KEBIJAKAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI (Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012)

1. BAN-PT KEBIJAKAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI (Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012) Prof. Dr. Mansyur Ramly Ketua BAN-PT 2012-2017 Rapat Koordinasi Pimpinan Yayasan dan PTS Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Semarang, 04 September 2013

2. A G E N D A Peraturan Perundangan Sistem dan Paradigma Penjaminan Mutu University culture SPMI (Evaluasi Mutu Internal atau EMI) SPME (Akreditasi) Grand Design Sistem Akreditasi Nasional Prose Akreditasi Prodi dan Institusi LAM-PT/LAPS-PT SNPT dan SPT KKNI

3. UU NO. 12/2012 ttg DIKTI Kehadiran UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu PT di Indonesia dengan melakukan penjaminan mutu yang baik

4. AMANAT Per-UU UU No. 20 THN 2003: SPN (1) Pasal 60 (1 dan 2): • 1. Akreditasidilakukanuntukmenentukankelayakan program dansatuanpendidikanpadajalurpendidikan formal dannonformalpadasetiapjenjangdanjenispendidikan. • 2. Akreditasiterhadap program dansatuanpendidikandilakukanolehPemerintahdan/ataulembagamandiri yang berwenangsebagaibentukakuntabilitaspublik.

5. AMANAT Per-UU UU No. 20 THN 2003: SPN (2) Pasal 61 (2 dan 3): • 2. Ijazahdiberikankepadapesertadidiksebagaipengakuanterhadapprestasibelajardan/ataupenyelesaiansuatujenjangpendidikansetelah lulus ujian yang diselenggarakanolehsatuanpendidikan yang terakreditasi. • 3. Sertifikatkompetensidiberikanolehpenyelenggarapendidikandanlembagapelatihankepadapesertadidikdanwargamasyarakatsebagaipengakuanterhadapkompetensiuntukmelakukanpekerjaantertentusetelah lulus ujikompetensi yang diselenggarakanolehsatuanpendidikan yang terakreditasiataulembagasertifikasi.

6. AMANAT Per-UU PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 (1 dan 2) dan Pasal 91: • Pemerintahmelakukanakreditasipadasetiapjenjangdansatuanpendidikanuntukmenentukankelayakan program dan/atausatuanpendidikan Kewenanganakreditasidapatpula dilakukanolehlembagamandiri yang diberikewenanganolehPemerintahuntukmelakukanakreditasi. Setiapsatuanpendidikanpadajalur formal dannonformalwajibmelakukanpenjaminanmutupendidikan.

7. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (1) Pasal 28 (3a dan 4a): • Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi; • Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi;

8. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (2) Pasal 33 (3, 5, 6, dan 7): • Prodi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi; • Prodi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan; • Prodi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir; • Prodi yang tidak diakreditasi ulang dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

9. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (3) Pasal 42 (1 dan 2): • Ijazah diberikan kpd lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sbg pengakuan thdp prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yg diselenggarakan oleh PT; • Ijazah diterbitkan oleh PT yg memuat prodi dan gelar yg berhak dipakai oleh lulusan PT.

10. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (4) Pasal 44 (2): • Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh PT bekerjasama dgn organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga setifkasi yg terakreditasi kepada lulusan yg lulus uji kompetensi

11. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (5) Pasal 53: • SPM terdiri atas: • SPM internal yg dikembangkan oleh PT; • SPM eksternal yg dilakukan melalui akreditasi

12. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (6) Pasal 55 (3-7): • Pemerintah membentuk BAN PT utk mengembang-kan sistem akreditasi; • Akreditasi PT dilakukan oleh BAN-PT; • Akreditasi prodi sbg bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri; • lembaga akreditasi mandiri (LAM) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yg diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT; • LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

13. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (7) Pasal 56 (2a): PDPT berfungsi sbg sumber informasi bagi lembaga akreditasi utk melakukan akreditasi prodi dan PT.

14. Sistem Penjaminan Mutu PT (SPM-PT) • SPM-PT merupakan kegiatan sistemik utk meningkatkan mutu PT secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 52-(1)); • Pemerintah menetapkan dan menyelengarakan SPM-PT melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar utk mendapatkan pendidikan bermutu (Pasal 52 (2)) dan Pasal 51 (2)); • SPM-PT terdiri atas internal (PT) dan eksternal(akreditasi) berdasarkan PDPT.

