TEKNIK DAN METODA PENYUSUNAN HPS/OE

1. TEKNIK DAN METODA PENYUSUNAN HPS/OE Muhtar Mahmud

2. DATA DASAR & PERTIMBANGAN DALAM PENYUSUNAN HPS • Analisahargasatuanpekerjaan yang bersangkutan • Perkiraanperhitunganbiayaolehkonsultan/ engineer’s estimate (EE) • HargaPasarsetempatpadawaktupenyusunan HPS. • HargaKontrak/ SuratPerintahKerja (SPK) untukbarang/ pekerjaansejenissetempat yang pernahdilaksanakan • InformasiHargasatuan yang dipublikasikansecararesmiolehBadanPusatStatistik (BPS), Badan/Instansilainnyadan Media cetak yang datnyadapatdipertanggungjawabkan. • Harga/tarifbarang/jasa yang dikeluarkanolehPabrikan/ Agen Tunggal atauLembagaIndependen. • DaftarHargaStandar / Tarifbiaya yang dikeluarkanolehInstansi yang berwenang. • Informasi lain yang dapatdipertanggungjawabkan.

3. HPS telahmemperhitungkan : • PajakPertambahanNilai ( PPN ) = 10 % • Biayaumumdankeuntungan ( overhead cost and profit ) yang wajarbagiPenyediaBarang/ Jasa. ( + 10 % ) • Kurs yang berlakupadasaatpenyusunan HPS • HPS tidakbolehmemperhitungkanbiayatakterduga, biaya lain-lain danPajakPenghasilan ( PPh ) PenyediaBarang/ Jasa.

4. Faktor yang dapatmempengaruhidalampenyusunan HPS antara lain : • Spesifikasi/Jenis/ MerkBarang ( lain spesifikasi lain harga ); • BarangPersediaan /Stock GudangdaripihakPenyediaBarang • SpekulasidariPenyediaBaranguntukmengorbankankeuntungan“agar mendapatpekerjaan” Cenderung HPS sangatrendah. Kemungkinan yang bisaterjadi, bahwaterhadapbarangtersebut. Kualitasnyakurangdapatdipertanggungjawabkan. • Dari survey lapanganadabeberapapasar yang engganmemberikan data harga ( terhadap 1 ataubeberapajenisbarangdapatdiperolehharga, tetapicenderungberbeda-beda/tidakobyektif/hargaspekulasi ), PanitiamengambilHargaTerendahdiantaranya.

5. SARAN DARI KANWIL DIRJEN ANGGARAN • Dalampenyusunan HPS jangansampaimelebihiHargaStandarNasional yang ada.HargaStandarNasionalberlakusecaranasional, tetapitidakdapatlangsungditerapkandibeberapadaerah, olehkarenaapabilamengacupada HSN tersebutdinilai HPS terlalutinggiuntukdaerahtertentu, sehinggadisarankan agar dalammenyusun HPS mengacupadahargastandarpasarumumdidaerahsetempatdaninipuntergantungpadaSpesifikasi/Jenis/Merk -nya • Namundemikiantidakdapatdisalahkanapabila HPS tetapmengacupadaHargaStandarNasional yang ada( tetapihaliniakanmenimbulkankesan HPS terlalutinggi ).

6. BagianPerlengkapandalamhalmenyusun HPS mendasarkanpadaHargaBarangsesuaiketentuan ( PasaranUmum, Pabrikan/Agen Tunggal, HargaKontrak/SPK yang telahadadll. , denganmemperhitungkan PPN danPerkiraanKeuntungan yang wajarbagiPenyediaBarang. • Dan padasaatpenyediabarangmengajukanpenawaran, makaPanitiaselalumelakukanEvaluasidanNegosiasiHargaPenawarantersebut. • Kenyataandilapangan, pasardapatmemberikan data harga yang bervariasi /berbeda, daninidapatdibenarkantergantungbarangtersedia (ready stock ) atauharusdidatangkan/ indent daridaerah / negara lain ( contoh : Komputer yang berMerktertentu (Built Up)

7. MENGAPA PENGADAAN PEMERINTAH MEMERLUKAN HPS? APA TIDAK CUKUP DENGAN INFORMASI DANA YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN ANGGARAN (DIPA/DPA) ?

