1 / 26

KONSEP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

KONSEP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN. I. PENDAHULUAN. Latar Belakang a. Pembangunan dan Lingkungan Hidup b. Isu Lingkungan Hidup c. Pembangunan Berkelanjutan d. Ketaatan & Penegakan Hukum Lingkungan Dasar Hukum a. UUD 1945 Psl. 28 dan Psl. 33 Amd. Ke-4

gareth
Download Presentation

KONSEP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KONSEP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

  2. I. PENDAHULUAN • Latar Belakang a. Pembangunan dan Lingkungan Hidup b. Isu Lingkungan Hidup c. Pembangunan Berkelanjutan d. Ketaatan & Penegakan Hukum Lingkungan • Dasar Hukum a. UUD 1945 Psl. 28 dan Psl. 33 Amd. Ke-4 b. UU No. 23 Thn 1997 c. Per-UU-an Bidang Sektoral d. Per-UU-an Penegakan Hukum

  3. II. KONSEP DASAR • Defenisi : a. Lingkungan Hidup & SDA b. Pembangunan Berkelanjutan c. Ketaatan Lingkungan d. Penegakan Hukum Lingkungan • Kegiatan Penegakan Hukum LH a. Promosi Ketaatan b. Inspeksi c. Negosiasi/Bintek d. Tindakan Hukum • Manfaat Penegakan Hukum LH a. Lindungi Kualitas LH & Kesmas b. Bangun & Kuatkan Kredibilitas c. Ciptakan Keadilan d. Kurangi Biaya & Resiko

  4. A SYSTEM PERSPECTIVE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMUNITY ECONOMICS AS IF PEOPLE SOCIAL GOALS ECONOMIC GOALS MATTERED (VALUE SYSTEMS) ENVIRONMENT CONSERVATION ECONOMY WITH EQUITY INTEGRATION ENVIRONMENTAL GOALS

  5. DECISION-MAKING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT : CRITERIA AND COMPONENTS (SADLER, 1988) MACRO-POLICY ANALYSIS SOCIETY DISTRIBUTION OF BENEFITS * * QUALITY OF LIFE (QOL) ECONOMY PRODUCTION OF GOODS AND SERVICES * * GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) EQUITY EFFICIENCY SIA BCA NET SOCIAL WELFARE BCA = Benefit Cost Analysis SIA = Social Impact Assessment EIA CAPACITY EIA = Environmental Impact Assessment MICRO-PROJECT EVALUATION ENVIRONMENT CONSERVATION OF NATURE * * MAINTENANCE OF RESOURCE CAPITAL (MRC)

  6. III. MUATAN MATERI

  7. LH. ALAM • Udara • Air • Tanah • Pesisir & Laut • Keanekaragaman • Hayati KEBIJAKAN KEGIATAN USAHA PERORANGAN LH. BUATAN • Perkotaan • Perdesaan • Kawasan Tertentu LH. SOSIAL/BUDAYA • Adat Istiadat • Pranata Sosial PENCEMARAN LH 1. PP 18/99 PP 85/99 P.PLB3 9 Kep.Ka. BAPEDAL 2. PP 19/99 P.P.L 2 KEPMEN LH LH UU 23/97 PLH 3. PP 27/99 AMDAL 16 KEPMEN LH 6 Kep.Ka. BAPEDAL 7 KEPMEN LH 2 Kep.Ka. BAPEDAL 4. PP 41/99 P.P.U 1 Kepmen 1 KepKa Bapedal 5. PP 54/2000 LPJPPSLH 6. PP 150/2000 PKTUPB KERUSAKAN LH 7. PP 4/2001 K H & L 8. PP 74/2001 B3 9. PP 82/2001 PPA

  8. Setiap usaha dan/atau Kegiatan Dilarang Melanggar Baku Mutu dan Baku Kriteria Kerusakan LH. 1 Rencana usaha dan/atau Kegiatan Yang Menimbulkan Dampak Besar Dan Penting Terhadap LH WAJIB memiliki AMDAL. PELESTARIAN FUNGSI LH 2 Setiap Penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan WAJIB melakukan Pengelolaan LIMBAH yang dihasilkan. 3 Setiap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan WAJIB Melakukan Pengelolaan LIMBAH B3 yang dihasilkan. 4

