Keputusan menteri keuangan nomor 403 kmk 06 2013
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 18

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013 PowerPoint PPT Presentation


  • 547 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN ELLANG CIREBON. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013. PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA. Disampaikan :.

Download Presentation

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Keputusan menteri keuangan nomor 403 kmk 06 2013

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN ELLANG CIREBON

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013

PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Disampaikan :

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGCIREBON

6 Juni 2014


Ketentuan pokok

KETENTUAN POKOK

Pedoman Pelaksanakan Tindak lanjut Hasil Penertiban BMN dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Dibatasi untuk BMN yang diperoleh s.d. 31 Desember 2007 atau yang menjadi target Inventarisasi dan Penilaian (IP) tahun 2007 s.d. 2009 dan temuan BPK terkait IP dimaksud.

  • Tindak lanjut hasil penertiban Barang Milik Negara harus sudah diusulkan oleh Pengguna Barang atauPejabat yang diberikuasapaling lambat tanggal 31 Desember 2015, kecualimenyangkutBarangMilik Negara dalampenguasaanpihak lain ataudalamsengketa.

  • Guna monitoring dan evaluasi pelaksanaan KMK, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat membentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada K/L.


Ketentuan pokok1

KETENTUAN POKOK

  • Tindak lanjut hasil penertiban BMN yang belum selesai dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, proses penyelesaiannya mengikuti ketentuan dalam KMK Nomor 403/KMK.06/2013

  • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Ruang lingkup kebijakan

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

  • BMN yang tidak ditemukan.

  • BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN.

  • BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun belum bersertipikat atas nama K/L.

  • BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan.

  • BMN dikuasai oleh Pihak Lain.

  • BMN dalam sengketa.

  • BMN dimanfaatkan Pihak Lain dengan kompensasi tetapi tidak sesuai ketentuan.

  • BMN dimanfaatkan oleh Pihak Lain tanpa kompensasi.

  • Gedung berdiri di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis.

  • Gedung sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.


Bmn yang tidak ditemukan bmn berupa tanah

BMN yang tidak ditemukan (BMN berupa tanah)

PB/KPB membentuk Tim Internal untuk mencari BMN tersebut dan berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain BPN/Kantor Pertanahan setempat, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dll, s.d. ditemukannya BMN tersebut

Tim Internal melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan PB/KPB yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut. Apakah ada indikasi kesalahan?

Ditemukan ?

Tidak

Ya

Tidak

Ada masalah hukum ?

Ya

Pengajuan permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan dilampiri:

Surat Penetapan TGR (bila ada)

Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dengan lampiran BA-04 dan BA-05

Berita AcaraHasilVerifikasidanPenelitiandari Tim Internal

SuratPernyataanTanggungJawabMutlakdariPenggunaBarang atau pejabat yang diberi kuasa.

Tidak

Ya

Proses Penetapan TGR

S

E

L

E

S

A

I

Selesaikan sesuai keputusan ini


Bmn yang tidak ditemukan bmn berupa bangunan

BMN yang tidak ditemukan (BMN berupa bangunan)

PenggunaBarang/KuasaPenggunaBarangmembentuk Tim Internal untukmelakukanverifikasiatas BMN yang tidakditemukansertamenelitiadatidaknyakesalahandariPenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang yang mengakibatkantidakditemukannya BMN tersebut

Tim Internal melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan serta meneliti ada tidaknya kesalahan PB/KPB yang mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut. Apakah ada indikasi kesalahan?

Ditemukan ?

Tidak

Ya

Tidak

Ada masalah hukum ?

Ya

Ya

Tidak

Pengguna Barang ataupejabat yang diberikuasa,mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan dilampiri:

Surat Penetapan TGR (bila ada)

Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dengan lampiran BA-04 dan BA-05

Berita AcaraHasilVerifikasidanPenelitiandari Tim Internal

SuratPernyataanTanggungJawabMutlakdariPenggunaBarang atau pejabat yang diberi kuasa.

Proses Penetapan TGR

S

E

L

E

S

A

I

Selesaikan sesuai keputusan ini


Bmn yang tidak ditemukan bmn selain tanah dan atau bangunan

BMN yang tidak ditemukan (BMN selain tanah dan/atau bangunan)

PenggunaBarang/KuasaPenggunaBarangmembentuk Tim Internal untukmelakukanverifikasiatas BMN yang tidakditemukansertamenelitiadatidaknyakesalahandariPenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang yang mengakibatkantidakditemukannya BMN tersebut. Apakah ada indikasi kesalahan?