8. PENGERTIAN HPSadalah perkiraan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahliaan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan Perkiraan biaya menurut National Estimating Society-USA adalah seni memperkirakan (the art of approximating) kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu

9. APA GUNANYA HPS/O’E • Mengecek kecukupan dana dalam hubungannya dengan perubahan harga satuan barang/jasa Jika perhitungan HPS>Pagu Dana, maka - perubahan spesifikasi teknis, atau - dilakukan revisi dokumen anggaran • Untuk menilai kewajaran harga penawaran yang disampaikan pihak penyedia (evaluasi harga) tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran • Sebagai dasar bagi penetapan nilai nominal jaminan penawaran (1-3% dari HPS) Contoh : Nilai HPS suatu pekerjaan misalkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- Panitia pengadaan, menetapkan besarnya jaminan penawaran pada nilai nominal tertentu yang merupakan persentase dari HPS, misalkan Rp.20.000.000 (2% dari HPS) Ini berarti penyedia barang/jasa harus menyampaikan jaminan penawaran senilai/sekurang-kurangnya Rp. 20.000.000,- (berapapun harga penawaran yang disampaikan untuk pekerjaan tersebut)

10. Lanjutan… • Untuk menetapkan tambahan nilai jaminan pelaksanaan, untuk penawaran kurang dari 80% dari HPS, dinaikan SEKURANG-KURANGNYA prosentase jaminan pelaksanaan dikalikan dengan 80% HPS

11. CONTOH : Nilai HPS suatu pekerjaan misalkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran harga (setelah terkoreksi) sebesar Rp. 700.000.000,- atau 70% dari HPS. Kalau tanpa tambahan jaminan pelaksanaan, jumlah jaminan pelaksanaan = 5% x harga penawaran yang telah disetujui = 5% x Rp. 700.000.000,- = Rp. 35.000.000,-. Karena harga penawaran kurang dari 80% maka untuk meningkatkan ‘rasa aman’ dari pengelola proyek maka jaminan pelaksanaannya ditambah SEKURANG-KURANGNYA sebesar : (5% x 80 % x HPS) – jaminan yang telah ditentukan = (5% x 80% x Rp. 1.000.000.000) – Rp. 35.000.000 = Rp. 5.000.000,- JUMLAH JAMINAN = Rp. 35.000.000+Rp. 5.000.000 = Rp. 40.000.000

13. Lanjutan… • Sebagai acuan menetapkan harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% dari HPS klarifikasi tidak dimaksudkan untuk mencari/menawarkan/ mengijinkan perubahan harga/substansi penawaran

14. Lanjutan… • Sebagai patokan dalam hal seluruh penawaran di atas pagu anggaran Dalam hal terjadi seleksi gagal karena seluruh penawaran di atas pagu, maka HPS dapat dilakukan dua hal berkut : (i) perubahan spesifikasi teknis, atau (ii) dilakukan revisi PO/LK • Sebagai acuan bila ada indikasi kuat KKN • Sebagai bahan perhitungan penyesuaian harga/eskalasi • Sebagai acuan dalam negosiasi harga pada proses penunjukan/pemilihan langsung/pengadaan jasa konsultansi

15. PERLAKUAN TERHADAP HPS/OE • Setiap pengadaan harus dibuat HPS • HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan, disusun oleh panitia/pejabat pengadaan, disahkan pengguna barang/jasa • Nilai total HPS tidak bersifat rahasia (diumumkan pada saat acara penjelasan dokumen pengadaan) sebagai upaya transparansi dan menjadi bahan pertimbangan penyedia dalam memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh • Rincian HPS rahasia, sebagai alat negosiasi dan untuk mencegah keseragaman dalam metoda pelaksanaan pekerjaan dan

16. Lanjutan… • HPS sudah memperhitungkan PPN, overhead & profit, tetapi tidak bolehmemperhitungkan PPh, biaya lain-lain, biaya tidak terduga. • Sistim koridor > 80% HPS dan < 100% HPS tidak dipakai lagi

17. PEDOMAN PENYUSUNAN HPS/OE • STRUKTUR dan NILAI dari HPS tergantung pada: • jenis kegiatan pengadaan • Ruang lingkup pekerjaan • Untuk barang meliputi : jenis, jumlah, spesifikasi teknis barang, dan distribusi • Untuk jasa konsultan meliputi : kuantitas, dan kualifikasi tenaga ahli dan pendukung yang dibutuhkan (pendidikan dan pengalaman), serta lama penugasan yang keseluruhannya dituangkan dalam TOR/KAK • Untuk jasa pemborongan/jasa lainnya meliputi : kuantitas dan spesifikasi teknis

