Slide1 l.jpg
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 25

Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus TA. 201 2 PowerPoint PPT Presentation


  • 139 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kementerian Keuangan R.I. Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus TA. 201 2. Imam M Affandi / Kasi DAK III – Ditjen Perimbangan Keuangan. Disampaikan pada: Sosialisasi Kebijakan DAK Bidang LH TA. 2012 22 November 2011. PENDAHULUAN.

Download Presentation

Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus TA. 201 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

Kementerian Keuangan R.I.

KebijakanPengalokasian

Dana AlokasiKhusus TA. 2012

Imam M Affandi / Kasi DAK III – DitjenPerimbanganKeuangan

Disampaikan pada:

SosialisasiKebijakan DAK Bidang LH TA. 2012

22November 2011


Pendahuluan l.jpg

PENDAHULUAN

  • DAK adalah jenis transfer dana dari pemerintah kepada daerah yang bersifat specific grant(bantuanspesifik), berbeda dari DAU dan DBH yang keduanya bersifat block grant (bantuanumum).

  • Dialokasikannya DAK didasaripadakenyataanbahwaPusat tidak dapat mengarahkan Daerah dalam penggunaan bantuan umum seperti DAUmaupun DBH, sementara pusat mempunyai kepentingan dalam pencapaian beberapa tujuan yang merupakan prioritas nasional.

  • UU Nomor 33 Tahun 2004 meletakkan DAK dalamkonteksalokasiDana Perimbangansebagaisatukesatuan yang utuhdengan DAU dan DBH mengingatketiganyamempunyaitujuan yang salingmengisidansalingmelengkapi.


Slide3 l.jpg

DasarHukum DAK

UU No 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah

UU

PP

PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

PMK tentangPenetapanAlokasidanPedomanUmum DAK

PMK tentangPelaksanaandanPertanggungjawabanAnggaran Transfer Ke Daerah

PMK

PMT tentangPetunjukTeknisPenggunaan DAK

PMD tentangPengelolaanKeuangan DAK di Daerah

PMT


Slide4 l.jpg

Pengertian Dana Alokasi Khusus

  • dana yang bersumber dari Pendapatan APBN

  • dialokasikan kepada daerah tertentu

  • untukmembantu

  • mendanai kegiatan khusus

  • yang merupakanurusan daerah

  • sesuaiprioritas nasional

  • Tujuan DAK membantu daerahtertentuuntukmendanai kebutuhansarana dan prasaranapelayanan dasar masyarakat,dan untuk mendorong percepatan pembangunandaerahdanpencapaiansasaranprioritasnasional.


Slide5 l.jpg

  • Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

  • Kegiatankhusus yang ditetapkanolehPemerintahmengutamakankegiatanpembangunandan/ataupengadaandan/ataupeningkatandan/atauperbaikansaranadanprasaranafisikpelayanandasarmasyarakatdenganumurekonomis yang panjang, termasukpengadaansaranafisikpenunjang.

  • Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.


Kebijakan umum dak 1 2 l.jpg

KebijakanUmum DAK (1/2)

  • mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahansesuaidengankerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting);

  • membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka pemerataan pelayanan dasar danmendorongpencapaianStandar Pelayanan Minimal (SPM).

  • meningkatkankualitasperhitunganalokasi DAK, sertamempercepatpenyusunanpetunjukteknispenggunaan DAK yang ditujukanuntukmendorongpenyusunan APBD yang efektif, efisien, dantepatwaktu.


Kebijakan umum dak 2 2 l.jpg

KebijakanUmum DAK (2/2)

  • meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerahsehinggaterwujudsinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai darisumber-sumberpendanaanlainnya.

  • meningkatkan penyediaan data-data teknis yang akurat sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan keserasian danmenghindariduplikasikegiatanantarBidang DAK.

  • mendorongpenggunaankinerjapelaporansebagaisalahsatupertimbangandalampenyusunankriteriapengalokasian DAK.


