1 / 19

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

PEMBERHENTIAN PEGAWAI. ANGGOTA KELOMPOK. Anis Al Aminatuf 115030100111002 Vallen Laurinda 115030100111005 Yuricka Priskilia 115030100111008 Astri Dian Utami 115030101111004 Fitria Kurniawati 115030101111013. Definisi Pensiun.

ashley
Download Presentation

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PEMBERHENTIAN PEGAWAI

  2. ANGGOTA KELOMPOK Anis Al Aminatuf 115030100111002 VallenLaurinda 115030100111005 YurickaPriskilia 115030100111008 Astri Dian Utami 115030101111004 FitriaKurniawati 115030101111013

  3. Definisi Pensiun • Dalam UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 10 disebutkan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. • Pensiun memiliki arti tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000, hal 850). • Pensiun adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak bekerja lagi sebagai pegawai negeri dengan mendapatkan penghasilan yang teratur.

  4. Masa Pensiun merupakan masa yang akan dihadapi oleh seorang Pegawai bagi yang bekerja pada instansi pemerintah, swasta, maupun lembaga BUMN (Fillipo, 1984:283). 

  5. Syaratsyaratpensiun Syarat umum, yaitu: • diberhentikan dengan hormat; • usia minimum 50 tahun; • masa kerja minimum 20 tahun. Syarat khusus (berupa pengecualian dari syarat umum), yaitu: • tanpa syarat, yaitu PNS tersebut dinyatakan MPK tidak dapat bekerja karena kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan; • masa kerja minimum 4 tahun, yaitu PNS dinyatakan MPK tidak dapat bekerja karena kecelakaan tidak dalam tugas kedinasan; • Restrukturisasi organisasi. Pensiun dipercepat dengan batas usia minimum 45 tahun dan masa kerja minimum 10 tahun. Misalnya ketika departemen sosial dan departemen penerangan direstrukturisasi. • Besarnya: 40% - 75% dari gaji pokok.

  6. Berakhirnya pensiun • PNS yang bersangkutan meninggal dunia; • PNS yang bersangkutan diangkat kembali menjadi PNS; • PNS yang bersangkutan tanpa seijin negara menjadi pegawai negara asing; • PNS terlibat gerakan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN; • Keterangan yang diajukan untuk pemberian pensiun adalah PALSU

  7. KONSEP PEMBERHENTIAN PEGAWAI • Konsep pensiun itu begini: Orang disuruh kerja tekun puluhan tahun. Sambil menyisihkan sebagian gajinya untuk dana pensiun. Di umur tertentu (katakanlah 55 tahun atau 65 tahun) dia tidak perlu lagi bekerja. Tapi nanti dia tetap menerima uang pensiun sampai meninggal. Jadi ada jaminan hari tua baginya. • Oleh sebab itu, selama dia bekerja, sebagian penghasilannya harus disisihkan untuk mengisi celengan pensiun. Karena nanti gaji pensiunnya diambil dari celengan ini.

  8. DASAR-DASAR PEMBERHENTIAN Pasal 17 ayat (2)Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto UU Nomor 43 tahun 1999 . Pasal 133 UU Nomor 32 tahun 2004 juncto UU Nomor 12 tahun 2008 bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan struktural harus berdasarkan prinsip profesionalisme bahwa pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan struktural perlu memperhatikan pengembangan karier PNS daerah, jadi PNS Pusat atau PNS dari daerah lain Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 100 tahun 2000 juncto PP Nomor 13 tahun 2002. bahwa untuk pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, Bupati/Walikota/Gubernur (Pejabat Pembina Kepegawaian) perlu mendengarkan pertimbangan/saran Baperjakat Pasal 30 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 tahun 2003 mengenai tindakan administratif. Pasal 10 PP 100 tahun 2000 juncto PP Nomor 13 tahun 2002 mengatur tata cara pemberhentian PNS dari jabatan struktural.

  9. PEMBERHENTIAN PNS (PP 32/79) • Pemberhentian yang mengakibatkan PNS yang bersangkutankehilanganstatusnyasebagai PNS • PemberhentiandariJabatanNegeri: • Pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutantidakbekerjalagipadasuatusatuanorganisasinegara • yang bersangkutanmasihtetapberstatussebagai PNS

  10. Macam-macamPemberhentian • Pemberhentianataspermintaansendiri • Pemberhentiankarenamencapai Batas UsiaPensiun (Pasal 3 – Pasal 4) • PemberhentiankarenaPenyederhanaanOrganisasi (Pasal 6) • Pemberhentiankarenamelakukanpelanggaran/tindakpidana/penyelewenangan (Pasal 10) • Pemberhentiankarenatidakcakapjasmaniataurohani • PemberhentiankarenameninggalkanTugas (Pasal 12) • Pemberhentiankarenameninggalduniaatauhilang (Pasal 13) • Pemberhentiankarenahal-hal lain

  11. TERIMA KASIH

  12. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri • Yang bersangkutanakandiberhentikan DENGAN HORMAT dari PNS: • Dapatditundauntuk paling lama 1 (satu) tahunjikakepentingandinasmendesak • Ditolak, jika yang bersangkutanmasihterikandalamkeharusanbekerjapadapemerintahsesuaiaturan yang berlaku.

