1 / 76

Berdasarkan :

PENATAUSAHAAN KAS DAN PENYUSUNAN LPJ BENDAHARA INSTANSI. Berdasarkan : PMK No. 73/PMK.05/2008 ttg Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga / Kantor/ Satker ;

bjorn
Download Presentation

Berdasarkan :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENATAUSAHAAN KAS DAN PENYUSUNAN LPJBENDAHARA INSTANSI Berdasarkan: PMK No. 73/PMK.05/2008 ttgTatacaraPenatausahaandanPenyusunan LPJ BendaharaKementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satker; Perdirjen No. PER-47/PB/2009 ttgPetunjukPelaksanaanPenatausahaandanPenyusunan LPJ BendaharaKementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker. PROGRAM PECEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013

  2. AGENDA

  3. IPENDAHULUAN • Dasar Hukum • Manfaat dan Tujuan • Perbedaan Konsepsi Lama/Baru • Ruang Lingkup

  4. A. Dasar Hukum • UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 53 (1) menyatakan: Bendahara bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa BUN. • PP Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 31 menyatakan: Bendahara wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN; Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada BUN atau Kuasa BUN, Menteri/pimpinan lembaga, dan BPK. 4

  5. PMK No.73/MK.05/2008 ttg Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.

  6. B. Manfaat dan Tujuan 1. Manfaat bagi Bendahara Pedoman dalam rangka pelaksanaan amanat UU, Pengawasan ketersediaan dana terkait dengan perintah bayar dari KPA, Pengawasan pencapaian target anggaran penerimaan. 2. Manfaat bagi Pimpinan Satker Merupakan managerial report, sebagai sarana untuk: Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari terkait dengan keadaan sisa pagu dana yang sesungguhnya (kuitansi UP dianggap mengurangi pagu dana), Pelengkap SAI, terkait dengan perkiraan Kas di Bendahara. 6

  7. 3. Manfaat LPJ bagiKuasa BUN/KPPN • Alat monitoring rekeningSatkerdiwilayahkerja KPPN • Alat monitoring keadaankasdiBendahara yang sebenarnya, meliputi: • Saldo UP/TUP; • Saldo SPM-LS Bendahara; • SaldoPajak; • Saldopenerimaanlainnya; • SaldopenerimaanpadaBendaharaPenerimaan. • Alatpenguji/rekonsiliasiataspembukuan yang dilakukan KPPN denganBendahara. • BahananalisisuntukpelaksanaanpembinaankepadaBendahara. 7

  8. 4. Manfaat LPJ bagi Kanwil-DJPBN • Alat monitoring keadaan kas di bendahara dan keadaan rekening Satker diwilayah kerjanya, • Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan kepada KPPN dan Bendahara, • Sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian dispensasi TUP. 5. Manfaat LPJ bagi Direktorat PKN • Alat monitoring keadaan kas di bendahara dan keadaan rekening Satker diseluruh Indonesia, • Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan kepada Kanwil dan Bendahara, • Memberikan sumbangan data Neraca dan Laporan Realisasi APBN, khususnya perkiraan Kas di Bendahara. 8

  9. 6. Tujuan • Memenuhi amanat reformasi dibidang Keuangan Negara dengan memberikan pedoman/pengaturan yang komprehensif mengenai penatausahaan kas Bendahara instansi • Menggantikan konsepsi lama yang berakar dari produk hukum kolonial dan ketinggalan jaman 9

  10. C. Perbedaan Konsepsi Lama/Baru 10

  11. 11

  12. 12

  13. D. Ruang Lingkup Pengaturan • Seluruh Bendahara Penerimaan satuan kerja Kementerian/Lembaga • Seluruh Bendahara Pengeluaran satuan kerja Kementerian/Lembaga • Bendahara Pengeluaran pengelola dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan • Tidak termasuk Bendahara Pengeluaran penyalur dana dalam rangka APBD 13

  14. IIPOKOK PENGATURAN Hubungan Bendahara dengan PA/KPA Hubungan Bendahara dgn BUN/Kuasa BUN Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Persamaan Konsepsi BPP dengan PUM Perbedaan Konsepsi BPP dengan PUM 14

  15. A. Hubungan Bendahara dengan PA/KPA • Bendahara adalah pejabat fungsional • Bendahara diangkat oleh PA/KPA tetapi secara fungsional bertanggungjawab kepada BUN/Kuasa BUN • Bendahara wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila persyaratan tidak terpenuhi (kelengkapan, perhitungan dan ketersediaan dana) • Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan 15

  16. B. Hubungan Bendahara dgn BUN/Kuasa BUN • Bendahara secara fungsional bertanggung jawab kepada BUN/Kuasa BUN • Bendahara wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya kepada BUN atau Kuasa BUN • BUN/Kuasa BUN melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara • BUN/Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi atas ketidak patuhan penyampaian LPJ Bendahara 16

