1 / 23

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2014

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2014. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. DIREKTUR DANA PERIMBANGAN DISAMPAIKAN PADA: SOSIALISASI ARAH PEMANFAATAN DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

lionel
Download Presentation

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2014 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTUR DANA PERIMBANGAN DISAMPAIKAN PADA: SOSIALISASI ARAH PEMANFAATAN DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP JAKARTA, 28 OKTOBER 2013

  2. RUANG LINGKUP TRANSFER KE DAERAH APBN TA 2014 Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Pajak Dana Perimbangan DBH PBB Dana Alokasi Khusus (DAK) DBH PPh Dana Otsus PAPUA DBH Cukai HT Dana Otsus PAPUA BRT Dana Otsus TRANSFER KE DAERAH Dana Otsus ACEH DBH SDA Dana Infras Otsus Papua Kehutanan Dana Infras Otsus PaBarat Pertamb um Dana Otsus & Penyesuaian Tamb Penghasilan Guru Perikanan Migas Tunjangan Profesi Guru Bantuan OpSek (BOS) Panas Bumi Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID) 2

  3. KEBIJAKAN UMUM DAK TA 2014 • Membantudaerahdalampenyediaansarana& prasaranafisikpelayanandasar masyarakatuntukmendorongpencapaianStandarPelayanan Minimal (SPM). • Membantu daerah dalam membiayai kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional. • Menyempurnakan penyusunan kebijakan DAK yg berbasis output sesuai dengan RPJMN. • MeningkatkankoordinasipenyusunanJuknis agar lebihtepatsasaran&tepatwaktu. • Meningkatkansinkronisasi& sinergitaspelaksanaan DAK baik di pusat maupun di daerah. • Meningkatkantransparansidanakuntabilitasdalampengelolaan DAK melaluikoordinasiperencanaandanpengelolaan DAK diberbagaitingkatanpemerintahan (mulaidariMusrenbangda); • Mendukungupayapercepatanpelaksanaankegiatandidaerahdalamrangkamewujudkanoutputdanoutcome yang diharapkan; • Menggunakankinerjapelaporan pelaksanaan DAK dari daerah sebagaisalahsatupertimbangandalampengalokasian DAK; • Meningkatkankoordinasidankualitaspemantauandanevaluasi pelaksanaan DAK.

  4. ARAH KEBIJAKAN DAK LINGKUNGAN HIDUP TA 2014 • Mendorong pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup daerah, • Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelola lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan, • Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah, • Mendukung kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

  5. LINGKUP KEGIATAN DAKLINGKUNGAN HIDUP TA 2014 • pengadaan peralatan laboratorium permanen untuk uji kualitas air, udara emisi sumber bergerak, udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambient, dan tanah, • pengadaan peralatan portable untuk uji kualitas air, udara emisi, dan tanah • pengadaan kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan • pengadaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk: (a). Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) UKM; (b). IPAL Komunal; (c). IPAL Puskesmas; (d). Pengolah sampah dengan prinsip 3R (reuse, recycle, recovery) • pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di tempat penampungan sampah sementara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta sekolah-sekolah • Pembuatan Taman Kehati/Taman Hijau/Ruang Terbuka Hijau • Pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas • Pembuatan Sumur resapan • Pembuatan lubang resapan biopori • Pembuatan embung (kolam tampungan air) • Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, dan danau • Pengadaan pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam (bitumen) • Pengadaan penangkap endapan (sediment trap) vegetatif • Pengadaan pencegah longsor ramah lingkungan

  6. ALOKASI DAK LINGKUNGAN HIDUP 2006-2014

  7. PENGERTIAN DAK(1) • dana yang bersumber dari Pendapatan APBN • dialokasikan kepada daerah tertentu • untukmembantu • mendanaikegiatan khusus • yang merupakan urusan daerah • sesuai prioritas nasional Tujuan DAK membantu daerahtertentuuntukmendanai kebutuhansarana dan prasaranapelayanan dasar masyarakat,dan untuk mendorong percepatan pembangunandaerahdanpencapaiansasaranprioritasnasional. 7

