1 / 33

KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS

KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS. Dr. EDY WAHYONO. KEPALA KANREG I BKN YOGYAKARTA. PENDAHULUAN. SDM Aparatur merupakan tiang utama pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan

colman
Download Presentation

KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS Dr. EDY WAHYONO KEPALA KANREG I BKN YOGYAKARTA

  2. PENDAHULUAN • SDM Aparaturmerupakantiangutamapelaksanatugaspemerintahandanpembangunan • Kedudukan PNS menurut UU 43 tahun 1999  PelayanMasyarakat yang Profesional, jujur, adil, netraldanakuntabel • Sejakreformasiditandaidenganmunculnya UU 43 tahun 1999 tentangPerubahan UU 8 tahun 1974 TentangPokokPokokKepegawaian Manajemen PNS • Manajemen PNS merupakankeseluruhanupaya-upayautkmeningkatkanefisiensi, efektivitasdanderajatprofesionalismepenyelenggaraantugas, fungsi, dankewajibankepegawaian, ygmeliputiperencanaan, pengadaaan, pengembangankualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraandanpemberhentian • Pembinaan SDM PNS dilakukan melalui penerapan manajemen PNS, yang diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna.

  3. Pasal 12 (1) ManajemenPegawaiNegeriSipildiarahkanuntukmenjaminpenyelenggaraantugaspemerintahandanpembangunansecaraberdayagunadanberhasilguna. • Pasal 12 (2) Untukmewujudkanpenyelengaraantugaspemerintahandanpembangunansebagaimanadimaksuddalamayat (1), diperlukanPegawaiNegeriSipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur, danadilmelaluipembinaan yang dilaksanakanberdasarkansistemprestasikerjadansistemkarier yang dititikberatkanpadasistemprestasikerja. • Pasal 20 Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.

  4. KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPAGAWAIAN Kondisi PNS Saatini Aspek Manajemen PNS Kondisi PNS Ygdiharapkan • Perencanaanpegawai • Pengadaan PNS • Penempatandalamjabatan • Penilaiankinerja • Pengembangankualitas • Penegakandisiplin • Penggajiandankesejahteraan • Pemberhentiandanpensiun • Penyelenggaraantugaspemerintahandanpembangunansecaraberdayagunadanberhasilguna • pelayananpublik yang berkualitasdanakuntabel • Distribusitidakmerata • Penempatandalamjabatanbelummengacukompetensi • Kinerjamasihrendah • PNS yang : • Perofesional • Netral • sejahtera

  5. Rekrutmendanpenataan PNS Netralitas PNS Profesionalismedalampengembangankarier PNS Disiplin PNS Pengembangan MIS berbasisteknologiinformasi Peningkatanpelayanan PNS Remunerasidankesejahteraan PNS KEBIJAKAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

  6. REKRUTMEN DAN PENATAAN PNS 6

  7. Kebijakanpengadaanpasca moratorium CPNS Masa Moratorium telahberakhir, untukpengadaan CPNS dimungkinkanbila: • Pertamaperekrutanharusmemiliki • petajabatan • rencanakebutuhanpegawaiuntuk 5 tahunkedepan yang didukungolehanalisisjabatandananalisisbebankerja • memilikirencanadanmelaksanakanredistribusipegawai • memilikipolarekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, danakuntabel. • Kedua, perekrutanhanyadilakukanolehkementerian/lembaga/ pemerintahdaerah yang anggaranbelanjapegawainyadibawah 50% dari APBD • KetigaperekrutanhanyadilakukansetelahmendapatizindariKomitePengarahReformasiBirokrasi yang diketahuiWakilPresiden.

  8. PP NO 56 TAHUN 2012 joPERKA BKN NO 9 TAHUN 2012TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS MEKANISME PERSYARATAN PEMBENTUKAN TIM (TIMLAKNAS & INST.) UJIAN SELEKSI (TKD & TKB) KHUSUS TH. K-2 DAN UMUM T.HONORER K-1 T.HONORER K-2 PELAMAR UMUM DOKTER TENAGA AHLI TERTENTU/ KHUSUS PENETAPAN NIP PENGADAAN CPNS PENEMPATAN/ PENUGASAN PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS WASDAL EVALUASI

  9. NETRALITAS PNS Dampak PNS tidaknetral • PNS hrs Profesional • PNS harus bebas dari pengaruh ke-kuatan politik • PNS tidak diskrimi-natif dlm membe-rikan pelayanan • PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus par-tai politik • PNS dilarangmenggunakanfasilitasjabatanuntukkepentinganpolitik • Peran dan fungsi PNS sbg alat pemersatu, pelayan, penyelenggara pemerintahan tidak berjalan • Diskriminasi pelayanan • Pengkotak-kotakan PNS • Konflik kepentingan • Tidak Profesional lagi PNS YANG NETRAL DARI UNSUR POLITIK • REGULASI • Psl3 UU 43 Th. 1999 • PP 37 Tahun 2004 • PP 53 Tahun 2010 9

  10. PROFESIONALISME CiriProfesioalantara lain : • Berfikirkonseptual(adalandasanberfikir, mis: peraturan, teori, dsb) • Berfikiralternatif(kreatif, inovatif, inisiatif, change). • Bertindakpragmatis(memilikiketerampilan/ keahlian, kecakapan diagnosis, & kompetensi yang aplikatif). • Patuhpadaetika.

