Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni wna di indonesia
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 42

KOORDINASI PERATURAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA DI INDONESIA PowerPoint PPT Presentation


  • 326 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA . KOORDINASI PERATURAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA DI INDONESIA. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.

Download Presentation

KOORDINASI PERATURAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni wna di indonesia

KONSIL KEDOKTERAN

INDONESIA

KOORDINASI PERATURAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNADI INDONESIA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

ISU DAN STRATEGIGLOBALISASI …..Indonesia pasarpotensialbagimasyarakatduniakhususnyauntukliberalisasi/globalisasiyankes.

  • PerkuatIMPLEMENTASI Regulasi PraktikKedokteran/ KedokteranGigi WNI/WNA REGISTRASI, SERTIFIKASI, LISENSI, AKREDITASI, BINWAS

  • Peningkatankompetensi CPD/P2KB/P3KGB profesional, bermutu, aman dan berdaya saing

  • PemetaanKebutuhan & penempatanDokter, Doktergigi, Spesialis WNI/WNA dan WNA ASEAN

    4. PengembangansisteminformasI Kesehatan  SINERGISME SIST.INFORMASI (manual – online)


Tujuan

TUJUAN :

DASAR :

1. UUPK (3 TUJUAN):

PERLINDUNGAN PASIEN, MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN MUTU PRADOK, KEPASTIAN HUKUM

2. UU DAN PERATURAN TERKAIT  KOORDINASI

3. PERAN MASING-2 STAKEHOLDERS DALAM

IMPLEMENTASI UUPK KOMITMEN & KERJASAMA

B. PEMETAAN :

1. KEBUTUHAN & PELUANG KERJASAMA

3. KEBIJAKAN/REGULASI YG DIPERLUKAN

4. PETA PERAN MASING-2 STAKEHOLDERS


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Badanotonom, mandiri, non Struktural,

bersifatindependen, terdiri : - KonsilKedokteran (KK)

- KonsilKedokteranGigi (KKG)bertanggungjawablangsungkepadaPresiden RI

PELANTIKan anggota KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PERIODE TUGAS TH.2009-2014


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

TUGAS

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) pasal 7 UUPK

melakukan registrasi dr/drg

mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi

melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing

Registrasikki


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

Where do we go ...?

Perapan standar pendidikan dan kompetensi

dr/drg/spesialis  DIKTI, AIPKI/AFDOKGI, FK/KG

2. Sertifikasi kompetensi dr/drg/spesialis  KOLEGIUM

(Uji kompetensi , P2KB/P3KGB)

3. REGISTRASI, REGISTRASI ULANG  STR (KKI)

4. ALIH IPTEK DR/DRG WNA  Surat Persetujuan KKI

5. DIKLAT/BEKERJA KE LN  Letter of Good Standing (KKI)

6. Saksi disiplin praktik kedokteran MKDKI(KKI)

7. Pembinaan Pradok  IDI/PDGI (Rekomendasi)

8. Penempatan dan Ijin praktik  KEMKES RI, DINKES

(PTT, SIP, ST spesialis)

Registrasi KKI


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

Konsil Kedokteran Indonesia

Regulator & Auditor

IDI

PDGI

MKEK

MKEKG

MKKI

MKKGI

PERHIMPUNAN

CABANG ILMU

KOLEGIUM

CABANG ILMU

KOMISI ETIK

PERHIMPUNAN

IPDS

FK.A

IPDS

FK.B

IPDS

FK.C

P2KB

P3KGB

IPDGS

FKG.A

IPDGS

FKG.B

IPDGS

FKG.C


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

Dokter / Dokter Gigi

STR (KKI)

Rekomendasi

IDI/PDGI

SIP (Dinkes)

LULUS

RegistrasiUlangmerupakankewajibanindividu

Dokter/ DokterSpesialis

DokterGigi/ Drg.Spesialis

Sanksi

-Cabut STR

-Reschooling

Praktik

(3 tempat)

Masalah

-Etika - MKEK ( IDI/PDGI)

-Disiplin MKDKI

-Hukum Pengadilan


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

PENOMORAN STR

Kode Provinsi Lulusan

Kode Jenis Kelamin

Kodedrataudrg

Kode Kompetensi

Registrasi ke ….

