1 / 48

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. KEMENTERIAN KEUANGAN RI PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013. Daftar Isi. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum. I. Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan. II. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan. III.

chinara
Download Presentation

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN RI PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013

  2. Daftar Isi DasarHukumdanKetentuanUmum I StrukturOrganisasiPelaporanKeuangan II Tata Cara PenyusunanLaporanKeuangan III IV Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan V JadualPenyusunandanPenyampaianLaporanKeuangan

  3. Daftar Isi DasarHukum dan Ketentuan Umum I StrukturOrganisasiPelaporanKeuangan II Tata Cara PenyusunanLaporanKeuangan III IV Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan V JadualPenyusunandanPenyampaianLaporanKeuangan

  4. UU 17/2003 Pasal 9 UU No. 1/2004 Pasal 51 UU No. 1/2004 Pasal 55 (2.a) UU No. 1/2004 Pasal 55 (4) I. DasarHukumdanKetentuanUmum a. DasarHukum Menteri / PimpinanLembagasebagai PA/PBmempunyaitugas(antara lain) menyusundanmenyampaikanlaporankeuangan K/L yang dipimpinnya Menteri/PimpinanLembagasebagaiPenggunaAnggaranmenyelenggarakanakuntansi yang digunakanuntukmenyusunlaporankeuangan. • Menteri/pimpinanlembagaselakuPenggunaAnggaran/ PenggunaBarangmenyusundanmenyampaikan lap. Keu yang meliputiLRA, Neraca, danCaLKdilampirilaporankeuanganBLUpadakementeriannegara/ lembagamasing-2 • Menteri/Pimpinanlembagaselaku PA/ PBmemberikanpernyataanbahwapengelolaanAPBNtelahdiselenggarakanberdasarkanSPIyang memadaidanakuntansikeuangantelahdiselenggarakansesuaidengan SAP

  5. PMK 171/2007 Pasal 23 PP 24/2005 Pasal 6 sebagaimana diganti dengan PP 71/2010 pasal 6 I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum a. Dasar Hukum PemerintahmenyusunSistemAkuntansiPemerintahan yang Mengacupada SAP. (6) PenyampaianLK semester dantahunandisertaidengan: - CaLK, - PernyataanTanggungJawab (statement of responsibility), - danPernyataantelahdireviu.

  6. I. DasarHukumdanKetentuanUmum b.PerubahanDasarHukum Per Dirjen 65/2010 Per Dirjen 51/2008 Perubahan 5. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentangAPBNTahunAnggaran 2008 • dihapus 7. PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2005 tentangStandarAkuntansiPemerintahan • 8. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan 8. PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah • dihapus

  7. I. DasarHukumdanKetentuanUmum b.PerubahanDasarHukum Per Dirjen 65/2010 Per Dirjen 51/2008 Perubahan • 12. PeraturanMenteriKeuanganNomor 100/PMK.01/2008 tentangOrganisasidan Tata KerjaDepartemenKeuangansebagaimanadiubahterakhirdenganPeraturanMenteriKeuanganNomor 143.1/PMK.01/2009 • 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. tidakada 14. PeraturanMenteriKeuanganNomor 40/PMK.05/2009 tentangSistemAkuntansiHibah 15. PeraturanMenteriKeuanganNomor 41/PMK.09/2010 tentangStandarReviuLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga

  8. I. DasarHukumdanKetentuanUmum b.PerubahanDasarHukum Per Dirjen 65/2010 Per Dirjen 51/2008 Perubahan • 16. PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor 36/PB/2009 tentangPedomanRekonsiliasidanPenyusunanLaporanKeuanganKuasaBendaharaUmum Negara tidakada • 17. PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor 62/PB/2009 tentang Tata Cara PenyajianInformasiPendapatandanBelanjaSecaraAkrualpadaLaporanKeuangan

  9. I. DasarHukumdanKetentuanUmum c.PenambahanNomenclatur Per Dirjen 65/2010 Per Dirjen 51/2008 Perubahan • 3. Kementerian Negara adalahlembagapemerintahpelaksanakekuasaanpemerintahan yang membidangiurusantertentudalampemerintahan 4. Lembagaadalahorganisasi non-kementeriannegaradaninstansi lain penggunaanggaran yang dibentukuntukmelaksanakantugastertentuberdasarkanUndang-UndangDasarTahun 1945 atauperaturanperundang-undanganlainnya tidakada • 9. UrusanBersamaPusatdan Daerah adalahurusanpemerintahandiluarurusanpemerintahan yang menjadikewenangansepenuhnyapemerintahpusat, yang diselenggarakanbersamaolehPemerintahPusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

