BIDANG kedokteran

1. BIDANG kedokteran Dewasainiparaulamadihadapkanpadamasalahlebihrumit, karenabanyakmasalah-masalahkedokteram yang tidakadapenegasandalamnash, AlqurandanHadits, jugatidakditemu­kanketerangannyadalamliteraturfikihkarenahal yang serupabelumdiformulasikanolehparapakarfikih (fuqaha) terdahulu, belumterjadisaatituataubahkanbelumterpikirkanakanadanya. Di sampingitu, jugamulaiterkuaknyamasalah lain yang terkait yang harus pula dipertimbangkandalammenentukanhukumnya.

2. Di sisi lain, sekaranghampirtidakadalagiorang yang mempunyaiotoritasberijtihadsecaramandirikarenaorang yang memenuhiprasyaratakademisdan moral yang diperlukannyaristidakdapatdijumpailagi. Makayang dilakukanadalahberijtihadsecarakolektif (ijtihadjama'i) melaluilembagaatauorganisasikeulamaan. Padahalsecaranormatifteoritis, adainteraksiantaraperubahandanperkembanganteknologikedokterandenganperubahanhukum Islam. Setiapperistiwa yang terjadipastiadahukum yang mengikatnya, adadalil yang menunjukkanatashukumnya, jikatidakditemukansecarajelasdalamnashmakadalildicaridengancaraberijtihad. Denganijtihad, makasesulitdanserumitapa pun persoalan yang dihadapimanusia, makadi situ adaketentuanhukumnya

3. HukumIslam 1. senantiasadinamisdansesuaidengantuntutanmasadantempat, 2.intinya menarik yang bermanfaatsertamenghindari yang mafsadat (Rahmān, 1983). Tujuanakhirditetapkannyahukum Islam adalahmenjadirahmatbagimanusia, 3. mewujudkankemaslahatan yang hakiki, baikdiduniamaupundiakhirat (Zahrat, 1995). 4. Ukurandansaranakemaslahatanitutidakbakudantidaktakterbatas, iaberubahseiringdenganperkem­banganzaman (Rahmān, 1983).

4. Secarametodologis, ulamamenetapkanhukum Islam berdasarkansumber primer syariat Islam,AlqurandanHadis, duasumberkomplementer yang merupakansub-ordinat (ijmakdanqiyas),

5. kaidah-kaidahsuplementer, meliputi 1. Istihsān(preferensijuristik), 2. AmalanPendudukMadinah, 3. al-Mashālihal-Mursalat (kemasla­hatanumum), 4. Istishhāb(aturankesesuaian), 5. Syar’ man Qablanā, 6. MadzhabShahābi, 7.Sadd al-Dzarī'at (menutupjalan yang dapatmenghantarkanterjadinyakemaksi­atan), dan 8.‘urf .

6. Abdal-Rahim ‘Umranmenam­bah­kanempatprinsip (kaidah) umum, yaitu: • "Watakdasarsegalahaladalahhalalkecualiapabiladilarangolehsuatunash, • tidakmemudaratkandantidakdimudaratkan, • daruratmembolehkan yang dilarang, • danmemilihkemudaratan yang lebihkecil (Umran, 1992).

7. 5 lembaga fatwa di Indonesia, 1.Bahtsul Masail NU, 2.Majlis TarjihMuhammadiyah, 3.Komisi Fatwa MUI, 4.Dewan Hisbah PERSIS, 5.dan MPKS (MajlisPertimbanganKesehatandanSyara') DepartemenKesehatanRI ditingkatpusat.

8. PenggunaanDalil/MetodedalamFatwa KedokteranSecarametodologis, meskitidakberartimeninggalkansumber-sumberhukumataumetodependukung lain yang menguatkannya, terlepasdariadanyakelazimanmenyebutkanmetodetersebutatautidaktetapisecaraaplikatifdapatditentukan, adasatumetodeataulebihpenetapanhukum yang kuatdanmenonjoldijadikansebagaidasar, yaitusebagaiberikut:

9. A.Melaluisumber primer, AlqurandanSunnah,  ataudenganmeng­kiyas­kannya. 1.Fatwa tentanglaranganoperasigantikelamindigunakandalildengannashtentanglaranganmerubahciptaan Allah danmenyeru­pakandiridengan lain jenis. 2.Proses pema­sanganalatkontrasepsidalamrahim/vagina ataupenanamanzigotdenganbatasanmenutupauratdanlaranganmelihataurat, agar ‘memejamkanpandangan’. 3. Keharamanmenggunakanjenazahuntuktransplantasidenganlaranganmenyakitijenazah, atausecaraspesifiklaranganuntuktidakmematahkantulangmayit. .

