1 / 25

ASAL PEROLEHAN

RUANG LINGKUP BMN. ASAL PEROLEHAN. Jenis belanja : - Belanja barang (52) - Belanja modal (53) - Belanja hibah (56) - Bantuan sosial (57) - Belanja Lain-lain (58). APBN. Perolehan Lain yang sah. Termasuk : Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan;

ava-gillespie
Download Presentation

ASAL PEROLEHAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RUANG LINGKUP BMN ASAL PEROLEHAN • Jenis belanja: • - Belanja barang (52) • - Belanja modal (53) • - Belanja hibah (56) • - Bantuan sosial (57) • - Belanja Lain-lain (58) APBN Perolehan Lain yang sah • Termasuk : • Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; • Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (999.08) • BLU • PERTANGGUNGJAWABAN • Aset Lancar •  Persediaan • Aset Tetap • Tanah • Peralatan dan Mesin • Gedung dan Bangunan • Jalan, Irigasi dan Jaringan • Aset Tetap Lainnya • Konstruksi Dalam Pengerjaan • Aset Lain-lain • Aset Tidak Berwujud • Kerjasama Pihak Ketiga • Aset yang tidak digunakan • Hibah/sumbangan • Perjanjian/kontrak • Peraturan perundang-undangan • Putusan pengadilan PENGELOLAAN • PENGELOLAAN • Pemindahtanganan • Penjualan • Hibah • Tukar-menukar • PMP • Penghapusan • Penggunaan • Pemanfaatan • Sewa • Pinjam pakai • KSP • BGS/BSG

  2. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN ELLANG CIREBON PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 Tata Cara PelaksanaanPenghapusanBarangMilik Negara Disampaikan : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGCIREBON 6 Juni 2014

  3. MATERI

  4. LATAR BELAKANG • mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara tepat dan akuntabel. • menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik, pengaturan mengenai penghapusan Barang Milik Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 perlu ditinjau kembali

  5. POKOK-POKOK PERUBAHAN Prinsipumumpenghapusan (alurpelaksanaanpenghapusan) Pengaturanlebihrincipenghapusan BMN padaPengelolaBarang PenambahanjangkawaktupenerbitankeputusanpenghapusanpadaPenggunaBarang

  6. RUANG LINGKUP PMK

  7. PRINSIP UMUM

  8. ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN PMK 96/PMK.06/2007 PMK 50/PMK.06/2014

  9. PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMNPADA PENGELOLA BARANG Dilakukandalamhal BMN sudahtidakberadadalampenguasaanPengelolaBarang karena: 1 2 3 4

  10. PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMNPADA PENGGUNA BARANG Dilakukansebagaiakibatdarisalah satu hal di bawah ini:

  11. PermohonanPenghapusan BMN penelitianterhadap permohonanPenghapusan BMN • memastikankesesuaianantara BMN yang menjadiobjekputusanpengadilandengan BMN yang menjadiobjekpermohonanPenghapusan: • - penelitian data dandokumen BMN • - penelitianterhadapisiputusan • pengadilanterkait BMN sebagaiobjek • putusanpengadilan • penelitianlapangan (on site visit), jika • diperlukan laporanhasilpenelitian Setuju? Tidak Ya SuratPersetujuanPenghapusan BMN SuratPersetujuanPenghapusan BMN Penghapusan BMN dari DBP/DBKP denganMenerbitkanKeputusanPenghapusan laporanPenghapusan paling lama2 bulansejaktglpersetujuan paling lama 1 bulansejakkeputusanpenghapusanditandatangani Penghapusan BMN dari DBMN laporanPenghapusan

  12. PenghapusanKarenaAdanyaPutusanPengadilan Yang TelahMemperolehKekuatanHukumTetap Dan SudahTidakAdaUpayaHukumLainnya (lanjutan…) • permohonanPenghapusan BMN kepadaPengelolaBarang yang sekurang–kurangnyamemuat: • pertimbangandanalasanPenghapusan • data BMN • 2. PermohonanPenghapusan BMN dimaksudsekurang–kurangnyadilengkapidengan: • salinan/fotokopiputusanpengadilan yang telah • dilegalisasi/disahkanolehpejabatberwenang • fotokopidokumenkepemilikanataudokumen • setara

  13. PermohonanPenghapusan BMN penelitianterhadap permohonanPenghapusan BMN • Permohonansekurang-kurangnyamemuat: • pertimbangandanalasanPenghapusan • data BMN SuratPersetujuanPenghapusan BMN SuratPersetujuanPenghapusan BMN Penghapusan BMN dari DBP/DBKP denganMenerbitkanKeputusanPenghapusan laporanPenghapusan paling lama 2 bulansejaktglpersetujuan paling lama 1 bulansejakkeputusanpenghapusanditandatangani Penghapusan BMN dari DBMN laporanPenghapusan

