PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI

1. PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI DahliahUmar KomisiPemilihanUmum DKI Jakarta

2. KeuntunganPemilukada Rakyat bisamenentukansiapa yang memimpindaerah Memperkuatotonomidaerah Rakyat bisamenggantipemimpinapabilapemimpinsebelumnyatidakpunyaprestasi Sebagai media penyelesaiankonflik Membuatrakyatbelajarbertatanegaradanberpolitik

3. KerugianPemilukada Biaya yang tinggibaikuntukpenyelenggaraanmaupunbiayacalon Menimbulkankonflik Menimbulkansengketahukum, bahkanada yang berlarut-larut Menimbulkanpolitikuang

4. MengapaadaPemilihanKepala Daerah Langsung? Agar masyarakatdapatmenentukanpemimpindaerahnyamasing-masing Mendukungtransparansidanlegitimasipemerintahlokal Konsekwensidarikonsepotonomidaerah Menghindaripolitikdagangsapi (usahauntukmengindahkanaspirasimasyarakatterhadappemilihankepaladaeraholeh DPRD, seperti yang disinyalirtelahterjadisebelumnya)

5. JumlahPemilihdi Jakarta padaPemiluLegislatif

6. DasardasardiselenggarakanPemilikadasecaralangsung UU No 32 tahun 2004 tentangPemerintah Daerah UU 29 tahun 2007 tentangPemerintahanProvinsi Daerah KhususIbukota Jakarta sebagaiIbukota Negara Kesatuan RI yang mengaturbahwaCalonGubernurterpilihaharusmemenuhi 50% ditambah 1 suaradaritoralsuarasah UU No 12 /2008 merupakan UU perubahanatasbeberapapasalpada UU 32 tahun 2004 menyangkutdiperbolehkannyaCalondariunsurperseorangan UU No 8 tahun 2005 tentangperubahanpertama UU 32 tahun 2004 menyangkutefisiensibiayadenganmenambahkanjumlah TPS danmengaturpenundaanjadualpemilukadaapabilaterjadibencanaalam. Keputusan MK no 17/PUU-VI/2008 tanggal 4 Agustus 2008, yang merubah ketentuan UU No 12 2008 yang mewajibkan calon pemimpin daerah yang sedang menjabat tidak perlu mengundurkan diri namun harus mengajukan cuti pada saat kampanye

7. Ketentuan yang berubahdalampencalonankepaladaerah Calonkepaladaerah yang sedangmendudukijabatanharusmelaporkandirikepadaPresidenketikamencalonkandiridanmengajukancutipadasaatkampanye Seseorang yang pernahdidakwasecarapidanadenganancamanhukuman 5 tahunbisamencalonkandiridengansyarattelahmenjalankanhukumanhinggatuntasdandicalonkan 5 tahunsetelahhukumanberakhirsertamemberikanpernyataanpernahdipidanadi media massanasional Calon yang telahdinyatakanlolostidakbolehmengundurkandiridaripencalonan, atauterkenadenda Partaipolitikdilarangmenarikdukungan, apabilaitudilakukandenganitusyaratdukungantidakmencapaisesuaiketentuan, makapencalonantetapdinyatakansahdanberlanjut.

8. PeranPemerintahdan KPU PeranPemerintah Membiayaipemilukada Menyediakanpetugasuntukmembantu PPK, PPS dan PPDP Peran KPU: Menyelenggarakantahapan-tahapanPemilukadadansosialisasi

9. PeranOrganisasimasyarakat Sebagaiagenpendidikanpemilihdenganmengkampanyekanpentingnyapemilukadadanbagaimanamengenalcalonpemimpindaerahkepadamasyarakat Sebagaipemantaupemilukada Sebagaikelompok yang mendukungcalon yang benar-benarmemiliki track record dankomitmenterhadapkepentinganmasyarakat

10. CalonPerseorangan Sebagaiwujudkesamaanhaksebagaiwarnanegara Indonesia untukdipilihdalamPemiluKepala Daerah Untukmemberikanalternatifcalonkepaladaerah, tidakterbatashanyadarikalanganpartaipolitik Agar masyarakatdapatmemunculkansendiricalonpemimpindaerah yang akandipilih

11. BeberapaPermasalahanterkaitdengantahapanpemilukada Pemilihbarumenyadaridirinyatidakterdaftardanmendaftarkandirisetelah DPT ditetapkan PersyaratanPencalonantidaklengkap Tim kampanyeterlambatdidaftarkan Tim pelaporanpenggunaandanakampanyetidakdisiapkan Saksiuntukpemungutandanpenghitungansuaratidakdisiapkan, saksilebihdarisatu, saksikurangterlatihsehinggamenimbulkankerancuan, dll Tim kampanyetidakmemahamiaturan main Tim Kampanyemelakukanpolitikuang