  8. PENGERTIAN DAK(2) • Daerah Tertentusebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. • Membantudalamarti“bukanpenyediaandana yang utama” dan/atau“bukanmenggantikan yang semuasudahada”. Demikianjugahanya“diberikankepadadaerah/bidang yang menurutkebijakannnyaharusdibantu” • Kegiatan khususyang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. • Kewenangandaerahbukankewenanganpusat/ Kementerian/lembaga. • Program yang menjadi prioritas nasionalsebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.RKpdisetujuiDPR,selanjutnyadimuatdalam Nota Keuangandan RAPBN. 8

  9. DASAR HUKUM DAK 9

  10. MEKANISME PENGALOKASIAN DAK PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK 1 PENGHITUNGAN ALOKASI DAK 2 PENETAPAN ALOKASI, PENGGUNAAN, DAN PENGANGGARAN DAK 3 PENYALURAN DAK 4

  11. PENETAPAN PROGRAM & KEGIATAN DAK dialokasikandalam APBN sesuaidengan program yang menjadiprioritasnasional yang dimuatdalam RKP tahunanggaranbersangkutan. Menteriteknismengusulkankegiatankhusus yang akandidanaidari DAK danditetapkansetelahberkoordinasidenganMenteriDalamNegeri, MenteriKeuangan, danMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuaidengan RKP. MenteriteknismenyampaikanketetapantentangkegiatankhususkepadaMenteriKeuangan. 11

  12. 2. PERHITUNGAN ALOKASI DAK • Penentuan lokasi daerah dan besaran alokasi daerah penerima DAK tidak dapat ditentukan berdasarkan rencana kebutuhan yang diperkirakan, namun mengacu pada tiga kriteria perhitungan DAK • (Pasal 54 PP 55 tahun 2005) • Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: • Penentuandaerah tertentu yang menerima DAK; • Penentuanbesaran alokasi DAK masing-masing Daerah. • Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. • Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. 12

  13. FORMULA PERHITUNGAN DAK 1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu: • KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR)- Belanja Gaji PNSD • Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK Kriteria Umum (KU) • Berupa : • Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), danseluruhdaerahtertinggaldiprioritaskanmendapatalokasi DAK. • Karakteristik daerah, meliputi: • (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisirdan/ atauKepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata Kriteria Khusus (KK) • berdasarkanindikator-indikatorteknis yang dapatmenggambarkankondisisaranadanprasarana yang akandidanaidari DAK Kriteria Teknis (KT) 2. Perhitungan besaran alokasi DAK per daerah menggunakan perhitungan indeks berdasarkan KU, KK dan KT 13

  14. BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK Kriteria Teknis Kriteria Umum Kriteria Khusus 2 INDIKATORKEBUTUHANTEKNIS YES KEMAMPUAN KEUANGANDAERAH (IFN < 1) PERATURAN PERUNDANGAN NO 4 INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) NO KARAKTERISTIK DAERAH (IKW) 1 YES INDEKS FISKALWILAYAH & TEKNIS (IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT) INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (0,5IFN-1 + 0,5IKW) IFWT-1 > 1 YES NO 3 IFW > 1 NO DAERAH TIDAK LAYAK YES PROSES DAERAH LAYAK PENETAPAN DAERAH INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0 No DAERAH TIDAK LAYAK UNTUKBIDANG TERTENTU Yes INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT) BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang (BD) = IFWT-2* IKK PROSES ALOKASI DAK Utk DAERAH (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) PENETAPAN ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG 14 BESARAN ALOKASI

  15. PEMBOBOTAN DALAM PENGALOKASIAN DAK TA 2014 • DalamPenetapan Daerah Penerima DAK, digunakanbobot ; • Untukmenghitung IFW = IFN : 50% dan IKW : 50% • Untukmenghitung IFWT = IFW : 50% dan IT : 50% • 2. DalamPenetapanBesaranAlokasi DAK, digunakanbobot ; • Untukmenghitung IFW = IFN : 50% dan IKW : 50% • Untukmenghitung IFWT = IFW : 20% dan IT : 80% Catatan : Pembobotan DAK Tahun 2013 sama dengan pembobotan dalam DAK Tahun 2012 15