10. 4. Mengkonsumsiobatberalkoholdenganlaranganminumkhamar. 5.Bolehnya menggunakanalatkontrasepsi yang sifatnyasementaradengan ‘azl. 6.Kebolehan melakukaninseminasibuatandanbayitabungdengananjuranumum agar berobatdananjuranmenikahsertaberketurunan.

11. 4. Mengkonsumsiobatberalkoholdenganlaranganminumkhamar. 5.Bolehnya menggunakanalatkontrasepsi yang sifatnyasementaradengan ‘azl. 6.Kebolehan melakukaninseminasibuatandanbayitabungdengananjuranumum agar berobatdananjuranmenikahsertaberketurunan.

12. B. Melaluikaidah-kaidahsuplementer, diantaranya:         a.     Istihsanataukonsepdarurat, sepertiterhadapisutentang donor organ, transplantasidengan organ orangmati, bedahmayatuntukpendidikankedokterandanpengadilan, penggu­naanobatberalko­holdan organ babi, aborsikarenaalasanmedis, darurat.       b.     Sadd al-Dzarī’atdigunakanuntukmenetapkanharamnyapenggu­naansperma donor, sewarahim, transplantasidengansesamamuslim, aborsiakibatperkosaan yang berakibatdepresiberat.     c.     MashlahatMursalat, dijadikansebagaiargumenhalalnyainsemi­nasibuatan/bayitabung, bedahmayat, transplantasi organ, dan KB.      d.     Istishhābdigunakankarenatidakadalarangandanperintahdalamnashmakadifahamisebagaibentukpembolehan, se­perti fatwa tentangisuinseminasibuatan.

13. C. Melaluikitab-kitabfikihdengancara men-tathbīq-kannyaataumeng-ilhāq-kannya, sepertiharamnyasuntikmayatdanbedahma­yatdianalogikandenganharamnyakhitanmayat, bolehnyabedahmayatuntukpendidikanataupengadilan, donor dantransplantasi organ manusiadianalogikandenganbolehnyame­nge­luarkanbendaberhargaataubayidariperutmayat.

14. InseminasiBuatandanBayiTabung Dilihatdarisegiteknologinya, empatlembaga fatwa, BahtsulMasail NU, Komisi Fatwa MUI, DewanHisbah PERSIS, dan MPKS menyepakatibolehnyamelakukaninseminasibuatandanbayitabung, sepanjangspermaberasaldarisuamidan ovum dariistrinya yang masihterikatdalampernikahandandihamilkanolehwanitapemilik ovum tersebut, danmengharamkaninsemi­nasibuatanataubayitabung donor karenaakanberakibatme­ran­cukannasab. MajlisTarjihmengeluarkan fatwa denganduapendirian, membolehkandanmengharamkan.

15. BahtsulMasaildanpendapat yang membolehkanbayitabungdariMajlisTarjihmewajibkan pula caramengeluarkanspermadan/atau ovum secaramuhtaramatautidakbertentangandengansyara’, bahkanMajlisTarjihmenyarankan agar petugas yang menandur­kannyadalamrahimadalahwanita. Maksudnya, jikadalamprosespe­nge­luaranspermadanpenandurannyadalamrahimtidakmuhta­rammakahukuminseminasitersebutmenjadiharam. MUI danDewanHisbahlebihmemperluasbatasankebolehandankeha­ramannya, bagisuami yang berpoligami, zigothanyabolehdita­namdirahimpemilik ovum demimenjagakemurniannasab.

16. Kloning Lembagafatwa yang sudahmenetapkanhukumkloningbarudualembaga, BahtsulMasaildan MUI. Merekasepakatmengha­ram­kankloningreproduksimanusiakarenaberakibatmerancukannasab, prosespenanamannyadalamrahimbertentangandenganbatasanmelihataurat, merusakpranatasosial, danakanmeren­dahkankehormataninsani, namunmenghalalkankloningpadatumbuhandanhewankarenatujuannyauntukkesejahteraandankemaslahatanmanusia. Sedangkankloningterapetik yang bertujuanuntukkemaslahatan/pengobatan, belumdifatwakanolehlembaga-lembaga fatwa di Indonesia secarakhusus. Fatwa yang adamerupakanpendapat individual, diantaranya M. QurasihShihab yang menyatakankebolehannyta (Alkaf, 2003). Kebolehannyatersebutkarenatermasukmaslahah, dandilihatdarisegipelaksanaannyatidakterdapatunsurmelanggarsyariat, makahukumnyatermasukyang dibolehkan.

