1 / 16

Pada Acara : “Sosialiasi PMK Nomor 124/PMK.011/2013 dan Permenperin Nomor 43/M-IND/PER/8/2013”

DIREKTORAT INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKA D IREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR.

hestia
Download Presentation

Pada Acara : “Sosialiasi PMK Nomor 124/PMK.011/2013 dan Permenperin Nomor 43/M-IND/PER/8/2013”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DIREKTORAT INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKA DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PEMANFAATAN FASILITAS INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN 2013 BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN INDUSTRI TERTENTU Pada Acara : “Sosialiasi PMK Nomor 124/PMK.011/2013 dan Permenperin Nomor 43/M-IND/PER/8/2013”

  2. PENDAHULUAN Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional baik yang berorientasi domestik maupun ekspor, serta untuk mendorong program Pemerintah dalam upaya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja, serta mencegah terjadinya PHK masal, sehubungan dengan terjadinya gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Peraturan Menteri Kuangan Nomor 124/PMK.011/2013 Tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/8/2013 tentang Ketentuan Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Fasilitas Insentif Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu.

  3. TUJUAN Tujuan utama pemberian insentif pajak kepada industri untuk bukan hanya untuk menyelamatkan karyawan dari PHK, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2014 di kisaran 6,4-6,9 persen. Pemerintah masih mengandalkan konsumsi rumah tangga melalui keep buying strategy untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

  4. LATAR BELAKANG Dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.011/2013 perlu menetapkan ketentuan pemberian rekomendasi pemanfaatan fasilitas dimaksud bagi perusahaan industri

  5. ISI WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU KRITERIA INDUSTRI PADAT KARYA PENERBITAN REKOMENDASI KRITERIA PERUSAHAAN YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN MENDAPAT REKOMENDASI KRITERIA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG MELAKUKAN EKSPOR MEKANISME PENGAJUAN REKOMENDASI LAMPIRAN-LAMPIRAN

  6. WAJIB PAJAK INDUSTRI TERTENTU INDUSTRI PADAT KARYA

  7. KRITERIA INDUSTRI PADAT KARYA

  8. PENERBITAN REKOMENDASI • MEMILIKI REKOMENDASI DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN • DITERBITKAN DAN DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR PEMBINA INDUSTRI.

  9. PENERBITAN REKOMENDASI DIREKTUR PEMBINA INDUSTRI

  10. KRITERIA PERUSAHAAN YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN MENDAPAT REKOMENDASI ATAS KEMAUAN PEKERJA SENDIRI; ATAU PEKERJA MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN.

  11. KRITERIA PERUSAHAAN INDUSTRI YANG MELAKUKAN EKSPOR

  12. MEKANISME PENGAJUAN REKOMENDASI PermohonandisampaikansecaralangsungkeDirektur Pembina Industri • Permohonandilampiridengan: • FotokopiIzin Usaha Industri (IUI); • Fotokopikartu NPWP; • Laporan nilai penjualan tahun sebelumnya; • Laporan penjualan ekspor tahun sebelumnya; dan • Surat Pernyataan tidak akan melakukan pemutusan hubungan • kerja (PHK) sampai dengan akhir Tahun 2013 yang • ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Jikapermohonanbelumlengkap, Direktur Pembinamengirimkansurat permintaankelengkapankepada WP paling lama 5 harikerja sejakditerimanyapermohonan Direktur Pembinamemberikankeputusanpemberianrekomendasi paling lama 5 harikerjasejakpermohonanditerimalengkap

  13. TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI permohonan Fotokopi IUI Fotokopi NPWP Laporan nilai penjualan tahun sebelumnya Surat Pernyataan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) PEMOHON Direktorat Pembina pemenuhankelengkapan menelitipermohonan suratpermintaankelengkapan TIDAK YA Surat Rekomendasi Lengkap? plng lama 5 harikerjasejakpermohonanditerimalengkap plng lama 5 harikerjasejakpermohonanditerima NOTE : Permohonan Rekomendasi untuk Masa Pajak Bulan Berjalan Paling Lambat 5 Hari Kerja Sebelum Tanggal 30 Bulan Berjalan Tersebut.

  14. SOP Pelayanan Rekomendasi Insentif Pajak PPh 25 dan PPh 29 Berkas Kelengkapan berkas Berkas Surat Bukti Registrasi Ketua Tim Rekom Insentif Pajak Proses Persetujuan Direktur Surat Rekomendasi BuktiRegistrasi Surat Rekomendasi

  15. LAMPIRAN – LAMPIRAN (SURAT EDARAN DIREKTUR INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKA NO. 864/BIM.5/8/2013) FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PHK DAFTAR ISIAN FORMULIR PERUSAHAAN

  16. DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTURJl. Gatot Subroto Kav. 52 – 53 JAKARTA. 12950Telp. : (021) 5251127, Fax. : (021) 5252978www.kemenperin.go.id TERIMA KASIH

More Related