15. PARADIGMA SPM-PT SPME BAN P T SPMI Akreditas Institusi Quality Continuous Mutu PT Kelayakan Program PT BM Quality Improve System Management L AM Akreditas Prodi University Culture EVALUASI DIRI AKREDITASI Good University Governance KKNI PDPT SNPT 15

16. University Culture Nilai-nilai yg dibangun dan dikembangkan serta dimiliki bersama oleh unsur-unsur universitas ybs, dan menjadikan nilai-nilai tsb sebagai landasan untuk membangun keunggulan serta menjadi pembeda dari universitas lainnya.

17. BAN-PT (University) Culture Profesional Komitmen Kerjasama Kejujuran Kesederhanaan Kesejawatan Kebersamaan I n t e g r i t a s Keadilan Kesetaraan Kedisiplinan Kecermatan Kepercayaan Keikhlasan K e a h l i a n Collective-Colleaqual 17 17

18. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

19. Tahap-Tahap Penjaminan Mutu PT Penetapan Standar Pengembangan danPerbaikan Standar Pemenuhan Standar Pengukuran Pencapaian Standar

20. Prinsip-Prinsip dan Manfaat EMI 1. Mengacu pada ASEAN University Network (AUN) 2. Makin “tinggi” skala semakin detail informasi yang dapat diakomodasi 3. Lebih detail informasi yang diakomodasi semakin mampu mengukur perlakuan kemajuan (=peningkatan) yang lebih detail 4. Mempermudah perguruan tinggi yang berpartisipasi pada jaringan AUN 5. Mengetahui kondisi perguruan tinggi dibandingkan dengan kondisi perguruan tinggi di ASEAN pada umumnya Sumber: Renny Yunus, KaBid. PenjaminanMutuPendidikanMenengah dan PT, BPSDMPK-PMP

21. Peringkat Hasil EMI 7 Sangat baik (excellent) 6 Merupakan contoh pelaksanaan yang baik (example of good practice) 5 Lebih dari mencukupi (better than adequate) 4 Mencukupi sesuai yang diharapkan (adequate as expected) 3 Kurang mencukupi, perbaikan minor akan menjadikan butir kualitas ini mencukupi (inadequate, but minor improvements will make it adequate) 2 Tidak mencukupi, perlu perbaikan besar (inadequate, improvements necessary) 1 Sama sekali tidak mencukupi, perbaikan harus segera dilakukan (absolutely inadequate; immediate improvements must be made) Sumber: Renny Yunus, KaBid. PenjaminanMutuPendidikanMenengah dan PT, BPSDMPK-PMP

22. EMI dan Akreditasi EMI 1. EMIdilakukanolehPTbersangkutan 2. EMIdilakukansetiap 1 tahun 3. EMIdilakukandenganinstrumen EMI 4. EMIharusmeyakinkandirisendiri AKREDITASI 1. Akreditasidilakukanoleh BAN-PT (LAM-PT) 2. Akreditasidilakukansetiap 5 tahun 3.Akreditasidilakukandenganinstrumen BAN-PT/LAM-PT 4. Akreditasiharusmeyakinkanasesor Sumber: Renny Yunus, KaBid. PenjaminanMutuPendidikanMenengah dan PT, BPSDMPK-PMP

23. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Akreditasi)

24. PERAN DAN TUGAS BAN-PT KE DEPAN Mengembangkan SAN B A N P T Akreditasi Institusi PT Akreditasi (SMA) prodi/PT baru Rekomendasi pendirian LAM Monev (Surveilen) Kinerja LAM Akreditasi Prodi sebelum ada LAM 24

25. Grand Design Sistem Akreditasi Nasional (SAN) SNPT SNP+Penelitian+PPM BAN-PT Instrumen AIPT • Kecukupan • Visitasi (Lap) KEMDI KBUD Proses Asesemen AIPT Asesor PT Kemampuan Kerja Khusus Nilai dan Peringkat Akreditasi Mutu Investasi SPT PDPT Masy Proses Asesemen Akreditasi Prodi • Kecukupan • Visitasi (Lap) Instrumen Standar Instrumen Lengkap supply Monev, supervisi Pendirian LAM/LAPS 25 Kewenangan Mengakreditasi Asosiasi Profesi