  16. 3. PENETAPAN, PENGGUNAAN, & PENGANGGARAN DAK Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan segera setelah UU APBN diterbitkan. Berdasarkan penetapan alokasi DAK, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK , paling lambat 2 (dua) minggusetelah PMK ditetapkan. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas 16

  17. DANA PENDAMPING Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Kewajibanpenyediaan Dana Pendampingmenunjukkankomitmendaerahterhadapbidangkegiatan yang didanaidari DAK yang merupakankewenangandaerah. Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Yang dimaksudkegiatanfisikadalahkegiatandiluarkegiatanadministrasiproyek, kegiatanpenyiapanproyekfisik, kegiatanpenelitian, kegiatanpelatihan, kegiatanperjalananpegawaidaerah, dan kegiatanumumlain yang sejenis. 17

  18. OPTIMALISASI DAN SISA DAK Pasal 29PMK 06/2012 • Daerah penerima DAK dapatmelakukanoptimalisasipenggunaan DAK denganmerencanakandanmenganggarkankembalikegiatan DAK dalam APBD Perubahantahunberjalanapabilaakumulasinilaikontrakpadasuatubidang DAK lebihkecildaripagubidang DAK tersebut. • Optimalisasipenggunaan DAK sebagaimanadimaksuddilakukanuntukkegiatan-kegiatanpadabidang DAK yang samadansesuaidenganpetunjukteknis yang ditetapkan • Dalamhalterdapatsisa DAK padakasdaerahsaattahunanggaranberakhir, daerahdapatmenggunakansisa DAK tersebutuntukmendanaikegiatan DAK padabidang yang samatahunanggaranberikutnyasesuaidenganpetunjukteknistahunanggaransebelumnyadan/atautahunanggaranberjalan. • Sisa DAK sebagaimanadimaksudtidakdapatdigunakansebagaidanapendamping DAK. 18

  19. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN DAK Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 19

  20. PELAPORAN DAK • PENYALURAN • DilakukansetiapTahapanPenyaluranKepadaMenteriKeuangan • Menunjukkankinerjapenyerapandarikasdaerah • MerupakanSyaratPenyaluran • Format pelaporanberdasarkan PMK ttgPelaksanaandanPertanggungjawabanAnggaran Transfer Ke Daerah • PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DAK • Dilakukansetiaptriwulanankepada : • MenteriTeknis (untukmasing-masingbidangoleh SKPD) dan • MenteriKeuangandanMenteriDalamNegeri (merupakankompilasiseluruhbidangolehBappeda). • Menunjukkankinerjapelaksanaanfisikkegiatan • Format pelaporanberdasarkanJuknis • Dapatdijadikansebagaidisinsentivebagidaerah yang tidakmelaporkan, melaluipenggunaankinerjapelaporansebagaisalahsatupertimbangandalampenyusunankriteriateknis • Sebagai bahan laporan Menteri teknis setiap akhir tahun anggaran kepada Menkeu, MenBappenas, Mendagri 20

  21. 4. PENYALURAN DAK • PMK No. 06/PMK.07/2012 Dilaksanakan paling cepat bulan Pebruari 2011 setelah daerah menyampaikan Perda APBD, Laporan DAK Tahun sebelumnya, & Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping TAHAP I 30% Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau Tahap II diterima DJPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir. Apabila sampai batas waktu tsb daerah tdk menyampaikan laporan Tahap II atau III maka sisa pagu DAK tidak dapat disalurkan lagi ke daerah (tetap di kas negara) TAHAP II 45% Dilaksanakan setelah Daerah menyampaikan Laporan penyerapan Penggunaan DAK Thp I (penyerapan minimum 90%) TAHAP III 25% Dilaksanakan setelah Daerah menyampaikan Laporan penyerapan Penggunaan DAK Thp II (penyerapan minimum 90%) 21

  22. REALISASI PENYERAPAN DAK LINGKUNGAN HIDUP DI RKUD

  23. Direktorat Dana Perimbangan, DJPKGedung Radius Prawiro(A) Lantai 7 Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445 Website: www.djpk.depkeu.go.id

More Related