Peran kpp pa dalam sekber pprg nasional untuk daerah
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 20

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH PowerPoint PPT Presentation


  • 208 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH. Oleh Dr. Sulikanti Agusni, MSc. Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi disampaikan pada acara Workshp Penguatan Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG Jakarta, 24 Maret 2014. PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN. Laporan kegiatan RG/A

Download Presentation

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Peran kpp pa dalam sekber pprg nasional untuk daerah

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH

Oleh

Dr. Sulikanti Agusni, MSc.

Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi

disampaikan pada acara

Workshp Penguatan Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG

Jakarta, 24 Maret 2014


Pengintegrasian gender dalam pembangunan

PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

  • Laporankegiatan RG/A

  • Masukan Renstra, Renja SKPD

Perencanaan

RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD ygresponsif gender

Regulasi ttg PUG

Pokja PUG

SDM mampu

7 Prasyarat Pelaksanaan PUG

Regulasi PPRG

SDM mampu

Alat analisis, dll

Pedoman Monev

Indikator

Alat analisis, dll

Evaluasi

Penganggaran

a. SDM yg mampu

b. Juklak/Juknis

c. Peran masy, dll

  • KUA-PPAS

  • TOR/GBS

  • DPA, RKA SKPD

HasilKegiatan yang responsif gender/anak

Implementasi


Hal hal strategis yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pug pprg

HAL-HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN PUG/PPRG

TAHUN 2010: KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KPP-PA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI (33 PROVINSI) TENTANG PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI

  • MELIPUT:

  • PelaksanaanStrategi PUG danPeningkatanKapasitasKelembagaan PUG

  • PemberdayaandanPerlindunganHakPerempuandan;

  • PemenuhanHakdanPerlindunganAnak


Tindak lanjut kesepakatan bersama terkaitt kelembagaan pug

PENYUSUNAN KEBIJAKAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PPRG DI DAERAH:

Pedoman PPRG Pusat (Generik)

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran di Daerah (Generik);

Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di Daerah melalui Peraturan Menteri PP dan PA No. 2 Tahun 2013;

Pedoman PengawasanPelaksanaanPPRG di Daerah;

PedomanStandarFasilitatorPusatdan Daerah

PedomanPenyusunan SPM Responsif Gender

Pedoman PPRG bagiLembagaMasyarakat

PedomanMekanismeEvaluasiLembar ARG

TINDAK LANJUT KESEPAKATAN BERSAMA TERKAITT KELEMBAGAAN PUG

KPP DAN PA TELAH MELAKSANAKAN DIANTARANYA


Lanjutan

(lanjutan)

2. MODUL-MODUL

  • Modul Training of Fasilitator PPRG Daerah.

  • Modul PPRG (Generik)

    3. Mengintegrasikanmateri PPRG dalamDiklat PIM


Peran kpp pa dalam sekber pprg nasional untuk daerah

4. FASILITASI PELAKSANAAN DAN PENGUATAN KELAMBAGAAN PUG DI 33 PROVINSI MELALUI

Advokasi bagi Kepala Daerah dan DPRD di 10 Provinsi;

Pelatihan PPRG bagi SDM Penggerak dari 33 Provinsi;

Pendampingan Penyusunan Lembar ARG di 33 Provinsi;

Pelatihan Penelaahan Lembar ARG di 22 Provinsi

Pelatihan PPRG bagi SDM Penggerak dari 33 Provinsi;

Pendampingan Penyusunan Lembar ARG di 33 Provinsi;

Pelatihan Penelaahan Lembar ARG di 22 Provinsi

lanjutan……….


Tindak lanjut provinsi dalam pelaksanaan pug

TINDAK LANJUT PROVINSI DALAM PELAKSANAAN PUG

  • KOMITMEN POLITIK


Lanjutan1

Lanjutan

2. KERANGKA KEBIJAKAN

PengintegrasianIsu Gender dalamDokumen RPJMD


Lanjutan2

Lanjutan

2. KERANGKA KEBIJAKAN)

PengintegrasianIsu Gender dalamRenstra SKPD ProvinsiTahun 2012


Peran kpp pa dalam sekber pprg nasional untuk daerah

3. STRUKTUR DAN MEKANISME PEMERINTAH DAN PEMDA YANG MENDUKUNG IMPLEMENTASI PUG melalui POKJA PUG


Lanjutan3

Lanjutan

  • Sumberdaya untuk Mendukung Pelaksanaan PUG di Provinsi


Lanjutan4

Lanjutan

6. PENGGUNAAN GAP DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN


Lanjutan5

Lanjutan


Peran kpp pa dalam sekber pprg nasional untuk daerah

PROVINSI YANG SUDAH MEMBENTUK SEKBERDA PROVINSI

JAWA TIMUR

SULAWESI TENGAH

KALIMANTAN BARAT

SULAWESI UTARA

…………(KIRANYA BISA DIISI OLEH ASDEP YANG LAIN)


