Disampaikan oleh : Bahrul Ulum , Lawyer and Legal Consultant

1. Memorandum of Understanding (MoU), Perjanjian/Agreement danKontrak/Contract Pemerintah Daerah Disampaikanoleh : BahrulUlum, Lawyer and Legal Consultant

2. SubjekHukum • Orang/Person • BadanHukum (PublikdanPrivat) • BadanHukumPublik (Pemerintahbaikpusatdandaerah)

3. KewenanganmelakukanKerjasamadiPemerintah Daerah (DalamHukumPublik/Administrasi Negara)

4. DasarHukumPerjanjianKerjasamaPemerintah Daerah • UUD 1945 (Pasal 33) • UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, sebagaimanatelahdiubahdengan UU No. 12 Tahun 2008 tentangPerubahanKeduaatas UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah • PP No. 50 Tahun 2007 tentangPedomanKerjasama Daerah • Perpres No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaanBarangdanJasa • PeraturanMenteridalamNegeri No. 3 Tahun 2008 tentangPedomanPelaksanaanKerjasamaPemerintah Daerah denganPihakLuarNegeri

5. KejasamaPemerintah Daerah dalam UU No 32 Tahun 2004 Pasal 195 ayat (1), (2), (3) dan (4) • Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. • Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. • Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. • Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

6. PihakKetigadisinidapatdenganinstansiswasta, baiknasionaldanInternasional

7. UU No. 24 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, ditingkatpusatdandaerah, yang mempunyairenca- nauntukmembuatperjanjianinternasional, ter1ebih dahulumelak- ukankonsultasidankoordinasimengenairencanatersebutdenganMenteri. Note : ketikasubjekhukum (Para PihaknyaadalahPihakAsingBadandanLembagaLuarNegeriatau Perusahaan Trans Nasional)

8. Permendagri No. 3 Tahun 2008Pasal 2 mengenaiprinsipkerjasama • persamaankedudukan; • memberikanmanfaatdansalingmenguntungkan; • tidakmengganggustabilitaspolitikdankeamananperekonomian; • menghormatikedaulatan Negara KesatuanRepublik Indonesia; • mempertahankankeberlanjutanlingkungan; • mendukungpengarusutamaan gender; dan • sesual dengan peraturan perundang-undangan.

9. Bentukkerjasama • kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”; • kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan; • kerjasama penyertaan modal; dan • kerjasamalainnyasesuaidenganperaturanperundangan.

10. Bagaimanadengan Aceh?

11. DasarHukumPerjanjianKerjasamaPemerintah Aceh danKab/Kota • UU yang berlakusecaraumum/nasional • UU No. 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh • Perpres No. 11 Tahun 2010 tentangKerjasamaPemerintah Aceh denganLembagaatauBadandiLuarNegeri • Qanun-Qanun yang dibuatbaikdiPemerintah Aceh danPemerintahKab/Kota yang berkenaandengankerjasama, infestasi/penanaman modal, dll

12. Pasal 9 ayat (1) UUPA • Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah.

13. KewenanganPemerintah Aceh danKewenanganPemerintah,Pasal 7 ayat (1) dan (2) Ayat (1) • Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Ayat (2) • Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

14. Perpres No. 11 Tahun 2010 • Mengaturtentang Tata Cara KerjasamaantaraPemerintah Aceh denganLembagaatauBadanLuarNegeri • TerkesanhanyamengaturPemerintah Aceh, padahalKewenangandalamhalmelakukankerjasamaLuarNegerijugaterdapatdipemerintahankab/kota (sesuaidenganPermendagri No. 3 Tahun 2008)

15. Nota Kesepahaman (MoU), PerjanjiandanKontrak

16. AsasHukum • Hukumkontrakbersifatmengatur • Azaskebebasanberkontrak (freedom • of contract) • Azaspactasuntservanda • Azaskonsensualitas • Azasobligatoir • Azaskeseimbangan

17. SahnyaKontrak • Kesepakatanparapihak: • Tidakadaunsurpaksaan (duress,dwang) • Tidakadaunsurpenipuan (fraud, • misrepresentation) • unsurkesilapan (mistake, dwaling)

18. Perjanjian Lisan/Tertulis MoU (Tertulis) Kontrak/ Contract/Agreement (Tertulis)

19. Memorandum of Understanding (MoU) • Dikenaldenganbeberapasebutan: • Nota Kesepahaman • Nota Kesepakatan • PerjanjianPendahuluan(Letter of Intent) • Perjanjiandasar (Basic Agreement)

20. SekilasSejarahMoU MoUtidakdikenaldidalamsistemhukumCivil Law. MoUlebihdikenaldidalamsistemhukumCommon Law (InggrissertaJajahannya). Namun . Namunperkembangandewasainidisitemhukum Indonesia sudahmulaidipengaruhidariolehsistemhukumAnglo Saxon/Commong law banyakdibuatMoU-MoU yang pelakunyabaiksubjekhukumprivatmaupunsubjekhukumpublik (Pemerintah) bahkan Negara seringmembuatperjanjiankerjasamainternasionaldenganpihakasing

21. PengertianMoU . • Dasarpenyusunankontrakpadamasadatang yang didasarkanpadahasilpermufakatanparapihak, baiksecaratertulismaupunsecaralisan. ( Black’s Law Dictionary) • Perjanjianpendahuluan, dalamartinantinyaakandiikutidandijabarkandalamperjanjian lain yang mengaturnyasecara detail, karenaitu,memorandum of understanding berisikanhal-hal yang pokoksaja. (MunirFuady) • Dokumen yang memuatsalingpengertiandiantaraparapihaksebelumperjanjiandibuat. Isidari memorandum of understanding harusdimasukkankedalamkontrak, sehinggaiamempunyaikekuatanmengikat.(ErmanRajagukguk).