  9. AMDAL ---> Merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan 1 Larangan melakukan pembuangan limbah ke Media LH tanpa Ijin 2 3 Larangan Melakukan Pembuangan Limbah Dari Luar Wilayah RI ke Media LH RI PERSYARATAN PENAATAN LH Pembuangan Limbah ke Media LH dapat dilakukan di Lokasi Pembuangan yang ditetapkan Menteri 4 5 Larangan Melakukan IMPOR LIMBAH B3 • PENGAWASAN • Pejabat Pengawas Pusat MEN LH • Pejabat Pengawas Daerah (BAPEDALDA) PROPINSI - GUBERNUR • Pejabat Pengawas Daerah (BAPEDALDA) KAB/KOTA- BUPATI/WALIKOTA 6 7 Sanksi Administrasi --> Paksaan Pemerintahan 8 Audit LH MEN LH

  10. PEL. PENGAWASAN PASAL 22 KELEMBAGAAN PASAL 23 KEWENANGAN PASAL 24 Untuk melakukan pengawasan MENTERI menetapkan PEJABAT yang berwenang melaksanakan PENGAWASAN Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas PUU yg berlaku Ka. DAERAH berwenang menetapkan PEJABAT PENGAWAS Dapat diserahkan kepada PEMDA P E N G A W A S A N ALAT PENGAWASAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP • Pemantauan • Meminta Keterangan • Membuat Catatan • Membuat Salinan Dokumen • Memasuki tempat tertentu • Mengambil Contoh • Memeriksa Peralatan • Memeriksa Instalasi • Memeriksa Alat Transportasi • Meminta Keterangan KEWAJIBAN Membawa Tanda Pengenal Memperlihatkan Surat Tugas Memperhatikan Situasi dan Kondisi Tempat Pengawasan

  11. PENEGAKAN HUKUM UU NO. 23 TAHUN 1997 PLH SANKSI PIDANA U U NO. 23 / 1997 PLH PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN PENYELESAIAN SENGKETA LH DI PENGADILAN SANKSI ADMINISTRASI PELESTARIAN FUNGSI PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

  12. 1. Mencegah dan mengakhiri terjadinya PELANGGARAN 2. Menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu PELANGGARAN 3. Melakukan Tindakan PENYELAMATAN PENANGGULANGAN dan/atau PEMULIHAN atas Beban Biaya PENANGGUNGJAWAB usaha dan/atau kegiatan. (Dapat Diganti Sejumlah Uang Tertentu) PAKSAAN PEMERINTAH GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA PIHAK KETIGA DAPAT MENGAJUKAN PAKSAAN PEM. SANKSI ADMINISTRASI AUDIT LINGKUNGAN HIDUP 1. Pem. Mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan AUDIT LH 2. Menteri LH berwenang memerintahkan AUDIT LH kepada penangggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak patuh pada KET. UU 23/97 3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan WAJIB melaksanakan Perintah MENLH tersebut 4. MENLH dapat menugaskan kepada PIHAK KETIGA untuk melaksanakan AUDIT LH APABILA penanggungjawab usaha dan kegiatan tidak melaksanakan Perintah MENLH atas beban penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Pelanggaran Tertentu Seperti Masyarakat Terganggu Kesehatan PENCABUTAN IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN Dapat diusulkan oleh KEPALA DAERAH dan PIHAK YANG BERKEPENTINGAN OLEH PEJABAT PEMBERI IZIN

  13. SANKSI ADMINISTRASI 1. Sanksi Administrasi Ditujukan Kepada Perbuatan Pelanggarannya 2. Sanksi Administrasi Dimaksudkan Agar Perbuatan Pelangaran Dihentikan 3. Sanksi Administrasi Bersifat “REPARATOIR” Atau Pemulihan Keadaan Semula 4. Sanksi Administrasi Dapat Langsung Menangani Masalah Pada Sumbernya 5. Dijatuhkan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara (T.U.N) Mengakhiri Perbuatan Yang Dilarang Kaidah Hukum Administrasi Bagi Warga Masyarakat/ Badan Usaha Yang Terkena Dapat Banding Ke Pengadilan Administrasi (Peradilan TUN)

