PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAHDALAM PEMBANGUNAN DAERAH Dr. Tatang A. Taufik Deputi Kepala BPPT Bidang PKT Lokakarya DRN “Integrasi Sistem Inovasi Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah” Puspiptek - Serpong, 14 Desember 2011

2. 1 PENDAHULUAN : POLA PIKIR 2 STRATEGI KEBIJAKAN 3 INISIATIF STRATEGIS 4 CATATAN PENUTUP OUTLINE

3. 1 PENDAHULUAN : POLA PIKIR 2 STRATEGI KEBIJAKAN 3 INISIATIF STRATEGIS 4 CATATAN PENUTUP OUTLINE

4. PENDAHULUAN - 1 • Pencapaian tujuan pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan sumber daya alam  tantangan & peluang ke depan : pembangunan daerah berbasis pengetahuan; • Nilai tambah pengetahuan (iptek) : jika dapat memberikan kontribusi kepada (dan menjadi penyumbang peningkatan atas) proses pembelajaran, difusi, dan inovasi untuk/dalam pembangunan daerah;

5. PENDAHULUAN - 2 • Kompleksitas dan dinamika yang berkembang (tantangan universal & isu-isu kontekstual) menuntut strategi pendekatan sistem ~ sistem inovasi ~ sebagai suatu kesatuan (dari aktor, kelembagaan, interaksi, dan jaringan) yang memengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran dalam masyarakat;

6. PENDAHULUAN - 3 • Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, penguatan Sitem Inovasi Nasional bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan visi pembangunan nasional melalui peningkatkan kapasitas inovasi nasional, terutama sebagai wahana utama dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy); • Sistem Inovasi Nasional adalah suatu kerangka kerja berbasis pendekatan sistem dalam membangun kapasitas inovasi nasional. Dengan demikian, penguatan sistem inovasi nasional merupakan wahana strategis dalam mendukung proses transformasi ekonomi nasional sesuai visi pembangunan nasional 2025;

7. PENDAHULUAN - 4 • Pada sisi lainnya, hal tersebut dapat terwujud jika pembangunan melalui penguatan sistem inovasi juga menjadi wahana utama dalam mendorong pembangunan masyarakat yang sadar dan semakin mampu mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan (knowledge based society); • Penguatan sistem inovasi merupakan kunci, pijakan, dan strategi bagi peningkatan daya saing dan penguatan kohesi sosial.

8. Knowledge Society Knowledge Economy • SDM yang terdidik, kreatif, danterampil • Infrastrukturkomunikasi yang dinamis • Sisteminovasi yang efektif • Pemerintahan, insentifekonomidanrejimkelembagaan yang mendukung • Sisteminformasidankomunikasi • Pembelajaranseumurhidupdanbudayainovasi • Sisteminovasi yang efektif • Modal sosial • Kepemimpinan/kepeloporandalampemajuansosialbudayamasyarakat • Rejimkebijakan yang kondusif SistemInovasi Kecenderungan dan Tantangan Universal  Globalisasi Kemajuan Iptek, Inovasi Ekonomi Pengetahuan Ekonomi Jaringan Faktor-faktor Lokalitas POLA PIKIR : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian & PeradabanBangsa DayaSaingdanKohesiSosial Isu-isu Kontekstual

9. 1 PENDAHULUAN : POLA PIKIR 2 STRATEGI KEBIJAKAN 3 INISIATIF STRATEGIS 4 CATATAN PENUTUP OUTLINE

10. PENGUATAN SISTEM INOVASI • Penguatan sistem inovasi : “membenahi” sistem(holistik, serentak, isu-isu sistemik) secara bersistem; • Dari perspektif kebijakan, langkah perbaikan perlu diarahkan untuk membenahi “isu-isu kegagalan sistemik” (systemic failures); • Strategi kebijakan perlu dikembangkan sebagai suatu kesatuan kerangka kebijakan inovasi/KKI (innovation policy framework); • KKI merupakan kerangka kerja kolaboratif sebagai pijakan bersama (common platform)para pihak bagi pengembangan koherensi dan sinergitas kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya; • Para pihak dituntut semakin mampu memperbaiki, menyesuaikan dan mengembangkan diri untuk berkontribusi dan berprestasi dalam penguatan sistem inovasi nasional.

11. AGENDA STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA 1 6 2 Kerangka Kebijakan Inovasi : Heksagon 5 3 4 • Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. • Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. • Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi. • Mendorong budaya inovasi. • Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah. • Penyelarasan dengan perkembangan global.