  11. PROFESIONALISME DLM PENGEMBANGAN KARIER • Analisis dan evaluasi jabatan oleh setiap instansi • Kepastian pola karir PNS  mengatasi Mismatch • Pengangkatan jabatan didasarkan pada standar kompetensi atas rekomendasi Assessment Center • Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan • Assessment Center. • Pengembangan jabatan fungsional “ramping struktur dan kaya fungsi.” • Penilaianprestasikerjasebagaipertimbanganutamadalampengembangankarir • DiklatPNS didasarkananalisiskebutuhandiklat 11

  12. DISIPLIN PNS • Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. • Apabila nilai-nilai tersebut telah menyatudalam dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukanlagi dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinyabila tidak berbuatseperti nilai-nilai yang telah lazim dilakukan. • Terdapat empat faktoryang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan disiplin dikalangan PNS yaitu : • Faktor kesadaran • Faktor keteladanan • Faktor motivasi • Faktor penegakan peraturan • Berkaitan dengan hal tersebut,maka peningkatan disiplin PNS didasarkan kepada rewardandpunishment 12

  13. POKOK-POKOK MATERI PP NO 53 THN 2010 • 17 Kewajibandan 15 Larangan (PP 30/1980 = 26 kwajibandan 18 larangan) • Beberapalaranganmasihdirinci 2.PNS tidakmentaatiPsl 3 danPsl 4, dijatuhihudis 3.PP Disiplintidakmengesampingkantuntutanpidana • KewajibandanLarangan (Psl 3 danPsl 4) 13

  14. TINGKAT DAN JENIS HUDIS

  15. 5. PENGEMBANGAN MIS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI 16 a. Akurasi Database PNS aktifscrterus menerus b. Akurasi Database Pensiun c. Akurasi Database Pejabat Negara d. MIS Kepegawaian Nasional secara bertahap e. On line System  melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) : • BKN Pusat dengan seluruh Kanreg • BKN dgn Instansi Pusat & Daerah • BKD Prop dengan BKD Kab/Kota

  16. 6. Penilaianpelaksanaanpekerjaan • Untukmemperbaikikinerjadankualitaspelayanan PNS perludisempurnakansistempenilaianpelaksanaanpekerjaan PNS • Selamainipenilaianpelaksanaanpekerjaanterjebakpadaformalitas • Tidakmerepresentasikankinerjaindividu • Telahditetapkanperaturan yang mengaturtatacarapenilaianpelaksanaanpekerjaan PNS yaitudengan PP 46 Th. 2011 TentangPenilaianPrestasikerja PNS danPeraturanKepala BKN No. 1 Th 2013 • Akandiberlakukansecaraefektifmulaitahun 2014 • Penilaianprestasikerja PNS dilakukandenganmenilaisecarasistematisterhadapsasarankerjapegawaidanperilakukerja PNS • Prestasikerjaadalahhasilkerja yang dicapaiolehsetiap PNS padasatuanorganisasisesuaidengansasarankerjapegawaidanperilakukerja • Sasarankerjapegawai (SKP) adalahrencanakerjadan target yang akandicapaiolehseorang PNS

  17. ASPEK: • KUANTITAS • KUALITAS • WAKTU • BIAYA BOBOT 60 % PRESTASI KERJA PNS SKP KINERJA PNS • ASPEK: • ORIENTASI PELAYANAN • INTEGRITAS • KOMITMEN • DISIPLIN • KERJASAMA • KEPEMIMPINAN PERILAKU KERJA PNS BOBOT 40 % SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA KONTRAK KINERJA PENGAMATAN

  18. FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

  19. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian …. Januari s/d 31 Desember 20….

  20. RO TO æ ö 5000 ç x 100 è 5000 ø ► Formula Rumus Penilaian Capaian SKP, aspek : Kuantitas : Penilaian SKP (kuan) = X 100 Ket : RO = Realisasi Output TO = Target Output contoh : ÷ = 100 21

  21. æ ö ÷ ç 85 x 100 ø 100 è RK TK Kualitas : Penilaian SKP (kual) = X 100 Ket : RK = Realisasi Kualitas TK = Target Kuallitas Contoh : = 85 22

  22. c. Aspek Waktu 1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol) : 1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) x 0 x 100 2. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya ≤ 24 % diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik : 1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) x 100 3. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya > 24 % diberikan nilai cukup sampai dengan buruk : 1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) 76 - x 100 - 100 Realisasi Waktu (RW) Target Waktu (TW) 4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu: 100 % - x 100

  23. d. Aspek Biaya 1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol) 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) x 0 x 100 2. Jika tingkat efisiensi ≤ 24 % (bernilai baik-sangat baik) 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) x 100 1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) 3. Jika tingkat efisiensi > 24 %, diberikan nilai cukup sampai dengan buruk. 76 - - 100 x 100 Realisasi Biaya (RB) Target Biaya (TB) 4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi biaya dari target biaya: x 100 % 100 % -

  24. ► Tugas Tambahan 25

  25. ► Kreativitas

  26. 5000 85 - x (1,76 12 12) x x 100 + x 100 + 100 5000 12 100 85 + + 76 3 3 Penilaian Capaian SKP untuk sub kegiatan : Formula : Penilaian SKP (Kuan) + Penilaian SKP (Kual)+ Penilaian SKP (Waktu) 3 Contoh : 100 = 87,00 261 3 27

  27. PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desemer 2014

  28. 29

  29. 30

  30. 31

  31. Denganperubahansistempenilaianpekerjaanberbasiskinerjadiharapkanpenilaianpelaksanaanpekerjaan PNS lebihobyektif, transparandanterukur. Denganhasilpenilaianpekerjaan yang lebihobyektif, akanmenunjangprosespembinaan PNS lebihtransparan, adildanakuntabel.

  32. Terimakasih

More Related