1 / 16

PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A

MATERI HUKUM PAJAK. PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A. Oleh :. BETRI. PENGERTIAN DAN TUGAS HUKUM PAJAK. TUGAS HUKUM PAJAK Siapa-siapa wajib pajak dan subjek pajak Objek-objek apa yang dikenakan pajak (Objek pajak) Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah Timbul dan hapusnya hutang pajak

arden
Download Presentation

PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MATERI HUKUM PAJAK PELATIHAN PAJAK TERAPAN BREVET A Oleh : BETRI

  2. PENGERTIAN DAN TUGAS HUKUM PAJAK TUGAS HUKUM PAJAK • Siapa-siapa wajib pajak dan subjek pajak • Objek-objek apa yang dikenakan pajak (Objek pajak) • Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah • Timbul dan hapusnya hutang pajak • Cara penagihan pajak • Cara mengajukan keberatan dan banding Hukum Pajak :Suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak

  3. DEFENISI PAJAK DEFENISI PAJAK • Mr.Dr.N.J.Feldmann, prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa • Prof.Dr.M.J.H.Smeets Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditujukan hal yang idividual. • Dr.Soeparman Soemahamidjaja Iruan wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusa berdasarkan norma-norma hukum • Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

  4. FUNGSI PAJAK • Fungsi Penerimaan ( Budgeter ) Sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah • Fungsi Mengatur ( Regulernd ) Alat untuk mengatur atau melaksanakan dibidang Sosial dan Ekonomi

  5. KEDUDUKAN PAJAK HUKUM NEGARA HUKUM TATA NEGARA HUKUM ADM NEGARA HUKUM PAJAK HUKUM PERDATA HUKUM HUKUM PIDANA

  6. PERLAWANAN TERHADAP PAJAK • Perlawanan Pasif Perlawanan pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat dinegara yang bersangkutan dan merupakan hambatan yang mempersulit pemungut pajak Perlawanan Aktif Perlawanan aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar Perlawanan Aktif a. Penghindaran pajak (tax avoidance) b. Pengelapan pajak ( tax evasion )

  7. ASAS DAN DASAR PEMUNGUTAN PAJAK YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK • Asas Tempat Tinggal • Asas Kebangsaan • Asas Sumber Merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada tempat tinggal seseorang atau berdasarkan kebangsaan seseorang atau berdasarkan sumber dimana penghasilan diperoleh

  8. DASAR DAN TEORI PEMUNGUTAN PAJAK • TEORI ASURANSI Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh negara. • Teori Kepentingan Sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatiakan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya • Teori Gaya Pikul Teori ini adalah azas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya • Teori Gaya Beli Teori ini merupakan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan • Teori Bakti Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak

  9. HUKUM PAJAK MATERIIL DAN HUKUM PAJAK FORMIL Ketentuan Hukum Pajak Formil dimuat dalam UU tersendiri • UU No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan ( KUP ) • UU No.17 Tahun 2000 tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak ( BPSP ) • UU No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa ( PPSP ) • UU No.14 tahun 2000 tentang pengadilan pajak ( PP ) Ketentuan Hukum Pajak Material dimuat dalam UU tersendiri • UU No.12 Tahun 1994 tentang PBB • UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( PDRD ) • UU No.20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) Tentang : Subjek Pajak, Wajib Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak

  10. JENIS PAJAK 1 MENURUT SIFATNYA a, Pajak Langsung b. Pajak tdk Langsung 2 MENURUT SASARAN / OBJEK a. Pajak Subjektif b, Pajak Objektif 3 MENURUT LEMBAGA PEMUNGUTNYA a.Pajak Pemerintah Pusat b.Pajak Pemerintah Daerah

  11. PEMUNGUTAN PAJAK 1 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK a, official assesment system b. self assesment system c. Withholding System d. Semi self system 2. CARA PENGENANG UTANG PAJAK a, Pengenaan didepan b. Pengenaan dibelakang c. Pengenaan cara campuran

  12. TARIF PAJAK 1 Tarif Progresif ( Meningkat ) a, Untuk WP Orang pribadi b. Untuk WP Badan dan BUT 2 Tarif Degresif ( Menurun ) 3 Tarif Proportional ( Sebanding ) UU No.18 Th 2000 ( UUPN & PPn BM ) 4 Tarif Tetap UU No.13 Th.1985 ( BM ) 5 Tarif Advalorem 6. Tarif Spesifik

  13. TIMBULNYA UTANG PAJAK Ada dua pendapat yang berbeda timbulnya utang pajak 1 Pendapat pertama yaitu ada dan diberlakukan UU Pajak 2. Pendapat kedua yaitu utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya SKP oleh pemerintah cq Dirjend Pajak

  14. SANKSI PAJAK Terbagi dua 1. Sanksi administrasi a. Sanksi bunga b. Denda Administrasi 2. Sanksi Pidana a. Denda Pidana b. Pidana kurungan c. Pidana penjara

  15. PENAGIHAN PAJAK PASIF DAN AKTIF PENERBITAN SKP a. SKPKB b. SKPKBT c. STP d. SPPT PENAGIHAN PAJAK PASIF PENAGIHAN PAJAK AKTIF PENRBITAN a, Surat teguran b. Surat Paksa c. Surat penyitaan

  16. TERIMA KASIH

More Related