Pengantar hukum pajak
Download
1 / 33

PENGANTAR HUKUM PAJAK - PowerPoint PPT Presentation


  • 223 Views
  • Uploaded on

PENGANTAR HUKUM PAJAK. Mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak. 77,8% APBN 2004 disumbang dari sektor pajak APBN 2005 masih mengandalkan penerimaan dari pajak Adanya upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui: Ekstensifikasi pajak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PENGANTAR HUKUM PAJAK' - lydia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak
Mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak

  • 77,8% APBN 2004 disumbang dari sektor pajak

  • APBN 2005 masih mengandalkan penerimaan dari pajak

  • Adanya upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui:

    • Ekstensifikasi pajak

    • Intensifikasi pajak


Kegiatan ekstensifikasi pajak
Kegiatan Ekstensifikasi Pajak

  • Pemberian NPWP secara jabatan bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan (Ph di atas PTKP)

  • Pemberian NPWP di lokasi usaha yang berada di sentra perdagangan atau perkantoran

  • Pemberian NPWP atau PKP bagi pengusaha yang belum terdaftar

  • Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor

  • Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan kepada pedagang eceran yang mempunyai usaha di sentra perdagangan


Ketentuan pidana pasal 38 uu no 16 tahun 2000
Ketentuan Pidana (Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000)

  • Karena kealpaan

    • Tidak menyampaikan SPT; atau

    • Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

  • Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar


Ketentuan pidana pasal 38 uu no 16 tahun 20001
Ketentuan Pidana (Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000)

  • Kesalahan Disengaja

    • Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau

    • Tidak menyampaikan SPT; atau

    • Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau

    • Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau

    • Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau


Ketentuan pidana pasal 38 uu no 16 tahun 20002
Ketentuan Pidana (Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000)

  • Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau

  • Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

  • Dipindana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar


  • Pengertian hukum pajak hukum fiskal
    PENGERTIAN HUKUM PAJAK(HUKUM FISKAL)

    • KESELURUHAN DARI PERATURAN-PERATURAN YANG MELIPUTI WEWENANG PEMERINTAH UNTUK MENGAMBIL KEKAYAAN SESEORANG DAN MENYERAHKAN KEMBALI KE MASYARAKAT MELALUI KAS NEGARA


    Pengertian pajak
    PENGERTIAN PAJAK

    • Prof.Dr.Rochmat Soemitro SH

      Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.


    Pengertian pajak1
    PENGERTIAN PAJAK

    • Prof.Dr.P.J.A.Adriani

      Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan


    Unsur unsur dalam pengertian pajak
    UNSUR-UNSUR DALAMPENGERTIANPAJAK

    • DIPUNGUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

    • DAPAT DIPAKSAKAN

    • TDK DPT DITUNJUKKAN ADANYA KONTAPRESTASI SCR LANGSUNG OLEH PEMERINTAH

    • DIPUNGUT OLEH NEGARA (PUSAT/DAERAH)

    • DIPERUNTUKKAN BAGI PENGELUARAN-PENGELUARAN PEMERINTAH (JIKA SURPLUS DIGUNAKAN UNTUK PUBLIC INVESMENT)


    Fungsi pajak
    FUNGSIPAJAK

    • BUDGETAIR

    • REGULER

    • REDISTRIBUSI

    • ALOKASI


    Perbedaan pajak
    PERBEDAAN PAJAK

    • RETRIBUSI

      MENDAPAT KONTRAPRESTASI

      SECARA LANGSUNG


    Perbedaan pajak1
    PERBEDAAN PAJAK

    • SUMBANGAN

      YANG MENDAPATKAN MANFAAT ADALAH PENERIMA SUMBANGAN


    Kedudukan hukum pajak

    Hukum Perdata

    Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian,keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata

    Hukum Pidana

    Adanya sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan

    KEDUDUKAN HUKUM PAJAK


    Perlawanan terhadap pajak

    PASIF

    STRUKTUR EKONOMI

    SISTEM PEMUNGUTAN

    MORAL DAN INTELEKTUAL PENDUDUK

    AKTIF

    TAX AVOIDANCE

    TAX EVASION

    MELALAIKAN

    PERLAWANAN TERHADAP PAJAK


    Asas dan dasar pemungutan pajak
    ASAS DAN DASAR PEMUNGUTAN PAJAK

    • EQUALITY

      Pajak bersifat final adil dan merata

    • CERTAINTY

      Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang

    • CONVINIENCE

      Pajak dikenakan saat tidak menyulitkan WP ( Pay as you earn)

    • ECONOMY

      Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban minimal



    Teori asuransi
    TEORI ASURANSI

    • Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi.Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara.

