Download
1 / 18
210 likes | 605 Views
Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi. CYBER CRYME & CYBER LAW. PERETASAN SITUS KEPRESIDENAN. Kelompok 9 : ARIEF TRIAWAN [ 12121184] TOTO MULYANTO [ 12121227] MUIS NUJAROMI [ 12121311] GATOT SUHARYANA [ 12121320] ENITYA BANYU BENING [ 12121341]
E N D
Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi CYBER CRYME & CYBER LAW
PERETASAN SITUS KEPRESIDENAN • Kelompok 9 : • ARIEF TRIAWAN [12121184] • TOTO MULYANTO[12121227] • MUIS NUJAROMI[12121311] • GATOT SUHARYANA [12121320] • ENITYA BANYU BENING [12121341] • CATUR WULANDARI [12121377]
Latar belakang • 1. Kebutuhanakanteknologijaringankomputersemakinmeningkat • 2. Munculnyabeberapakasus cyber crime di Indonesia • 3. Memenuhi tugas Mata Kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Tujuan • Memberi pengetahuan tentang cyber crime & cyber law • Mempelajari detail kasus peterasan situs www.presidensby.info • Mempelajari UU ITE yang terkait • Mendapat nilai UAS mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi
PEMBAHASAN • Identitas Pelaku: Wildan Yani Ashari. Usianya 20 tahun. Nama warga Dusun Krajan, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. • Wildan bukan pakar teknologi informatika. Dia lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Balung 2011 jurusan teknik bangunan • Situs kepresidenan RI www.presidensby.info dibajak pada 9 Januari 2013 • Situs itu mengalami perubahan perwajahan atau deface, dengan gambar labu mirip pocong. Di sana tertulis jemberhacker.web.id, dan "Hacked by MJL 007. This is a PayBack From Jember Hacker Team".
Cara meretas situs SBY: • menggunakan nickname MJL007 mulai mengutak-atik laman www.jatirejanetwork.com dengan IP address 210.247.249.58 • melakukan SQL Injection • backdoor berupa tools (software) berbasiskan bahasa pemrograman PHP yang bernama wso.php (web sell by orb) sehingga dapat melakukan comprimise (bypass) • Hasil Administrarif Domain seperti: Sahi7879.earth.orderbox-dns.com,Sahi7876.mars.orderbox-dns.com, Sahi7879.venus.orderbox-dns.com,dan Sahi7876.mercuri.orderbox-dns.com menjadi d1.jatirejanetwork.com dan id2.jatirejanetwork.com • pemilik user internet tidak dapat mengakses laman www.presidensby.info yang sebenarnya, akan tetapi yang terakses adalah tampilan file HTML Jember Hacker Team
Cara polisi melacak pelaku • timpolisicybermendapatkan IP Address pelakudariperusahaanpenyediajasa internet (internet service provider/ISP) CV Jatireja. • IP Address ituberada di sebuahlokasi di Jember, JawaTimur.PelakuperetasandidugabernamaWildanYaniAshari, yang bekerjasebagai administrator di CV Surya Infotama. • WildankemudianditangkapdandibawakeGedungBadanReserseKriminal (Bareskrim) Polri Jakarta Selatan.
Modus dan sanksi • Wildan mengaku hanya iseng semata dalam membajak situs presiden • Pemuda22 tahunituterancamPasal 22 huruf B Undang-Undang 36/1999 tentang Telekomunikasi danPasal 30 ayat 1, ayat 2, danatauayat 3, Pasal 32 ayat 1 UU No 11/2008 tentangInformasidanTransaksiElektronik (ITE) dan terancam hukuman selama 6 tahun
UU ITE PASAL 25Pasal 25 • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
UU ITE Pasal 30 • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Ketentuan Pidana Pasal 30 • Pasal 46 • Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). • Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). • Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
UU ITE Pasal 31 • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. • Kecualiintersepsisebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pidana Pasal 31 • Pasal 48 • Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). • Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). • Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 22 UU No. 36 • Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi : • akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau • akses ke jasa telekomunikasi; dan atau • akses ke jaringan telekomunikasi khusus.
Ketentuan Pidana • Pasal 50 • Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
KESIMPULAN • Berpendapat memanglah hak asasi manusia karena ide tak terbatas, namun penggunaannya harus bebas bertanggung jawab • Adanya UU ITE yang merupakancyberlaw di Indonesia untuk memberikanaturanpenggunaantransaksielektronikadaninformasielektronik, memberikanperlindunganhukumhakciptaelektronik dan memberikanperlindungandariberbagaimacamcybercrime
Saran • Beberapa negara maju justru menjadikan penjahat intelektual (hacker, eavesdropper, cracker) sebagai aparat pemerintahan guna menambah SDM yang berkualitas tinggi. • Banyak pula tuntutan agar tidak menyia-nyiakan SDM Indonesia yang berkualitas. • Dimungkinan agar terdapat tindakan bijak mengenai sanksi dan pemberdayaannya. Serta perlu ada pendekatan persuasif agar peretas berbakat tak menyalahgunakan kemampuannya, apalagi untuk aktivitas yang melanggar hukum.
