ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 27

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA NAMA : DRS. ACHMAD HUSAINI , MAB PowerPoint PPT Presentation


  • 164 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA NAMA : DRS. ACHMAD HUSAINI , MAB ALAMAT RUMAH : VILLA SENGKALING EE/66 MALANG HP : 08155515007 TELP. RUMAH : (0341) 460320. ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA/PUBLIK. MATERI : 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH 2. PENGANGGARAN PEMERINTAH

Download Presentation

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA NAMA : DRS. ACHMAD HUSAINI , MAB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

NAMA : DRS. ACHMAD HUSAINI, MAB

ALAMAT RUMAH : VILLA SENGKALING EE/66 MALANG

HP: 08155515007

TELP. RUMAH : (0341) 460320


Administrasi keuangan negara publik

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA/PUBLIK

MATERI :

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH

2. PENGANGGARAN PEMERINTAH

3. STRUKTUR APBD

4. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

5. PELAKSANAAN APBD

6. PERUBAHAN APBD

7. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

8. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

9. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

10. AKUNTANSI PENDAPATAN DAN DAN BELANJA

11. AKUN TANSI BELANJA (LANJUTAN) DAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

12. AKUNTANSI ASET ( KAS, PIUTANG, PERSEDIAAN , INVESTASI)

13. AKUNTANSI AKTIVA TETAP, KEWAJIBAN DAN KOREKSI KESALAHAN

14. PENYUSUNAN NERACA AWAL PEMERINTAH DAN SIMULASI SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

15. SIMULASI SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (LANJUTAN)

16. UJIAN AKHIR SEMESTER ( UAS)


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

REFERENSI -2

1. UDANG UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

2. PERATURAN PEMERINTAH NO 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

3.PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2004 TENTANG STANDART AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

4.PERATURAN PEMERINTAH NO 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAA KEUANGAN DAERAH

5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO: 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA PEMERINTAH.

6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO: 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

7. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO: 59 TAHUN 20067 TENTANG REVISI PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

8. PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK OLEH SONY DKK, TAHUN 2005

9. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH OLEH PROF. DR. ABDUL HALIM, MBA, AKT EDISI 3 TAHUN 2007

10. AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, PROF. DR. IMAM GHOZALI, M.COM, AKT DAN DWI RATMONO,SE,MS.I,AKT

11. MODUL DIKLAT TEKNIS PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – SCBD - DEPDAGRI - LAN


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

PENILAIAN:

1. KEGIATAN TERSTRKTUR (KTS) = 20 %

2. UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)= 40 %

3. UJIAN AHIR SEMESTER (UAS)= 40 %

4. NILAI AHIR (NA)=100 %


Administrasi keuangan negara

ADMINISTRASI KeuanganNEGARA

Perencanaan

Pelaksanaan

Penatausahaan

Pertgjwban

Pengawasan

RPJP/D

Rancangan

DPA-SKPD

Penatausahaan

Pendapatan

Akuntansi

Keuangan

Pembinaan:

  • PemberianPedoman

  • Bimbingan

  • Supervisi

  • Konsultasi

  • Pendidikan

  • Pelatihan

  • PenelitiandanPengembangan

RPJM/D

Bendahara

Penerimaan

Laporan Keuangan

Pemerintah

Verifikasi

RKP/D

  • Laporan Realisasi Anggaran

  • Neraca

  • Laporan Arus Kas

  • Catatan atas Laporan Keuangan

Penatausahaan

Belanja

DPA-SKPD/KL

KUA

PPA

Bendahara

Pengeluaran

Dasar Pelaksanaan

Anggaran

Nota

Kesepakatan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan tentang APBN/D

Kekayaandan

Kewajiban

  • Pendapatan

  • Belanja

  • Pembiayaan

  • KasUmum

  • Piutang

  • Investasi

  • Barang

  • Dana Cadangan

  • Utang

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

Pedoman

Penyusunan

RKA-SKPD/KL

Pengendalian Intern

RKA-SKPD/KL

Laporan Realisasi

Semester Pertama

Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban APBD

RAPBN/D

Pemeriksaan Ekstern

Akuntansi

Keuangan

PerubahanAPBN/D

APBN/D


Perencanaan pembangunan pemerintah

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH

PERENCANAAN :

SUATU PROSES UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN YANG TEPAT, MELALUI URUTAN PILIHAN, DENGAN MEMPERHITUNGKAN SUMBER DAYA TERSEDIA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL :

TERDIRI ATAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DISUSUN SECARA TERPADU OLEH KEMENTERIAN ATU LEMBAGA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA.