Tidak

Ya

Pengguna BarangatauPejabat yang diberikuasa mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan:

Surat Penetapan TGR (bila ada)

Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dengan lampiran BA-04 dan BA-05,

Berita Acara HasilVerifikasidanPenelitiandari Tim Internal

SuratPernyataanTanggungJawabMutlakdariPenggunaBarangatauPejabat yang diberikuasa.

Proses Penetapan TGR


Bmn dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar bmn

BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN

Pengguna BarangatauPejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan atas BMN yang berada dalam kondisi rusak berat

Usulan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan:

data barang

Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dengan lampiran BA-01

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna BarangatauPejabat yang diberi kuasa yang memuat bahwa BMN dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan/ dipindahtangankan.

BMN memiliki nilai ekonomis ?

Tidak

Ya

Usulan pemindahtanganan BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan:

data barang

nilai limit penjualan

Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian dengan lampiran BA-01

Surat Pernyataan Tanggung jawab dari Pengguna BarangatauPejabat yang diberi kuasa yang memuatbesaran nilai limit penjualandanBMN dalam kondisi rusak berat.


Koreksi akuntansi

Koreksi Akuntansi

  • Terhadap barang tidak ditemukan:

  • Terhadap barang yang hilang/tidak ditemukan yang sudah diusulkan ke Pengelola Barang dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang HilangdandiungkapkandalamCatatanAtasLaporanBarangMilik Negara danCatatanAtasLaporanKeuangan.

  • Penghapusan BMN dari Daftar Barang Hilang dilakukan berdasarkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang/Pejabat yang diberikuasa.

  • Terhadap barang rusak berat yang masih tercatat:

  • Menggunakan menu transaksi ”Perubahan Kondisi (203)” pada aplikasi SIMAK-BMN.

  • Untuk barang yang berdasarkan hasil inventarisasi dalamkondisi rusak berat dilakukan pemindahan ke aset lain-lain dengan menggunakan menu transaksi ”Penghentian BMN dari penggunaan (401)” pada aplikasi SIMAK-BMN.

  • Terhadapbarangrusak berat yang sudahdiusulkankePengelolaBarangdilakukanreklasifikasikeDaftarBarangRusak Berat.

  • Penghapusan BMN dariDaftarBarangRusak BeratdilakukanberdasarkanKeputusanPenghapusandariPenggunaBarang/Pejabat yang diberikuasa.


Bmn dalam penguasaan k l bmn berupa tanah

BMN dalam penguasaan K/L(BMN berupa tanah)

Punya dokumen kepemilikan ?

Ya

Tidak

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab menjaga dan mengamankan BMN dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak, antara lain dengan memasang papan plang tanah milik negara, memagar, menitipkan melalui surat aset dimaksud kepada aparat setempat (lurah dan camat).

Ada dokumen awal ?

Atas nama K/L ?

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Proses sertifikasi

mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal untuk pengurusan bukti kepemilikan (seperti riwayat tanah dan surat pernyataan tanah tidak sengketa) dengan berkoordinasi pihak-pihak terkait, misalnya Pejabat Pemerintahan Desa, Kecamatan, atau pihak terkait lainnya

selesai


Bmn dikuasai pihak lain

BMN dikuasai pihak lain

Sengketa ?

melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan Pihak lain yang menguasai BMN baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait.

Tidak

Ya

upayahukumdenganmelibatkanPengelolaBaranguntukmeng-ajukangugatanperdatakePengadilansetempatataupenyelesai-an arbitrase yang ditindaklanjutidenganupayapengosongan.

Berhasil

Tidak

  • melakukan upaya hukum:

  • memblokir tanah ke Kantor Pertanahan/Lurah/Camat setempat, guna menghindari adanya pengalihan atas tanah;

  • mengajukan permohonan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas BMN tersebut yang ditindak lanjuti dengan upaya pengosongan;

  • melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan gugatan/intervensi;

pelaporan ke pihak kepolisian/kejaksaan/ KPK, dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana

Jika putusanpengadilan yang berkekuatanhukumtetapdantidakadaupayahukumlainnya (PK) mengakibatkanberalihnya status kepemilikan BMN, makasegeraditindaklanjutidenganpenghapusan BMN.

