1 / 13

STANDAR PEMBIAYAAN SMP

STANDAR PEMBIAYAAN SMP. RASIONAL. Bahwa pendidikan merupakan investasi kemanusiaan ( human investment ) yang menjadi tumpuan harapan bagi masa depan suatu bangsa, oleh karenanya pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

bat
Download Presentation

STANDAR PEMBIAYAAN SMP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STANDAR PEMBIAYAAN SMP

  2. RASIONAL Bahwa pendidikan merupakan investasi kemanusiaan (human investment) yang menjadi tumpuan harapan bagi masa depan suatu bangsa, oleh karenanya pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk mengantisipasi kesulitan daerah atau sekolah dalam mencapai standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan melalui beberapa peraturan menteri, maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan pada kabupaten/ kota dan satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

  3. DASAR HUKUM • Permendiknas No.69 Tahun 2009 Tentang Standar Pembiayaan • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. • Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. • Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

  4. STANDAR PEMBIAYAAN SMP • JENIS PEMBIAYAAN • Biaya investasi, merupakan tanggung jawab pemerintah • Biaya operasional, merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat • Biaya personal, merupakantanggungjawaborangtuasiswa

  5. B. SUMBER PEMBIAYAAN • Pemerintah Pusat, untuk menunjang operasional sekolah; • Pemerintah daerah, sekurang-kurangnya 50% dari RAPBS yang diperlukan; • Dana masyarakat termasuk dana dari orangtua/masyarakat/dunia usaha diupayakan untuk membiayai peningkatan mutu program pengayaan dan program khusus yang disepakati orang tua; dan • Sumber lain, misalnya, hibah, pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  6. C. KOMPONEN YANG PERLU DIBIAYAI • Kegiatanteknisedukatifuntukprosesbelajarmengajar • Kegiatan penunjang untuk operasionalisasi ruang belajar dan kegiatan ekstrakurikuler; • Perawatan sarana pendidikan • Perawatan kegiatan penunjang • Kesejahteraan guru dan pegawai sekolah • Langganan Daya dan Jasa • Program khusus yang mengacupadapeningkatanmutuSekolah

  7. D. SATUAN PEMBIAYAAN Satuanbiayaoperasi non personaliauntukjenjangpendidikan SMP adalahsebesarRp. 1.200.000,00 per siswa/tahun. Jumlahdanatersebutdapatdigunakanuntukmembiayaihal-halsebagaiberikut. • Seluruhrangkaiankegiatan yang terkaitdenganPenerimaanPesertaDidikBaru (PPDB). • Penyusunan program sekolahseperti: RPS, RKAS, RAPBS, dll. • Penyusunanperencanaan program pembelajaranseperti: Silabus, RPP, ProramRemidi, PengayaandanPendalaman.

  8. LANJUTAN • Penunjangpelaksanaanpembelajaran, seperti: pengadaan media pembelajaran, pengadaanbukusumber, bahan ajar, dan LKS. • Pengadaan ATK danprabotkelas, seperti: papantulis, spidol, penghapus, perbaikanmejakursisiswa, • KegiatanPengembanganKeprofesianBerkelanjutan (PKB), seperti: PTK, MGMP, IHT, Seminar danPelatihan-pelatihan. • KegiatanPenilaianKinerja Guru (PKG), yaituuntuk: pengadaaninstrumen, pengambilan data, danpengolahan data.

  9. E. PROSEDUR PENENTUAN BIAYA Penentuanbiayaoperasionalsekolahdilakukanolehsekolahbersamaorangtuasiswa (komitesekolah) yang besarnyadidasarkanataskebutuhansekolahmelauiprosesanalisis yang matangdenganmempertimbangkanstandarpelayanan minimal yang ditetapkan. Biayaoperasionalsekolahtertuangdalam APBS, yang dapatdiaksesolehsiapapun yang berkepentingan.

  10. F. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN • Pengelolaanpembiayaanpendidikandilakukansecaratransparandandipertanggungjawabkanpenggunaannyasetiaptahunkepadapemerintah ataupemerintahdaerah, danbadanperansertamasyarakat (komitesekolah/dewansekolah).

  11. G. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) • Setiapsatuanpendidikanwajibmenyusun RKAS. • Dalampenyusunan RKAS melibatkan stakeholders (KomiteSekolah, tokohmasyarakat, dansemuapihak yang berkepentinganterhadapsekolah). • Sumber-sumberpembiayaandicatatsecaratransparandanakuntabilitas.

  12. H. PELAPORAN • Setiappenggunaandanasekolahwajibmembuatlaporantentangdana yang digunakansecaraberkala yang bersifattransparandanakuntabel. • Laporandisampaikankepadasemuapihak yang berkepentingansecaratertibdanteratur.

  13. Selesai

More Related