Bahan tayang 3-4 Mei

1. Bahantayang 3-4 Mei

2. LATAR BELAKANG Ketimpangan : URBAN BIAS • Buruknyainteraksikota-desa (insufficient urban-rural linkages) • Pembangunan dan distribusi fasilitas dan pelayanan lebih banyak di perkotaan Terjadi efekpengurasansumberdayaperdesaanke perkotaan • Rusaknya SDA dan lingkungan • Meluasnyakemiskinandiperdesaan • Urbanisasiberlebihan (over urbanization) • (Mengurasangkatankerjadiperdesaan) Krisis di perdesaan

3. Konsep P2KPB • P2KPB pada dasarnya merupakan pembangunan perdesaan yang perlu mengharmonikan pendekatan sektoral dan spasial dalam suatu entitas • P2KPB secara tegas perlu menyebutkan tata ruang dan pertanian dalam konsepnya, serta memperhatikan seluruh program pembangunan perdesaan yang ada pada konteks perlunya koordinasi pelaksanaan pembangunan perdesaan • P2KPB didudukkan pada aspek teknis pembangunan perdesaan dengan mengacu pada kebijakan umum, kebijakan kawasan dan standar pelayanan pembangunan perdesaan

4. PrinsipRumusanHasilLokakarya • KebijakanPengembanganPerdesaan • Kebijakanpengembanganperdesaansudahmemadai (dari RPJP, RPJM, RTRW, IsuStrategisNasionalLainnya (seperti MP3EI dan MP3KI), tetapipadaintinyabagaimanamembangundayatarikdesa. Sistemkebijakanpembangunanperdesaansudahcukupbaik, meskipundemikianperluadanyakoordinasiatas program-program pembangunanperdesaan, termasukdenganmenggunakanpendekatanentitaskewilayahan. • Arah kebijakan pembangunan perdesaan dalam RPJMN tahun 2010-2014 (Perpres no 5 tahun 2010): • Memperkuatkemandiriandesadalampemerintahan, pembangunandankemasyarakatan  governance, kurangterkaitdenganfisikdanspasial / penataanruang. • Meningkatkanketahanandesa • Meningkatkandayatarikperdesaanmelaluipeningkatankesempatankerja, kesempatanberusahadanpendapatanseiringdenganupayapeningkatankualitas SDM danlingkungan.

5. Prinsip-prinsip Pembangunan Perdesaan • Pertanian tetap menjadi fokus pembentukan dan peningkatan daya tarik desa atau perdesaan. Oleh karena itu peningkatan sektor pertanian yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah secara lebih komprehensif harus ditingkatkan. • Penataan ruang, desain perencanaan dan pemrograman perdesaan yang integralistik harus disiapkan agar pengembangan perdesaan tidak bergerak parsial dan sektoral, harus menggunakan pendekatan pengembangan wilayah. • Perlunya kejelasan pengertian kawasan perdesaan beserta tipologinya. • Perlunya memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan kearifan lokal dalam penyusunan dan implementasi program.

6. Kontekstual P2KPB • P2KPB pada dasarnya merupakan pembangunan perdesaan yang perlu mengharmonikan pendekatan sektoral dan spasial dalam suatu entitas • P2KPB secara tegas perlu menyebutkan tata ruang dan pertanian dalam konsepnya, serta memperhatikan seluruh program pembangunan perdesaan yang ada pada konteks perlunya koordinasi pelaksanaan pembangunan perdesaan • P2KPB didudukkan pada aspek teknis pembangunan perdesaan dengan mengacu pada kebijakan umum, kebijakan kawasan dan standar pelayanan pembangunan perdesaan

7. Program-program Perdesaan yang SudahBerjalan

9. RencanaTindakLanjut(HasilKonsinyasi I) • Strategic Rural Development Plan Rencana Aksi Kawasan Perdesaan Berkelanjutan • Berbentukpemetaan program-program sektoral, berfungsi agar tidakterjaditumpangtindih program yang ada di setiap kabupaten terpilih • PemilihanKawasanDesa yang Berpotensi BerdasarkanPemetaan yang telahdidapat, diharapkandapatditetapkankawasanperdesaan yang dapatdiberikan program P2KPB, halinidilakukan agar program yang dilakukantepatgunadanefisiensertasesuaidenganpotensikawasan 1. Eksisting Program Mapping 2. Site Selection 1:

10. 3. Quick RTR BerbentukRencana Tata Ruangringkas yang memuatpokok-pokokmuatan RRTR, antara lain sebagai berikut • SkenarioPengembanganKawasandiPerdesaan • Penetapan LokasiPusatKegiatanPerdesaan • Struktur Ruang Kawasan • Pola Ruang Kawasan • Sinkronisasi program sektoral • Berupa program tahunan (selama 5 tahun) yang dapatdilakukandiKawasanPerdesaan. APIP sekaligusmerupakankesepakatanantaraPusat, Provinsi, danKabupaten. TerkaitLokasidalamkawasan, Program, Sumber Dana, BesaranBiaya, WaktuPelaksanaan, danInstansi yang bertanggungjawab • Monitoring dan evaluasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Perdesaan Berkelanjutan. 4. APIP (Annual Program Implementation Plan)