Peran kpp pa dalam sekber pprg nasional untuk daerah

KESIMPULAN DAN REKOMENDASIWORKSHOP EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) BAGI SDM PENGGERAK PROVINSI 2013

  • Peran SDM Penggerak PPRG di Provinsi yang terdiri dari Bappeda, Badan PP dan KB atau yang sejenis, Badan Pengelola Keuangan Daerah/Biro Keuangan (atau yang sejenis) dan Inspektorat Daerah sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan PPRG di daerah.

  • Tingkat pencapaian dan pemenuhan prasyarat PUG dan komponen kunci menunjukkan implementasi PPRG di daerah masih bervariasi dan belum ada keseragaman.

  • Keberhasilan pelaksanaan PPRG di daerah akan sangat dipengaruhi bagaimana penjabaran pengintegrasian gender dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah, mulai RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang selanjutnya akan dituanagkan dalam RKA-SKPD dan DPA;

  • Dalam mendukung poin diatas Pemerintah Daerah harus mampu menyusun dan merumuskan isu gender dan indikator gender yang diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

  • Setiap SKPD terkait bertanggungjawab dalam pencapaian target PPRG yang dituangkan dalam RKA-SKPD responsif gender harus merupakan penjabaran dari Renstra dan Renja SKPD masing-masing sebagai tindak lanjut prioritas daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD.


Peran kpp pa dalam sekber pprg nasional untuk daerah

TANTANGAN, HAMBATAN, PELUANG DAN RENCANA KE DEPAN

TANTANGAN DAN HAMBATAN:

  • Masihbelumseluruhprovinsimelaksanakan PUG dilihatdarisisiprasyarat PUG yakni 1) Dasarhukum, 2) Pemahaman, komitmen, dankelembagaan, 3) Instrumen PPRG, 4) Kapasitas SDM, 5) Data terpilahdaninformasi;

  • Belumharmonisnyaperaturanperundang-undangan yang adadengansemangatkesetaraan gender danpemenuhanhakanak. Masihadabeberapaperaturanperundang-undangan yang tidaksejalan, ataubertentangandengankebijakanpembangunankesetaraan gender danpedulianak;


Peran kpp pa dalam sekber pprg nasional untuk daerah

  • Masihbervariasinyatingkatkapasitassumberdayamanusia (SDM) yang ada di provinsidalammemahamisubstansi (core business) sepertipemahamantentangisu-isu gender, teknikintegrasiisu-isu gender kedalamperencanaandanpenganggaran


Peran kpp pa dalam sekber pprg nasional untuk daerah

RENCANA KE DEPAN

  • Peningkatankapasitas SDM PENGGERAK dan SKPD ;

  • Penguatan kelembagaan daerah dalam pelaksanaan PUG dan pemenuhan hak anak;

  • Sinkronisasiberbagaiperaturandanprodukhukum, danterusmelakukankoordinasi, sosialisasidanfasilitasipenyusunankebijakan, program dankegiatan DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK


Langkah langkah penguatan tim driver

LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN TIM DRIVER:

  • Pelatihan (in house training, TOF, dll)

  • Rapat Koordinasi (perencanaan, pelaksanaan ) dan Rakor pengendalian.

  • Rapat Penyusunan Rencana Kerja (Membangun dan atau mengembangkan mekanisme kerja yang jelas diantara anggota tim driver)

  • Mendorong terbitnya Surat Edaran Gubernur agar SKPD atau kepada Bupati/Walikota melaksanakan PPRG

  • Bimbingan Teknis

  • Monitoring dan Evaluasi.

  • Advokasi pengambil kebijakan

  • Pertemuan berkala tim driver

  • Membangun dan atau mengembangkan komunikasi yang intens Tm Driver (termasuk melalui surat menyurat).


Peran kpp pa dalam sekber pprg nasional untuk daerah

TERIMA KASIH


  • Login