Alokasi dak 2003 2012 l.jpg

ALOKASI DAK 2003 - 2012


Slide9 l.jpg

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2012 Rp 26,115.9


Slide10 l.jpg

MekanismePengalokasian DAK

Penetapan Program danKegiatan DAK

Penghitungan DAK

Penetapan Alokasi dan

Penggunaan DAK

Penganggaran DAK

Penyampaian Alokasi DAK


Penetapan program dan kegiatan dak l.jpg

PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK

DAK dialokasikandalam APBN sesuaidengan program yang menjadiprioritasnasional yang dimuatdalam RKP tahunanggaranbersangkutan.

Menteriteknismengusulkankegiatankhusus yang akandidanaidari DAK danditetapkansetelahberkoordinasidenganMenteriDalamNegeri, MenteriKeuangan, danMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuaidengan RKP.

MenteriteknismenyampaikanketetapantentangkegiatankhususkepadaMenteriKeuangan.


Slide12 l.jpg

Formula Perhitungan DAK Per Daerah

1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu:

  • KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR)- Belanja Gaji PNSD

  • Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK

Kriteria Umum (KU)

  • Berupa :

  • Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), danseluruhdaerahtertinggaldiprioritaskanmendapatalokasi DAK.

  • Karakteristik daerah, meliputi:

  • (1) Daerah Tertinggal;

  • (2) Daerah perbatasan dengan negara lain;

  • (3) Daerah rawan bencana;

  • (4) Daerah Pesisirdan/ atauKepulauan;

  • (5) Daerah ketahanan pangan;

  • (6) Daerah pariwisata

Kriteria Khusus (KK)

  • berdasarkanindikator-indikatorteknis yang dapatmenggambarkankondisisaranadanprasarana yang akandidanaidari DAK

Kriteria Teknis (KT)

2. Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT


Slide13 l.jpg

Jenis, Waktu, dan Penyedia Data Dasar DAK

Kriteria

Umum

PAD

T- 2

Daerah & KemKeu

DAU

T- 2

KemKeu

DBH

T-2

KemKeu

Belanja Gaji PNSD

T-2

Daerah & KemKeu

Daerah Tertinggal

T-1

Kem PDT

Kriteria

Khusus

Daerah Perbatasan

T-1

Kem Dalam Negeri

Daerah Rawan Bencana

T-1

BNPB

Da Ketahanan Pangan

T-1

Kem Pertanian

Da Potensi Pariwisata

T-1

Kem Bud Par

Kriteria

Teknis

Daerah Pesisir

T-1

Kem Kelautan & Per

Kondisi Infrastruktur

Per Bidang Per daerah

T-1

K/L terkait


Slide14 l.jpg

BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK

Kriteria Teknis

Kriteria Umum

Kriteria Khusus

2

INDIKATORKEBUTUHANTEKNIS

YES

KEMAMPUAN

KEUANGANDAERAH

(IFN < 1)

PERATURAN

PERUNDANGAN

NO

4

INDEKS TEKNIS

IT = (Indikator Teknis)

NO

KARAKTERISTIK

DAERAH (IKW)

1

YES

INDEKS FISKALWILAYAH & TEKNIS

(IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT)

INDEKS FISKAL & WILAYAH

(IFW) = (IFN-1 + IKW)

IFWT-1 > 1

YES

NO

3

IFW > 1

NO

DAERAH

TIDAK LAYAK

YES

PROSES

DAERAH

LAYAK

PENETAPAN

DAERAH

INDEKS TEKNIS

IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0

No

DAERAH TIDAK LAYAK

UNTUKBIDANG TERTENTU

Yes

INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS

(IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT)

BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang

(BD) = IFWT-2* IKK

PROSES

ALOKASI DAK Utk DAERAH

(AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn)

PENETAPAN

ALOKASI DAK per BIDANG

(ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG

14

ALOKASI


Slide15 l.jpg

Resume Hasil Pengalokasian DAK LH


Slide16 l.jpg

PENJELASAN KENAIKAN ALOKASI DAK 2012

  • Secara umum kenaikan alokasi DAK LH suatu daerah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

  • adanya kenaikan kebutuhan teknis yang dicerminkan oleh kenaikan indeks teknis;

  • terdapat beberapa daerah yang tahun sebelumnya tidak mendapatkan alokasi DAK bidang LH, namun dalam perhitungan alokasi DAK tahun 2012 mendapatkan alokasi.