  14. DISELENGGARAKAN UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN MENGENAI : 1. BENTUK DAN BESARNYA GANTI KERUGIAN DAN/ATAU 2. MENGENAI TINDAKANTERTENTU GUNA MENJAMIN TIDAK AKAN TERJADI/TERULANGNYA DAMPAK NEGATIF TERHADAP LH. PIHAK YANG TIDAK MEMPUNYAI KEW. MENGAMBIL KEP. 1. NEGOSIASI - Penyelesaian Sengketa LH Dilakukan langsung antara masyarakat dengan Perusahaan melalui wakil mereka. 2. MEDIASI - Penyelesaian Sengketa LH Diselenggarakan lewat Jasa MEDIATOR. 3. KONSILIASI - Penyelesaian sengketa LH diselenggarakan melalui Jasa KONSILIATOR 4. PENCARI FAKTA - Penyelesaian Sengketa LH Memakai Jasa PENCARI FAKTA PENYELESAIAN SENGKETA LH DI LUAR PENGADILAN DIPAKAI JASA PIHAK KETIGA • Memiliki Kew. Mengambil KEP • Tidak memiliki Kew. Mengambil KEP Pihak yang mempunyai KEW. Mengambil KEP. ARBITRASI - Penyelesaian Sengketa LH Melalui Jasa ABITRATOR PEMERINTAH DAN/ATAU MASYARAKAT DAPAT MEMBENTUK LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LH YANG BERSIFAT BEBAS DAN TIDAK BERPIHAK Diatur Dalam PP No. 54 Tahun 2000 dan Peraturan PEL di PUSAT,di DAERAH

  15. PERBUATAN MELANGAR HUKUM (PMH) SETIAP PMH BERUPA PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LH YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN/LH MEWAJIBKAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN UNTUK : 1. MEMBAYAR GANTI RUGI 2. TINDAKAN TERTENTU 3. PEMBAYARAN UANG PAKSA SETIAP HARI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN TINDAKAN TERTENTU. REALISASI ASAS PENCEMAR MEMBAYAR 1. Memasang/Memperbaiki IPL 2. Memulihkan fungsi LH 3. Menghilangkan Penyebab Timbulnya PENCEMARAN dan/atau PERUSAKAN LH 1 Tergugat Bebas dari KEW. Membayar Ganti Rugi apabila dapat MEMBUKTIKAN bahwa Pencemaran dan/atau Perusakan LH disebabkan : 1. Adanya Bencana Alam/ Peperangan 2. Keadaan Terpaksa. 3. Adanya Tindakan Pihak KETIGA Unsur Kesalahan Tidak perlu dibuktikan oleh Pihak Penggugat sebagai dasar Pembayaran GANTI RUGI (Lex Specialis Gugatan PMH) 2 PENYELESAIAN SENGKETA LH DI PENGADILAN (PERDATA) TANGGUNGJAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) 1. Keg. Usaha yang menimbulkan Dampak Besar dan Penting. 2. Menggunakan B3 3. Menghasilkan Limbah B3 INSTANSI PEM. Yg. Bertanggungjawab di Bidang LH bertindak untuk kepentingan MASYARAKAT. 1. Masy. Menderita akibat Pencemaran/Perusakan LH 2. Mempengaruhi perikehidupan pola MASYARAKAT 3 Hak Kelompok Kecil Masy. Untuk Bertindak Mewakili Masy. Tuntutan ke Pengadilan HAK MASY. MENGAJUKAN GUGATAN (CLASS ACTION) 1. Masy. Dlm jumlah Banyak 2. Kesamaan Permasalahan 3. Kesamaan Fakta Hukum 4. Kesamaan Tuntutan 4 1. Untuk Pelestarian Fungsi LH 2. Melakukan Tindakan Tertentu. 3. Tanpa adanya Tuntutan GANTI RUGI 4. Biaya/Pengeluaran Riil Hak ORG. LH Mengajukan GUGATAN (LEGAL STANDING) Persyaratan : 1. Berbadan Hukum 2. AD/ART Melestarikan Fungsi LH 3. Telah Melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART

  16. 1. Berdasarkan Asas SUBSIDIARITAS (ULTIMUM REMIDIUM) Hukum (sanksi)Pidana Sebagai Penunjang Hukum Administrasi 2. Sanksi Pidana Digunakan Apabila a. Sanksi Administrasi Tidak Efektif b. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Tidak Efektif c. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tidak Efektif d. Kesalahan Pelaku Relatif/Besar dan Berat e. Timbul Keresahan di Masyarakat f. Menimbulkan Orang Sakit g. Menyebabkan Orang Meninggal Dunia 3. Ada Bukti Permulaan Cukup 4. Pelaku Pencemaran dan/atau Perusakan Jelas SANKSI PIDANA