Setelah berhasil menguasai kembali BMN tersebut secara fisik, Pengguna Barang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan BMN.

selesai


Bmn dalam sengketa

BMN dalam sengketa

Terhadap BMN yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata:

Dalam hal PenggunaBarang/KuasaPenggunaBarang(PB/KPB) menjadi pihak, agar penanganan perkara lebih hati-hati dengan mengajukan bukti yang kuat, dan melakukan upaya hukum hingga peninjauan kembali;

Dalam hal PB/KPB tidak menjadi pihak, agar PB/KPB melakukan intervensi atas perkara yang ada;

Dalam hal PB/KPB yang menjadi pihak dan perkara telah putus dengan PB/KPB sebagai pihak yang kalah, PB/KPB dapat meminta permohonan agar Pengelola Barang mengajukan gugatan perlawanan atas putusan dimaksud; atau

Dalam hal PB/KPB menjadi pihak dan perkara telah berkekuatan hukum tetap (sampai upaya Peninjauan Kembali) dengan putusan mengalahkan PB/KPB , putusan dimaksud segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghapusan BMN.

Terhadap BMN yang menjadi obyek sengketa dalam perkara pidana:

menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan kepemilikan negara atas BMN, melalui kerja sama yang baik antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dimaksud; dan

memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMN tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lainnya.


Bmn dimanfaatkan pihak lain

BMN dimanfaatkan pihak lain

Ada Kompensasi ?

Pemanfaatan BMN oleh Pemda atau BMN yang dioperasikan Pihak Lain dalam rangka menjalankan tupoksi K/L ?

Ditinjau ulang dan dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional

Tidak Ada

Ada

Ya

Prosedur sesuai ketentuan ?

Tidak

Tidak

Review/audit oleh aparat pengawas fungsional

Ya

Seluruh penerimaannegara yang diperolehdaripemanfaatan BMN harusdisetorkepadaKasNegarasebagaimanahasil review/ audit

SisawaktuPerjanjianwajibdisesuaikandenganketentuandalamwaktu paling lambat 1tahun.

Jikaterdapat hak negara yang masih terutang oleh pihak lain, seluruh hak negara tersebut harus dibayar oleh pihak lain tersebut.

pemanfaatan tersebut harus diproses dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

selesai


Gedung di atas tanah pihak lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis

Gedung di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis

Dalam hal gedung dibangun di atas tanah pihak lain atas dasar kontrak dan masa berlakunya kontrak habis dan tidak dapat diperpanjang lagi atau tidak diperlukan perpanjangan kontrak karena gedung tidak diperlukan lagi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, maka diusulkan penghapusan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BMN tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan arang Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Barang Milik NegarasampaidenganditerbitkannyaKeputusanPenghapusandariPenggunaBarangatauPejabat yang diberikuasa.


Gedung sudah dibongkar tanpa persetujuan menteri keuangan

Gedung sudah dibongkar tanpa persetujuan Menteri Keuangan

Terhadap gedung yang sudah terlanjur dibongkar sebelum adanya ijin penghapusan/penjualan harus dilakukan review/audit oleh aparat pengawas fungsional.

Rekomendasi aparat pengawas fungsional harus ditindaklanjuti oleh Satker.

Dalamhalterdapatsisabongkaran, makadilakukan penilaian atas bongkaran yang tersisa.

Diusulkan penghapusan/penjualan atas gedung sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dilakukan penyesuaian terhadap pencatatan dan pelaporan gedung yang bersangkutan.


Keputusan menteri keuangan nomor 403 kmk 06 2013

Mari Kita BenahiAset Negara

Bersama

DirektoratJenderalKekayaan Negara (Kanwil/KPKNL)

KPKNL CIREBON

Jln. DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO 48

CIREBON


Keputusan menteri keuangan nomor 403 kmk 06 2013

Terima Kasih


Keputusan menteri keuangan nomor 403 kmk 06 2013

KMK Nomor 403/KMK.06/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Disampaikan :

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGCIREBON

6 Juni 2014


  • Login