26. Proses Akreditasi Prodi dan Institusi • Prodi terakreditasi > 75% • Semua prodi memiliki izin peny Persyaratan Usul PT Asesemen Kecukupan Nilai ≥ 201 Keputusan Akhir (Pleno BAN-PT) Visitasi (Asesemen Lapangan) • Prodi: 2 Asesor • Institusi: 3-5 Asesor • Surveilen (Ases lapangan) • Keraguan • Keluhan masy Validasi (BAN-PT) Keputusan Pleno: Nilai dan Peringkat • ≤ 200 : Tak Terakreditasi • 201 - 300 : C • 301 - 360 : B • ≥ 361 : A Banding (Pleno BAN-PT): Alasan dan bukti Pengumuman: SK dan Sertifikat 26 26

27. Penjaminan mutu PT diawali dari pembukaan/pendirian prodi/PT baru; • Tiap prodi/PT baru dilakukan asesemen utk menjamin pemenuhan minimum standar (syarat minimum akreditasi)

28. Untuk meningkatkan profesionalisme proses akreditasi dan mendekatkan antara prodi dan lembaga akreditasi, dibentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Lembaga Akreditasi Program Studi (LAPS) Asosiasi Penye-lenggara Asosiasi Bid Ilmu Asosiasi Profesi

29. TUJUH STANDAR AKREDITASI BAN-PT Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan Standar 4. Sumber Daya Manusia Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta SistemInformasi Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 29

30. STANDAR NASIONAL P T • SNP (PP 19/2005) • Isi • Proses • KL • P & TK • Sapras • Kelola • Biaya • Nilai SNPT (Ditetapkan o/ Menteri atas usul bsnpt) St. Pengabdian Kpd Masyarakat St. Penelitian SPT Staandar yg lebih tinggi SPT (Ditetapkan o/ PT) • Bidang Akademik • Bidang Non Akademik 30

31. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) • SKLmerupakankriteriacapaianpembelajaran(CP) lulusanpendidikantinggi yang merupakaninternalisasiranahsikap, pengetahuan, danketerampilan; • CP merupakancapaianpembelajaran yang harusdimilikiolehlulusanpendidikantinggi yang dicapaisecarakurikuler, dandapatditambahsecarakokurikulerdan/atauekstrakurikuler • CP terdiri atas CP minimal (CPM) yg ditetapkan oleh Menteri, dan CP yg ditetapkan oleh PT masing-masing. 31

32. ASPEK CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) Sikap dan tata nilai; Penguasaan pengetahuan/keilmuan; Keterampilan kerja umum; Keterampilan kerja khusus

33. RANAH MASING-2 ASPEK CP • Ranahsikapmerupakanpenghayatanmahasiswatentangnilai, norma, danaspekkehidupan yang terbentukdariprosespendidikan, lingkungankampus, lingkungankehidupankeluarga, masyarakat, ataupengalamankerjamahasiswa; • Ranahpengetahuanmerupakanpenguasaanteoriolehmahasiswadalambidangilmudankeahliantertentu, ataupenguasaankonsep, fakta, informasi, danmetodedalambidangpekerjaantertentu. • Ranahketerampilanmerupakankemampuanpsikomotorikdankemampuanmenggunakanmetode, bahan, daninstrumen, yang diperolehmelaluipendidikan, pelatihan, ataupengalamankerjamahasiswa.

34. Pengalaman Kerja Mahasiswa • Pengalamankerjamahasiswamerupakaninternalisasikemampuandalammelakukanpekerjaandibidangtertentudanjangkawaktutertentuygdapatdiperolehmelaluipelatihankerja, magang, simulasipekerjaan,kerjapraktek, ataupraktekkerjalapangan.

