pengantar hukum pajak
Download
Skip this Video
Download Presentation
PENGANTAR HUKUM PAJAK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

PENGANTAR HUKUM PAJAK - PowerPoint PPT Presentation


  • 224 Views
  • Uploaded on

PENGANTAR HUKUM PAJAK. Mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak. 77,8% APBN 2004 disumbang dari sektor pajak APBN 2005 masih mengandalkan penerimaan dari pajak Adanya upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui: Ekstensifikasi pajak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PENGANTAR HUKUM PAJAK' - lydia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak
Mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak
  • 77,8% APBN 2004 disumbang dari sektor pajak
  • APBN 2005 masih mengandalkan penerimaan dari pajak
  • Adanya upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui:
    • Ekstensifikasi pajak
    • Intensifikasi pajak
kegiatan ekstensifikasi pajak
Kegiatan Ekstensifikasi Pajak
  • Pemberian NPWP secara jabatan bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan (Ph di atas PTKP)
  • Pemberian NPWP di lokasi usaha yang berada di sentra perdagangan atau perkantoran
  • Pemberian NPWP atau PKP bagi pengusaha yang belum terdaftar
  • Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor
  • Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan kepada pedagang eceran yang mempunyai usaha di sentra perdagangan
ketentuan pidana pasal 38 uu no 16 tahun 2000
Ketentuan Pidana (Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000)
  • Karena kealpaan
    • Tidak menyampaikan SPT; atau
    • Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
  • Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
ketentuan pidana pasal 38 uu no 16 tahun 20001
Ketentuan Pidana (Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000)
  • Kesalahan Disengaja
    • Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau
    • Tidak menyampaikan SPT; atau
    • Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
    • Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
    • Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
ketentuan pidana pasal 38 uu no 16 tahun 20002
Ketentuan Pidana (Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000)
    • Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau
    • Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
  • Dipindana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar
pengertian hukum pajak hukum fiskal
PENGERTIAN HUKUM PAJAK(HUKUM FISKAL)
  • KESELURUHAN DARI PERATURAN-PERATURAN YANG MELIPUTI WEWENANG PEMERINTAH UNTUK MENGAMBIL KEKAYAAN SESEORANG DAN MENYERAHKAN KEMBALI KE MASYARAKAT MELALUI KAS NEGARA
pengertian pajak
PENGERTIAN PAJAK
  • Prof.Dr.Rochmat Soemitro SH

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

pengertian pajak1
PENGERTIAN PAJAK
  • Prof.Dr.P.J.A.Adriani

Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

unsur unsur dalam pengertian pajak
UNSUR-UNSUR DALAMPENGERTIANPAJAK
  • DIPUNGUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
  • DAPAT DIPAKSAKAN
  • TDK DPT DITUNJUKKAN ADANYA KONTAPRESTASI SCR LANGSUNG OLEH PEMERINTAH
  • DIPUNGUT OLEH NEGARA (PUSAT/DAERAH)
  • DIPERUNTUKKAN BAGI PENGELUARAN-PENGELUARAN PEMERINTAH (JIKA SURPLUS DIGUNAKAN UNTUK PUBLIC INVESMENT)
fungsi pajak
FUNGSIPAJAK
  • BUDGETAIR
  • REGULER
  • REDISTRIBUSI
  • ALOKASI
perbedaan pajak
PERBEDAAN PAJAK
  • RETRIBUSI

MENDAPAT KONTRAPRESTASI

SECARA LANGSUNG

perbedaan pajak1
PERBEDAAN PAJAK
  • SUMBANGAN

YANG MENDAPATKAN MANFAAT ADALAH PENERIMA SUMBANGAN

kedudukan hukum pajak
Hukum Perdata

Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian,keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata

Hukum Pidana

Adanya sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
perlawanan terhadap pajak
PASIF

STRUKTUR EKONOMI

SISTEM PEMUNGUTAN

MORAL DAN INTELEKTUAL PENDUDUK

AKTIF

TAX AVOIDANCE

TAX EVASION

MELALAIKAN

PERLAWANAN TERHADAP PAJAK
asas dan dasar pemungutan pajak
ASAS DAN DASAR PEMUNGUTAN PAJAK
  • EQUALITY

Pajak bersifat final adil dan merata

  • CERTAINTY

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang

  • CONVINIENCE

Pajak dikenakan saat tidak menyulitkan WP ( Pay as you earn)

  • ECONOMY

Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban minimal

teori asuransi
TEORI ASURANSI
  • Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi.Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara.

