Program prioritas pembangunan nasional tahun 2015 dan rpjmn 2015 2019
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 34

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019 PowerPoint PPT Presentation


  • 3533 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat 7 Mei 2014. PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019. ARAH RPJMN KE-3 SESUAI AMANAT RPJPN 2005-2025. RPJM 3 : Pembangunan Keunggulan Kompetitif P erekonomian yang berbasis :

Download Presentation

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program prioritas pembangunan nasional tahun 2015 dan rpjmn 2015 2019

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 DAN RPJMN 2015 - 2019

Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

7 Mei 2014


Penyusunan rpjmn 2015 2019

PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019


Arah rpjmn ke 3 sesuai amanat rpjpn 2005 2025

ARAH RPJMN KE-3 SESUAI AMANAT RPJPN 2005-2025

RPJM 3: Pembangunan KeunggulanKompetitifPerekonomian yang berbasis:

SDA yang tersedia

SDM yang berkualitas

KemampuanIptek

3


Kerangka teknokratik rpjmn 2015 2019 menguatkan landasan untuk keluar dari middle income trap mit

KERANGKA TEKNOKRATIK RPJMN 2015 – 2019 MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT)

JangkaPanjang:

KELUAR DARI MIT

Tercapaitahun 2030 apabilaEkonomitumbuh 6-8%/tahun

RT-RPJMN sangatpentinguntukmenguatkanfondasikeluardari MIT. Tidakbolehmelesetmasa 5 tahunkedepan.

AMANAT RPJP (DALAM RPJMN 3):

SDA, SDM, IPTEK.

RT-RPJMN: 2015-2019

Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change

Daerah

Polhukam

Ekonomi

Kesra

Lingkungan

  • Membutuhkan

  • Comprehensif Reform

  • Not BAU (out the box)

  • Prinsip berkelanjutan

  • Terpadutidaksendiri-

  • sendiri

  • Pengelolaan

  • SDA dan biodiversity

  • -Kelautan

  • Mitigasi

  • adaptasi PI

  • Pemerataan

  • SPM terpenuhi

  • Urbanisasi

  • Pelaksanaan Desentralisasi

  • Tranfromasi

  • Struktur

  • Resiliensi

  • Infrastruktur

  • Inovasi

  • Mutu SDM

  • Kemiskinan

  • Pemerataan

  • -Employment

  • BPJS

  • RB

  • Tertib hukum

  • Anti korupsi

  • Demokrasi

  • Stabilitas DN

Delivery Mechanism

Kerangka

Pendanaan :

APBN dan Non-APBN

Kerangka

Regulasi

Kerangka

Kelembagaan

4


Program prioritas pembangunan nasional tahun 2015 dan rpjmn 2015 2019

POLA HUBUNGAN ANTARA RPJPN,

RPJMN,DAN RKP

RPJM III

SDA

SDM

IPTEK

RPJM I

RPJM II

RPJM IV

  • TEMA RKP 2015

  • Keberlanjutan RKP 2014

  • MeresponTantanganEksternal-Internal

  • Diterjemahkankedalamisustrategismasing-masingBidang

RKP 2014

RPJP 2005-2025

9 BIDANG

2015 Transisi RPJM II  III

TEMA RKP 2015

TANTANGAN INTERNAL EKSTERNAL

RKP 2015

RPJM 3

Perpres

(Jan 2015)

RPJM 3

Teknokratik

(Agt 2014)

APBN 2015

ISU STRATEGIS 9 BIDANG PEMB. 2015

DiselaraskanMelalui Proses APBN-P 2015 (Mar-Apr 2015)

5


Tema prioritas dan isu strategis rkp 2015

TEMA, PRIORITAS, DAN ISU STRATEGIS RKP 2015

ARAHAN RPJPN 2005-2025

RPJM 3: Pembangunan KeunggulanKompetitif yang berbasis:

SDA yang tersedia

SDM yang berkualitas

Kemampuan IPTEK

RPJMN 2015-2019 merupakan bagian dari RPJPN 2005-2025

RKP 2015 adalah tahun pertama RPJMN 3 dan merupakan transisi dari RPJMN 2 khususnya RKP 2014. Dengan demikian isu strategis RKP 2014 ada yang masih perlu dilanjutkan pada RKP 2015.

