PERMENDAGRI
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 15

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jakarta, 14 Desember 2011 PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jakarta, 14 Desember 2011. DASAR HUKUM PEDOMAN PEN GELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS).

Download Presentation

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jakarta, 14 Desember 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kementerian dalam negeri jakarta 14 desember 2011

PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

BANTUAN OPERASIONALSEKOLAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jakarta, 14 Desember 2011


Kementerian dalam negeri jakarta 14 desember 2011

DASAR HUKUM PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

PASAL 28 UU NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2012


Kementerian dalam negeri jakarta 14 desember 2011

1

PENGANGGARAN

SUBSTANSI PERMENDAGRI TTG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

2

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

3

MONEV & ASISTENSI

4


Kementerian dalam negeri jakarta 14 desember 2011

1

PENGANGGARAN

KASUMUM NEGARA

Transfer dana BOS per-provinsi

sesuaiPMK alokasidana BOS 2012

Kas Umum Daerah (KUD)

Provinsi

PERDA TTG APBD + PERGUB PENJABARANAPBD

BELUM DITETAPKAN

TELAH DITETAPKAN

PERUBAHAN PERGUBPENJABARANAPBD

PENERBITAN PERGUB SEBAGAIDASARPENGELUARANBOS

PENYALURANBOS


Kementerian dalam negeri jakarta 14 desember 2011

Lanjutan…

  • PENDAPATAN

  • BOS dianggarkansebagaipendapatan Provinsi pada Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Dana Penyesuaian, Rincian Obyek Pendapatan BOS Satuan Pendidikan Dasar.

    • BELANJA

    • BOS dianggarkan padaKelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepadasatuan pendidikan dasar danrincianobjekkepadasatuan pendidikan dasar se Kabupaten/Kota.


Kementerian dalam negeri jakarta 14 desember 2011

KODE REKENING PENDAPATAN BOS


Kementerian dalam negeri jakarta 14 desember 2011

KODE REKENING BELANJA BOS


Kementerian dalam negeri jakarta 14 desember 2011

Lanjutan…

MEKANISME PENYALURAN DANA BOS

Permendikbud :

satuanpendidikandasar, nama bank, nomorrekeningdanalokasi, per-Kab/Kota

KASUMUM NEGARA

Transfer dana BOS per-provinsi

sesuaiPMK alokasidana BOS 2012

PermendagriPedomanPengelolaan BOS

Kas Umum Daerah(KUD)

Provinsi

SKPD Pendidikan Provinsi

NPHBOSditandatangani

Transfer ke rekeningsatuan pendidikan dasar sesuai Permendikbud.

(paling lama 7 hari setelah BOS diterima di KUD)

SKPD Pendidikan Kab/Kota

Satuan Pendidikan Dasar


Kementerian dalam negeri jakarta 14 desember 2011

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

2

  • Gubernur menetapkan Alokasi BOS untuk setiap satuan pendidikan dasar sesuai Permendikbud.

  • Keputusan Gubernur menjadi dasar penyaluran BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar.

  • Penyaluran BOS dari Pemerintah Provinsi kepada masing-masing satuan pendidikan dasar dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) BOS.

  • Penandatanganan NPH BOS dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran (sebelum penyaluran triwulan I).


Kementerian dalam negeri jakarta 14 desember 2011

Lanjutan…

  • NPH BOS ditandatanganiolehKepala SKPD Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur dengan Kepala SKPD PendidikanKabupaten/Kota mewakili satuan pendidikan dasar di wilayahnya .

  • Penyaluran BOS dilakukan per triwulan, kecuali untuk daerah terpencil yang ditetapkan Mendikbud dan Menkeu disalurkan per 2 (dua) tri wulan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BOS diterima KUD.

  • Penyaluran BOS dilakukan dengan mekanisme LS.

  • Penyaluran BOS dilakukan tanpa menunggu laporan penggunaan BOS dari satuan pendidikan dasar.


Kementerian dalam negeri jakarta 14 desember 2011

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

3

  • Satuanpendidikandasarmelaporkan penggunaan BOSsetahun sekali paling lambattanggal 5 Januari tahunberikutnyakepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.

  • SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan rekapitulasi penggunaanBOS paling lambattanggal 10 Januaritahunberikutnyakepada SKPD Pendidikan Provinsi dengan tembusan PejabatPengelolaKeuanganDaerah (PPKD) Provinsi.

  • Dokumen pertanggungjawaban di PPKDProvinsi:

  • SK Gubernur tentang alokasi BOS;

  • NPHBOS;

  • Bukti Transfer ke satuan pendidikan dasar.

  • Kepala satuan pendidikan dasar bertanggungjawabsecara formal dan material ataspenggunaanhibah yang diterimanya.


Kementerian dalam negeri jakarta 14 desember 2011

Lanjutan…

  • 5. Dokumen pertanggungjawaban BOSdi satuan pendidikan dasar:

  • NPHBOS

  • bukti-bukti pengeluaran yang sah.

  • 6.Dalam hal penggunaan BOS bagisatuan pendidikan dasar negeri menghasilkan aset tetap, kepalasatuanpendidikandasarnegeri yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota untukdilakukanpencatatan sebagaibarangmilikdaerahsesuai Per-UU.


Monitoring evaluasi dan asistensi

Monitoring, EvaluasidanAsistensi

4

  • GubernurdanBupati/Walikotamenetapkan Tim ManajemenBOS diwilayahnyamasing-masingdengankeputusankepaladaerah.

  • Tim ManajemenBOSbertugas melakukan monitoring, evaluasidan asistensi pelaksanaan BOSberpedomanpadaPermendikbudmengenaipetunjukteknispenggunaanBOS.

  • Hasil monitoring, evaluasidanasistensidilaporkan secaraberjenjangsampaikepada Tim ManajemenBOSPemerintahPusat.


Persiapan daerah

Persiapan Daerah

5

  • SKPD Pendidikan Provinsi:

  • menyiapkan dan menandatangani NPH BOS.

  • SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah):

  • Memasukan BOS dalam APBD/merubah Pergub tentang Penjabaran APBD;

  • Menyiapkan Pergub mengenai penyaluran BOS (bila APBD terlambat ditetapkan);

  • Menyiapkan Keputusan Gubernur mengenai daftar penerima dan jumlah BOS per satuan pendidikan dasar.

  • SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota:

  • menyiapkan dan menandatangani NPH BOS.


Kementerian dalam negeri jakarta 14 desember 2011

TERIMA KASIH


  • Login