1 / 42

KONSEP PEMIDANAAN DALAM ISLAM DAN KEMUNGKNAN IMPLEMENTASINYA DI NEGARA HUKUM INDONESIA

1. KONSEP PEMIDANAAN DALAM ISLAM DAN KEMUNGKNAN IMPLEMENTASINYA DI NEGARA HUKUM INDONESIA. Oleh SABRI SAMIN. 2. LATAR BELAKANG MASALAH. PEMBERLAKUAN HUKUM (Umum dan Khusus) Di Indonesia Hukum Agama Tidak Secara Langsung menjadi Hukum (Nasional) yang berlaku

dulcea
Download Presentation

KONSEP PEMIDANAAN DALAM ISLAM DAN KEMUNGKNAN IMPLEMENTASINYA DI NEGARA HUKUM INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1 KONSEP PEMIDANAAN DALAM ISLAM DAN KEMUNGKNAN IMPLEMENTASINYA DI NEGARA HUKUM INDONESIA Oleh SABRI SAMIN

  2. 2 LATAR BELAKANG MASALAH • PEMBERLAKUAN HUKUM (Umum dan Khusus) • Di Indonesia Hukum Agama Tidak Secara Langsung menjadi Hukum (Nasional) yang berlaku • Hukum Pidana Islam pernah berlaku masa kerajaan Islam di Indonesia • Penjajah Belanda berusaha menghalangi pemberlakuan hukum Islam tetapi tidak sepenuhnya berhasil • Melakukan upaya adudomba termasuk dalam hal :

  3. 3 BATASAN MASALAH • PIDANA CAMBUK • PIDANA RAJAM • PIDANA AMPUTASI TANGAN DAN/ATAU KAKI • PIDANA SALIB • KISAS BATASAN MASALAH

  4. 4 MASALAH POKOK Mengapa Konsep Pemidanaan dalam Islam Sulit diterima pemberlakuaannya di Negara Hukum Indonesia ?

  5. 5 SUB MASALAH • Jenis pidana apa yang relevan untuk diterapkan dalam Perumusan Undang-undang sebagai Kebijakan Politik ? • Bagaimana Efektivitas Pemidanaan dalam Islam ? • Bagaimana Politik Hukum Indonesia Merespon Pemberlakuan Konsep Pemidanaan dalam Islam • Bagaimana Peluang dan Tantangan Penerapan Konsep Pemidanaan dalam Islam Berhadapan dengan Kekuatan dan Kelemahan Umat Islam Indonesia ?

  6. 6 TUJUAN PENELITIAN • Mengungkapkan Perspektif Keberadaan dan Keberdayaan Konsep Pemidanaan dalam Islam • Untuk Mengetahui Kekuatan dan Posisi Konsep Pemidanaan dalam Islam berhadapan dengan Penentang dan Pendukungnya

  7. 7 KEBERLAKUAN YURIDIS KEBERLAKUAN SOSIOLOGIS KERANGKA TEORI KEBERLAKUAN FILOSOFIS TEORI MAQASHID AL-SYARI`AH METODE ISTINBAT HUKUM (KAEDAH LUGHAWIYAH)

  8. CONTENT ANALISIS DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH STUDI PUSTAKA STUDI TEKS 8 METODE PENELITIAN PENELITIAN KUALITATIF PENDEKATAN DISKRIPTIF

  9. 9 METODE PENELITIAN CONTENT ANALISIS ANALISIS SWOT STUDI KONTEKSTUAL PENDEKATAN TRANSDISIPLINER INTERDISIPLINER MULTIDISIPLINER MONODISIPLINER KONSEP-KONSEP TEMUAN

  10. 10 KONSEP DASAR PEMIDANAAN • Alternatif • Aktif Sanksi Perdata : Diat/denda Sanksi Pidana : Badan -Tunggal/ - Pasif Sanksi Religius : Kafarah • Penetapan Pidana • Perbuatan Memidana • jenis-Jenis Pidana • Tujuan Pemidanaan • Pertimbangan pidana Sanksi Moral : Cemoohan

  11. 11 FORMAL (Syar`i) – Undang2 / Nas MATERIL (Maddi) – Pelaku / Orang SYARAT PEMIDANAAN MORIL (Adabi) – Perbuatan/Tindakan

  12. 12 PRINSIP2 PEMIDANAAN • Sesuai Hukum Islam • Ada Bukti • Bukan Balas Dendam • Untuk Kemaslahatan • Hati-hati Memidana