  17. LABORATORIUM LINGKUNGAN SAKSI AHLI PERSYARATAN PENEGAKAN HUKUM UU 23 TAHUN 1997 PPNS Penyidik Polri PUU BAKU MUTU DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH ALAT BUKTI (DATA FAKTA) PENCEMARAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

  18. Barang Siapa 1. Pidana Penjara Paling lama 3 tahun, Dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 100 Juta Rupiah 1 KEALPAAN (Pasal 42 (1)) Secara Melawan Hukum 1. Pidana Penjara Paling lama 10 tahun, Dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 500 Juta Rupiah 2 Pasal 41 (1) _______________ KETENTUAN PIDANA (MATERIIL) 3 Pencemaran dan/atau Perusakan LH Dengan Sengaja 1. Pidana Penjara Paling 15 tahun, Dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 750 Juta Rupiah Mengakibatkan 1. Orang Mati atau 2. Luka Berat (Pasal 41 (2) Melakukan Perbuatan 4 1. Pidana Penjara Paling 5 tahun, Dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 150 Juta Rupiah Yang Mengakibatkan 5 (Pasal 42 (2)) KEALPAAN

  19. 1. Zat 2. Energi, dan / atau 3. Komponen Lain Yang B2 Di atas / ke Dalam 1. Tanah 2. Udara 3. Air permukaan 4. Melakukan IMPOR / EKSPOR 5. Memperdagangkan, Mengangkut Menyimpan Bahan tersebut 6. Menjalankan Instalasi Berbahaya Pasal 43 ayat (3) Mengakibatkan : 1. Org Mati, Atau 2. Org Luka Berat BARANG SIAPA Dengan Sengaja Mem- berikan Informasi Palsu atau Menghilang -kan atau Menyembunyi -kan atau Merusak Informasi Yg Diperlukan Dalam Kaitannya Dgn Perbuatan Pasal 41(1) Padahal Mengetahui Atau Sangat Beralasan Utk Menduga Bahwa Perbuatan Tsb Dapat Mengakibatkan (angka 5). Pidana (angka 5) 1 PASAL 43 AYAT (2) Yang Dengan Melanggar Ketentuan PUU Yg Berlaku PASAL 43 (1) P I D A N A FORMIL 2 Menyebabkan Angka 5 1. Pidana Penjara paling lama 3 thn Dan 2. Pidana Denda paling banyak 100 juta rupiah Menyebabkan org mati / luka berat 1. Pidana Penjara paling lama 5 thn Dan 2. Pidana Denda paling banyak 150 juta rupiah KEALPAAN PASAL 44 Sengaja Melepas Atau Membuang 3 Padahal Mengetahui Atau Sangat Beralasan Untuk Menduga Bahwa Perbuatan Tersebut Dapat Menimbulkan 4 1. Pidana Penjara Paling Lama 9 Tahun 2. Pidana Denda Paling Banyak 450 juta rupiah 1. Pidana Penjara Paling Lama 6 Tahun, dan 2. Pidana Denda Paling Banyak 300 juta rupiah 1. Pencemaran dan/atau Perusakan LH 2. Membahayakan Kesehatan Umum, Atau 3. Membahayakan Nyawa Orang Lain 5

  20. Dilakukan oleh orang-orang berdasarkan 1. Hubungan Kerja 2. Hubungan Lain Bertindak Dalam Lingkungan BH, dll. Pasal 46 (2) Panggilan Untuk Menghadap dan Penyerahan Surat Panggilan Di Tujukan Kepada Pengurus Pasal 46 (3) Tindak Pidana Atas Nama BH dll. Pidana Ditambah 1/3 Jika Tuntutan Dilakukan Terhadap Badan Hukum dll. Pengurus Harus Datang Sendiri ke Pengadilan Pasal 45 Pasal 46 (3) 1. BH, Perseroan, Perserikatan, Yayasan, Org. Lain 2. Memberi Perintah 3. Yang Bertindak Sebagai Pimpinan Dalam Perb. Atau 2 dan 3 a. Badan Hukum b. Perseroan c. Perserikatan d. Yayasan, atau e. Organisasi Lain ATAS NAMA 1. Tuntutan Pidana 2. Sanksi Pidana 3. Tindakan Tata Tertib 1. YangMemberi Perintah 2. BertindakSebagai Pimpinan Dijatuhkan Pasal 46 (1) TINDAK PIDANA KORPORASI 1. Tempat Tinggal 2. Pengurus Melakukan Pekerjaan yang tetap