12. 1 PENDAHULUAN : POLA PIKIR 2 STRATEGI KEBIJAKAN 3 INISIATIF STRATEGIS 4 CATATAN PENUTUP OUTLINE

13. REPOSISI, FOKUS, DAN SINERGI Reposisi, fokus, dan sinergi • Kualitas Hidup & Kesejahteraan Masyarakat • Kemandirian • Peradaban Bangsa Instrumen kebijakan Instrumen kebijakan Produktivitas/ Daya Saing & Kohesi Sosial daya ungkit (leverage) Lebih besar Inovasi dan Difusi serta Pembelajaran daya ungkit (leverage) Reposisi, fokus, dan sinergi agar memberikan efektivitas, efisiensi, jangkauan (outreach) dan daya ungkit (leverage) lebih besar dalam menghasilkan dampak ekonomi, sosial dan budaya.

14. INISIATIF STRATEGIS Visi SIN 2025 Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Prinsip Dasar

15. INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN SISTEM IOVASI NASIONAL • Penguatan Sistem Inovasi Daerah : sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat daerah, di mana penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional. • Pengembangan Klaster Industri : sebagai wahana untuk mengembangkan potensi terbaik & meningkatkan daya saing industrial. • Pengembangan Jaringan Inovasi : sebagai wahana untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran. • Pengembangan Teknoprener : sebagai wahana modernisasi bisnis/ekonomi & sosial, serta mengembangkan budaya inovasi. • Penguatan Pilar-pilar Tematik SIN : sebagai wahana memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik dan kontekstual.

16. MATRIKS KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAN INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI TemaInisiatif Strategis Jaringan Inovasi Klaster Industri Pilar-pilar Tematik SID Teknoprener Kerangka KebijakanInovasi

17. ILUSTRASI KETERKAITAN PROGRAMDALAM KONTEKS “PERCONTOHAN DI DAERAH” BIT Pengembangan Teknoprener PPKDT Pengembangan Jaringan Inovasi PPKIT Pengembangan Klaster Industri Unggulan Daerah PPKDS Penguatan Sistem Inovasi Daerah

18. Keterkaitan Peran dan Layanan Teknologi BPPT, Kerangka Kebijakan INOVASI dan Prakarsa Strategis Percontohan “di daerah”  Kisah Sukses

19. SKENARIO SINKRONISASI PENGUATAN SID RPJPD • Landasan legal pembangunan yang sangat kuat • Multi rejim – multi generasi (periode) • Landasan legal pembangunan yang kuat • Satu rejim – satu generasi (periode) RPJMD Kerangka SID • Perlu landasan legal pembangunan PENGUAT untuk memperkuat • Perlu LEADERSHIP yang sangat kuat agar dapat diimplementasikan secara kongkrit dan memberikan dampak • Perlu COLLECTIVE LEADERSHIP untuk operasionalisasi • Perlu starting points yang tepat sebagai MILESTONES PENGUNGKIT YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK SIGNIFIKAN Pragmatisasi RPJMD Penguatan sistem inovasi menjadi agenda penting dalam dokumen-dokumen strategis legal daerah.

20. KONTRIBUSI BPPTDALAM IMPLEMENTASI PERCONTOHAN DI DAERAH (2011) • Percontohan SID Provinsi • Percontohan SID Otonom • Percontohan SID Kawasan Khusus Koridor Sumatera Koridor Kalimantan 1 2 2 1 7 Koridor Sulawesi 3 Koridor Papua 9 8 4 2 5 12 3 4 7 13 1 6 6 8 9 5 4 9 KoridorJawa 14 15 10 11 Status per November 2011 * Tinta Hitam : masih penjajakan Koridor Bali Nusa Tenggara 13 16 12

21. 1 PENDAHULUAN : POLA PIKIR 2 STRATEGI KEBIJAKAN 3 INISIATIF STRATEGIS 4 CATATAN PENUTUP OUTLINE

22. Penutup • Pengarustamaan penguatan sistem inovasi dalam pembangunan berbasis pengetahuan; • Mengusulkan inisiatif strategis yang telah disampaikan sebagai flagship dalam penguatan sistem inovasi nasional ~ program payung (umbrella program); • Penguatan sistem inovasi harus menjadi gerakan bersama ~ gerakan ekonomi, sosial, budaya dan sekaligus gerakan politik; • Langkah-langkah jangka pendek 3 tahun ke depan diarahkan untuk membangun/memperkuat fondasi penting bagi penguatan sistem inovasi nasional dan mengembangkan kisah-kisah sukses (success stories) Indonesia.