Tema disusun berdasarkan: tantangan, keberlanjutan, dan mandat RPJPN 2005-2025 dengan penekanan pada tahapan pembangunan periode RPJMN 2015-2019.

Tema dijabarkan dalam isu strategis 9 bidang pembangunan RPJPN 2005-2025

RANCANGAN TEMA RKP 2015 :

Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Peningkatan Daya Saing Nasional

PRIORITAS BIDANG RPJPN 2005-2025:

Sosial budaya dan kehidupan beragama; Ekonomi; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Politik; Pertahanan dan Keamanan; Hukum dan Aparatur; Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; Penyediaan Sarana dan Prasarana; Pengelolaan SDALH.

ISU STRATEGIS :

Diturunkan dari masing-masing Bidang Pembangunan (fokus, memilikidayaungkittinggi, jelaslokasi)

6

6


Rancangan isu strategis per bidang rkp 2015

RANCANGAN ISU STRATEGIS PER BIDANG RKP 2015

7


Jadwal rancangan rpjmn 2015 2019 1

JADWAL RANCANGAN RPJMN 2015-2019…(1)

5-20 MeiFinalisasi RKP 2015

12-19 MeiMasukan Renstra K/L

3 JuniLaunching RPJMN Teknokratik dan Pedoman Renstra K/L


Jadwal rancangan rpjmn 2015 2019 2

JADWAL RANCANGAN RPJMN2015-2019…(2)


Penyusunan renstra k l 2015 2019

PENYUSUNAN RENSTRA K/L 2015-2019

  • Pimpinan K/L wajib menyusun Renstra K/L (teknokratis) berpedoman RPJMN 2015-2019 (teknokratis).

  • Pimpinan K/L berkoordinasi dg Pemda untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam rangka pencapaian sasaran nasional sesuai dg Rancangan teknokratis Renstra K/L di sektornya.

  • K/L melakukan penyelarasan terhadap rancanagan teknokratis Renstra dg visi, misi, dan program prioritas presiden terpilih, yg selanjutnya menghasilkan rancangan Renstra K/L 2015-2019

    • Menyampaikan rancangan Renstra ke Bappenas paling lambat Nov 2014 untuk penelaahaan, penyesuaian, dan penetapan (3 bulan setelah penetapan RPJMN)

    • Renstra yang telah ditetapkan dikoordinasikan antara KemenPPN, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemen PAN-RB (kerangka regulasi, pendanaan, dan kelembagaan)

    • Rencana uji coba pada K/L pilot (PU, Kemenhub, Kementan, Kemenperin, Kemensos, Kemenag, Kemenkes, Kemendikbud, MA, MK, dan KPK)

  • Sistematika penulisan Renstra:

    • Bab I Pendahuluan

    • Bab II Visi, misi, dan tujuan K/L

    • Bab III Strategi dan arah kebijakan

    • Bab IV Penutup

    • Lampiran


P ermasalahan saat ini

Permasalahan saat ini


Program prioritas pembangunan nasional tahun 2015 dan rpjmn 2015 2019

Triple-track problem:

MISKIN – RENTAN – TIMPANG

Jumlah penduduk miskin terus berkurang, namun semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin sulit penanggulangannya.

KEMISKINAN BERKURANG

  • Tidak terjadi komplementaritas antar program

  • Belum menggunakan basis data yang sama dalam penetapan sasaran;

  • Terlalu banyak instansi yang menangani penanggulangan kemiskinan sehingga:

    • Koordinasi sangat sulit

    • Penanggungjawab utama tidak jelas

  • Keterlibatan dan tanggung-jawab pemerintah daerah kurang jelas.

PERMA-SALAHAN DALAM PENANGANAN KEMISKIN-AN

  • Sebagian yang di atas GK masih rentan jatuh ke kemiskinan.Namun kelompok ini adalah embrio kelas menengah Indonesia.

KERENTANAN

TINGGI

KESENJANGAN MENINGKAT

  • Rasio Gini yang meningkat dipicu oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas dan kaya.


P erkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

PERKEMBANGAN JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

  • Jumlah penduduk masih bertambah dengan jumlah absolut yang relatif besar sebagai akibat dari momentum kependudukan (tingkatkelahiran yang stagnan)

  • Laju pertumbuhan penduduk relatif masih tinggi dan bervariasi antar provinsi

  • Rendahnya akses dan kualitas layanan KB dan kespro, termasukkapasitas SDM penyedialayanan, dantingginyadisparitasantarwilayah

Sumber: www.bps.go.id dan Bappenas dkk (2013).


Tingkat kemiskinan 2004 2014

TINGKAT KEMISKINAN 2004-2014

  • Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5%-10,5%). Kenaikan tingkat kemiskinan dari 11,37% pada Maret 2013 ini disebabakan terutama karena tingkat inflasi yang lebih tinggi dari target pada APBN-P. Dampak dirasakan terutama karena kenaikan harga bahan pokok makanan sebagai dampak antara lain karena kenaikan BBM pada bulan Juni 2013 dan perubahan iklim.

  • Target APBN 2014 sebesar 9,0%-10,5% (Revisi RPJMN 2009-2014: 8,0%-10,0%).

14


Kinerja ekonomi baik namun kemakmuran belum merata

KINERJA EKONOMI BAIK, NAMUN KEMAKMURAN BELUM MERATA

  • Kesenjangan meningkat

  • Tidak ada negara yang maju dengan kesenjangan yang tinggi

  • Kesenjangan terjadi karena adanya inequality of opportunities.

  • Inclusive growth: Pertumbuhan ekonomi harus memungkinkan setiap orang berkontribusi dan mendapat manfaat

    • Opportunity for all (termasuk miskin, berkebutuhan khusus, perempuan)

    • quality: produktivitas meningkat


Program prioritas pembangunan nasional tahun 2015 dan rpjmn 2015 2019

ISU KESENJANGAN DAN KERENTANAN

2/3 Rumah Tangga konsumsiterendahtumbuh di bawah rata2 nasional

Sumber: Susenas, World Bank calculations

Semakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan. Sampai dengan persentil 40 dianggap masih rentan.

Kesenjangan meningkat karena 2/3 rumah tangga termiskin tumbuh di bawah rata2 nasional. Pertumbuhan lebih besar terdapat pada rumah tangga terkaya. Ketidakmampuan kelompok miskin kronis keluar dari kemiskinan akan memperlebar kesenjangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi yad.

16


Arah dan strategi rpjmn 2014 2019

ARAH DAN STRATEGI RPJMN 2014-2019


Sasaran pengurangan kemiskinan rpjmn 2015 2019

SASARAN PENGURANGAN KEMISKINAN RPJMN 2015-2019

RPJPN 2005-2025

MP3KI 2013-2025

Background Study RPJMN 2015 - 2019

Rancangan RPJMN Teknokratis

Evaluasi RPJMN 2010 - 2014

RPJMN

2005-2009

RPJMN

2010-2014

RPJMN

2015-2019

RPJMN

2020-2024

Target

Realisasi

Catatan:* September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,0-10,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014

18


Agenda transformasi penanggulangan kemiskinan mp3ki 2013 2025 dan rpjmn 2015 2019

AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP3KI 2013-2025 DAN RPJMN 2015 – 2019

Keberlanjutan

Transformasi & Ekspansi

Rekonsiliasi

Fase MP3KI

2020-2025

2015-2019

2013-2014

Bantuan & perlindungan sosial

Sistem jaminan sosial

Sistem bantuan sosial

Sistem perlindungan sosial yang komprehensif

Pemenuhan kebutuhan dasar & program pro rakyat

Peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan

Klasifikasi Program dan Kegiatan

Jaminan layanan dasar

Infrastruktur dasar terpadu

Pengembangan penghidupan penduduk miskin & rentan

Kapabilitas & produktivitas

Pembangunan partisipatif

Pemberdayaan masyarakat dan UMKM

RPJMN 2015 - 2019

RPJMN 2010 - 2014

19


Pendekatan upaya pengurangan kesenjangan

PENDEKATAN UPAYAPENGURANGAN KESENJANGAN

ANTAR

INDIVIDU

GINI

RASIO

SJSN,PKH,BEASISWA,

BLT, DLL

  • DELIVERY MECHANISM

  • Sektoral (pendidikan,kesehatan, dll)