RPJP/D

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL

RPJM/D

RPT/RKP/D


Rencana pembangunan jangka panjang rpjp d

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP/D)

1. RPJP ADALAH DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERIODE 20 TAHUN

2. RPJP MEMUAT VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENGACU PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL.

3. PENYUSUNAN RPJP DAERAH DILAKUKAN MELALUI URUTAN KEGIATAN:

RANCANGAN AWAL RPJP

DISIAPKAN BAPPEDA

BAHAN MUSRENBANG - JARING ASMARA

DIIKUTI SEMUA UNSUR PENYELENGGARA NEGARA ( LSM, PERG.TGI, ASS PROFESI, P.AGAMA,P. ADAT, DUNIA USAHA)

RANCANGAN AKHIR RPJP

DISIAPKAN BAPPEDA DITETAPKAN DENGAN PERDA


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Unit Kerja Pemerintahan Kabupaten/Kota Yang Merupakan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dan Mempunyai Tugas Untuk Menyusun Dan Melaksanakan Anggaran Pada Unit Kerja Ybs.

Jumlah SKPD untuk suatu pemerintahan kabupaten/kota dapat berbeda-beda antara satu dengan lainnya tergantung pada struktur organisasi kepemerintahan di daerah masing-masing.

HUSAINI - FIA UB


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

1. RPJM/D ADALAH DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH UNTUK PERIODE 5 (LIMA) TAHUN

2. RPJM/D BERISI PENJABARAN DARI VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH YANG PENYUSUNANNYA BERPEDOMAN PADA RPJP DAERAH DENGAN MEMPERHATIKAN RPJM NASIONAL

3. RPJM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DISEBUT RENSTRA-SKPDADALAH DOKUMEN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERIODE 5 TAHUN.

4. RENSTRA-SKPD MEMUAT VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN,PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DISUSUN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA BERPEDOMAN KEPADA RPJM DAERAH DAN BERSIFAT INDIKATIF.

5. RENJA-SKPD DISUSUN DENGAN BERPEDOMAN KEPADA RENSTRA SKPD DAN MENGACU KEPADA RKP, MEMUAT KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN BAIK YANG DILAKSANAKAN LANGSUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH MAUPUN YANG DITEMPUH DENGAN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT.


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

RPJM/D MEMUAT :

1. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH,

2. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH,

3. KEBIJAKAN UMUM,

4. PROGRAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD),

5. LINTAS SKPD,

6. PROGRAM KEWILAYAHAN DISERTAI DENGAN RENCANA-RENCANA KERJA DALAM RANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN YANG BERSIFAT INDIKATIF.


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

RANCANGAN AWAL RPJM DISIAPKAN BAPPEDA, PENJABARAN VISI,MISI,PROGRAM KPL DAERAH  RENSTRA, KEBIJAKAN UMUM, PROGRAM PRIORITAS, & ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

PENYUSUNAN RPJM NASIONAL / DAERAH (RPJMD) DILAKUKAN MELALUI URUTAN KEGIATAN:

KEPALA SKPD, SIAPKAN RENSTRA-SKPD SESUAI TUPOKSI, MEMUAT VISI,MISI, TUJUAN, STRATEGIK, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

RANCANGAN RENSTRA SKPD OLEH BAPPEDA SEBAGAI BAHAN MUSREMBANG  RPJM, DILAKSANAKAN 2 BLN STL KPL DAERAH DILANTIK DIIKUTI PENELENGGARAN NEGARA & MASYARAKAT