  13. 13 TUJUAN PEMIDANAAN HUKUM UMUM QUR`AN HUKUM ISLAM

  14. 15 15 TUJUAN PEMIDANAAN QUR`AN Penghinaan Siksaan Siksaan Pembalasan خز ي عذ ا ب نكا لا جزا ء DUNIA Akhirat/ Dunia Dunia Akhirat/ Dunia Al-Hirabah: Perampok Pencurian : QS.al-Maidah(5):33 QS. Al-Maidah(5): 38 Kisas Azab Neraka Dunia Dunia/ Akhirat Akhirat Pembunuhan Sengaja QS. Al-Nisa` (4): 42

  15. 16 TUJUAN PEMIDANAAN HUKUM ISLAM الرد والزجر الاصلاح والتهذيب Prevensi Umum & KhusuS Memperbaiki & Membina Sanksi Pidana Berat Sanksi Pidana Ringan • Menakutkan • Penderitaan • Penyesalan • Menjerakan • Pidana Mati (Rajam, • Salib) • Amputasi Ang. Tubuh • Kisas Penganiayaan • Cambuk • Pembuangan • Penahanan • Pemasyarakatan • Pemenjaraan

  16. 17 TUJUAN PEMIDANAAN HUKUM UMUM TEORI GABUNGAN TEORI RELATIF TEORI ABSOLUT PEMBALASAN & PEMBINAAN PEMBALASAN PEMBINAAN RETRIBUTIF/ PUNISHMENT REFORMATIF/ TREATMENT

  17. 18 TINDAK PIDANA/JARIMAH (QUR`AN, HADIS, IJMA`) KISAS TA`ZIR HUDUD PEMB. SENGAJA TERIKAT/LA NAHIYAH MURTAD PEMB.TDK SENGAJA TDK TERIKAT/ MUKHALAFAH MABUK KHAMAR PEMB.SEMI SENGAJA PERZINAAN PENGANIAYAAN SENGAJA TUDUHAN ZINA PENGANIAYAAN TK SENGAJA PERAMPOKAN PENCURIAN PEMBERONTAKAN

  18. 19 SANKSI PIDANA/UQUBAH KISAS TA`ZIR HUDUD PEMBUNUHAN PERDATA HUKUMAH PIDANA MATI (Rajam,Salib,Tembak Mati PENGANIAYAAN PIDANA BEBAS MENENTUKAN PIDANA AMPUTASI CAMBUK SALIB/GANTUNG PENGASINGAN PEMENJARAAN

  19. 20 Pidana Mati, Amputasi Salib, Cambuk, Pengasingan, & Pemenjaraan PEMIDANAAN SANKSI PIDANA Diat, Denda, dan Hukumah SANKSI PERDATA Kaffarah SANKSI RELIGIUS Cemoohan, Pengucilan, Pengumuman vonis,Penayangan Penjahat, & Pencabutan Hak SANKSI MORAL

  20. PIDANA CAMBUK 21 Keistimewaan: 1. Terkesan sbg sanksi pidana2. Tidak menyita waktu bagi terpidana3. Tidak ada pelanggaran HAM4. Lebih Jera • ZINA GHAIRU MUHSHAN • TUDUHAN ZINA • MINUM KHAMAR • KISAS CAMBUK • TAKZIR CAMBUK

  21. Tdk pernah diperaktikkan dgn dasar bukti Pidananya berat krn syaratnya berat Pidana maksimal bukan minimal Bila tdk terbukti dikenakan takzir spt cambuk krn khalwat Bisa dg teknik lain spt tembak mati ZINA MUHSHAN KISAS RAJAM TAKZIR RAJAM PIDANA RAJAM

  22. PERAMPOKAN KISAS SALIB TAKZIR SALIB PIDANA SALIB

  23. PIDANA AMPUTASI Mengembalikan barang curian tdk sama diancam pidana amputasi, tp dg pidana ringan Menerapkan pidana ini, negara harus sediakan santunan Perampok dikenakan bbrp alternatif pidana. 22 • PENCURIAN • PERAMPOKAN • KISAS AMPUTASI • TAKZIR AMPUTASI

  24. Perampokan yang Gagal Zina Ghairu MuhsHan Takzir Pengasingan PIDANA PEMBUANGAN

  25. Bukan jenis sanksi pidana tetapi bentuk persamaan tindak pidana (penyeimbang) Mengutamakan perhatian terhadap terpidana dan korban tindak pidana Keistimewaan: Menghindari balas dendam Menghindari permusuhan tanpa akhir Menyelamatkan komunitas manusia Mengeliminir barbarian, temperamen tinggi, & kekejaman membabibuta Menghindari main hakim sendiri KISAS