  • DAK

  • DAU

  • Hibah Daerah (Earmark)

K

E

S

E

N

J

ANGAN

ANALISA GAP

COSTING SPM

PELAYANAN

DASAR

AMANAT UUD

SEMUA WILAYAH

SPM

  • Basis Keunggulan

  • DayaSaing

  • Proses nilaitambah

  • Konektivitas

WILAYAH STRATEGIS

PERCEPATAN

MP3EI,KEK,FTZ, KAPET

  • Lintas Sektor

  • Pelayanan Dasar

  • Akses Perekonomian

WILAYAH TERTINGGAL

KEBERPIHAKAN

Kab. Tertinggal

ANTAR

WILAYAH

KESEJAHTERAAN

KEAMANAN

Darat & Pulau Terluar

Pelayanan Dasar dan Akses Ekonomi di Kecamatan Lokasi Prioritas

KAWASAN PERBATASAN

TINGKAT

PERKEMBANGAN

EKONOMI

PDRB

Metropolitan, Besar, Menengah dan Kecil

PERKOTAAN

  • SPM Perkotaan

Desa Maju dan tertinggal

  • Implementasi UU Desa

PERDESAAN


Kebijakan dual track strategy perlu diperkuat dengan regulasi sisdur dan data yang menunjang

KEBIJAKAN DUAL TRACK STRATEGY PERLU DIPERKUAT DENGAN REGULASI, SISDUR, DAN DATA YANG MENUNJANG

REGULASI

PRO-POOR

KebijakanEkonomi

SISDUR

Non-Miskin

DUAL TRACK

FOUR TRACK STRATEGY

GROWTH WITH EQUITY

Miskin

KebijakanAfirmatif

DATA

REGULASI

SISDUR

21


Prasyarat utama untuk sinergi

PRASYARAT UTAMA UNTUK SINERGI

REGULASI

Landasanhukum yang dapatmemberikankekuatandandukungandalammelaksanakankebijakan PK

  • Basis data yang akuratdengan update regular yang dilakukanmelaluikelembagaan yang solid

  • Definisikemiskinan yang tepatdandapatmencerminkantarafkesejahteraanrakyat

MekanismepelaksanaandankoordinasiantarKementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholders lainnya (BUMN, Swasta, NGO/LSM)

SISTEM PROSEDUR

DATA

22


Perlindungan sosial yang komprehensif

PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF


Transformasi bantuan sosial berbasis siklus hidup dan peningkatan kapasitas keluarga

TRANSFORMASI BANTUAN SOSIAL – BERBASIS SIKLUS HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELUARGA

  • Bantuan Tunai Bersyarat Berbasis Keluarga dengan komponen:

  • Anak (pendidikan dan kesehatan)

  • Penyandang disabilitas

  • Lansia

  • Bantuan pangan

Bantuan pangan

Asistensi sosial Lanjut Usia

Asistensi sosial Penyandang Disabilitas

Asistensi sosial pendidikan dan kesehatan

Bansos Reguler

Bantuan sosial berbasis panti untuk penduduk di luar sistem keluarga (termasuk ABH)

  • SINERGI DAN INTEGRASI

  • Sistem Rujukan Terpadu:

  • Pendataan, updating, & outreaching;

  • Rujukan program

  • Pengaduan

Panti Anak, Lansia, disabilitas telantar

Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial: pangan, shelter, UEP. padat karya

Bantuan Korban Kekerasan, Trafficking, dsb: pangan, shelter, UEP

Bansos Temporer

Bantuan Guncangan Ekonomi (BLSM): bantuan tunai

Bantuan penghidupan berkelanjutan


Potensi penataan pmks 1

Potensi Penataan PMKS (1)

Permensos 8 tahun 2012

Saran Setelah Penataan

  • Balita telantar

  • Anak telantar (usia 6-17 tahun)