  10. I. DasarHukumdanKetentuanUmum c.PenambahanNomenclatur Per Dirjen 51/2008 Perubahan Per Dirjen 65/2010 • 10. Dana UrusanBersama yang selanjutnyadisingkat DUB adalahdana yang bersumberdariAPBN yang dialokasikandenganmempertimbangkankemampuankeuangan, indeksfiskal, dankemiskinandaerah, sertaindikatorteknis tidakada • 11. Dana Daerah untukUrusanBersama yang selanjutnyadisingkatDDUBadalahdana yang bersumberdariAPBD

  11. Daftar Isi DasarHukumdanKetentuanUmum I StrukturOrganisasiPelaporanKeuangan II Tata Cara PenyusunanLaporanKeuangan III IV Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan V JadualPenyusunandanPenyampaianLaporanKeuangan

  12. II. StrukturOrganisasi StrukturOrganisasiPelaporan Keuangan Dalampelaksanaansistemakuntansi, kementeriannegara/lembagawajibmembentuk unit akuntansikeuangandanbarang. 2. Strukturorganisasi unit akuntansidisesuaikandenganstrukturorganisasipadakementeriannegara/lembaga.

  13. II. StrukturOrganisasi Unit Akuntansi: Unit AkutansiKeuangan • UAKPA • UAPPA-W • UAPPA-E1 • UAPA • Unit AkutansiBarang • UAKPB • UAPPB-W • UAPPB-E1 • UAPB

  14. II. StrukturOrganisasiUAKPA KEPALA SATUAN KERJA/ KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENANGGUNGJAWAB KASUBBAGTU/PEJABAT YANG MENANGANGI KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABATYG DITUNJUK PETUGASAKUNTANSI KEUANGAN PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI PETUGAS PEREKAMAN KOMPUTER

  15. II. StrukturOrganisasiUAPPA-W KEPALA KANTOR WILAYAH/ KEPALA SATUANKERJA YGDITETAPKANSBGUAPPA-W KABAG.KEUANGAN/KABAG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABATYGMEMBIDANGI KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABATYGDITUNJUK PENANGGUNGJAWAB KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI YGMEMBIDANGIKEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABATYGDITUNJUK PETUGASAKUNTANSI KEUANGAN PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI PETUGAS KOMPUTER

  16. II. StrukturOrganisasiKoordinatorUAPPA-W DK GUBERNUR PEJABAT ES.I YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK PEJABAT ES.II YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK PENANGGUNGJAWAB PEJABAT ES.III YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK KASUBAG/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/YG DITUNJUK PETUGASAKUNTANSI KEUANGAN PETUGAS KOMPUTER PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI

  17. II. StrukturOrganisasiKoordinatorUAPPA-W TP/UB KEPALA DAERAH (GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA) PEJABAT ES.I YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK PENANGGUNGJAWAB PEJABAT ES.II YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK PEJABAT ES.III YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK KASUBAG/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/YG DITUNJUK PETUGASAKUNTANSI KEUANGAN PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI PETUGAS KOMPUTER

  18. Daftar Isi DasarHukumdanKetentuanUmum I StrukturOrganisasiPelaporanKeuangan II Tata Cara PenyusunanLaporanKeuangan III IV Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan V JadualPenyusunandanPenyampaianLaporanKeuangan

  19. III. Tata Cara PenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga • a. PenyusunanLK Menteri/PimpinanLembagasebagaiPenggunaAnggaranwajibmenyajikanlaporanpertanggungjawabanberupaLaporanKeuanganSemesterandanTahunan. PenyusunanLK 2. Menteri/PimpinanLembagasebagaiPenggunaBarangwajibmenyajikanlaporanpertanggungjawabanberupaLaporanBarangPenggunaSemesterandanTahunan 3. SistematikadanPenyusunanlaporankeuangandilakukansecaraberjenjangdaritingkatUAKPAsampaidengantingkatUAPA 4. SistematikadanPenyusunanlaporanbarangdiaturdenganPerdirjenKekayaan Negara.