  17. C. Penatausahaan kas • Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran tidak boleh saling merangkap kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan ijin BUN/Kuasa BUN • Bendahara wajib menatausahakan seluruh transaksi satuan kerja (termasuk SPM-LS), namun bertanggung jawab sebatas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN • Bendahara tidak diperkenankan menyimpan uang atas nama pribadi • Bendahara dan penyelenggara kegiatan dalam rangka melakukan pembayaran wajib melakukan pemotongan kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak ketiga kepada negara • Bendahara melakukan pembayaran atas perintah PA/KPA dhi. PPK 17

  18. Bendahara wajib menolak perintah bayar dari PPK apabila persyaratan tidak terpenuhi dan bertang-gungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya • Penerimaan yang merupakan penerimaan negara harus segera disetor ke Kas Negara dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri • Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, bendahara wajib menyetor seluruh uang negara yang dikuasainya ke Kas Negara • Bendahara menyampaikan LPJ kepada KPPN paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya, dengan disertai salinan rekening koran • PPK menyampaikan SPP kepada PA/Kuasa PA disertai bukti-bukti pengeluaran • KPA melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. 18

  19. D. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) • BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan • BPP diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa, atas dasar pertimbangan lokasi dan kompleksitas kegiatan • Ketentuan mengenai penatausahaan kas untuk Bendahara Pengeluaran berlaku juga bagi BPP • Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas negara, khusus sisa UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran 19

  20. BPP menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya, dengan disertai salinan rekening koran • Bendahara Pengeluaran dapat membukukan transaksi atas dasar nilai/jumlah yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban BPP. 20

  21. E. Persamaan Konsepsi BPP dgn PUM • Menerima uang dari bendahara • Ditunjuk untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan • Melakukan pembayaran • Diangkat oleh PA/Kuasa PA 21

  22. P U M B P P F. Perbedaan Konsepsi BPP dgn PUM • Bukan pejabat fungsional • Pejabat fungsional • Tidak bertanggungjawab atas uang yang dikelolanya, tanggung jawab tetap berada pada Bendahara Pengeluaran • Bertanggungjawab atas uang yang dikelolanya • Tidak melakukan pembukuan dan tidak menyusun LPJ/ hanya melakukan pencatatan • Melakukan pembukuan dan menyusun LPJ sebagaimana bendahara • Apabila terjadi kerugian negara yang dikenakan tuntutan perbendaharaanadalah Bendahara Pengeluaran • Apabila terjadi kerugian negara dapat dikenakan tuntutan perbendaharaan 22

  23. IIIPEMBUKUAN BENDAHARA Prinsip Pembukuan Dokumen Sumber Pembukuan Pembukuan Dengan Komputer Diagram Pembukuan Bdh Penerimaan Diagram Pembukuan Bdh Pengeluaran Diagram Pembukuan BPP 23

  24. A. Prinsip Pembukuan • Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan • Setiap transaksi harus segera dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum pembukuan dalam buku-buku pembantu dan pengawasan anggaran • PA/KPA dapat menentukan buku-buku bantu/register selain Buku Kas Umum • Pembukuan dilaksanakan berdasarkan asas bruto • Pembukuan dapat dilakukan dengan tulis tangan dan/atau komputer • KPA melaksanakan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan 24

  25. B. Dokumen Sumber Pembukuan Adalah seluruh dokumen terkait dengan uang yang dikelola Bendahara serta transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja, antara lain: • DIPA yang telah mendapat pengesahan • SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS yang telah diterbitkan SP2D • SSP/SSBP/SSPB yang telah mendapat NTPN dan NTB/NTP/NPP • Kwitansi/dokumen pembayaran atas uang yang bersumber dari UP atau LS-Bendahara • Faktur pajak atas potongan uang yang bersumber dari UP atau LS-Bendahara • SBS/bukti penerimaan Bendahara Penerimaan 25

  26. C. Pembukuan dengan Komputer • Bendahara wajib mencetak BKU dan buku-buku Pembantu, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan • Bendahara wajib menatausahakan hasil cetakan yang ditandatangani Bendhara dan KPA • Bendahara wajib memelihara database pembukuan 26

  27. DDIAGRAM PEMBUKUANBENDAHARA PENERIMAAN 27

  28. BENDAHARA PENERIMAAN 90 90 90 30 30 30 30 30 30 10 10 10 10 28

  29. EDIAGRAM PEMBUKUANBENDAHARA PENGELUARAN • Transaksi Non Kas • Transaksi atas UP • Transaksi atas SPM-LS-Bdh • Transaksi atas LPJ-BPP • Transaksi atas UM Perjadin • Transaksi Lain-lain 29

  30. 1. TRANSAKSI NON KAS BENDAHARA PENGELUARAN 90 90 90 15 15 15 15 30

  31. BENDAHARA PENGELUARAN 2. TRANSAKSI atas UP 25 25 25 0 0 0 20 20 20 20 2 2 2 20 20 20 20 0 0 0 2 2 2 5 5 5 31

  32. BENDAHARA PENGELUARAN 3. TRANSAKSI atas SPM-LS-BDH 30 30 30 30 30 27 27 3 3 3 22 22 22 5 5 5 32

  33. BENDAHARA PENGELUARAN 4. TRANSAKSI atas LPJ-BPP 30 30 30 30 17 17 17 17 3 3 3 3 6 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2 2 33

