kantor Pusat melakukan percepatan penyelesaian DRA dan melakukan upload ADK DRA serta hardcopy DRA dalam bentuk pdf pada ftp1.perbendaharaan.go.id • KantorPusat DJPBN danKanwil DJPBN melakukanpercepatan revisi DIPA dalam rangka APBN-P dan kebijakan penghematan. • KPPN memantau updating ADK pada ftp1. perbendaharaan.go.id dan melakukan updatingdatabase berdasarkan ADK Revisi DIPA

  23. ACTION PLAN

  24. Issue lainnya PercepatanPenyerapanAnggaran: • Memberikandispensasisecaraumumkepadasatker, bahwa GUP dapatdiajukansetelahdanadapatdipertanggung-jawabkan minimal sebesar 50% untukbulan November s.dDesember 2011; • MengingatkankembalikepadasatkerbahwaPengajuanpengesahan SPM-GU Nihilatas TUP dapatdilakukansecarabertahapsampaidenganbatasakhirpengajuan SPM-GU Nihilatas TUP; • Mendorongsatkeruntukmelakukanproseslelangataskegiatantahunberikutnyasebelumtahunanggarandimulai; • MengingatkankembalikepadasatkerbahwaPengangkatandanpemberhentianpejabatperbendaharaantidakterikattahunanggaran.

  25. Terima Kasih

More Related