22. DasarHukumMoU • UU No. 24 Tahun 2000 tentangPerjanjianInternasional • PP No. 50 Tahun 2007 tentangPedomanKerjasama Daerah • PeraturanMenteridalamNegeri No. 3 Tahun 2008 tentangPedomanPelaksanaanKerjasamaPemerintah Daerah denganPihakLuarNegeri • Pasal 1320 KUHPerdata • Pasal 1338 KUHPerdata • DoktrindanKebiasaan Catatan : Dasarhukumtersebuttidakmenyebutkandengantegas format danketentuanmengenaiMoU

23. MoUdibuatolehparapihakdenganmaksuddantujuanbermacam-macam, adaMoU yang hanyaberisikanikatan moral sajaantarparapihak, ataupunadaMoU yang menginginkanlahirnyasebuahkontrakdanparapihaksepakatuntukmengikatkandirididalamsebuahkontrak yang lebihdetil yang mengaturhakdantanggungjawab , danterdapatMoU yang memilikisyaratuntukkeberlanjutannnyadidalamsebuahkontrak Yang membedakanMoUdenganKontrakadalahpadaisinya, danbiasanyatanpaadanyasanksiataupunpilihanhukum (Chose of Law) dalammenyelesaikansengketa

24. Ciri-CiriMoU • Isinyaringkas, dapatsatuhalamansaja • Isinyahal-hal yang bersifatpokoksaja • Bersifatpendahuluan yang akandiikutiolehperjanjiansecararinci • Memilikjangkawaktuberlaku, apabilatidakdilanjutididalambentukkontrak, makaMoUtersebutakanbatalkecualidiperpanjangolehparapihak • Biasanyadibuatdalambentukperjanjiandibawahtangan

25. KONTRAK

26. PengertianKontrak • Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebihmengikatkandirinyaterhadapsatuorangataulebih.(Pasal 1313 KUH Perdata). Suatuperjanjianantaraduaorangataulebihyangmenciptakankewajibanuntukberbuatatautidakberbuatsuatuhal yang khusus ( • Black’s Law Dictionary).

27. SumberHukum • UU yang berlakusebagaihukumpositif • Pasal 1320 KUHPerdata • Pasal 1338 KUHPerdata • KUHD • DoktrindanKebiasaan

28. Kontrakdarisumbernya • Dari HukumKeluarga • Kontrak yang bersumberdariKebendaan yang berhubungandenganperalihanhukumbenda • Kontrak Obligator/Kewajiban • Kontrak yang berasaldarihukumpublik (BanyakdilakukanolehPemerintah)

29. Kontraksaatini (BernamadantidakBernama) • KontrakBernamadiaturdidalamKUHPerdataBab 5 s/d Bab 18 sebanyak 394 Pasal, terdapat 15 JenisKontrak yang bernama yang sudahdiaturdidalam BW yaitu: JualBeli, Tukarmenukar, Sewa-menyewa, Perjanjianmelakukanpekerjaan, persekutuanperdata, badanhukum, hibah, penitipanbarang, pinjampakai, pinjammeminjam, pemberiankuasa, bungatetapatauabadi, perjanjianuntung-untungan, penaggunganutang, danperdamaian

30. Kontraktidakberdama (yang saatiniberkembangdiluar BW) Leasing,belisewa,franchis joint venture, dll

31. Kontrak yang lazimdilakukanPemerintah • KontrakInvestasi/Penanaman Modal dan Joint Venture • KontrakPengadaanBarangdanJasa (Perpres No. 54/2010 • KontrakMigasdiaturdidalam UU No. 22 Tahun 2001 TentangMinnyakdan Gas Bumi • KontraktentangPertambangandan Mineral diaturdidalam UU No 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara

32. KedudukanPemerintahdalammembuatkontrak • PemerintahPusatdanPerangkatnya (Kementrianterkait) • Pemerintah Daerah danPerangkatnya (SKPA terkait) • Perusahaan Negara • Perusahaan Daerah

33. AsasHukumMoUdanKontrak • AsasbersumberkepadaPasal 1320 KUHPerdatatentangsyarat-syaratsahnyakontrakdanPasal 1338 (PactaSunservanda) • Konsensualitas • danKebebasanBerkontrak

34. Format MoUdanKontrak • JudulMoUdanKontrak • Tempatdanwaktudibuatkontrak/MoU • Para Pihak (Identitas) Kontrak/MoU • MaksuddanTujuanPembuatanKontrak/MoU (Comparisi) • IsiKontrak (Terdiridaripasal, pasaldanayat) • PenutupJikaMoUbiasanyaadaketentuanwaktu, jikaKontrakbiasanyaadabentukpenyelesaiansengketa • Tandatanganparapihak

35. TahapanPembuatanKontrak/MoU PraKontrak • Negosiasiawal • Nota kesepahaman • Studikelayakan/ujituntas (Due Diligent) • Negosiasilanjutan/akhir Kontrak • Penulisannaskahawal • Perbaikan • Penulisannaskahakhir • Penandatanganan

36. Terimakasih Selamatlatihandanberdiskusi