  • Penduduk lanjut usia telantar usia 60 tahun ke atas

1. Penduduk Telantar

4. Anak dengan disabilitas

5. Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun ke atas

2. Penduduk Penyandang Disabilitas

6. Fakir miskin

7. Perempuan rawan sosial ekonomi

3. Fakir Miskin (Penduduk miskin terdata & berdomisili tetap)

8. Gelandangan

9. Pengemis

10. Anak jalanan

11. Pemulung

4. Penduduk Miskin yang Tidak Berdomisili Tetap (Homeless)


Potensi penataan pmks 2

PotensiPenataan PMKS (2)

Permensos 8 tahun 2012

Saran Setelah Penataan

12. Komunitasadatterpencil

5. Masyarakatadat

13. Korbanbencanaalam

14. Korbanbencanasosial

6. Korbanbencana

15. Anak yang menjadikorbantindakkekerasan

16. Korbantindakkekerasan (usia 18 tahunkeatas)

17. Wanita tuna susila

18. Korban trafficking

19. Pekerjamigranbermasalah

7. Korbankekerasan, eksploitasidanperdaganganmanusia

20. Anakberhadapandenganhukum

21. Anakmemerlukanperlindungankhususlainnya

22. ODHA

23. Kelompokminoritas

24. BWBLP

25. Keluargabermasalahsosialpsikologis

26. KorbanNapza

8. Penduduktermarjinalkan


Penataan potensi sumber kesejahteraan sosial

PENATAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL


Kerangka kelembagaan sistem rujukan d an pelayanan sosial terpadu

KERANGKA KELEMBAGAAN: SISTEM RUJUKAN DAN PELAYANAN SOSIAL TERPADU

  • Program Kesejahteraan Sosial yang terfragmentasi diarahkan untuk lebih terpadu.

  • SISTEM RUJUKAN TERPADU dibangun di setiap daerah untuk meningkatkan integrasi program, dengan fungsi:

    • Pemutakhiran basis data terpadu

    • Penanganan pengaduan dan pelayanan kesejahteraan sosial

  • Sistem ini menjadi media penghubung dan koordinasi pelaksanaan untuk K/L terkait di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat dan perusahaan (CSR).

  • Pengembangansistemdilakukanpadatingkatdaerah (kota/kabupaten, di kecamatanuntukdaerah yang padatataudengangeografis yang sulit)

  • SistemRujukanmelibatkanpekerjasosialdankomponenmasyarakat lain.


Sinergi lokasi target dan waktu pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

SINERGI LOKASI, TARGET, DAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

29


Sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat individu keluarga

SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TINGKAT INDIVIDU/KELUARGA

G

ARIS

KEMISKINAN

Program Keuangan Mikro dan Pengembangan Penghidupan

Program-program Perlindungan Sosial

Miskin

Moderat

Non Miskin Rentan

Tidak Miskin

Sangat Miskin

Sejahtera

  • Penanganan kemiskinan harus lebih terintegratif dan proporsional. Pemberian bantuan memerlukan syarat sasaran, kriteria, dan mekanisme agar tidak membuat ketergantungan pada negara.

  • Sinergi di tingkat wilayah dan rumah tangga/keluarga dimungkinkan saat ini dengan adanya Basis Data Terpadu (BDT).


Program prioritas pembangunan nasional tahun 2015 dan rpjmn 2015 2019

KOMPONEN UTAMA DALAM PENDEKATAN GRADUASI MENUJU PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN

Penghidupan

Berkelanjutan

Kemiskinan

Ekstrim

PENDAMPING (COACHING)

TABUNGAN

TRANSFER ASET

PELATIHAN KETRAMPILAN

BANTUAN KONSUMSI/PENDAPATAN

ANALISIS PASAR

PERTARGETAN

Bulan

ke-3

Bulan

ke-6

Bulan

ke-24

Bulan

ke-36

Mulai

Sumber: Graduation model, CGAP


Sinergi dan koordinasi lintas program pusat dan daerah

SINERGI DAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM (PUSAT DAN DAERAH)

PROGRAM-PROGRAM PUSAT

  • JAMKES, BSM, RASKIN

  • KUBE/UEP/RTLH

  • ASLUT, ASODKB,

  • ASKESOS

  • PNPM: P’desaan, PUAP, KP

  • UMKM

  • Dll.