RANCANGAN AKHIR DISUSUN BAPPEDA  HASIL MUSREMBANG,

RPJMD DITETAPKAN 3 BLN STL KPL DAERAH DILANTIK,

SKPD SESUAIKAN RENSTRANYA DENGAN RPJMD YG DISAHKAN


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

1. RKPD ADALAH DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH UNTUK PERIODE SATU TAHUN.

2. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD), ADALAH DOKUMEN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERIODE 1 (SATU) TAHUN

RKPD : PENJABARAN DARI RPJMD DAN MENGACU RPJPD

RKPD MEMUAT:

1. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH,

2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,

3. RENCANA KERJA (RENJA)

4. DAN PENDANAANNYA, BAIK YANG DILAKSANAKAN LANGSUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH MAUPUN YANG DITEMPUH DGN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT.


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

RANCANGAN AWAL RKPD DISIAPKAN BAPPEDA, PENJABARAN RPJM DAERAH

RKPD DIJADIKAN PEDOMAN

PENYUSUNAN RAPBD

PENYUSUNAN RKPD DILAKUKAN MELALUI URUTAN KEGIATAN:

RANCANGAN AKHIR RKPD

DISIAPKAN BAPPEDA DAN DITETAPKAN DGN PERATURAN KEPALA DAERAH

KEPALA SKPD, SIAPKAN RENJA-SKPD SESUAI TUPOKSI, MEMUAT KEBIJAKAN UMUM SKPD DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DILINGKUNGAN SKPD + MASY.

KOORDINASI RANCANGAN RKPD  RENJA SKPD

DISIAPKAN KEPALA BAPPEDA

MUSREMBANG KAB/KOTA DIIKUTI PENELENGGARAN NEGARA & MASYARAKAT


Bagan hubungan rpjm daerah dengan dokumen perencanaan l ainnya

BaganHubungan RPJM DAERAH denganDokumenPerencanaanLainnya

UU No. 25/2004 tentangSistemPerencanaanPembangunanNasional

UU No. 17/2003 tentangKeuangan Negara


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

RENSTRA merupakananalisisdanpengambilankeputusanstratejiktentangmasadepansetiapsatuankerjauntukmenempatkandirinyapadamasa yang akandatang.

RENSTRA-SKPD memberikanpetunjuktentangcarauntukmengerjakansesuatu program/kegiatan yang benar

Padaprinsipnya, terdapatbeberapalangkah yang lazimdalammelakukanperencanaanstratejik, yaitu:

  • Merumuskan visi dan misi organisasi;

  • Melakukananalisislingkungan internal daneksternal;

  • Merumuskantujuandansasaran;

  • Merumuskanstratejik-stratejikuntukmencapaitujuan; dan

  • Merumuskanindikator-indikatorpentingdalammencapaisasaran-sasarantersebut.

  • DalamrangkamenyusunRenstra-SKPD, setiapsatuankerjaterlebihdahuluharustelitididalammerumuskanvisiyang menggambarkancarapandangjauhkedepan, kemanainstansipemerintahharusdibawa agar renstra yang dihasilkantersebutbersifatantisipatif, daninovatif. Untukmenjabarkanlebihlanjutdarivisi yang telahditetapkan, makasetiap SKPD jugaharusmempunyaimisi.


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

Dalamlingkuppemerintahkabupatan/kotaterdapat 2 (dua) macamRencanaKerja, yaitu:

1.RencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD) yang menjadiwewenangBappeda;

2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang disusun oleh setiap SKPD.

RENJA-SKPD merupakan penjabaran dari Renstra-SKPD yang disusun oleh setiap SKPD dengan mengacu pada Rancangan awal RKPD yang disiapkan oleh Bappeda. Renja-SKPD ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana kerja SKPD memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang

Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

VISI

ADALAH RUMUSAN UMUM MENGENAI KEADAAN YANG DIINGINKAN PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN.

CONTOHVISI DALAM RPJMD KOTA MALANG TAHUN 2009-2013 ADALAH :

“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, KOTA SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN, KOTA PARIWISATA YANG BERBUDAYA, MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI”

VISI 1 : KOTA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

VISI 2 : KOTA SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN

VISI 3 : KOTA PARIWISATA YANG BERBUDAYA

VISI 4 : MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

MISI

ADALAH RUMUSAN UMUM MENGENAI UPAYA-UPAYA YANG AKAN DILAKSANAKAN UNTUK MEWUJUDKAN VISI.