TEPATKAH INI?

teori kepentingan
TEORI KEPENTINGAN
  • NEGARA MELINDUNGI KEPENTINGAN HARTA DAN JIWA WARGA NEGARA DENGAN MEMPERHATIKAN BEBAN YANG HARUS DIPUNGUT DARI MASYARAKAT
teori gaya pikul
TEORI GAYA PIKUL
  • TIAP ORANG DIKENAKAN PAJAK DGN BOBOT SAMA (ADIL) SESUAI GAYA PIKUL DENGAN UKURAN BESARNYA PENGHASILAN DAN PENGELUARAN SESEORANG
teori bakti
TEORI BAKTI
  • DISEBUT JUGA TEORI KEWAJIBAN PAJAK MUTLAK. PAJAK SEBAGAI BUKTI TANDA BAKTI MASYARAKAT KE NEGARA
teori gaya beli
TEORI GAYA BELI
  • PAJAK UNTUK MEMELIHARA MASYARAKAT
  • PAJAK DITEKANKAN UNTUK FUNGSI MENGATUR
pembagian hukum pajak
HUKUM PAJAK MATERIAL

mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, besar pajak yang dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP

UU PPh dan UU PPN

HUKUM PAJAK FORMAL

tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan

UU KUP, UU PPSP, UU Pengadilan Pajak

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK
pajak penghasilan pajak negara dan pajak daerah
PAJAK PENGHASILAN(PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH)

Pengenaan pajak di Indonesia

.

Negara

Daerah

PPH : UU. No. 7 Th. 1984

diubah UU. No. 17 Th 2000

Dasar hukum Pajak Daerah & Retribusi:

UU No. 18 Th. 1997

diubah UU. No. 34 Th. 2000

PPN dan PPnBM: UU. No. 8 Th. 1983

diubah UU. No. 18 Th. 2000

Bea Meterai: UU. No. 13 Th. 1985

PBB: UU. No. 12 Th. 1985

diubah UU. No. 12 Th 1994

BPHTB: UU. No. 21 Th. 1997

diubah UU. No. 20 Th. 2000

jenis jenis pajak1
JENIS-JENIS PAJAK
  • Pajak Penghasilan
  • Pajak Pertambahan Nilai & PPn BM
  • Bea Meterai
  • Pajak Bumi dan Bangunan
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

PAJAK PUSAT

Bea Balik Nama

Pajak Kendaraan

PAJAK

PROPINSI

PAJAK DAERAH

PAJAK

KABUPATEN

Pajak Hotel & Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Radio

menurut sifatnya
PAJAK LANGSUNG

PEMBEBANANNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KPD PIHAK LAIN

PPh

PAJAK TIDAK LANGSUNG

PEMBEBANANYA DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA PIHAK LAIN

PPN

MENURUT SIFATNYA
menurut sasaran obyeknya
PAJAK SUBYEKTIF

BERDASARKAN SUBYEK BARU DICARI OBYEKNYA

PPh

PAJAK OBYEKTIF

BERDASARKAN OBYEK BARU DICARI SUBYEKNYA

PPN, PPnBM

MENURUT SASARAN/ OBYEKNYA
menurut pemungutannya
PAJAK PUSAT

PPh,PPN PPnBM, PBB, Bea Materai

PAJAK DAERAH

Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Rumah Makan/Restoran dan Hotel

MENURUT PEMUNGUTANNYA
cara stelsel pemungutan pajak
CARA(STELSEL)PEMUNGUTAN PAJAK
  • RIIL STELSEL
  • FICTIVE STELSEL
  • CAMPURAN
sistem pemungutan pajak
1.OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM

2.SELF ASSSESSMENT SYSTEM

3.WITH HOLDING SYSTEM

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
yurisdiksi pemungutan pajak
YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK
  • ASAS TEMPAT TINGGAL
  • ASAS KEBANGSAAN
  • ASAS SUMBER
ad