1 / 37

(*) Program pengembangan SDM dengan rumusan pola pembinaan : 5 tahun pertama,

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 510105*. (*) Program pengembangan SDM dengan rumusan pola pembinaan : 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, dan 5 tahun kedua. Disampaikan oleh Asep Karsidi (Kepala Bakosurtanal) pada Kuliah Umum, Jumat, 11 Februari 2011,

clovis
Download Presentation

(*) Program pengembangan SDM dengan rumusan pola pembinaan : 5 tahun pertama,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 510105* (*) Program pengembangan SDM dengan rumusan pola pembinaan : 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, dan 5 tahun kedua. Disampaikan oleh Asep Karsidi (Kepala Bakosurtanal) pada Kuliah Umum, Jumat, 11 Februari 2011, Auditorium Bakosurtanal

  2. PROLOG Sistem pembinaan 510105 ini akan dibangun dan dijadikan model pembinaan SDM di Bakosurtanal dengan memanfaatkan segala peluang yang ada, mulai dari peluang memberikan kesempatan pendidikan formal dan informal untuk peningkatan kemampuan serta memberikan kesempatan menjabat jabatan struktural bagi SDM yang potensial.

  3. DASAR HUKUM: PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS junto PP 11/2002 tentang Perubahan atas PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS; PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS; PP 100/2000, tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural junto PP 13/2002 tentang Perubahan atas PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural; PP 16/1994, tentang Jabatan Fungsional PNS juntoKeppres, 87/1999, tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; PP 29/1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkapjunto PP 47/2005 tentang Perubahan atas PP 29/1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap; Kepmenpan Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002, tanggal 3 Desember 2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya. Peraturan Kepala Bakosurtanal 156/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakosurtanal.

  4. TEMA YANG DIANGKAT: • KENAIKAN PANGKAT • JABATAN RANGKAP • IJAZAH • STRUKTUR ORGANISASI BAKOSURTANAL

  5. Konsep Pembinaan SDM 5-10-10-5 Th Masa Kerja

  6. 1.KENAIKAN PANGKAT

  7. KENAIKAN PANGKAT

  8. KENAIKAN PANGKAT Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 2

  9. SISTEM KENAIKAN PANGKAT Dilaksanakan berdasarkan: • sistem kenaikan pangkat reguler • sistem kenaikan pangkat pilihan PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab II: Sistem, Masa, dan Jenis Kenaikan Pangkat, Bagian Kesatu: Sistem Kenaikan Pangkat, Pasal 3

  10. KENAIKAN PANGKAT REGULER Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3

  11. KENAIKAN PANGKAT REGULER DAPAT DIBERIKAN SETINGKAT LEBIH TINGGI APABILA: PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 10 Nopember 2000, Bab II: Sistem, Masa, dan Jenis Kenaikan Pangkat, Bagian Ketiga: Kenaikan Pangkat Reguler, Pasal 7 sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

  12. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 4

  13. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG: a. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Pilihan, Pasal 9

  14. JABATAN STRUKTURAL • Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 5

  15. JABATAN FUNGSIONAL • Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 6

  16. JABATAN FUNGSIONAL • Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. PP 16/1994, tentang Jabatan Fungsional PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 1

  17. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU • Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 7

  18. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI BAKOSURTANAL:

  19. JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL I. JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL • Sumber: Keppres 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, Bagian Kedua: Jenjang Jabatan Fungsional, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8

  20. JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL II. JABATAN FUNGSIONAL AHLI • Sumber: Keppres 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, Bagian Kedua: Jenjang Jabatan Fungsional, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8

  21. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKANJABATAN/PANGKAT SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT TERAMPIL LAMPIRAN III:KEPUTUSAN MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 134/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL: 3 DESEMBER 2002

  22. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT AHLI LAMPIRAN IV:KEPUTUSAN MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 134/KEP/M. PAN/12/2002 TANGGAL: 3 DESEMBER 2002

  23. TANGGAL PENETAPAN KENAIKAN PANGKAT • 1 Januari; • 1 April; • 1 Juli; dan • 1 Oktober PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab II: Sistem, Masa, dan Jenis Kenaikan Pangkat, Bagian Kedua: Masa Kenaikan Pangkat, Pasal 4

  24. MASA KERJA UNTUK KENAIKAN PANGKAT PERTAMA Dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Bab II: Sistem, Masa, dan Jenis Kenaikan Pangkat, Bagian Kedua: Masa Kenaikan Pangkat, Pasal 5

  25. 2. JABATAN RANGKAP

  26. JABATAN RANGKAP Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan: • Jaksa, merangkap jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan; • Peneliti, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi Pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian; dan • Perancang, merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan. • PP 47/2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 29/1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap, Pasal 2, Ayat 1 dan 2

  27. 3.IJAZAH

  28. IJAZAH Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (PNS yang mendapat ijazah), dapat diberikan apabila : a. DIANGKAT DALAM JABATAN/DIBERI TUGAS yang memerlukan pengetahuan/keahlianYANG SESUAI DENGAN IJAZAH YANG DIPEROLEH; b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan e. LULUSAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT. PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, Pasal 18, Ayat 2

  29. IJAZAH Ijazah sebagaimana dimaksud adalah Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang TELAH DIAKREDITASI* oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. Catatan: (*) Akreditasi Minimal B (Kebijakan di Bakosurtanal) PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS, Pasal 11 ayat 5

  30. IJAZAH(Lanjutan) Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. PP 98/2000 tentang Pengadaan PNS, Pasal 11 ayat 6

  31. 4. STRUKTUR ORGANISASI BAKOSURTANAL

  32. STRUKTUR ORGANISASI BAKOSURTANAL Sumber: Peraturan Kepala Bakosurtanal 156/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakosurtanal Struktur Organisasi Lengkap KLIK DI SINI

  33. BIODATA

  34. PESAN: “Bekerja adalah bagian dari ibadah. Jabatan adalah sebuah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kemudian.”

More Related