  20. MEKANISMESAI KEMENTRIAN NEGARA /LEMBAGA UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA) UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB) • LAPORANKEUANGAN • LRAPENDAPATAN • LRABELANJA • NERACA • CALK • DilengkapidenganLampiranpendukung (Lampiran VII Per-65/2010) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – ESELON I (UAPPA-ES1) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG– ESELON I (UAPPB-ES1) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – WILAYAH (UAPPA-W) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG– WILAYAH (UAPPB-W) ADK UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)

  21. III. Tata Cara PenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga • b. JenisdanPeriodePelaporan • Tingkat UAKPAkeKPPN

  22. III. Tata Cara PenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga • b. JenisdanPeriodePelaporan • Tingkat UAKPAke TingkatUAPPA-W/UAPPA-E1

  23. III. Tata Cara PenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga • b. JenisdanPeriodePelaporan • Tingkat UAPPA-W keKanwilDJPB

  24. III. Tata Cara PenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga • b. JenisdanPeriodePelaporan • Tingkat UAPPA-W ke TingkatUAPPA-E1

  25. III. Tata Cara PenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga • b. JenisdanPeriodePelaporan • Tingkat UAPPA-E1ke Tingkat UAPA

  26. III. Tata Cara PenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga • b. JenisdanPeriodePelaporan • Tingkat UAPAkeKementerianKeuanganc.qDitjenPerbendaharaan (Unaudited)

  27. III. Tata Cara PenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga • b. JenisdanPeriodePelaporan • Tingkat UAPAkeKementerianKeuanganc.qDitjenPerbendaharaan (Audited)

  28. Perekaman Verifikasi Rekonsiliasi • III. Tata Cara PenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga • c. Perekaman, VerifikasidanRekonsiliasi Perekamandokumensumberberupa: DokumenEstimasiPendapatan yang Dialokasikan DokumenPenerimaanAnggaran DokumenPelaksanaanAnggaran DokumenPengeluaranAnggaran Prosesperekamandokumentersebutmenghasilkan register transaksiuntukdiverifikasidengandokumensumbernya, sehinggaseluruhtransaksidipastikansudahdiprosessesuaidengandokumennsumber yang ada. • Rekonsiliasi Internal • UAKPAmelakukanrekonsiliasidenganKPPNsetiapbulan • UAPPA-W melakukanrekonsiliasidenganKanwilDJPBsetiaptriwulan • Apabiladiperlukan UAPPA-E1 dapatmelakukanrekonsiliasidenganDitjenPerbendaharaanc.qDit. APKsetiap semester • UAPAmelakukanrekonsiliasidenganDitjenPerbendaharaanc.qDit. APKsetiapakhir semester • e. UAKPA yang ditunjukdanditetapkansebagaiUAPPA-W harusmelampirkan BAR denganKanwilDJPBN. • f. BAR padatingkatUAKPA, tingkatUAPPA-W disampaikanke unit akuntansidiatasnya.

  29. Daftar Isi DasarHukumdanKetentuanUmum I StrukturOrganisasiPelaporanKeuangan II Tata Cara PenyusunanLaporanKeuangan III IV Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan V JadualPenyusunandanPenyampaianLaporanKeuangan

  30. IV. Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan • a. SistematikaPenyajian SampulLuar: MerupakansampulluardariLK yang memuatinformasimengenaisatuankerja/UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPAdanperiodepelaporanpenyampaianLK Sistematika Penyajian (1) SampulDalam MerupakansampuldalamdariLK yang memuatinformasimengenaisatuankerja/UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPAdanperiodepelaporanpenyampaianLK KataPengantar MerupakanpengantardariLK yang ditandatanganiolehpejabat yang berwenang yang memberikangambaranringkasmengenaiLK yang disampaikan.

  31. IV. Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan • a. SistematikaPenyajian Sistematika Penyajian (2) 4. DaftarIsi Merupakandaftar yang memuatisilaporanbesertanomorhalamannya DaftarTabel Merupakandaftartabel yang terdapatdalamLK. Daftartersebutmemuatnamatabel, nomortabeldannomorhalamannya DaftarGrafik Merupakandaftargrafik yang terdapatdalamLK. Daftratersebutmemuatdaftargrafik, nomorgrafikdannomorhalamannya.