Permasalahan yg sering timbul dalam koordinasi dan sinergi

  • TNP2K: koord TKPKD

  • Bappenas: koord sasaran & program2 pusat

  • K/L: supervisi implementasi

Informasi yang diterimadaerahtidaksempurna (sosialisasilemah)

Pemdatidakmemilikidatapesertaby name by address

PROGRAM-PROGRAM PROVINSI

RTSM/KSM exPKH

Kriteria peserta program pusat berbeda dg target sasaran program daerah

Inclusion/Exclu-sion errorpendataandan tidak adanya pemutakhiran sehinggatidaksesuai dg kondisiriil

  • KUBE/UEP/RTLH daerah

  • Jamkesda

  • Beasiswa siswa miskin,

  • Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

  • Koperasi

  • Dll.

  • Bappeda: koordinasi penentuan sasaran, program & monev

  • Dinas terkait: supervisi implementasi

Tidakadanyakekuatanhukumuntukmendo-rongkomplemen-taritas

PROGRAM-PROGRAM

KAB/KOTA

  • Bappeda: koordinasi penentuan sasaran & program

  • Dinas terkait: supervisi implementasi

  • Berbagai pelat. keterampilan,

  • Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

  • PRONA,

  • Koperasi,

  • Proyek2 infrastruktur desa,

  • dll

Resertifikasi PKH telah dapat menyelesaikan masalah ini

32


Contoh inisiatif komplementaritas program untuk mendukung peserta pkh

CONTOH INISIATIF KOMPLEMENTARITAS PROGRAM UNTUK MENDUKUNG PESERTA PKH

AkselerasiKemam-puanBelajar

PemberantasanButaAksara

KoperasiWanita (Kopwan) RTSM

  • Les bahasa Inggris

  • Les SD/SMP untuk mata pelajaran UAN

Mengajarkan baca-tulis ibu-ibu dalam setiap pertemuan kelompok bulanan

Mengupayakan bantuan permodalan Kopwan dari Dinas Koperasi

Kelompok Usaha Bersama (KUBe)

PendirianFasdik di TempatTerpencil

PembangunanFasilitas MCK

Koordinasi dg tokoh masyarakat untuk mengajukan pendirian MTs ke Depag

Mengupayakan RTSM memperoleh pendampingan KUBe

Mengajak mahasiswa untuk membangun fasilitas MCK di desa

“Saya sangat bersyukur karena sudah tidak dianggap sebagai orang miskin lagi.... Anak saya sudah SMA dan sekarang saya sudah punya usaha sendiri”

Contoh: Ibu Mujali Saodah dari Desa Triwulan Mojokerto, Jawa Timur saat menerima surat graduasi dari PKH.

PelatihanKeterampilan

DukunganMarke-ting Usaha Bordir

Taman Bacaan / PerpustakaanDesa

Memfasilitasi pemberian pelatihan keterampilan pada kelompok RTSM

Fasilitasi kemudahan akses pemesanan jasa bordir milik RTSM

Fasilitasi pembangunan tamanbacaan desa


Program prioritas pembangunan nasional tahun 2015 dan rpjmn 2015 2019

PENUTUP

  • Upayapenurunankemiskinandanpengurangankesenjanganmerupakanlangkah yang harusdilakukansecarasistemikdanterintegrasi gunamencapaipertumbuhan yang inklusif, berkeadilandanberkelanjutan.

  • Dalamrancangan RPJMN 2015-2019 mendatang, titikberatpencapaianpertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, danberkelanjutandifokuskankepada:

  • Peningkatankualitasdanperluasanhakdasarterutamapengentasankemiskinan, pemenuhanlapanganpekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungansosial, danpengembanganpenghidupanberkelanjutan;

  • Peningkatankapasitasnasionaldalammengelolasumberdayaproduktifdenganmengedepankankepentingannasionaldalammemenangkanpersaingan global.

  • Peningkatandayasaingsektorriilberbasisusahamikro, kecil, danmenengahsertakeberpihakankepadakoperasi;

    3.Peningkatankesadarankolektifantarpemangkukepentinganbaikdi pusatmaupundaerahdiperlukan agar mampumereduksiberbagaiketimpangan,termasuk ego sektoraldanwilayah.

TERIMA KASIH

34


  • Login