CONTOH

VISI 1 : KOTA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

MISI 1 : MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

TUJUAN.

SESUATU (APA) YANG AKAN DICAPAI ATAU DIHASILKAN DALAM JANGKA WAKTU 1 (SATU) SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUNAN BERDASARKAN VISI DAN MISI SERTA DIDASARKAN PADA ISU-ISU DAN ANALISIS STRATEJIK.

CONTOH : VISI1 DAN MISI 1

UNTUK MEREALISASIKAN MISI 1 :“MEWUJUDKAN DAN MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS”


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

TUJUANNYA:

1. MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

2. MEMERATAKAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN

3. MENINGKATNYA PENGETAHUAN MASYARAKAT

STRATEGI

ADALAH LANGKAH-LANGKAH BERISIKAN PROGRAM-PROGRAM INDIKATIF UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI.

CONTOH: VISI 1, MISI 1, TUJUAN 1 :

UNTUK MEREALISASIKAN TUJUAN 1 “ MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN”

STRATEGINYA

1. MENINGKATKAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN

2. PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN PENDIDIKAN


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

KEBIJAKAN

ADALAH ARAH/TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH PUSAT/DAERAH UNTUK MENCAPAI TUJUAN.

CONTOH: VISI 1, MISI 1, TUJUAN 1, STRATEGI 1 :

UNTUK MEREALISASIKAN STRATEGI 1 “MENINGKATKAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN “

ARAH KEBIJAKANNYA:

1. MELAKSANAKAN PENERIMAAN GURU SESUAI KEBUTUHAN

2. MEMFASILITASI KEGIATAN YG DPT MENUNJANG KOMPETENSI GURU

3. MENYEDIAKAN FASILITAS


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

SASARAN

ADALAH HASIL YANG AKAN DICAPAI SECARA NYATA OLEH INSTANSI PEMERINTAH DALAM RUMUSAN YANG LEBIH SPESIFIK, TERUKUR, DAN DALAM KURUN WAKTU YANG LEBIH PENDEK DARI TUJUAN

CONTOH: VISI 1, MISI 1, TUJUAN1, STRATEGI1, KEBIJAKAN1

UNTUK MEREALISASIKAN KEBIJAKAN 1 “MELAKSANAKAN PENERIMAAN GURU SESUAI KEBUTUHAN “

SASARANNYA

“MENINGKATKAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN”

INDIKATOR SASARAN

ADALAH UKURAN TINGKAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN UNTUK DIWUJUDKAN PADA TAHUN YANG BERSANGKUTAN


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

CONTOH: VISI 1, MISI 1, TUJUAN1, STRATEGI1, KEBIJAKAN1 DAN SASARAN 1

UNTUK MEREALISASIKAN SASARAN 1 “MENINGKATKAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN

INDICATOR SASARANNYA

1. RASIO GURU/MURID

2. RATIO GURU/MURID PER KELAS RATA-2

3. GURU YG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D IV

FORMULA INDICATOR SASARANNYA:

1. JUMLAH GURU (SD,SMP,SMA) TIAP 100 MURID

2. RATA-2 JUMLAH GURU (SD,SMP,SMA) PER KELAS

3. DST


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

PROGRAM

ADALAH INSTRUMENT KEBIJAKAN YANG BERISI SATU ATAU LEBIH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH ATAU KEGIATAN MASYARAKAT YANG DIKOORDINASIKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI SASARAN DAN TUJUAN SERTA MEMPEROLEH ALOKASI ANGGARAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DARI APBN DAN APBD.