  21. 1 PERAMPASAN KEUNTUNGAN Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Lh Dengan Mengurangi Masukan Biaya (Menghemat Biaya) Produksi Melalui Tindakan Illegal 2 PENUTUPAN PERUSAHAAN • Apabila Mediasi Tidak Jalan (Tidak Ada Upaya Sungguh-sungguh) • Meresahkan Masyarakat (Sakit) • Lh Rusak Dan Tercemar Berat Sehingga Sulit Dipulihkan Kembali PENUTUPAN SEBAGIAN PERUSAHAAN, Dalam KONTEKS PRODUKSI TERTENTU Yang Menimbulkan Pencemaran / Perusakan 3 TINDAKAN TATA TERTIB MEMPERBAIKI AKIBAT TINDAK PIDANA, Untuk Pemulihan KUALITAS LH 4 5 Mengerjakan Apa Yang Dilalaikan Tanpa Hak (Membuang Limbah Cair Ke Media LH Tanpa Diolah (IPAL)) – Kewajiban Membangun IPAL Yang Difungsikan Secara OPTIMAL. 6 Meniadakan Apa Yang Dilalaikan Tanpa Hak (Membuang Limbah Cair Melalui Saluran Siluman (By Pass) – Kewajiban Menghilangkan Saluran Siluman 7 Dibawah PENGAMPUAN – Pembangunan IPAL Yang Memerlukan Waktu (3 Tahun) Maka Selama Itu PERUSAHAAN DIBAWAH PENGAWASAN KEJAKSAAN NEGERI / BAPEDAL

  22. IV SANKSI PIDANA Pasal 41 - 48 I SANKSI ADM Pasal 25 - 29 II Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Pasal 31 - 33 III Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Pasal 34 - 39 • Pihak Ketiga Netral • 1. NEGOSIASI • 2. MEDIASI • 3. KONSILIASI • 4. PENCARI FAKTA • Pihak Ketiga Memiliki • Kewenangan Mengambil • Keputusan • ARBITRASI • UU 30 Tahun 1999 • PP 54 Tahun 2000 PENGEMBANGAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM UU 23 TAHUN 1997 • Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup (Pasal 40) • Penyidik POLRI • Berdasarkan Asas Subsidiaritas (ULTIMUM REMIDIUM) • Tindak Pidana LH adalah KEJAHATAN • Pengembangan • Insfrastruktur • Institusi • SDM • Pedoman • Sistem • Jaringan • Komunikasi • 6. Target • Operasi PENGAWASAN 1. Pejabat Pengawas KEMENTERIAN LH 2. Pejabat Pengawas BAPEDAL PROP 3. Pejabat Pengawas BAPEDALDA/ KAB/KOTA Peringatan Lisan dan Tertulis PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 30 P U S A T 1. Paksaan Pemerintahan - Gubernur - Bupati/Walikota 2. Pencabutan Izin Usaha dan atau kegiatan - Pejabat Pemberi Izin - Diajukan Ka. Daerah - Diajukan Pihak yang Berkepentingan 3. Audit Lingkungan - Menteri Negara LH 1. Perbuatan Melawan Hukum Didasarkan Pada Pasal 1365 KUH Perdata 2. Tanggungjawab Mutlak 3. Gugatan Masyarakat (Class Action) 4. Gugatan Organisasi LH (Legal Standing) Berdasarkan KUH Perdata 1. Pidana Materiil 2. Pidana Formil 3. Tindak Pidana KORPORASI 4. Tindakan Tata Tertib Prop Kab/Kota

  23. PEMERINTAH Masyarakat Dunia Usaha Keluarga Individu TANGGUNG JAWAB KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

  24. Solidaritas Transgenerasi Masa Kini Generasi Saat ini Masa Datang Generasi Mendatang

  25. JANGAN WARISKAN AIR MATA KEPADA ANAK CUCU KITA Tapi……. Wariskanlah Mata Air – Mata Air Demi Kehidupan Mereka

  26. T E R I M A K A S I H S E L E S A I

More Related