PERLINDUNGAN TKI
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 25

PERLINDUNGAN TKI PowerPoint PPT Presentation


  • 321 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PERLINDUNGAN TKI. MUHAMMAD IQBAL. Data dan Fakta TKI. ada 6 juta TKI yang bekerja di LN baik pekerja formal maupun informal (sumber NGO) Tersebar di 42 Negara Berasal dari 392 kab/kota dari 500 an kab/kota Remittance 100 Trilyun/tahun 60 % pekerja informal 2 juta nya ada di Malaysia

Download Presentation

PERLINDUNGAN TKI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Perlindungan tki

PERLINDUNGAN TKI

MUHAMMAD IQBAL


Data dan fakta tki

Data dan Fakta TKI

  • ada 6 juta TKI yang bekerja di LN baik pekerja formal maupun informal (sumber NGO)

  • Tersebar di 42 Negara

  • Berasal dari 392 kab/kota dari 500 an kab/kota

  • Remittance 100 Trilyun/tahun

  • 60 % pekerja informal

  • 2 juta nya ada di Malaysia

  • 1 - 2 juta ada di Arab Saudi dan Timur Tengah

  • 200.000 ada di Hongkong

  • 100.000 di Taiwan

  • 30.00 di Singapura

  • 30.000 di Brunei Darussalam, dll

  • Negara tujuan utama : Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei Darussalam, Taiwan, Kuwait, Arab Saudi, UEA, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Jordan, Syiria, dll


Data tki 2010 versi menakertrans

Malaysia : 1.200.000

Arab Saudi : 927.000

Taiwan : 130.000

Hongkong: 120.000

Singapura : 80.150

Kuwait : 61.000

UEA : 51.350

Brunei : 40.450

Yordania : 38.000

Bahrain : 6500

Data TKI 2010 versi Menakertrans


Statistik wni di luar negeri

STATISTIK WNI DI LUAR NEGERI


Konsentrasi wni di luar negeri

KONSENTRASI WNI DI LUAR NEGERI

: KBRI

: KJRI

: DIT. PWNI DAN BHI

  • AREA KUNING : KONSENTRASI TINGGI TKI

  • AREA HIJAU : KONSENTRASI TINGGI PELAUT

  • AREA UNGU : KONSENTRASI TINGGI OVERSTAYER

  • DISIAPKAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN WNI DAN BHI TAHUN 2010


Perlindungan tki

Data Penempatan TKI berdasarkan asal daerah

Sumber : Data kemenakertrans per Juli 2010


Perlindungan tki

TKI yang ditempatkan dari 2005 - 2009 di Luar Negeri: 2.885.779Sumber: Ditjen. Binapenta, Kemnakertrans dan BNP2TKI,Rakor Keppri 4-9 Februari 2010)Remittance: US$ 6.617,62 juta (2009)Sumber: Bank IndonesiaKasus TKI Bermasalah di Luar Negeri: 69.004 kasus (2009)Sumber: Dit. Perlindungan WNI dan BHI


Jumlah kasus tki bermasalah pada 2008

Jumlah Kasus TKI Bermasalah pada 2008

  • Negara penempatan Jumlah kasus

  • Arab Saudi 22.035

  • Taiwan 4.497 

  • Uni Emirat Arab 3.866

  • Singapura 2.937

  • Malaysia 2.476

  • Hong Kong 2.245

  • Qatar 1.516

  • Oman1.146

  • Bahrain373

  • Suriah161

  • Brunei Darussalam 84

  • Korea Selatan 10

  • Lain-lain4.280

  • Total 45.626*Sumber:* BNP2TKI


Perlindungan tki

Data Kasus Kematian TKI 2008

Berdasarkan Sebab-Sebab Kematian

Sumber : Laporan Bidang Konsuler KBRI Kuala Lumpur 2008 (Data diolah kembali)


Perlindungan tki

MEREKA WAJIB DILINDUNGI !!!

10


Permasalahan tki di luar negeri

PERMASALAHAN TKI DI LUAR NEGERI

  • Pengaduan TKI Bermasalah

  • Gaji tidak di bayar

  • Majikan cerewet

  • Penganiayaan

  • Pekerjaan terlalu berat

  • Pelecehan seksual

  • Bertengkar dengan rekan sekerja asal negara lain

  • B. Laporan Majikan

  • Ketrampilan tidak sesuai dengan biodata

  • Tidak paham perintah majikan

  • Pacaran

  • Sakit-sakitan

  • Memiliki magic/sihir

  • Biaya perekrutan yang tinggi tdk sesuai dg ketrampilan

11


Permasalahan tki

Permasalahan TKI

  • Eksternal :

  • Sistem pengiriman yang amburadul/Calo

  • Gaji yang tidak dibayar

  • Pelecehan Seksual, Perkosaan

  • Kekerasan Fisik, Psikis

  • TKI” Ilegal”

  • Korban Trafficking dan penipuan

  • Internal :

  • Stress

  • Shock Culture

  • Masalah keluarga

  • Masalah penyesuaian diri


Implikasi sosial

Implikasi Sosial

  • Perselingkuhan

  • Perceraian

  • Kejutan Budaya

  • Anak Terlantar

  • Menjadi TKI menjadi budaya


Pjtki

PJTKI

  • Membuka cabang di daerah namun segala urusan dan tanggung jawab di pusat

  • Biaya keberangkatan yang mahal dan potongan gaji yang besar (6-9 bulan)

  • Melakukan pola perekrutan diserahkan kepada pasar sehingga terjadinya perekrutan dengan modus ‘human trafficking’ (jeratan hutang, janji palsu dan eksploitasi

  • Menggunakan calo di lapangan


Kendala birokrasi

Kendala Birokrasi

  • Terpecahnya anggaran

  • Depnakertras (Dirjen Binapenta)

  • BNP2TKI

  • Kemensos (Direktur Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran/Dirjen Bantuan Sosial dan jaminan sosial)

  • Meneg PP

  • Menkosra

  • Menkoperekonomian

  • Deplu

  • Kepolisian

  • Menkum HAM


Kelemahan diplomasi

Kelemahan Diplomasi

  • Pemerintah belum merativikasi Konvesi ILO no.90 tentang perlindungan buruh migra dan keluarganya.