  34. BENDAHARA PENGELUARAN 5. TRANSAKSI atas UM Perjadin 10 10 10 10 12 12 12 12 2 2 2 2 X X X X 34

  35. BENDAHARA PENGELUARAN 6. TRANSAKSI atas Penerimaan LAIN-LAIN 3 3 3 3 3 3 35

  36. FDIAGRAM PEMBUKUANBENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU • Penerimaan Dana dari Bdh Pengeluaran • Belanja atas Dana UP • Pembayaran atas Dana SPM-LS-Bdh 36

  37. Penerimaan Dana dari Bendahara Pengeluaran BPP 20 20 20 20 10 10 10 37

  38. 2. Belanja atas Dana UP BPP 17 17 17 17 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 17 17 17 38

  39. 3. Pembayaran atas Dana LS-Bdh BPP 6 6 6 4 4 4 39

  40. IVLaporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengertian LPJ Bentuk LPJ Alur Pembayaran pada Satker Alur Penyusunan LPJ Sanksi Perbedaan LPJ deng LK 40

  41. A. Pengertian LPJ • LPJ adalah bentuk pertanggungjawaban Bendahara yang menyajikan informasi tentang: • Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku- buku pembantu • Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan meliputi uang tunai di brankas dan saldo rekening bank • Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan unit akuntansi) • Penjelasan atas selisih (jika ada) antara saldo pembukuan dan saldo kas • LPJ disusun berdasarkan BKU, buku-buku pembantu dan buku pengawasan anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA/PPK • LPJ Bendahara diketahui oleh KPA dan disampaikan secara bulanan dengan disertai salinan rekening koran kepada BUN/Kuasa BUN, Menteri/Pimpinan Lembaga, dan BPK. 41

  42. BBENTUK LPJ • Bentuk LPJ Bendahara Penerimaan • Bentuk LPJ BPP • Bentuk LPJ Bendahara Pengeluaran 42

  43. 1. Bentuk LPJ Bendahara Penerimaan I. Keadaan Pembukuan • II. Keadaan kas • Uang tunai + di Rek. Bank • III. Hasil rekonsiliasi internal • 1. Penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara = ……. • 2. Pembukuan menurut UAKPA = ……. • Selisih pembukuan Bendahara dengan UAKPA (1-2) = …….. • IV. Penjelasan Selisih Kas dan Selisih Pembukukan • 1. Jelaskan selisih kas (I.A – II) ……….. • 2. Jelaskan selisih pembukuan (III.3) ……..

  44. 2. Bentuk LPJ BPP I. Keadaan Pembukuan • II. Keadaan kas • Uang tunai + di Rek. Bank • III. Selisih Kas • ( I.A.1 – II) • V. Penjelasan Selisih Kas • jelaskan selisih kas ………..

  45. 3. Bentuk LPJ Bendahara Pengeluaran I. Keadaan Pembukuan • II. Keadaan kas • Uang tunai + di Rek. Bank • III. Selisih Kas • ( I.A.1 – II) • IV. Selisih UP (hasil rekonsiliasi internal) • 1. Saldo BP UP + Kuitansi UP yg belum disahkan = ……. • 2. Saldo UP menurut UAKPA (SAI) = ……. • Selisih pembukuan UP (1-2) • V. Penjelasan Selisih Kas dan Selisih Pembukukan UP • 1. Jelaskan selisih kas ……….. • 2. Jelaskan selisih pembukuan UP ……..

  46. CALUR PEMBAYARAN PADA SATKER • Alur Pembayaran dengan UP • Alur Pembayaran Langsung • Alur Pembayaran Langsung melalui Bendahara 46

  47. KPPN BO I UAKPA PPK PPSPM BENDAHARA Pihak ke 3 1. Alur Pembayaran dengan UP SPM-GUP SPP-GUP 6 5 Uji & periksa SP2D GUP SP2D GUP Uji & periksa SP2D GUP belanja Perintah 7a 2 Konsep SPM 8 7b 1 4 SP2D GUP 9 Uji & periksa Posting Bukukan Bukukan 3 7C

  48. KPPN BO I UAKPA PPK PPSPM BENDAHARA Pihak ke 3 2. Alur Pembayaran Langsung SPP-LS SPM-LS 3 Uji & periksa 2 SP2D LS SP2D LS Uji & periksa Kontrak SP2D LS 4a Konsep SPM 4b 5 1 SP2D LS 6 Posting Bukukan 4C

  49. KPPN BO I UAKPA PPK PPSPM BENDAHARA Pihak ke 3 3. Alur Pembayaran Langsung melalui Bendahara SPM-LS SPP-LS 2 SP2D LS SP2D LS 1 Uji & periksa SP2D LS Kontrak Uji & Periksa Perintah 3a 7 Konsep SPM 4 3b 6 SP2D LS Uji & periksa 5 Posting Bukukan Bukukan 8 3c

  50. DALUR PENYUSUNAN LPJ • Alur Pembayaran dan Penyusunan LPJ-BPP • Alur Penyusunan LPJ Bendahara 50

More Related