1 / 26

Kerangka Rencana Pembangunan Wilayah 2015-2019

Kerangka Rencana Pembangunan Wilayah 2015-2019. Tim Analisa Kebjaksanaan (TAK) Bappenas. Pendahuluan.

delano
Download Presentation

Kerangka Rencana Pembangunan Wilayah 2015-2019

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KerangkaRencanaPembangunan Wilayah2015-2019 Tim AnalisaKebjaksanaan (TAK) Bappenas

  2. Pendahuluan • Dalamrangkamencapaitujuanbernegaradiperlukanpenguatan“perannegara”untukmemantapkan‘tindakanperencanaan’ yang mampumenciptakanstrukturdandinamikapolitik, ekonomi, dansosial, sertapemerintahan & kelembagaan yang mendukungarahkebijakanmasadepan.

  3. Pendahuluan Hal tersebutdilakukandenganmempertimbangkan 4 (empat) prasyaratdasar, yakni: • prosespengelolaanpolitikdanperanpemerintahnegara, yang demokratis, • prosespengelolaanekonomimakrodanperanpasar, yang mampumenciptakandistribusikemakmuran (wealth), • prosespengembanganekonomimikro (produksi/sektorriil) danperanduniaswasta, yang mampumenciptakankesempatankerjadanpendapatan, • prosespeningkatankemampuanmasyarakatdanperanrumahtangga (masyarakatsipil), yang mampumenciptakankeswadayaan, kreatifitas, danproduktifitasmasyarakat.

  4. TujuanPembahasan Dalamrangkapembangunanwilayah, perluditelaahapa yang menjadipermasalahansaatinidankebutuhankedepanuntukmerasionalkanataumencapaitujuandansasaranrencanapembangunanjangkamenengah 2015-2019, dalamrangkamewujutkanrencanapembangunanjangkapanjangsampai 2025 danseterusnya, berdasarkanlandasankonstitusinasional UUD 1945 secarabenardanwawasannegarakepulauan (wilayahdaratandankelautan yang berdaulat).

  5. Permasalahan • Dalampembangunanwilayah, apa yang menjadipenyebabutamapermasalahankesenjanganantarwilayah yang sebenarnya ? • Apakahfaktorurbanisasi (kehidupan), pengembangankawasan, danintegrasi regional, termasukpeningkatandayasaingdanketeraturanpemanfaatanruangdapatberpengaruhterhadapkesejahteraanrakyat ? • Apakahfaktorpolitik-pemerintahandankelembagaanberpengaruhterhadapupayapemerataankesejahteraanrakyattersebut?

  6. Keluaran Keluaran yang diharapkandaritelaahaniniadalahstrategidanarahkebijaksanaanpembangunanwilayahpadakurunwaktu 2015-2019, yang terdiridari: aspekpengembangantataruang, pertanahan, wilayahdaratan, kelautan, dandirgantara, yang mampumemberikanpengaruh yang signifikanterhadappeningkatanpemerataankesejahteraanrakyatantarwilayah, termasukpeningkatandayasaingwilayahdanketeraturanpemanfataanruang, yang didukungolehtatakelolapemerintahandankelembagaanditingkatpusat & daerah.

  7. LingkupPengembangan Wilayah Pengembangan SDM & Sosial Nilai-Nilai & Prinsip

  8. TinjauanKonseptual • Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 telah mengamanatkan pendekatan wilayah (regional dan infrastuktur) sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu: untuk mendukungterwujutnya Indonesia yang berdayasaing, merata, asridanlestari, dansebagainegarakepulauan yang mandiri, maju, kuat, danberbasiskankepentingannasional, denganmenekankankeunggulan SDA dan SDA yang berkualitas, sertakemampuaniptek. • Pelaksanaanpengembanganwilayahtersebutdilakukan secara terencana dan terintegrasidengansemuapembangunansektor dan bidang (pusat dan daerah). • Rencanapembangunandijabarkan dan disinkronkankedalamrencana tata ruang yang konsisten, baikmaterimaupunwaktunya, karenaituperananRencana Tata Ruangmenjadibagian yang tidakterpisahkandaripenyusunanRenacanaPembangunanJangkaMenengahTahap III (2015-2019) dan RPJM selanjutnya.

  9. TinjauanKonseptual • Dalam RPJM 2010-2014 didukung dan dilengkapidenganMaster Plan Percepatan dan PerluasanPembangunanEkonomi Indonesia (MP3EI) telahmeletakanfondasi dan menegaskanpentingnyapembangunanberdimensikewilayahan, dengantujuhwilayahpembangunan (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, NusaTenggara, Maluku, dan Papua).