18. Lanjutan… • Jenis kontrak, khususnya pada kontrak pagu anggaran dan prosentase • Metode pelaksanaan (jumlah personil, kebutuhan bahan,dan peralatan alat yang akan digunakan) • Metode kerja • Sistem pelaporan

19. Lanjutan… • Untuk pengadaan jasa konsultan, HPS/OE terdiri dari dua komponen: • Biaya Langsung Personil (remuneration): • Tenaga Ahli • Disiplin ilmu/tingkat pendidikan • Pengalaman • Komposisi dan jumlah • Waktu Penugasan • Tenaga Pendukung (Teknik dan Penunjang/Administrasi) • Disiplin pekerja/tingkat pendidikan • Pengalaman • Jumlah • Waktu Penugasan

20. Biaya Langsung Personil (BLP) berdasarkan SEB Bappenas dan Departemen Keuangan No 604/D.VI/02/1998 : SE-35/A/21/0298

21. Biaya Langsung Personil (BLP) berdasarkan SEB Bappenas dan Departemen Keuangan No 604/D.VI/02/1998 : SE-35/A/21/0298

22. Biaya Langsung Personil (BLP) Tenaga Pendukung/Bulan berdasarkan SEB Bappenas dan Departemen Keuangan No 604/D.VI/02/1998 : SE-35/A/21/0298

23. Biaya Langsung Personil (BLP) berdasarkan SEB Bappenas dan Departemen Keuangan No 1203/D.II/03/2000 : SE-38/A/2000 BLP = GD + BBS + BBU + TP + K

24. Lanjutan… • Biaya Langsung Non Personil (direct reimbursable cost), seperti : • Biaya untuk mobilisasi • Biaya kantor • Sewa kantor • Perlengkapan kantor • Komunikasi kantor • ATK, dll • Biaya perumahan • Sewa rumah • Perlengkapan rumah • Biaya kendaraan • Sewa kendaraan • Biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan • Biaya perjalanan • Tenaga ahli/pendukung • Jumlah perjalanan • Jangka waktu (dari – tujuan) • Biaya Laboratorium • Biaya desiminasi/pertemuan • Jumlah peserta • Sewa tempat • Jumlah waktu pertemuan • Biaya pelaporan • Laporan pendahuluan • Laporan antara • Laporan draft akhir • Laporan akhir • Dokumentas

25. Lanjutan… • Ketentuan HPS/OE pengadaan jasa konsultan: • Biaya langsung non-personel max 40%, kecuali untuk pekerjaan bersifat khusus, seperti: pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyeledikan tanah, dan lain-lain. • Untuk biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu menurut tingkat kehadiran: 1 bulan dihitung minimal 22 hari, dan 1 hari minimal 8 jam • Apabila pengelola proyek mendapatkan informasi tentang gaji dasar yang telah diaudit, maka perhitungan untuk remunerasinya adalah sebesar max 3,2 kali untuk tenaga ahli tetap, dan max 1,5 kali tenaga ahli tidak tetap • Biaya langsung personil konsultan perorangan TIDAK BOLEH dibebankan biaya overhead dan keuntungan

26. Lanjutan… • Untuk perkerjaan swakelola oleh pengguna barang/jasa/instansi pemerintah lain/LSM penerima hibah, HPS ditentukan sebagai berikut : • Pekerjaan yang dikontrakkan kepada konsultan perorangan, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 50% dari tenaga sendiri • Tidak mengandung unsur profit kecuali untuk pengadaan bahan dan peralatan • HPS disusun sebaiknya menjelang pengadaan agar harga dasarnya tidak terlampau berbeda dengan harga dasar hasil survey yang dilakukan penyedia barang/jasa yang nantinya untuk digunakan dalam perhitungan dokumen usulan biaya