Tahun Registrasi

Nomor Registrasi


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

KEWENANGAN KKI

REGISTRASI / REGISTRASI ULANG DOKTER/DOKTER GIGI/SPESIALIS

Menyetujuidanmenolakpermohonanregistrasidr/drg/spesialis

Menerbitkan/mencabut STR/STR ulang

Melakukanpengujianthdpersyaratanregistrasi

Melakukanpencatatandr/drg/spesialisyang terkenasanksi pertimbanganregistrasiulang

MelakukansinergiSisteminformasidankerjasamaprosesregistrasiulangbersamalembaga /OP terkaitsesuaifungsidankewenanganmasing-masing

Registrasi KKI


Mengapa perlu sinergisme sistem informasi registrasi manual online

Mengapa perlu sinergisme Sistem Informasi Registrasi (manual /online?)

  • Lulusan dokter dan dokter gigi semakin banyak

  • Banyak prosedur dan pemangku kepentingan yang terlibat

  • Tahun 2011 merupakan puncak registrasi ulang

  • Sebaran yang luas tenaga medis di seluruh Indonesia

  • MRA tenaga medis ASEAN

  • Efektivitas dan efisiensi

Registrasi KKI


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

KONSIL KEDOKTERAN

INDONESIA

Kondisi &KeberadaanDokter/Doktergigi/spesialis di Indonesia


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

REKAPITULASI PENERBITAN STR PER-TAHUN s/d 16 AGUSTUS 2010

Registrasi KKI, LD


Proyeksi kebutuhan dan produksi dokter di indonesia

Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Dokter di Indonesia

Pendidikan KKI

LD, KKI 06/10


Jumlah dokter 100 000 penduduk menurut provinsi

JumlahDokter / 100.000 pendudukmenurutProvinsi

Registrasi KKI


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

NAD :

155 drg

SUMUT :

1.293 drg

Sulut :

76 drg

Malut :

20 drg

Gorontalo:

26 drg

Sulteng :

67 drg

Sulbar:

26 drg

BABEL :

53 drg

Kalteng :

69 drg

Bengkulu :

70 drg

Sulbar :

24 drg

Papua :

80 drg

Maluku :

36 drg

Kalsel :

146 drg

Sultra :

76 drg

Sulsel :

983 drg

DKI :

4.543 drg

Jatim :

3.272 drg

Bali :

613 drg

NTT :

92 drg

SEBARAN DATA

REGISTRASI DOKTER GIGI

Kaltim :

325 drg

Riau :

409 drg

Kepri :

118 drg

Kalbar :

144 drg

SUMBAR :

481 drg

Papua Barat :

22 drg

Jambi :

142 drg

SUMSEL :

230 drg

Lampung :

239 drg

Jateng :

1.330 drg

Banten :

1039 drg

Jabar :

3.124 drg

NTB :

134 drg

Yogyakarta :

742 drg

Total DokterGigi : 20.175

(Data KKI : 16 Agustus2010)

FKG

Prodi KG


Proyeksi kebutuhan dan produksi dokter spesialis di indonesia

Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Dokter Spesialis di Indonesia

Asumsi 1 DSp/100.000 penduduk untuk 14 macam jenis spesialis


Jumlah dokter spesialis 100 000 penduduk menurut provinsi

Jumlah Dokter Spesialis/100.000 penduduk menurut Provinsi

Registrasi KKI


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

NAD :

8 DRGS

SUMUT :

29 DRGS

Sulut :

4 DRGS

Riau :

5DRGS

Kepri :

5 RDGS

Kalbar :

2 DRGS

Malut :

1 DRGS

Gorontalo:

O DRGS

SUMBAR :

8 DRGS

Jambi :

1 DRGS

Sulteng :

1 DRGS

Kalteng :

2 DRGS

BABEL :

3 DRGS

Bengkulu :

1 DRGS

Sulbar :

0 DRGS

Papua :

1 DRGS

Maluku :

1 DRGS

SUMSEL :

4 DRGS

Kalsel :

2 DRGS

Sultra :

1 DRGS

Lampung :

3 DRGS

Sulsel :

24 DRGS

Banten :

61 DRGS

Jabar :

274 DRGS

NTB :

3 DRGS

Jatim :

328 DRGS

Bali :