23. LESSONS LEARNED • Penerimaan daerah terhadap prakarsa penguatan Sistem Inovasi beragam • Prakarsa kreatif di daerah sudah tumbuh • Daerah yang ‘inovatif’; • Kepemimpinan visioner, kuat dan progresif • Terbuka pada gagasan baru • Hubungan eksekutif-legislatif serasi • Ada ‘local champion’ : katalis-sinapsis • Cascading dari pimpinan tertinggi efektif • Budaya ‘sharing’ yang kuat dan tulus

24. Salam Inovasi Indonesia dalam keselarasan kita maju … Terimakasih Gerakan Membangun Sistem Inovasi, Daya Saing dan Kohesi Sosial di seluruh Wilayah Nusantara Dr. Tatang A. Taufik Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 13 Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340 Telp. (021)-316 9441 / 9442 Fax. (021)-319 24127 E-mail: tatang.taufik@bppt.go.id

25. Governance of innovation policy: European practice • A diversity of ways of managing innovation policy : • No “optimal model”...but some guiding principles Sumber : Reid / Technopolis Group, 2006)

26. CONTOH : PERBANDINGAN DI BEBERAPA NEGARA Belanda Inggris Kanada Denmark Finlandia Norwegia Irlandia Swedia Indonesia M M M M M M M M M Enterprise Ireland VINNOVA TEKES Sektor Swasta NRC Semi-publik BPPT Stat SEN- TER e Desain kebijakan Desain program Manajemen program Administrasi program Sumber : Arnold, et al. (2004, 2003). M = Kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan teknologi dan/atau inovasi

27. INNOVATION GOVERNANCE Tingkat 1 Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi Pemerintah Dewan kebijakan Tingkat 2 Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian Departemen/ Kementerian Industri, dll. Departemen/ Kementerian Riset dan Teknologi Departemen/ Kementerian Sektoral lainnya Tingkat 3 Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci Dewan Riset dan Akademi Badan Teknologi dan Inovasi Badan-badan Program Pendukung Tingkat 4 Pelaku litbangyasa dan inovasi Kontraktor Program Produsen: Perusahaan, Pertanian, Rumah sakit, dsb. Lembaga Litbang Perguruan Tinggi KIN Desain / Penetapan Kebijakan Desain Program Peran Strategis BPPT Manajemen Program Administras/ Implementasi Program

28. Discovery invensi Discovery invensi inovasi Sistem Politik Pemerintah difusi Penadbiran (Governance) Kebijakan RPT Intermediasi PROSES PEMBELAJARAN ELEMEN PENTING SISTEM INOVASI Permintaan (Demand) Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara) Sistem Industri Sistem Pendidikan dan Litbang Perusahaan Besar Pendidikan dan Pelatihan Profesi Intermediaries Lembaga Litbangyasa Brokers Pendidikan Tinggi dan Litbang UKM “Matang/ Mapan” Litbang Pemerintah PPBT Supra- dan Infrastruktur Khusus Standar dan Norma Dukungan Inovasi dan Bisnis HKI dan Informasi Perbankan Modal Ventura Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota • Kebijakan Ekonomi • Kebijakan ekonomi makro • Kebijakan moneter • Kebijakan fiskal • Kebijakan pajak • Kebijakan perdagangan • Kebijakan persaingan • Budaya • Sikap dan nilai • Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan • Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan • Mobilitas dan interaksi Kebijakan Keuangan Kebijakan Pendidikan Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar Kebijakan Industri/ Sektoral SDA dan Lingkungan Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.

29. DINAMIKA INTERAKSI TRIPLE HELIX SISTEM INOVASI Pemerintah Tri-literal network dan Organisasi Hybrid • Pemerintah mendominasi lingkaran/spiral lainnya • Koordinasi birokratis top-down • Mentalitas “proyek besar” • Industri: national champion • Perguruan tinggi: terutama berperan sebagai lembaga pengajaran Hubungan/interaksi antar kelembagaan dalam “pusaran spiral” sebagai “proses transisi tanpa akhir dan dinamis” Akademia Industri • Perguruan tinggi : melaksanakan riset dasar dan penyediaan SDM • Industri : perusahaan terhubungkan oleh pasar • Pemerintah : dibatasi pada penanggulangan kegagalan pasar • Mentalitas individualistik • Unit-unit antarmuka (interface) pada garis batas yang ketat. 1 Pemerintah Litbangyasa & PT Akademia Industri Pemerintah Bisnis 2 Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Etzkowitz dan Leydesdorff (2000). 3

30. “industrial cluster-wise” Sub-national Innovation System “Region-wise” Sub-national Innovation System SID SID “Sector-wise” Sub-national Innovation System Daerah A Daerah C Klaster Industri: Klaster Industri 1-Z Klaster Industri 3-B Klaster Industri 2-C Klaster Industri 1-A SUBSISTEM & KETERKAITAN MULTIDIMENSI SISTEM INOVASI Sistem Inovasi Nasional Klaster Industri 3 Sektor I Klaster Industri 1 Sektor II SITI : Sistem Inovasi Tekno-Industri. Sektor III SID : Sistem Inovasi Daerah.