  10. PendekatanPengembangan Wilayah • Padahakekatnyakebijakanpengembanganwilayahberkenaandenganprosestransformasisosial-ekonomidanlingkunganfisikdidalamruang, yang dapatdilihatdaridimensi: (i) kepadatanekonomiruang(density), (ii) jarakruang (distance), dan (iii) pembagianfungsiruang (division). • Ketigadimensitersebutdapatmenciptakanfenomenaketidakmerataankesejahteraanrakyatantarwilayah, namunjugafenomenaperkembanganinklusifyang menciptakanintegrasiekonomiantarwilayahdankemajuanmasyarakatdisuatuwilayah, yang dapat dianalisis dari fenomena: (i) agglomerasi, (ii) migrasi, dan (iii) spesialisasi. • Elemen penting dari kebijakan pemerataan kesejahteraan masyarakat antar wilayah adalah: (i) urbanisasi, (ii) pengembangan kawasan, dan (iii) integrasi regional. • Jadi, lokasi menentukan kesejahteraan masyarakat.

  11. ProsesPengembangan Wilayah TRANSFORMASI EKONOMI Kebijakandan Pengendalian MekanismePolitik, Ekonomi, & Sosial Sistem Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan TRANSFORMASI SOSIAL TRANSFORMASI LINGKUNGAN FISIK Kapasitas Pemerintah Kemampuan Masyarakat Transformasi Ruang WILAYAH - PEMERATAAN PERTUMBUHAN EKONOMI & KESEJAHTERAAN RAKYAT Penataan Ruang dan Pertanahan PengembanganKawasandanInfrastruktur - KELESTARIAN PEMANFAATAN LH & SDA - KESEIMBANGAN PERKEMBANGAN ANTAR WILAYAH - KESERASIAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN & PERDESAAN KAWASAN Daya Dukung Lingkungan Daya Tampung Lingkungan Sumberdaya Manusia, Pengetahuan, &Teknologi Sumberdaya Alam & Lingkungan Hidup Sumberdaya Manajemen, Kelembagaan, & Pendanaan

  12. Permasalahan • Proses pembangunan kurang mampu mengarahkan proses transformasi sosial-ekonomi dan lingkungan secara terpadu diberbagai ’tempat’ secara merata antar wilayah, dengan indikasi: • Meskipun pengelolaan perekonomian mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi kurang mampu mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat, antara masyarakat kota dan desa, dan tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah, sebagai akibat ’kemampuan masyarakat’ yang berbeda antar wilayah. • Pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah kurang mampu mendukung kehidupan sosial–ekonomi masyarakat banyak dan kurang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

  13. Permasalahan • Pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya alam antar wilayah kurang mampu menciptakan keseimbangan perkembangan antar wilayah dan kelestarian lingkungan hidup. • Penyediaan pelayanan infrastuktur kurang mampu mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, dan perkembangan wilayah dan kawasan. • Pola perkembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan kurang teratur dan fungsional. • Tata kelola kepemerintahan dan kelembagaan di daerah kurang mampu mendukung dinamika perkembangan wilayah, sebagai akibat sistem politik nasional yang berkembang pada saat ini.

  14. IsuStrategis Pembangunan Wilayah Isu Pembangunan Wilayah, antara lain meliputi: • belummeratanyapenyediaaninvestasi, infrastruktur, kelembagaan, danpemanfataanpotensiwilayah, untukmeningkatkankesempatankerjadanpendapatanmasyarakat, • belummeratanyapenyediaanpelayanandasardaninfrastukturdalamkawasanperkotaandanperdesaan, melaluipemanfaatanruangdanpertanahan, • kurangmemadainyamatarantaiproduksi, pengolahan, danpemasaranterkaitdenganpenguatanteknologiproduksidanmanajemenusaha, • kurangseimbangnyaperkembangankawasanperkotaandanperdesaandalamsuatuwilayahpengembangan, • kurangoptimalnyapemanfaatankawasanlautansebagaipotensiwilayahdankonektifitasantarwilayah, • lemahnyapelaksanaanotonomidaerahdalampenyediaanpelayananpublik.