Slide17 l.jpg

PENJELASAN PENURUNAN ALOKASI DAK 2012

  • Secara umum penurunan alokasi DAK suatu daerah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

  • adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah, terutama kenaikan DAU dan DBH th 2010 untukperhitungan DAK 2012 dibandingkan DAU dan DBH th 2009 untukperhitungan DAK 2011 terutama untuk daerah pemekaran;

  • adanya penurunan kebutuhan teknis yang dicerminkan oleh penurunan indeks teknis;

  • terdapat beberapa daerah yang tahun sebelumnya mendapatkan alokasi DAK bidang LH, namun padaDAK tahun 2012 tidak mendapatkan alokasi.


Slide18 l.jpg

Penetapan Alokasidan Penggunaan DAK

  • PedomanUmumdanAlokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

  • Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK


Slide19 l.jpg

Penganggaran DAK

PP 55/2005 Pasal60

  • Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.

  • Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.

  • DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.


Slide20 l.jpg

UU 33/2004 Pasal 41

PP 55/2005 Pasal61

DANA PENDAMPING

  • Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.

    • Kewajibanpenyediaan Dana Pendampingmenunjukkankomitmendaerahterhadapbidangkegiatan yang didanaidari DAK yang merupakankewenangandaerah.

  • Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.

    • Yang dimaksudkegiatanfisikadalahkegiatandiluarkegiatanadministrasiproyek, kegiatanpenyiapanproyekfisik, kegiatanpenelitian, kegiatanpelatihan, kegiatanperjalananpegawaidaerah, dan kegiatanumumlain yang sejenis.


Slide21 l.jpg

Daerah penerima DAK dapatmelakukanoptimalisasipenggunaanatasbesaran DAK yang diterimanya.

Optimalisasisebagaimanadimaksudhanyadapatdilakukanuntukkegiatanpadabidang yang sama.

OPTIMALISASI


Pelaporan dak l.jpg

PELAPORAN DAK

  • DALAM RANGKA PENYALURAN

  • DilakukansetiapTahapanPenyaluranKepadaMenteriKeuangan

  • Format pelaporanberdasarkan PMK ttgPelaksanaandanPertanggungjawabanAnggaran Transfer Ke Daerah

  • MerupakanSyaratPenyaluran

  • Menunjukkankinerjapenyerapandarikasdaerah

  • DALAM RANGKA REALISASI FISIK

  • Dilakukansetiaptriwulanankepada :

    • MenteriTeknis (untukmasing-masingbidang) dan

    • MenteriKeuangandanMenteriDalamNegeri (merupakankompilasiseluruhbidang).

  • Format pelaporanberdasarkanJuknis

  • Sebagaisalahsatuindikatorkriteriateknis

  • Menunjukkankinerjapelaksanaanfisikkegiatan


Slide23 l.jpg

PEMANTAUAN, EVALUASI,

DAN PENGAWASAN DAK

  • Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing

  • Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK

  • Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Slide24 l.jpg

polapenyaluran DAK

Penyaluran paling cepatFebruari, setelah 1.Perda APDB, 2.Laporan DAK tahunsebelumnya, 3.Surat Pernyataan Dana Pendamping, diterima DJPK

1

Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kas Daerah

2

Disalurkan secara bertahap Tahap 1 : 30%

Tahap 2 : 45 % Setelah sisa dana Tahap 1 < 10%

Tahap 3 : 25% Setelah sisa di Kas Daerah < 10%

3

Data penyerapan DAK dibuktikan dengan Laporan Penyerapan yang diterima DepKeu

4

Penyaluran paling akhir selambat-lambatnya 7 harikerjasebelumAkhir Desember, dantidakdapatdilakukansekaligusdiakhirtahun

5


Slide25 l.jpg

Kementerian Keuangan R.I.

Terima Kasih

Alamat :KementerianKeuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7

Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445Website: www.djpk.depkeu.go.id

25


  • Login