  26. PIDANA PENJARA • Penghuni semakin meningkat jumlahnya • Lambatnya proses peradilan dan proses persidangan • Ancaman pidana rendah masuk ke dalam proses peradilan • Kejahatan meningkat • Problem ekonomi • Mudah mendapatkan uang • Pidana penjara tetap dibutuhkan untuk sebagian tindak pidana • Sistem pemasyarakatan tepat untuk tindak pidana ringan (tertentu) • Membebani anggaran negara, padahal bisa digunakan untuk orang miskin dan modal bagi penganggur terampil

  27. DAMPAK NEGATIFLAPAS DAN RUTAN • Tidak manusiawi • Pemerasan sesama napi • Bentrokan antar napi • Kolusi • Jatah makan dan kesehatan minim • Dagang/bandar narkoba • Homoseks, pelecehan seksual • Keuntungan untuk napi penguasa

  28. PIDANA KLASIK • Sosial kontrol terhadap pelanggaran norma • Tidak boleh campur tangan terhadap kehidupan masyarakat • Persaingan bebas dalam ekonomi • Liberalisme • Masyarakat kapitalisme • Terpidana adalah obyek

  29. AKIBAT PIDANA KLASIK • Terjadi ketimpangan ekonomi • Melahirkan masyarakat miskin, tidak bermodal • Mengandalkan tenaga untuk bekerja • Terjadi pertentangan kaya miskin • Kejahatan terjadi karena ketidakadilan sosial (terpaksa melakukan kejahatan untuk mempertahankan hidup) • Maanusia bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan • Tujuan pemidanaan adalah teori pembalasan • Obyek kajian pidana klasik adalah orangnya • Perhatian hukum pidana ketika itu terjadinya pelanggaran tanpa menghiraukan keadaan diri individu dan segala yang terkait dengan hal itu

  30. PIDANA MODERN • Sosial kontrol terhadap penyebab kejahatan • Turut campur dalam kehidupan masyarakat • Keseimbangan antara kapitalis dan liberalis • Lebih manusiawi perhatiannya terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana • Terpidana adalah subyek • Menghilangkan pidana fisik (retributif) menuju reformatif • Tidak memperhatikan korban tindak pidana (perhatiannya baru mulai akhir abad ke-20 dg lahirnya viktimologi • Obyek kajiannya adalah perbuatannya/tindakannya (baru dimulai abad ke-19 oleh Cesare Lambroso

  31. KEISTIMEWAAN PEMIDANAAN DALAM ISLAM • Lebih efektif dan lebih efisien • Bernilai religius dan memiliki suasana spiritual • Mengeliminir dan meminimalkan kejahatan. Efektifitas tidak dapat diukur dengan lenyapnya kejahatan di bumi. Sistem reformatif tidak cukup untuk dpt mengeliminir dan meminimalkan kejahatan besar • Dapat menanggulangi peningkatan modus operandi suatu kejahatan modern dg sistem penghukuman (pembalasan) bukan dengan pembinaan

  32. Lanjutan • Sistem reformatif dikenakan pada kejahan ringan dan sistem retributif dikenakan pada kejahatan berat • Perhatian terhadap tindak pidana dan terpidana menjadi hal penting sejak abad keenam masehi pada konsep pemidanaan dalam Islam • Pidana Islam tidak kejam tetapi sebagiannya merupakan pidana berat dan sebagiannya pidana ringan • Pidana Islam bijaksana. Pencuru dipotong tangan tidak dilenyapkan jiwanya, penzina tidak dipotong kelamin tetapi dicambuk, pendusta tidak dipotong lidah tetapi dicambuk. Itulah sifat kasih sayang, hikmah, rahmat, dan keadilan pada konsep pemidanaan dalam Islam

  33. SINKRONISASI KUHP(Jarimah & Uqubah) • HUDUD, Ps. 104 Makar menghilangkan nyawa, merampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakap presiden dan wakilnya. Sanksi pidananya : Pidana Mati, Penjara seumur hidup, Penjara 20 tahun (Bughat, QS al-Hujurat (49): 9-10). • Ps. 365 (4) Pencurian kekerasan jika ada luka berat/mati dilakukan bersama min. 2 orang, sanksi pidanaya: Pidana Mati, Penjara seumur hidup, Penjara 20 tahun (Hirabah, QS al-Maidah (5): 33).