27. TEKNIK PEMBUATAN HPS • Tentukan secara jelas jenis pekerjaan yang akan dibuat OE/HPS • Baca dan pahami seluruh dokumen pemilihan penyedia (dokumen lelang) • Memeriksa dan mempelajari kondisi lapangan (lokasi base camp/quarry) • Menyusun uraian metoda kerja untuk masing-masing item pekerjaan dan metoda pelaksanaan untuk keseluruhan pekerjaan • Menghitung kebutuhan bahan/material sesuai spesifikasi teknis item pekerjaan • Menghitung output/produktivitas peralatan (asumsi jenis & kapasitas alat yang akan digunakan) • Menghitung produktivitas tenaga kerja • Menghitung biaya peralatan dan upah tenaga kerja

28. Lanjutan • Menghitung harga bahan/material di tempat pekerjaan • Menghitung item analisa harga satuan item pekerjaan • Menghitung total biaya per divisi pekerjaan • Menghitung biaya tidak langsung (overhead) dan keuntungan • Menyusun rekapitulasi biaya

29. Lanjutan • Kumpulkan data dan informasi termutakhir terkait dengan : • Daftar Isian Proyek (DIP)/Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) • Analisis harga satuan (RAB) bersangkutan sewaktu pengajuan anggaran (DUP/DUK/RASK) • Harga satuan dasar upah setempat • Harga satuan dasar bahan dan sewa alat setempat • Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS, asosiasi terkait, pabrikan, dan dari instansi berwenang serta sumber data yang dapat dipertanggung-jawabkan • Daftar biaya/tarif barang/jasa yang ditetapkan Pemerintah • Survey kondisi lapangan • Harga satuan paket kontrak sejenis sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya (kalau ada) • Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/Engineers Estimate (EE) • Harga Satuan kontrak terdekat • Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti : • Harga Satuan Umum dan Harga Satuan Jasa Konsultansi yang dikeluarkan Departemen Keuangan, • Harga Satuan Pokok Kegiatan di tingkat pusat yang diterbitkan Departemen/LPND • Harga Satuan Pokok Kegiatan di tingkat propinsi/kabupaten/kota yang diterbitkan pemda propinsi/kabupaten/kota • Harga Satuan Bangunan Gedung Negara oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ,

30. TEKNIS PERHITUNGAN HPS • Menetapkan harga satuan : analisa harga • Dihitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran/item barang, yaitu jumlah volume (pekerjaan/barang) x harga satuan • Dijumlah semua biaya untuk seluruh mata pembayaran/item barang dari pekerjaan/barang yang akan dilaksanakan/dipasok • Dihitung keuntungan x jumlah biaya untuk seluruh mata pembayaran/item barang • Dihitung PPN yaitu 10% • Besarnya HPS/OE (total harga pekerjaan) ialah jumlah biaya seluruh mata pembayaran/item barang + PPN 10%

31. TEKNIS (Lanjutan) • Khusus untuk HPS/OE Jasa Konsultansi • Dihitung jumlah biaya untuk setiap item pengeluaran untuk biaya langsung personil dan biaya langsung non personil Contoh : Biaya langsung personil (sesuai tingkat pendidikan dan pengalamannya x jumlah lama penugasan x imbalan jasa per satuan waktu Berdasarkan SEB Bappenas dan Departemen Keuangan No 604/D.VI/02/1998 : SE-35/A/21/0298 Untuk team leader yang membawahi : 5 – 10 tenaga ahli, tambahan imbalan 3%, > 10 tenaga ahli, tambahan imbalan 6% Biaya langsung non personil, dihitung berdasarkan jumlah volume pekerjaan x harga satuan • Dijumlahkan semua biaya untuk seluruh item pengeluaran

32. TEKNIS (Lanjutan) 1. Metoda Parametrik Beberapa metode perkiraan biaya : y = a x atau y = ax + b

33. TEKNIS (Lanjutan) 2. Menggunakan Indeks Harga Indeks harga waktu A Harga di waktu A = Harga di waktu B x ------------------------------- Indeks harga waktu B

35. 3. Memakai harga satuan, digunakan bila volume total pekerjaan belum dapat ditentukan dengan pasti, tetapi biaya per unitnya (per meter persegi, per meter kubik) telah dapat dihitung TEKNIS (Lanjutan) Dari tabel tersebut, harga satuan pekerjaan memasang pipa per satuan panjang (m) = (Rp. 200 juta) (1/5.000) = Rp. 40.000.Misalkan pekerjaan sesungguhnya adalah 10.000 m maka biayanya 10.000 x Rp. 40.000 = Rp. 40 juta

36. TERIMA KASIH