16 DRGS

NTT :

0 DRGS

SEBARAN DATA REGISTRASI

DOKTER GIGI SPESIALIS

Kaltim :

12 DRGS

Papua Barat :

0 DRGS

DKI :

529 DRGS

Jateng :

65 DRGS

DIY :

118 DRGS

IPDGS

Total DRGS : 1.512

(Data KKI : 16 Agustus 2010)

Prodi DGS


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DRG.SPESIALIS/DOKTER SPESIALIS

PROVINSI SUMATERA UTARA


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DRG.SPESIALIS/DOKTER SPESIALIS

PROVINSI SUMATERA UTARA


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

SASARAN REGISTRASI ULANG SUMUT…..??

REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER SPESIALIS DI PROV.SUMUT

MASABERLAKU STR BERAKHIR TAHUN 2010 -2011


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

KONSIL KEDOKTERAN

INDONESIA

PeraturandankondisiRegistrasiDokter/Doktergigi/spesialis WNA


Dokter dan dokter gigi wna

Dokter dan Dokter Gigi WNA

Landasan Hukum

  • UUD RI Thn 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28

  • UU No.29 Thn 2004 ttg Praktik Kedokteran (UUPK)

  • UU No.36 Thn 2009 ttg Kesehatan

  • UU No.44 Thn 2009 ttg Rumah Sakit

  • UU No.13 Thn 2003 ttg Ketenagakerjaan

  • UU No. 9 Thn 1992 ttg Keimigrasian

  • PP No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan


Landasan hukum bagi dokter dan dokter gigi wna lanjutan

LandasanHukumbagiDokterdanDokterGigi WNA (lanjutan..)

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA & KEMENKES RI

  • Peraturan KKI, No. 42/KKI/Per/XII/2007 ttg Tata Cara Registrasi, RegistrasiUlang, RegistrasiSementara, danRegistrasibersyarat

  • Keputusan KKI No. 37/KKI/Kep/IX/2007 ttgAlih IPTEK

  • Keputusan KKI No. 17/KKI/Kep/IV/2008 ttg STR SementaradanBersyaratdokterdandoktergigi WNA

  • Keputusan KKI 157/KKI/Kep/XII/2009ttg STR dokterdandoktergigi WNA ASEAN

  • PerMenKesNo.1244/Menkes/Per/XII/2009 ttgpendelegasianijinusaha PMA dibidangKesehatan

  • Permenkes RI No.317/MENKES/PER/III/2010 ttgPendayagunaanTenagaKesehatan WNA di Indonesia


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

PeraturanRegistrasidr/drg WNA di Indonesia

  • SuratTandaRegistrasiSementaradr/drg WNA

  • dapatdiberikankepadadokterdandoktergigi WNA yang melakukankegiatandalamrangkaPendidikan, pelatihan, penelitian, dibidangkedokteranataukedokterangigi yang bersifatsementaradi Indonesia

  • UUPK Pasal 31, KEPKONSIL NO.17/2007

  • 2. SuratTandaRegistrasiSementaradr/drg

  • WNA - ASEAN (MRA mulai 1 JAN’2010)

  • dapatdiberikankepadadokterdandoktergigi WNA-ASEAN yang melakukanpelayanankesehatandibidangkedokteranataukedokterangigi yang bersifatsementaradi Indonesia

  • UUPK Pasal 31, PERKONSIL NO.42/2007, MRA 2010,

  • KEPKONSIL NO.157/2009


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

PeraturanRegistrasidr/drg WNA di Indonesia

  • 3. Surat Tanda Registrasi Bersyarat dr/drg WNA

  • diberikankepadapeserta program pendidikandokterspesialis (PPDS) ataudoktergigispesialis (PPDGS) WNA yang mengikutipendidikandanpelatihandi Indonesia.

  • UUPK Pasal 31, PERKONSIL NO.42/2007, KEPKONSIL NO.17/2007

  • 4. Surat Persetujuan Alih Iptek dr/drg WNA

  • dapatdiberikankepadadokterdandoktergigi WNA yang melakukankegiatanalihilmudanPengetahuan (Iptek) dibidangkedokteranataukedokterangigidi Indonesia

  • UUPK Pasal 32, PERKONSIL NO.42/2007, KEPKONSIL NO.37/2007


Proyeksi kebutuhan dan produksi dokter spesialis di indonesia1

ASUMSI SEBARAN DATA KEBERADAAN

DOKTER/DOKTER GIGI/SPESIALIS WNA DI INDONESIA

(SUMBER : KKI, KEMKES, KEMNAKER RI 2010)

Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Dokter Spesialis di Indonesia

Sumut?