  15. TujuandanSasaranStrategi • Tujuanutamastrategipembangunanwilayahadalahuntukmeningkatkanpemerataankesejahteraanrakyatantarwilayah, melaluipeningkatandayasaingdanketeraturanpemanfaatanruangdiberbagaidaerah. • Sasaranutamastrategipembangunanwilayahadalah: (1) meratanyapertumbuhanekonomidandayasaingantarwilayah, (2) seimbangnyaperkembanganantarwilayah, (3) lestarinyalingkunganhidupdanpemanfaaatansumberdayaalam, serta(4) serasinyaperkembangankawasanpermukimanperkotaandanperdesaan. • Prinsip:sebagaiwilayahkepulauan, setiappulaumemilikipotensidankeunggulantersendiri, tetapimemilikiketerkaitansecaranasional, artinyamemilikikemandirianekonomidankemampuanekspor.

  16. UsulanStrategi Pembangunan Wilayah (1) pemerataan pertumbuhanekonomidandaya saingantar wilayah, (2) optimalisasi pemanfaatan potensisumberdaya wilayah (3) penyeimbangan perkembangan antar wilayah, (4) pelestarianlingkunganhidupdanpemanfaatan sumberdayaalam, (5) penyerasian perkembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, termasukketeraturan pemanfaatanruangdanpengelolaanpertanahan.

  17. StrategiPengembanganPulau-PulauBesar Strategipengembanganwilayahpulau-pulaubesarsebagaiberikut: • terusmendorongpertumbuhanwilayah-wilayahpotensialdiluarJawadan Sumatera dengantetapmenjaga momentum pertumbuhandiwilayahJawa Bali dan Sumatera, • terusditingkatkanketerkaitanantarwilayahmelaluipeningkatanperdaganganantarpulauuntukmendukungperekonomiandomestik, melaluipengembangansektormaritimdankelautan (sistemlogistik), • terusditingkatkandayasaingdaerahmelaluipengembangansektor-sektorunggulanditiapdaerah, baikkepentingandomestikdanekspor, denganterusmendorongpengembanganwilayahdaratandanlautansecaraterintegrasi. • terusmendorongpercepatanpembangunandaerahtertinggal, kawasanstategisdancepattumbuh, kawasanperbatasan, kawasanterdepan, kawasanterluar, dandaerahrawanbencana.

  18. ArahKebijakan Per Pulau

  19. ArahKebijakan Per Pulau

  20. PelaksanaanRencana • Perumusan rencana tataruang, rencanapengembangan wilayah, danrencanainvestasi wilayahharusdipadukandandisesuaikandenganrencanapembangunan wilayah/daerah (top down-bottom up); • Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/dansatuankerjapemerintah daerah, serta rencana pengerahan sumber pembiayaanAPBN/APBD harusdipadukanuntukkepentinganmasyarakat; • Pengaturan pembagian tugas dan alokasi dana harusdilakukansecaraberjenjangditingkatpusat, propinsi, dankabupaten/kotadalam pelaksanaan kegiatan: (i) penataanruang, pengelolaanpertanahan, dan pengelolaanlingkunganhidup, (2) pengembanganekonomi dan SDA, (3) pengelolaankawasanpermukimanperkotaan dan perdesaan, penataanbangunan, dan lingkungankawasan, (4) penyediaanpelayanansosialdasar, pelayanan utilitas, penyediaanpelayananperumahan, (5) penyediaanjaringaninfrastrukturkawasan dan wilayah, dll-nya;

  21. PelaksanaanRencana Pengaturan mekanisme perencanaan pengembangan wilayah yang dapat dilakukan oleh: a. pemerintah pusat, dalam penyusunan rencana pengembangan wilayah nasional, yang meliputi: (1) rencana tataruangwilayahnasionaldanpulau-pulaubesar , (2)rencanapembangunannasional, (3) rencanapembangunanpulau-pulaubesar, termasukpengembanganmaritimdankelautan, dan (4) rencana investasiberbasispada pengembanganwilayah; b.pemerintah provinsi, dalam penyusunan rencana pengembangan wilayah propinsi, yang meliputi: (1) rencana tata ruang wilayah propinsi; (2) rencana pembangunan daerah provinsi, dalamkonteksrencanawilayahpulau-pulaubesar, serta (3) rencana investasi daerahberbasispadapengembanganwilayah, termasukpengembanganmaritimdankelautan; c. pemerintah kabupaten/kota, dalam penyusunan rencana pengembangan wilayah kabupaten dan kawasan kota, yang meliputi: (1) rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota; (2) rencana pembangunan daerah kabupaten/kota, serta (3) rencana investasi daerah berbasis padapengembangankawasan, termasukpengembangankawasankelautandanperikanan;

  22. SumberPembiayaan Program

  23. Investment Allocation In Papua 2015-2019 2 provinces

More Related