35. STANDAR PENELITIAN (1) PenelitiandiPT paling sedikitbertujuan: • menghasilkanpenelitian yang memenuhiprioritasnasional yang ditetapkanolehPemerintah; • menjaminpengembanganpenelitianunggulanspesifikPT berdasarkankeunggulankomparatifdankompetitif; • meningkatkanmutudanrelevansihasilpenelitianbagimasyarakatIndonesia; • meningkatkandiseminasihasilpenelitiandanperlindunganhakkekayaanintelektual (HKI) secaranasionaldaninternasional;

36. STANDAR PENELITIAN (2) StandarpenelitiandiPT paling sedikitterdiriatas: • Standarhasilmerupakankriteria minimal produkpenelitian yang memenuhikaidahilmiah universal yang bakudandapatdipertanggung-jawabkansecara moral danetika; • Standararahmerupakankriteria minimal kepemilikanpetajalanpenelitianPT yang disusunberdasarkanvisidanmisiPT; • Standarprosesmerupakankriteria minimal mengenaiperencanaan, pelaksanaan, evaluasi, danpengendaliandalamkegiatanpenelitian;

37. STANDAR PENELITIAN (3) • Standarkompetensimerupakankriteria minimal kemampuanpenelitisesuaidengankaidahilmiah universal; • Standarpembiayaanmerupakankriteria minimal tentangmekanismependanaanpenelitian yang dapatdilaksanakanmelaluimekanismehibah yang didasarkanpadaprinsipotonomidanakuntabilitaspeneliti; • Standarsaranadanprasaranamerupakankriteria minimal fasilitas yang dapatmenghasilkantemuanilmiah yang sahihdandapatdiandalkan;

38. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (1) PKMdiPTpaling sedikitbertujuan: • memberikansolusiberdasarkankajianakademikataskebutuhan,tantangan, ataupersoalan yang dihadapimasyarakat, baiksecaralangsungmaupuntidaklangsung; • melakukankegiatan yang mampumengentaskanmasyarakat,terutamamasyarakattersisihpadasemua strata, baikmasyarakat yang tersisihsecaraekonomi, politik, sosial, maupunbudaya; • mengalihkanilmupengetahuandan/atauteknologikepadamasyarakatuntukpemenuhanmartabatmanusiadankeutuhanalamciptaan.

39. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (2) StandarPKMdiPT paling sedikitterdiriatas: • Standarhasilmerupakankriteria minimalmanfaatPKM utkmemenuhikebutuhanmasyarakat pdumumnya, terutamamasyarakattersisihpadasemua strata; • Standararahmerupakankriteria minimal kegiatanPKMmengacupadapetapengabdiankepadamasyarakatPTygdisusunberdasarkanvisidanmisiPT; • Standarprosesmerupakankriteria minimal mengenaiperencanaan, pelaksanaan, evaluasi, danpengendaliandalamPKM;

40. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (3) StandarPKMdiPT paling sedikitterdiriatas: • Standarkompetensimerupakankriteria minimal kemampuanpelakuPKMsesuaidengankaidahilmiah universal; • Standar saprasmerupakankriteria minimal fasilitasPKM yang dapatmenghasilkanmanfaatbagimasyarakat; • Standarpembiayaanmerupakankriteria minimal tentangkewajibanpenyediaandanadanjumlah program PKM; • Standarcapaianmerupakankriteria minimalhasilkegiatanPKM yang memberikanmanfaatkepadamasyarakat.

41. STANDAR, NILAI DAN PERINGKAT A K R E D I T A S I Daya Saing Internasional A S T A N D A R Sangat Baik SPT S P M I B Daya Saing Nasional Motivasi/dorongan utk meningkatkan daya saing Baik Daya Saing Lokal SNPT C Terakre-ditasi Tak Terakreditasi 41

42. Peranan Asosiasi dlm SNPT K K N I Standar Umum SNPT KK Umum Kemampuan Kerja (KK) KK Khusus • Forum bersama: • Asosiasi bidang ilmu • Asosiasi Profesi • Stakeholders terkait

43. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) • Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, (KKNI), adalah Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. • • KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia KKNI 9 8 7 6 5 4 3 2 1

44. Kesetaraan Kualifikasi Kompetensi Kerja KKNI S3 Subspesialis S3 (T) 9 S2 Spesialis S2 (T) Ahli 8 Profesi 7 S1 D IV 6 D III Teknisi/Analis 5 D II 4 D I 3 Operator SMU SMK 2 1 Pengembangan Karir berbasis Pelatihan Kerja Pendidikan berbasis Keilmuan Pendidikan berbasis Keahlian

45. Pengakuan Pembelajaran Lampau (PPL) Pengakuan Maksimum S1 + PPL Profesi, S2 (T) D-IV/S1(T) + PPL Profesi, S2 (T) D-III + PPL Profesi D-II + PPL D-IV D-I + PPL D-III SMA/K/C + PPL D-II

46. ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ Terima Kasih