Kepri

Kalbar

Riau

Kaltim

sumsel

DKI

Banten

Jateng

Bali

Jabar

NTT

Jatim

NTB

Asumsi 1 DSp/100.000 penduduk untuk 14 macam jenis spesialis

Pendidikan KKI


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

PeraturanRegistrasiDokter/DokterGigi/Spesialis WNI/WNA di Indonesia

  • UUPK NO.29/2004 bab VI psl.29-35 REGISTRASI,

  • bab X psl.75 Ketentuan Pidana STR

2. PERKONSIL 42/KKI/PER/XII/2007

TATACARA REGISTRASI, REGISTRASI ULANG, REGISTRASI SEMENTARA DAN REGISTRASI BERSYARAT DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI DAN WNA

3. PERKONSIL 157/KKI/PER/XII/2009

TATACARA REGISTRASI, DOKTER DAN DOKTER GIGI WNA ASEAN YANG AKAN MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA

4. KEPKONSIL -2 REGISTRASI NO.37,38,17,61

Produk-2 Peraturan KKI : WEBSITE KKI  www.inamc.or.id

Registrasi KKI


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

KONSIL KEDOKTERAN

INDONESIA

KOORDINASI PeraturanRegistrasidokter/doktergigi/spesialis WNA di Indonesia


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

SUMBER : KEMENAKER RI

  • Perlindungan terhadap kesempatan kerja Indonesia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945 & pasal 28D Amandemen UUD 45)

  • Dalam pembangunan nasional masih diperlukan:

    • Investasi/modal asing (PMA);

    • Teknologi dan tenaga ahli/skill;

    • Perdagangan internasional.

KEPENTINGAN NASIONAL

  • Menganut pasar kerja terbuka/internasional dengan aturan tertentu.

  • Indonesia sepakat untuk melaksanakan pasar kerja bebas: AFTA (2003), APEC, MRA ASEAN (2010), GATS/WTO (2020),

  • Kesepakatan regional – People Mobility & Human Resource Development : IMS-GT, IMT-GT,BIMP-EAGA

GLOBALISASI

  • Kewenangan pengaturan TKA tidak dilimpahkan karena:

  • TKA terkait dengan lalu lintas orang asing yang menganut selective policy dan one gate policy;

  • TKA terkait dengan hubungan internasional.

OTONOMIDAERAH


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

MOVEMENT QUALIFIED

MEDICAL /DENTAL PROFESSION IN ASEAN COUNTRIES

UNDER ASEAN MRA ON MEDICAL/DENTALPRACTITIONERS (2009)

RECOGNATION AND

ELIGIBILITY OF FMP

HOST COUNTRY

DOMESTIC REGULATIONS

(PMRA)

PROFESSIONAL MEDICAL REGULATORY AUTHORITY

  • QUALIFICATION (PMRA)

  • REGISTRATION AND CERTIFICATE TO PRACTISE (PMRA)

  • PRACTISING GEN MP OR SP NO LESS THAN 5 YRS

  • COMPLIANCE WITH CPD

  • NO VIOLATION ON ETHICAL AND PRO STANDARDS, LOCAL AND INT’L

  • NO INVESTIGATION OR LEGAL PROCEEDING PENDING AGAINTS

  • IN COMPLIANCE WITH OTHER ASSS OR REQUIREMENT PMRA HOST COUNTRY

  • BOUND BY PRO-ETHICAL CODES OF COND AND STDS OF MED PRAC (PMRA)

  • BOUND BY PREVAILING LAWS

  • REQUIREMENT FOR INSURANCE LIABILITY SCHEME

  • RESPECT CULTURE AND RELIGIOUS PRACTISE

  • EVALUATE QUALIFICATIONS, TRAINING AND EXPERIENCES OF FMP

  • IMPOSE OTHER REQUIRMT /ASSESMENT FOR REGISTRATION

  • GRANT RECOGNITION AND REGISTER ELIGIBLE FMP

  • MONITOR AND ASSESS THE COMPLIANCE OF REG FMP

  • TAKE NECESSARY ACTIONS FOR FMP

KKI & KEMKES RI  PMRA

(DirjenKerjasama ASEAN Kemenlu RI)