KEGIATAN

ADALAH BAGIAN DARI PROGRAM YANG DILAKSANAKAN OLEH SATU ATAU BEBERAPA SATUAN KERJA SEBAGAI BAGIAN DARI PENCAPAIAN SASARAN TERUKUR PADA SUATU PROGRAM, TERDIRI SEKUMPULAN TINDAKAN PENGERAHAN SUMBER DAYA BERUPA PERSONIL (SUMBER DAYA MANUSIA), BARANG MODAL TERMASUK PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA ATAU KOMBINASI DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBER DAYA TERSEBUT


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

C.INDIKATOR KINERJA

Bagian penting dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) adalah menetapkan ukuran atau indikator keberhasilan sasaran dari fungsi-fungsi belanja

Kinerja yang dimaksud akan menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi dari unit kerja tersebut

Pencapaian kinerja dapat dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Informasi dalam laporan tersebut memberikan kontribusi pada:

a. Pengambilan keputusan yang lebih baik yaitu dengan menyediakan informasi kepada pimpinan dalam melaksanakan fungsi pengendalian;

b.Penilaiankinerjadenganmenghubungkanduahalyaitukinerjaindividudankinerjaorganisasidalamaspekmanajemenpersonaliasekaligusmemotivasipegawaipemerintahan;


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

c. Akuntabilitas, denganmembantupimpinandalammemberikanpertanggungjawaban;

d. Pemberianpelayanan, denganpeningkatankinerjalayananpublik;

e.Partisipasipublikdapatditingkatkandenganadanyalaporan yang jelasatasukurankinerja.

f. Perbaikanpenangananmasalahmasyarakatdenganjalanmemberikanpertimbangankepadamasyarakatgunamemberikanjasalayanan yang lebihnyatadanspesifik.

1.JENIS-JENIS INDIKATOR KINERJA

a.Masukan (Input)

b.Keluaran (Output)

c.Efisiensi

d. Hasil(Outcome)


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

2.PENETAPAN TARGET KINERJA

Penetapan target kinerjadimaksudkanuntukmengetahui target (sasarankuantitatif) daripelaksanaankegiatan/program dankebijaksanaan yang telahditetapkanpemerintahdaerahdanperangkatpemerintahdaerah. Untukituperludibuatukurankinerja yang berkaitandenganrencanastratejik yang telahdirumuskan.

Beberapafaktor yang harusdipertimbangkandalampenetapan target kinerja:

a.Memilihdasarpenetapansebagaijustifikasipenganggaran yang diprioritaskanpadasetiapfungsi/bidangpemerintahan.

b.Memperhatikantingkatpelayanan minimum yang ditetapkanolehpemerintahdaerahterhadapsuatukegiatantertentu.

c.Kelanjutansetiap program, tingkatinflasi, dantingkatefisiensimenjadibagian yang pentingdalammenentukan target kinerja.

d.Ketersediaansumberdayadalamkegiatantersebut: dana, SDM, sarana, prasaranapengembanganteknologi, dan lain sebagainya.

e.Kendala yang mungkindihadapidimasadepan.

Penentuanindikatorkinerjaharusmemenuhikriteria-kriteriasebagaiberikut:

a.Spesifik

Berartiunik, menggambarkanobyek/subyektertentu, tidakbermaknagandaataudiinterpretasikan lain.


Administrasi keuangan negara nama drs achmad husaini mab

b.DapatDiukur

Secaraobyektifdapatdiukurbaik yang bersifatkuantitatifmaupunkualitatif.

c.Relevan

Indikatorkinerjasebagaialatukurharusterkaitdenganapa yang diukurdanmenggambarkankeadaansubyek yang diukur, bermanfaatbagipengambilankeputusan.

d.Tidak Bias

Tidakmemberikankesanatauarti yang menyesatkan.

Sedangkanpenetapan target kinerja (sasarankuantitatif) harusmemenuhikriteriasebagaiberikut:

a.Spesifik

Berartiunik, menggambarkanobyek/subyektertentu, tidakber-dwimaknaataudiinterpretasikan lain.

b.Dapatdiukur

Secaraobyektifdapatdiukurbaik yang bersifatkuantitatifmaupunkualitatif.

c.DapatDicapai (attainable)

Sesuaidenganusaha-usaha yang dilakukanpadakondisi yang diharapkanakandihadapi.

d.Realistis

e.Kerangkawaktupencapaiannya (time frame) jelas.

f.Menggambarkanhasilataukondisiperubahan yang diinginkan.


  • Login