  32. IV. Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan • a. SistematikaPenyajian 7. DaftarLampiran Merupakandaftarlampiaran yang terdapatdalamLK. Daftartersebutmemuatnamalampiran, nomorlampirandannomorhalamannya Sistematika Penyajian (3) DaftarSingkatan Merupakandaftar yang memuatsingkatan-singkatan yang digunakandalamLK. • PernyataanTanggungJawab • MerupakanpernyataantanggungjawabdariPenggunaAnggaranterhadaplingkup unit akuntansi yang dipimpinnya, paling tidakmemuatpernyataansebagaiberikut: • PernyataantanggungjawabterhadappenyusunandanisiLK • PernyataanbahwaLKtelahdisusunsesuaidengan SAP • PernyataanLKtelahdisusunberdasarkanSPI yang memadai

  33. IV. Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan • a. SistematikaPenyajian 10. PernyataanTelahDireviu (Tingkat K/L) MerupakanpernyataandariAparatPengawasan Intern Kementerian Negara/LembagaatashasilreviuterhadapLKKLsebelumdipertanggungjawabkanolehMenteri/PimpinanLembaga yang bersangkutan Sistematika Penyajian (4) 11. Ringkasan MerupakangambaranringkasmengenaikondisiLK yang dipertanggungjawabkan yang memuatgambaranringkasmengenaianggaran, realisasianggaran,neracadancatatanataslaporanKeuangan 12. LaporanRealisasiAnggaran Menyajikaninformasirealisasipendapatandanbelanjaberdasarkannilaineto, yaiturealisasipendapatandanbelanjasetelahdikurangipengembalianpendapatandanpengembalianbelanja yang masing-masingdibandingkandenganestimasidananggarannyadalamsatuperiode.

  34. IV. Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan • a. SistematikaPenyajian 13. Neraca Menggambarkanposisikeuangansuatuentitasakuntansidanentitaspelaporanmengenaiaset, kewajibandanekuitasdana per tanggaltertentu. Sistematika Penyajian (5) 14. LaporanRealisasiAnggaranPendapatandanBelanja Merupakanlaporanrealisasianggaranuntukpendapatandanbelanja yang mencantumkannilaibrutosertapengembaliannya.. 15. CatatanatasLaporanKeuangan (CaLK) Meliputipenjelasan, daftarrincidananalisisatasnilaisuatu pos yang disajikandalamLaporanRealisasiAnggarandanNeraca. PenjelasanUmum Penjelasanatas Pos-Pos LRA Penjelasanatas Pos-Pos Neraca PengungkapanPentingLainnya

  35. IV. Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan • a. SistematikaPenyajian LampiranLaporanKeuangan Laporan-laporanpendukung (LRAPendapatandanLRAPengembalianPendapatan, LRABelanjadanLRAPengembalianBelanja, NeracaPercobaan) LaporanBarangPengguna (LaporanBarangPengguna, LaporanKondisiBarang, RincianSaldoAwal) LaporanKeuanganBLU (Bagi K/L yang memilikiBLU) LaporanRekeningPemerintah (Monitoring PenutupanRekeningdanDaftarRekening ) TindakLanjutatasTemuanBPK (RencanaTindakdan Monitoring) InformasiPendapatandanBelanjasecaraAkrual LaporanCapaianKinerja K/L (sesuaiLAKIPmasing-masing K/L) Sistematika Penyajian (6) 17. LampiranLainnyasebagaiPendukungLK Lampiran-lampiran yang dianggapperlusebagaipendukungdariLKsepertiDaftarSSBPpenyetoran UP, DaftarSSBPpendapatan yang diterimapada TA berjalandanbarudisetorkanpada TA berikutnya, Daftar BAR dandaftarlainnya.

  36. IV. Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan • b. CatatanatasLaporanKeuangan CatatanatasLaporanKeuangan (1) • PenjelasanUmum • A.1DasarHukum • A.2KebijakanTeknis • - RencanaStrategis • CapaianKinerjaberdasarkansasarandanindikatorkinerja • Pendapatan (diisidengannilairealisasidandibandingkandengannilairealisasiperiode yang samapada TA yang laludanpenyebabterjadikenaikan/penurunanrealisasi) • Belanja (diisidengannilairealisasidandibandingkandengannilairealisasiperiode yang samapada TA yang laludanpenyebabterjadikenaikan/penurunan)

  37. IV. Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan • b. CatatanatasLaporanKeuangan CatatanatasLaporanKeuangan (2) A. PenjelasanUmum A.3PendekatanPenyusunanLK - Mencakupseluruhaspekkeuangan yang dikelolatermasukdidalamnyajenjangstrukturaldibawahnya yang bertanggungjawabterhadapotorisasikreditanggaran yang diberikankepadanya. (SatkerKP/KD/DK/TP/UB) A.4KebijakanAkuntansi Mengacukepada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP

  38. IV. Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan • b. CatatanatasLaporanKeuangan CatatanatasLaporanKeuangan (3) • Penjelasanatas Pos-Pos LRA • B1. PenjelasanUmumLRA • Menjelaskanrealisasianggarandenganmenyebutkanjumlah rupiah realisasidanpersentasedarianggaranpendapatandanbelanja • B2. Penjelasan per Pos LRA (bruto) • Menjelaskanmasing-masing pos LRA : • Jumlah rupiah danpersentaserealisasiLRAdisertaigrafik • Membandingkanrealisasi TA sekarangdengan TA yang laludenganpenjelasanterjadinyakenaikan/penurunan

  39. IV. Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan • b. CatatanatasLaporanKeuangan CatatanatasLaporanKeuangan (4) • Penjelasanatas Pos-Pos LRA • B3. CatatanPentingLainnya • Informasitambahan yang menjelaskanhal-hal yang mempengaruhipelaksanaananggaranseperti: • kebijakanfiskaldanmoneter, • sebab-sebabterjadinyaperbedaan yang material antaraanggarandanrealisasinya • daftar-daftar yang merincilebihlanjutangka-angka yang perludijelaskan, contohpenjelasanadanyapemotongananggaran, keterlambatanpenerimaandokumenrevisidanpenjelasanrealisasihibah yang belumtercantumdalamDIPA.

  40. IV. Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan • b. CatatanatasLaporanKeuangan • Penjelasanatas Pos-Pos Neraca • C1. PenjelasanUmumNeraca • MenjelaskanposisiNeracasecaraumumuntukaset, kewajibandanekuitasdana per periodepelaporan • C2. Penjelasan per Pos Neraca • - Menjelaskanmasing-masing pos Neracasesuaidenganakun-akun yang tercantumdalamneraca. • Membandingkannilai pos Neraca TA sekarangdengannilai pos Neraca TA yang laludenganpenjelasanrinciterjadinyaperubahan (kenaikan/penurunan). •  Hal barudiPerdirjen 65 Tahun 2010 adalahkomparasiNeraca Semester TA 2XX1dibandingkandenganNeraca TA 2XX0) CatatanatasLaporanKeuangan (5)

  41. IV. Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan • b. CatatanatasLaporanKeuangan CatatanatasLaporanKeuangan (6) • C. Penjelasanatas Pos-Pos Neraca • C3. CatatanPentingLainnya • Menjelaskanhal-hal yang berhubungandenganneracamisal: • Rekening-rekening yang dikelola K/L • Aset-asetbermasalah • NeracaBLUapakahsudahdiintegrasikandengan K/L • Hambatan/KendaladalampenyusunanLKbaik internal maupuneksternal • Transaksi-transaksi yang belum/tidakdapatdiinputatauhal-hal lain yang berhubungandengan K/L

  42. IV. Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan • b. CatatanatasLaporanKeuangan • D. PengungkapanPentingLainnya • D1. TemuandanTindakLanjutTemuanBPK • Menjelaskantemuan-temuanBPKdantindaklanjut yang telahdilakukan • D2. Menjelaskanrekeningpemerintah yang dimilikioleh K/L yang dipertahankan, ditutupdan lain-lain • D.3. InformasiPendapatandanBelanjasecaraAkrual • Menjelaskantransaksiakrual yang terjadipada K/L yang meliputi: • Pendapatan yang masihharusditerima • Pendapatanditerimadimuka • Belanja yang masihharusdibayar • Belanjadibayardimuka • D.4. Pengungkapan Lain-Lain • Menjelaskanhal-hal yang tidakberhubungandenganLRAdanNeraca, namunmemperngaruhiLKmisalreorganisasi, force majure, sengketaperadilan, danhal-hal lain yang berhubungandengan K/L CatatanatasLaporanKeuangan (7)

  43. Daftar Isi DasarHukumdanKetentuanUmum I StrukturOrganisasiPelaporanKeuangan II Tata Cara PenyusunanLaporanKeuangan III IV Sistematikadan Format PenyajianLaporanKeuangan V JadualPenyusunandanPenyampaianLaporanKeuangan

  44. V. JadualPenyusunandanPenyampaianLaporanKeuangan a. LaporanRealisasiAnggaranTriwulanan I danNeraca per 31 Maret

  45. V. JadualPenyusunandanPenyampaianLaporanKeuangan b. LaporanKeuangan Semester I

  46. V. JadualPenyusunandanPenyampaianLaporanKeuangan c. LaporanRealisasiAnggaranTriwulan III danNeraca per 30 September

  47. V. JadualPenyusunandanPenyampaianLaporanKeuangan d. LaporanKeuanganTahunan

  48. TerimaKasih

More Related