17. KeluargaBerencanaBahtsulMasail, MajlisTarjih, MUI, danDewanHisbahberbedapendapattentanghukumasalber-KB. MajlisTarjihtermasukkelompok yang mengharamkannya. AwalnyaBahtsulMasailmengharamkannyasecaramutlak, tetapidalamperkembang­annyaterjadipergeseran, membolehkannyadengansyarat-syarattertentu. Sedangkan MUI menghalalkannya, demikian pula DewanHisbahmenghalalkannyajikadiartikansebagaibentukpengaturankeluarga, namunjikaberartipembatasankelahiranhukumnyaharam. Dilihatdarisegicaraber-KB, jikadilakukandengantidakmenggunakanalat bantu, BahtsulMasail yang sebelumnyamengharamkannyasecaramutlakbergesermenetap­kanhukumnyamakruh (1960), kemudianditegaskankembalitetapmakruh, denganpenambahancatatanjikadarurathukum­nyamubah (1989). MajlisTarjihdanDewanHisbahmenentukanhukumnyatergantungpadacausa (‘illat) dantujuannya.

18. KeluargaBerencana Adapunhukumpenggu­naanalatkontrasepsi, khusus­nya IUD, hukumasalnyasamadengandiatas. MUI tetapdenganpendiriannyamembolehkannya. BahtsulMasailmene­tapkanhukumnyatergan­tungdarisegisudutpandangnya, dilihatdarisegikerjaalat, tam­pakmembolehkannya, namunjikadilihatdarisegipemasangan­nya, mengharamkannyakarenadilakukansecaratidakmuhta­rom, karenamengharuskanmelihatauratberatwanita yang bukanisterinya, termasukjikadipasangolehwanita. MajlisTarjihtidakmemastikanhukumnya, hanyasebatasmenyarankan agar dilakukanolehorang yang sejenis.

19. DewanHisbahtidakmenye­butkanlebihlanjuttentanghukumpenggunaan IUD. Satulagi fatwa tunggaldariBahtsulMasailtentangbolehnyamenggu­nakanvaksin yang berasaldarisperma, karenatelahterjadiperu­bahankarakter. Adapuntentangsterilisasi, MUI, MPKS, MajlisTarjih, danBahtsulMasailmengharamkansecaramutlak, denganalasantermasuktindakanmerobahciptaan Allah. Meskiadawa­canadapatnyadirehabilitasi, MUI tetapmengha­ramkan­nyakare­natingkatkeberhasilanpemulihannyakembalisangatkecil.

20. Aborsi Seluruhlembaga fatwa di Indonesia, BahtsulMasail, MajlisTarjih, MUI, danDewanHisbahsepakatmengharamkanaborsisejakterjadinyapembuahan, kecualidarurat, adaalasanmedis. Demikian pula merekasepakattentangbatasharamnyaaborsiadalahsejakterjadinyakonsepsi. MUI merupakanlembaga fatwa yang beberapa kali merevisifatwanya. Awalnyatermasuk yang mengharamkannyasecaramutlak, dalamperkembanganberikut­nyalebihmerincihukumpengecualian, jikakarenaadanyauzursyar’i, baikdaruratmaupunhajat, sepertiakibatperkosaanataudemimenyelamatkanjiwaibu, ataukarenamenderitapenyakitberat yang dapatmengancamajiwasiibu, merekamemboleh­kannyadenganbatasandansyarattertentu, sepertisebelumusiakandungan 40 hari, diromendasikanolehkeluarga, dokterdanulama, pelaksanaannyadilakukandirumahsakittertentu (MUI, 2005). Fatwa MUI terakhirmengundangreaksidariDewanHisbah yang kemudianmenetapkanbahwaaborsibagikorbanperkosaanhukumnyaharam.

21. Transplantasi Organ Padaprinsipnyaseluruhlembaga fatwa di Indonesia mengha­ramkantransplantasi organ manusia. MajlisTarjih, MPKS, MUI, danDewanHisbahmenambahkankecualidarurat, jugatermasukuntukkepen­tinganilmupengetahuandanpendidikankedok­teran. Fatwa BahtsulMasailmengalamipergeseran, awalnyamerekamengharam­kannyasecaramutlaknamunkemudiandire­visi yang selanjutnyadifatwakandenganduapandangan, haramsecaramutlakdanjaizkarenadarurat. DewanHisbahdanBahtsulMasailmempersyaratkanmenggunakan organ muslim. Bedanya, DewanHisbahsebatasmenyarankansedangkanBah­tsulMasailmengharuskannya. MPKS, BahtsulMasail, danDewanHisbahsecarakhusustelahmengeluarkan fatwa yang mengha­ramkantransplantasimenggunakan organ babi, kecualitidakadapilihan lain. Namunjikaadabahanpengganti, makapenggunaangigibabi, BahtsulMasailmengharamkannyasecaramutlak.