      TEPATKAH INI?


    Teori kepentingan
    TEORI KEPENTINGAN

    • NEGARA MELINDUNGI KEPENTINGAN HARTA DAN JIWA WARGA NEGARA DENGAN MEMPERHATIKAN BEBAN YANG HARUS DIPUNGUT DARI MASYARAKAT


    Teori gaya pikul
    TEORI GAYA PIKUL

    • TIAP ORANG DIKENAKAN PAJAK DGN BOBOT SAMA (ADIL) SESUAI GAYA PIKUL DENGAN UKURAN BESARNYA PENGHASILAN DAN PENGELUARAN SESEORANG


    Teori bakti
    TEORI BAKTI

    • DISEBUT JUGA TEORI KEWAJIBAN PAJAK MUTLAK. PAJAK SEBAGAI BUKTI TANDA BAKTI MASYARAKAT KE NEGARA


    Teori gaya beli
    TEORI GAYA BELI

    • PAJAK UNTUK MEMELIHARA MASYARAKAT

    • PAJAK DITEKANKAN UNTUK FUNGSI MENGATUR


    Pembagian hukum pajak

    HUKUM PAJAK MATERIAL

    mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, besar pajak yang dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP

    UU PPh dan UU PPN

    HUKUM PAJAK FORMAL

    tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan

    UU KUP, UU PPSP, UU Pengadilan Pajak

    PEMBAGIAN HUKUM PAJAK



    Pajak penghasilan pajak negara dan pajak daerah
    PAJAK PENGHASILAN(PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH)

    Pengenaan pajak di Indonesia

    .

    Negara

    Daerah

    PPH : UU. No. 7 Th. 1984

    diubah UU. No. 17 Th 2000

    Dasar hukum Pajak Daerah & Retribusi:

    UU No. 18 Th. 1997

    diubah UU. No. 34 Th. 2000

    PPN dan PPnBM: UU. No. 8 Th. 1983

    diubah UU. No. 18 Th. 2000

    Bea Meterai: UU. No. 13 Th. 1985

    PBB: UU. No. 12 Th. 1985

    diubah UU. No. 12 Th 1994

    BPHTB: UU. No. 21 Th. 1997

    diubah UU. No. 20 Th. 2000


    Jenis jenis pajak1
    JENIS-JENIS PAJAK

    • Pajak Penghasilan

    • Pajak Pertambahan Nilai & PPn BM

    • Bea Meterai

    • Pajak Bumi dan Bangunan

    • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

    PAJAK PUSAT

    Bea Balik Nama

    Pajak Kendaraan

    PAJAK

    PROPINSI

    PAJAK DAERAH

    PAJAK

    KABUPATEN

    Pajak Hotel & Restoran

    Pajak Hiburan

    Pajak Radio


    Menurut sifatnya

    PAJAK LANGSUNG

    PEMBEBANANNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KPD PIHAK LAIN

    PPh

    PAJAK TIDAK LANGSUNG

    PEMBEBANANYA DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA PIHAK LAIN

    PPN

    MENURUT SIFATNYA


    Menurut sasaran obyeknya

    PAJAK SUBYEKTIF

    BERDASARKAN SUBYEK BARU DICARI OBYEKNYA

    PPh

    PAJAK OBYEKTIF

    BERDASARKAN OBYEK BARU DICARI SUBYEKNYA

    PPN, PPnBM

    MENURUT SASARAN/ OBYEKNYA


    Menurut pemungutannya

    PAJAK PUSAT

    PPh,PPN PPnBM, PBB, Bea Materai

    PAJAK DAERAH

    Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Rumah Makan/Restoran dan Hotel

    MENURUT PEMUNGUTANNYA


    Cara stelsel pemungutan pajak
    CARA(STELSEL)PEMUNGUTAN PAJAK

    • RIIL STELSEL

    • FICTIVE STELSEL

    • CAMPURAN


    Sistem pemungutan pajak

    1.OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM

    2.SELF ASSSESSMENT SYSTEM

    3.WITH HOLDING SYSTEM

    SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK



    Yurisdiksi pemungutan pajak
    YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK

    • ASAS TEMPAT TINGGAL

    • ASAS KEBANGSAAN

    • ASAS SUMBER


    ad