  • Pemerintah tidak mendukung pembentukan konvensi mengenai PRT (pekerja rumah tangga)

  • Belum ada undang-undang PRT

  • Perjanjian masih pada taraf MoU yang sudah tentu tidak kuat dan tidak bisa menjadi landasan hukum di muka pengadilan

  • Belum dilibatkan Deplu secara utuh dalam perlindungan TKI sebagai ujung tombak dalam perlindunga TKI diluar negeri


Pungutan tki

Pungutan TKI

  • Dana Pembinaan dan Penyelenggaraan Penempatan TKI (DP3TKI) sebesar US$ 15 per TKI (kemana uangnya?)

  • Asuransi yang bermasalah dan ganda (dinegara penerima majikan wajib pula mengasuransikan TKI)

  • Sistem sertifikasi ganda (Sertifikat kesehatan TKI tidak laku di LN cth : Malaysia)


Yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dalam usaha membenahi permasalahan tki

Yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dalam usaha membenahi permasalahan TKI

  • Membuat Undang-undang No.39 Tahun 2004 (berpihak kepada PJTKI dan tidak memiliki instrumen perlindungan

  • Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.6 tahun 2006 tentang Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI (tidak memiliki implikasi yang positif dan belum di jalankan sepenuhnya oleh jajaran pemerintah, menteri terkait dan pemerintah daerah)

  • Tahun 2007, Membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) (Konflik rebutan wewenangan dengan Depnakertrans dan tidak memiliki wewenang yang kuat)

  • Membuat dan memperbaharui MoU dengan negara penempatan, sudah ada 15 negara penempatan, namun baru 9 yang ada MoU. ( Mou tidak menjamin adanya perlindungan, tergantung dari apa isi Mou, justru negara yang tidak memiki Mou seperti Hongkong, Singapura, Taiwan, Australia tidak ada MoU namun perlindungan dan perlakuannya lebih bagus di bandingkan negara yang ada Mou)

  • Menempatkan Atas Ketenagakerjaan di kantor perwakilan R.I diluar negeri ( peran atas dikerdilkan dan tidak diberi ruang yang luas oleh deplu, sehingga tidak bisa berbuat maksimal, bahkan 4 atase terakhir yang ditempatkan oleh deplu tidak di beri paspor diplomatik)

  • Memberikan perlindungan asuransi Rp.400.000/tki (asuransi tidak memberikan pelayanan yang baik, bahkan mempersulit TKI dalam hal pencairan)


Menyediakan shelter

Menyediakan Shelter


Bagaimana pemerintah memberikan perlindungan

BAGAIMANA PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ?

Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tidak bisa menyeberang lautan (tidak berlaku di luar negeri)


Self protection

Self Protection

  • TKI harus bisa mandiri dan tidak terlalu tergantung kepada pemerintah

  • TKI bukan hanya sebagai objek

  • TKI memerlukan aktulisasi diri dan pemberdayaan

  • TKI harus mampu meningkatkan kemampuan dan wawasannya

  • Bagaimana Solusinya?..TKI harus berserikat..


Perlindungan berbasis tki

PERLINDUNGAN BERBASIS TKI


Konsep ideal narasi besar

KONSEP IDEAL (NARASI BESAR)

  • Pelayanan dan perlindungan satu atap dengan konsep “mudah,murah dan aman”

  • Pemerintah mensubsidi biaya penempatan TKI, dengan memaksimalkan peran pemerintah seperti : paspor gratis (Menkumham), pemeriksaan kesehatan dan psikologi gratis (Menkes),bebas airport tax (menhub) sehingga dapat mengurangi biaya penempatan

  • Mengubah sistem asuransi dengan sistem membentuk badan khusus dengan sistem wali amanat (yang dapat memberikan jaminan yang holistik kepada TKI)

  • Membentuk sistem perlindungan yang komprehensif dengan membuka kantor teknis urusan TKI di luar negeri dan memiliki sistem yang ‘on line’ dengan pelayanan satu atap di Indonesia


Perlindungan tki

  • Balai Latihan Kerja (BLK) di kelola langsung oleh pemerintah dengan membuat sistem sertifikasi bagi calon TKI sesuai dengan negara tujuan, sehingga dapat menyediakan calon TKI yang berkualitas tanpa harus menunggu “job order’ sehingga memiliki calon TKI yang siap kapan saja bila diperlukan

  • Melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi PPTKIS/PJTKI yang akan memberangkatkan TKI dan membuka peluang kerjasama pengiriman TKI dengan sistem G to G atau G to P di negara tujuan TKI

  • Mengurangi dan memperketat pengiriman TKI informal (PRT), dan mengambil alih penempatan TKI dengan sistem G to P atau G to G, dimana calon majikan mengajukan permohonan pada kantor teknis urusan TKI di luar negeri

  • Menaikan standar kompetensi calon TKI, seperti tingkat pendidikan minimum SMP atau SMA dan meningkatkan kualitas pelatihan


Terima kasih

TERIMA KASIH


  • Login