  13. PemberhentianKarenaMencapai Batas UsiaPensiun • Pasal 3 (2) Batas UsiaPensiun (BUP) PNS adalah 56 tahun. • Pasal 4 (1) BUP dapatdiperpanjangjikayang bersangkutanmendudukijabatantertentu: • Perpanjangans.d. 65 tahun (bagiAhliPeneliti, Penelitiygditugaskansecarapenuhdibidangpenelitian). Guru Besar, LektorKepala, Lektor. UU No.14 Pasal 67 (4) BUP Dosen 65 tahundan BUP Profesordptdiperpanjangsampai70 tahun. • Sampai60 tahun (Ketua, WakilKetua, KetuaMuda, Hakim MA, JaksaAgung, Eselon I & II, dlsb • Sampai58 tahun (Hakim pd Mahkamahpelayaran, PT, PN, PA. • pemberhentianinidiberitahukankepadayang bersangkutan 1 (satu) tahunsebelum BUP

  14. PemberhentianKarenaPenyederhanaanOrganisasi Sebelumdiberhentikan: • Disalurkankesatuanorganisasi lain • Apabilatidakdimungkinkan, maka: • Diberhentikan DENGAN HORMAT sebagai PNS • Diberhentikan DENGAN HORMAT denganhakpensiun, jika: • Usiasekurang-kurangnya 50 tahun • Memilikimasakerja sekurang2nya 10 tahun. • AtaudiberhentikandariJabatanNegeridenganmendapatUangTunggujikahurufa.tidakterpenuhi

  15. PemberhentianKarenaMelakukanPelanggaran/TindakPidana/PenyelewenganPemberhentianKarenaMelakukanPelanggaran/TindakPidana/Penyelewengan • Melanggarsumpah/janji PNS • MelanggarperaturanDisiplin PNS • Dihukumpenjara: berdasarkanKeputusanPengadilan yang telahmempunyaihukum yang tetapkarenatindakpidana yang diancampidana setinggi2nya 4 tahun/lebihberat • Melakukantindakpidana/kejahatanygadahubungannyadenganjabatan • MelanggarPasal 104 s.d. 161 KUHP • KarenamelakukankegiatanygakanmengubahPancasiladan/aturan UUD 45 • Karenamelakujkankegiatanygmenentangnegaradan/ataupemerintah.

  16. PemberhentianKarenaTidakCakapJasmani Dan/AtauRohani Harusdinyatakanoleh Tim PengujiKesehatandandinyatakan: • TidakdptbekerjalagidalamsemuaJabatanNegeri yang disebabkankarenamenjalankankewajibanjabatannya. • Diberhentikandenganhormatdenganhakpensiuntanpaterikatmasakerjapensiun • Jikasakitnyabukankarenamenjalankankewajibanjabatan sekurang2nya memilikimasakerja 4 tahundiberikanhakpensiun. • Menderitapenyakit/kelainan yang berbahayabagidirinyaataulingkungankerjanya • Setelahberakhircutisaktitapibelummampubekerjakembali.

  17. PemberhentianKarenaMeninggalkanTugas • PNS ygmeninggalkantugassecaratidaksahdalamwaktu 2 (dua) bulanterusmenerusdiberhentikangajinyamulaibulanke 3 • Jikakurangdari 6 bulanmelaporpadaatasannya, makadapat: • Ditugaskankembalijikaalasanketidakhadirandibenarkan, atauh • Diberhentikan DENGAN HORMAT sebagai PNS jikaketidakhadirannyakarenakelalaianyang bersangkutandandianggapakanmengganggusuasanakerjajikabekerjakembali. • Jika 6 (enam) bulanterusmenerusmeninggalkantugassecaratidaksahdiberhentikan TIDAK DENGAN HORMAT dari PNS.

  18. PemberhentianKarenaMeninggalDuniaAtauHilang • PNS yang meninggalduniadengansendirinyadianggapdiberhentikandenganhormat • PNS yang hilangdianggaptelahmeninggalpadaakhirbulanke 12 sejakdinyatakanhilang • Apabiladiketemukankembalidanmasihhidupmakadiangkatkembalisebagai PNS danhaknyadibayarpenuh.

  19. PemberhentianKarena Hal-hal Lain • PNS yang telahselesaicutidiluartanggunganNengaranamuntidakmelapormakadiberhentikandenganhormatdari PNS. • PNS tersebutsudahmelaportetapitidakadalowonganmakadiberhentikandenganhormatsebagai PNS.

More Related