22.  Bank ASIFatwa yang berhubungandenganpraktek bank ASI hanyadikeluarkanolehdualembaga fatwa, MPKS danBahtsulMasail. Fokuspembahasandalam fatwa inibukanterletakpadabolehdantidaknyadilakukan bank ASI tetapikepadadampaknyajikahaltersebutterjadi. Padaprinsipnyamerekasepakatmengha­lal­kanadanya Bank ASI danmemberikannyakepada yang memer­lukan, namunmerekaberbedapandangandarisegikeberpe­ngaruhannyapadahubungankemahraman yang terkaitdenganmasalahhadatsdanpernikahan. BahtsulMasailmenyatakanberdampakpadakemahramansebagaianaksusuanjikaterpe­nuhiunsur-unsurnya, sedangkan MPKS menyatakantidakbera­kibatmenjadikanhubungankemahraman. Perbedaanpandangantersebutterjadikarenaperbedaanmemaknaisusuandanperbedaanpendapatmadzhab yang dianutpadasaatmenentukanbatasantentangsusuan.

23. OperasiGantiKelamin Hanyaadatigalembaga fatwa di Indonesia yang sudahmenge­luarkan fatwa khusustentanghukumoperasigantikelamin, yaituBahtsulMasail, MUI, danDewanHisbah. Merekasepakatmeng­haramkanoperasigantikelamindanmembolehkanoperasimem­pertegas, memperbaiki, ataumenyempurnakanjeniskelamin. Dalamupayamemastikankesejatianjeniskelaminpra-operasi, atau yang belumjelaskesejatiankelaminnya, BahtsulMasailmenyarankandibentuktimahlidaripihak-pihakterkait. Hasilkeputusantimitulah yang dijadikanacuantentangbolehdantidaknyadilakukanoperasi. Jikaoperasigantikelaminterjadi, kesejatiankelamin yang bersangkutanberstatussebagaisaatsebelumdioperasi. Jikaoperasiperbaikankelaminmakadiaditetapkanberjeniskelaminsebagaimanaarah yang dikehendakidarioperasitersebut. Keharamanoperasigantikelaminkarenatermasukmerubahciptaan Allah, dandariqiyasaulawidenganlaranganmenyerupakandengan lain jenis.

24. AlkoholsebagaiCampuranObat Barutigalembaga fatwa di Indonesia yang secarakhususmenge­luarkan fatwa yang berhubungandenganpenggunaanalkoholsebagaicampuranobat. BahtsulMasailmengharamkandanmanajiskannya, tetapijikauntukmaksudpengobatanatauuntukmenambahkualitasobatatauproduktertentucenderungmem­bo­lehkannya. MUI danDewanHisbahmengharamkannyasecaramutlak, sedikitataubanyaknya, tetapijikatermasukjenisobattopikal, MUI membolehkannya. Penganalogianharamnyaalkoholdengankhamarberdasarkanpadanash, disampingkarenasifatmemabukkanjugakarenazatnya.

25.   Euthanasia dan HIV/AIDS Sebagaibagiandariisukeedokteran yang penting, dalamproduk fatwa lembaga fatwa MUI danBahtsulMasail fatwa tentanghu­kum euthanasia merupakanbagiandari fatwa tentang AIDS/HIV. Namundalampenerapannyadapatterpisah. BahtsulMasaildan MUI sepakatmengharamkan euthanasia bagipenderita HIV/AIDS. Logika yang dimaksudolehkedualembagatersebut, jikauntukpenderita HIV/AIDS yang  jelassaatkematiandankepedihanpenderitaan yang dialaminyasajaharamapalagikarenaalasan lain. DewanHisbahtermasuk yang mengha­ram­kannyasecaramutlak. DewanHisbah, MUI, danBahtsulMasailsepakatbahwajenazahpenderita HIV/AIDS harustetapdiurussebagaimanamestinya, dilaksanakanolehorang yang ahli. BahtsulMasailsecarakhususmengulastentanghukumpernikah­anbagipenderita HIV/AIDS, menurutmerekapernikahanbagipenderita HIV/AIDS adalahsahnamunmakruh.