  14. PermohonanPenghapusan BMN penelitianterhadap permohonanPenghapusan BMN • pertimbangandanalasanPenghapusan • data BMN Setuju? Tidak Ya SuratPersetujuanPenghapusan BMN SuratPersetujuanPenghapusan BMN PelaksanaanPemusnahan BMN  BA Pemusnahan paling lama 1 bulansejaktglpersetujuan laporanPenghapusan Penghapusan BMN dari DBP/DBKP denganMenerbitkanKeputusanPenghapusan paling paling 2 bulansejaktglpersetujuan Penghapusan BMN dari DBMN paling lama 1 bulansejakkeputusanpenghapusanditandatangani laporanPenghapusan

  15. Penghapusan BMN KarenaPemusnahan (lanjutan…) • PermohonanPenghapusan BMN karenaPemusnahankepadaPengelolaBarang yang sekurang–kurangnyamemuat: • 1. pertimbangandanalasanPenghapusan; • 2. data BMN; • 3. SuratPernyataanTanggungJawabMutlak (SPTJM) dariPenggunaBarang/pejabat yang • ditunjuk yang sekurang-kurangnyamemuat: • a. identitasPenggunaBarang/pejabat yang ditunjuk; • b. pernyataanmengenaitanggungjawabpenuhataskebenaranpermohonan yang diajukan, • baikmateriilmaupunformil; dan • c. pernyataanbahwa BMN tidaklagidapatdigunakan, dimanfaatkan, dandipindahtangankan • ataubahwa BMN harusdilakukanPemusnahanberdasarkanamanatketentuanperaturan • perundang-undangan. • 4. fotokopibuktikepemilikan, untuk BMN yang harusdilengkapidenganbuktikepemilikan; • 5. fotokopikeputusanpenetapan status penggunaan, untuk BMN yang harusditetapkan status • penggunaannya; • 6. kartuidentitasbarang, untuk BMN yang harusdilengkapidengankartuidentitasbarang; dan • 7. foto BMN.

  16. PermohonanPenghapusan BMN penelitianterhadap permohonanPenghapusan BMN • pertimbangandanalasanPenghapusan • data BMN Setuju? Tidak Ya SuratPersetujuanPenghapusan BMN SuratPersetujuanPenghapusan BMN Penghapusan BMN dari DBP/DBKP denganMenerbitkanKeputusanPenghapusan paling lama 2 bulansejaktglpersetujuan laporanPenghapusan paling lama 1 bulansejakkeputusanpenghapusanditandatangani laporanPenghapusan Penghapusan BMN dari DBMN

  17. Penghapusan BMN KarenaSebab-Sebab Lain (Lanjutan…) •  BMN hilang, permohonandilengkapidengan: • suratketerangandarikepolisian; dan • SuratPernyataanTanggungJawabMutlak (SPTJM) dariPengguna • Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnyamemuat: • identitasPenggunaBarang/pejabat yang ditunjuk; • pernyataanmengenaitanggungjawabpenuhataskebenaran • permohonan yang diajukan, baikmateriilmaupunformil; dan • pernyataanbahwa BMN hilangdantidaklagidapatditemukan. • BMN rusakberat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacatberat/tidak • produktifuntukhewan/ikan/tanaman, permohonandilengkapidenganSurat • PernyataanTanggungJawabMutlak (SPTJM) dariPenggunaBarang/pejabat yang • ditunjuk yang sekurang-kurangnyamemuat: • identitasPenggunaBarang/pejabat yang ditunjuk; • pernyataanmengenaitanggungjawabpenuhataskebenaran • permohonan yang diajukan, baikmateriilmaupunformil; dan • pernyataanbahwa BMN telahrusakberat, susut, menguap, mencair, • kadaluwarsa, mati/cacatberat/tidakproduktifuntuk • hewan/ikan/tanaman.

  18. Penghapusan BMN KarenaSebab-Sebab Lain (Lanjutan…) • keadaankahar (force majeure), permohonandilengkapidengan 2 (dua) dokumen • sebagaiberikut: • Suratketerangandariinstansi yang berwenang: • mengenaiterjadinyakeadaankahar (force majeure); atau • mengenaikondisibarangterkinikarenakeadaankahar (force majeure). • 2. SuratPernyataanTanggungJawabMutlak (SPTJM) dariPengguna • Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnyamemuat: • identitasPenggunaBarang/pejabat yang ditunjuk; • pernyataanmengenaitanggungjawabpenuhataskebenaranpermohonan • yang diajukan, baikmateriilmaupunformil; dan • pernyataanbahwa BMN telahterkenakeadaankahar (force majeure). • Catatan: untuk BMN rusakberat, cacatberat/tidakproduktifuntukhewan/ikan/tanamandankeadaankahar (force majeure), dalamhalmasihmempunyainilaiekonomismakadiusulkanterlebihdahulupemindahtanganan.

  19. HAL PENTING LAINNYA

  20. Mari Kita BenahiAset Negara Bersama DirektoratJenderalKekayaan Negara (Kanwil/KPKNL) KPKNL CIREBON Jln. DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO 48 CIREBON

  21. Terima Kasih

  22. KMK-NOMOR KMK-218/KM.06/2013 Ttg. Pelimpahan Sebagian Wewenang Menkeu Yg Telah Dilimpahkan kepadaDirjen KN Kpd Pejabat DiLingkunganDJKN Utk Dan A.n Menkeu Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menkeu.

More Related