Pasal 12 permenkes 317

Pasal 12 Permenkes 317 :

  • Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan menggunakan TK-WNA harus memiliki RPTKA dan IMTA

  • Menteri mengeluarkan rekomendasi untuk pengesahan RPTKA dan IMTA

Dalam persyaratan pengurusan IMTA telah tercakup

semua persyaratan untuk Registrasi Sementara/

Alih Iptekartinya:Kemkes RI sebelum memberikan

Rekomendasi IMTA akan berkoordinasi dengan KKI

Dan Kolegium untuk proses evaluasi dan adaptasi


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

  • Kepmenakertrans No. KEP-249/MEN/82

  • Dalamwaktu yang ditentukanTenagaKerja Indonesia dapatmenggantikanTenagaKerjaWargaNegeraAsingPendatang;

  • Apabilapenggunaan TKWNAP sudahmelewatibataswaktu yang ditentukandalamlampiran SK ini, dikenakaniuranwajibdiklatsebesar US $ 400/TKWNAP/ bulan, dandisetorke Bank PemerintahatasrekeningDirjenPelayananKesehatan;

  • Laporandiklatdilaksanakansetiap 3 bulandanditujukankeDepnakertrans, Depkesdan BKPM;

  • Jenisjabatanpadasektorkesehatandengantigakategori : tertutup, diijinkandenganbataswaktudanterbuka.

  • Undang – undang no. 13 tahun 2003

  • * TKA yang masakerjanyahabisdantidakdapatdiperpanjangdapatdigantikanoleh TKA lainnya;

  • Membayardanakompensasiatassetiap TKA yang dipekerjakan (US$100/orang/bulan);

  • Laporanrealisasipelaksanaan program pendidikandanpelatihankepada TKI pendampingdilaksanakansetiap 6 bulan;

  • Jenisjabatanpadasektorkesehatandengantigakategori : tertutup, diijinkandenganbataswaktudanterbuka.


Jenis kewenangan penanaman modal asing di bidang kesehatan 65

Jenis & Kewenangan : Penanaman Modal AsingdiBidangKesehatan (± 65%)

  • Ind. Farmasi

  • Rumah sakit (spesialistik)

  • Klinik Kedokteran Gigi(spesialistik)

  • Klinik Kedokteran (spesialistik)

  • Laboratorium Klinik

  • Klinik Rehabilitas Mental

  • Klinik Medical Check-Up

  • Sarana Pelayanan Keperawatan

  • Penyewaan Peralatan Medik

  • Jasa Pengetesan/ Pengujian/Kaliberasi dan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan

  • Jasa Manajemen Rumah Sakit

  • Jasa Asistensi dalam Evakuasi Pertolongan Kesehatan dan Evakuasi Pasien Dalam Keadaan Darurat

  • Jasa Pelayanan Akupuntur

Tetap memberlakukan DNI


Tantangan implementasi peraturan registrasi dokter dokter gigi spesialis wna

TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN REGISTRASIDOKTER/DOKTER GIGI/SPESIALIS WNA


Tantangan implementasi peraturan registrasi dokter dokter gigi spesialis wna1

TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN REGISTRASIDOKTER/DOKTER GIGI/SPESIALIS WNA


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

Kesimpulan

KONSIL KEDOKTERAN

INDONESIA

  • Semua dr/drg WNI/WNA yang akan melakukan

  • praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR

  • Secara prinsip berbagai Peraturan untuk dokter/

  • dokter gigi WNA telah sejalan dengan UUD 1945

  • (psl.27 ayat 2 UUD 1945 & psl.28D Amand.UUD 45)

  • perlu Penyiapanintegrasi Sistem Informasi Registrasi

  • dokter dan dokter gigi WNA untuk koordinasi

  • dan Monev. secara terpadu secara Offline/online


Koordinasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi wni

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Terimakasih

SEKIAN

TERIMA KASIH


  • Login