1 / 13

MANAJEMEN SUMBER DAYA APARUTUR

MANAJEMEN SUMBER DAYA APARUTUR. PENGANGKATAN PEGAWAI (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi Bali). Dosen Pengampu : Nurjadi Widodo. Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Publik Kelas G. Nama kelompok 3. Nabila Sasa Erdika 115030100111112

hila
Download Presentation

MANAJEMEN SUMBER DAYA APARUTUR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MANAJEMEN SUMBER DAYA APARUTUR PENGANGKATAN PEGAWAI (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi Bali) Dosen Pengampu : NurjadiWidodo Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Publik KelasG

  2. Nama kelompok 3 Nabila SasaErdika 115030100111112 NoviaNurEka S. 115030100111118 MeriAnggraeni 115030100111120 Ajeng Rohanies 115030101111024 Tri Antini 115030101111018 Laillia Ari W 115030101111019 RetnoPujiRahayu115030101111020 Muhammad Aulia

  3. MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Pengangkatan Pegawai Oleh ahli A.W. Widjaja didefinsikan sebagai tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Kemudian pegawai juga dinyatakan sebagai orang-orang yang dikerjakan dalam suatu bidang tertentu, baik lembaga pemerintah maupun badan-badan usaha.

  4. MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Pegawai Negeri didefinisikan berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian, yang berisi : Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  5. MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Dalam pengangkatan pegawai kali ini, kelompokkami merujuk pada pengangkatan pegawai negeri sipil, yang mana terbagi dalam subab sebagai berikut : • Pengangkatan CPNS • Pengangkatan PNS • Pengangkatan dalam jabatan (Struktural/Fungsional)

  6. MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Pengangkatan CPNS Pengangkatan CPNS ini bisa jadi disebut dengan rekruitmen. Kebutuan akan tenaga CPNS baru biasanya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah : • Pensiun Yang mana dengan adanya pensiun maka perlu adanya regenerasi dalam sebuah instansi pemerintahan, dan untuk mengisi kekosongan tersebut maka diperlukan adanya rekruitment tenaga baru • Mutasi Mutasi adalah dipindahkannya tenaga kerja ke tempat lain atau kota lain. Adanya mutasi ini biasanya dilatarbelakangi oleh keinginan dari tenaga kerja sendiri, namun ada juga yang di mutasi karena performa yang baik atau justru buruk.

  7. Hubungan antar pemerintahan MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR • Rotasi Jabatan Merupakan perputaran jabatan, kenaikan jabatan atau perpindahan pada divisi lain, sehingga terjadi saling mengisi kekosongan jabatan yang ada.

  8. Hubungan antar pemerintahan MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Jenis Pengangkatan CPNS (rekruitmen)ada 2(dua) yaitu : Rekruitmenterbuka Rekruitmen internal

  9. Hubungan antar pemerintahan MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Pengangkatan PNS PegawaiNegeriSipilPusat. PegawaiNegeriSipil Daerah Berdasarkan UU No. 43 tahun 1999, PNS merupakan bagian dari pegawai negeri

  10. Hubungan antar pemerintahan MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Pengangkatan dalam jabatan (Struktural/Fungsional) Dalam birokrasi pemerintah jabatan karir dibedakan menjadi 2, yaitu jabatan structural dan jabatan fungsional. Berikut pembahasan keduanya. • Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a).

  11. Hubungan antar pemerintahan MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR STUDIKASUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KEHUTANAN DI PROVINSI BALI Salah satu permasalahan yang muncul adalahmasalah kewenangan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar. Permasalahan yang terjadi adalah adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang tidak sesuai dengan persyaratan jabatan struktural. Dalam hal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar terdapat ketidakpastian hukum dan konsistensi persyaratan pengangkatan jabatan pada Seksi Informasi Sumber Daya Hutan. Dengan demikian yang didiskripsikan adalah mengenai dasar hukum kewenangan Pemerintah Pusat, pengaturan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Melalui pembahasan di atas ditemukan jabatan birokrasi yang hanya menampung jabatan struktural dan pengisiannya tidak berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan.

  12. MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR Kesimpulan Fokus pada makalah ini adalah pengadaan pengangkatan pegawai merupakan kesempatan yang harus ada kontrol dalam pelaksanaanya dengan ketentuan dan syarat pengangkatan pegawai sebagai dasar pemilihan pegawai supaya didapat pegawai yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah terkait Seluruh rangkaian pengangkatan memiliki prasyarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang seperti UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian berdasarkan jenis-jenis pengangkatan. Pengadaan Pegawai Negeri di Indonesia lazimnya yaitu melalui tes-tes yang diadakan oleh negara, dan melalui serangkaian proses hingga ada pengangkatan.

  13. MAnAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR S E K I A N S E K I A N

More Related