  34. SINKRONISASI KUHP(Jarimah & Uqubah) • KISAS. • Ps. 340 Pembunuhan berencana berupa kejahatan terhadap jiwa, hilangnya nyawa. Sanksi pidananya: Pidana Mati, Penjara seumur hidup, Penjara 20 tahun • Ps. 140 (3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan kepala negara / wakilnya pada tindak pidana pembunuhan. Sanksi pidananya: Pidana Mati, Penjara seumur hidup, Penjara 20 tahun. • Ps. 444, kejahatan pelayaran pada pembajakan yang berakibat hilangnya nyawa. Sanksi pidananya: Pidana Mati, Penjara seumur hidup, Penjara 20 tahun • Pasal-pasal tersebut adalah kisas sesuai (QS. Al-Baqarah (2): 178) dan al-Maidah (5): 45)

  35. TAKZIR. • Ps. 242, Sumpah & ket. Palsu. Sanksi Pidananya: Tujuh dan sembilan tahun • Ps. 310-321, Penghinaan. Sanksi pidananya: Sembilan bulan – satu tahun empat bulan. • Ps. 332-333, Membuka rahasia. Sanksi pidananya: Tujuh sampai dua belas tahun.

  36. SINKRONISASI RUU KUHP • HUDUD. • Ps. 199 Makar menghilangkan nyawa, merampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakap presiden dan wakilnya. Sanksi pidananya : Pidana Mati, Penjara seumur hidup, Penjara 20 tahun, min. lima tahun. • Ps. 204, Hub. Negara/organisasi Asing untuk memusuhi negara RI. Sanksi pidananya : Pidana Mati, Penjara seumur hidup, Penjara 20 tahun, min. lima tahun.

  37. LANJUTAN • Ps. 218 ayat (3), Menyerahkan kpd musuh, menghancurkan tempat penjagaan sbg perbekalan perang Indonesia dan disersi di kalangan tentara. Sanksi pidananya : Pidana Mati, Penjara seumur hidup, Penjara 20 tahun, min. lima tahun. • Ps. 231 ayat (2), Makar menghilangkan nyawa, merampas kemerdekaan presiden dan wakil negara sahabat yang berakibat matinya. Sanksi pidananya : Pidana Mati, Penjara seumur hidup, Penjara 20 tahun, paling singkat tiga tahun. (Bughat).

  38. LANJUTAN • KISAS. • Ps. 302 ayat (3), Terorisme (matinya orang). Sanksi pidananya: Pidana Mati, Penjara seumur hidup, Penjara 20 tahun, min. lima tahun. • TAKZIR • Ps. 375, Sumpah/keterangan palsu. Sanksi pidananya: Maksimal penjara tujuh dan sembilan tahun • Ps. 457-459, Pembocoran rahasia. Sanksi pidananya: Pidana Penjara maksimal lima tahun, minimal satu tahun. • Ps. 508, Perbuatan curang (penipuan). Sanksi pidananya: Penjara empat tahun.

  39. KEKUATAN DAN KELEMAHAN UMAT ISLAM • Kekuatan • Kondisi mayoritas muslim • Menjamurnya lembaga pendidikan • Lahirnya organisasi keagamaan yang berbasis Islam • Hadirnya partai-partai berbasis Islam • Dilihat dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi • Kelemahan • Sumber daya Manusia yang belum kuat • Kelemahan dalam bidang ekonomi • Ajaran Islam ditentang oleh sebagian umat Islam, Islam terpinggirkan oleh umat Islam sendiri • Sebagian Umat Islam memaksakan hukum non muslim untuk menggantikan hukum Islam • Terpolanya umat Islam atas santri dan abangan, dan lain-lain. • Munculnya partai Islam dengan kepentingan yang berbeda

  40. PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN HUKUM ISLAM • Peluang • Sejarah panjang eksistensi hukum Isla sebagai the living law • Semaraknya kegiatan Islam • Ajaran Islam yang bersifat terbuka untuk semua manusia • Pemidanaan dalam Islam sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan • Indonesia oleh beberapa kalangan dikategorikan sbg negara Islam

  41. LANJUTAN • Hambatan • Ada anggapan bahwa Indonesia bukan negara Islam • Munculnya organisasi dan partai yang berasas nasionalis tetapi didukung oleh mayoritas muslim • Kondisi plural dari segi agama • Tantangan • Globalisasi dunia berhadapan antara penegakan pidana Islam versus HAM • Dikotomi hukum Islam versus hukum umum • Politik pecah belah dan hancurkan Islam dan umatnya • Pertentangan hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat

  42. Sekian TERIMAKASIH

More Related