OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT Dr Hj Alma Lucyati MKes, MSi, MHuk Kes PADA :

1. KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARATDALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT Dr Hj Alma Lucyati MKes, MSi, MHuk Kes PADA : Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan Program Pelatihan Kesehatan 2010 dan Perencanaan Pelatihan Tahun 2011 Batam, 17-19 Maret 2010

2. VISI • VISI PEMERINTAH PROV. JABAR TAHUN 2008-2013 DALAM TAHAPAN KEDUA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROV. JABAR ADALAH : “ TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA”

3. MISI • Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing. • Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal • Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah • Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan • Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing Tujuan : • Mendorong tingkat pendidikan, kesehatan, kompetensi kerja masyarakat Jabar • Menjadikan masyarakat Jabar yang Sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai iptek.

5. Strategi dan Kebijakan Bid. Kesehatan : • Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak • Mengembangkan sistem kesehatan • Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular • Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

6. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, melalui : • Pendidikan berkelanjutan : Bea siswa untuk pendidikan D1 ke D3 bagi 1000 bidan di desa. • Diklat/pelatihan : • Teknis • Fungsional BPTKM • Diklatpim Bandiklat Prov. Jabar

7. BALAI PELATIHAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT (BPTKM) DINKES PROV JABAR, sebagai UPTD Dinkes Prov. Jabar, berdasarkan : KeputusanGubernur No. 50/2002 tentangTupoksidanRincianTugasPada UPTD dilingkunganDinkes Prov. Jabar TUPOKSI : MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TENAGA KESEHATAN DAN MASYARAKAT.

8. DASAR HUKUM

9. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN • PP 38 TAHUN 2007 • KEPMENKES RI NO 725/MENKES/SK/V/2003 • KEPMENKES RI NO 922/MENKES/SK/X/2008 • PERDA JABAR NO 10 TAHUN 2009 • PERGUB JABAR NO 32 TAHUN 2009 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DIBIDANG KES PEDOMAN TEKNIS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

10. RINCIAN URUSAN PROVINSI

11. Pengelolaan Diklat fungsional dan teknis skala provinsi(PerdaJabar no 10 tahun 2009) • Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional standar nasional dan lokal. • Pembinaan diklat teknis dan fungsional. • Pengendalian diklat teknis dan fungsional melalui akreditasi pelatihan. • Evaluasi diklat tingkat provinsi.

12. Dasar Hukum Penyelenggaraan Diklat : 1. PP 101/2000 : • DiklatTeknisdanDiklatFungsionaldilaksanakanolehLembagaDiklatTerakreditasi. 2.Kep. Ka LAN RI 193/2001 • Penyelenggaraandiklatfungsionaldiaturdalampedomanpenyelenggaraanygditetapkanolehinstansijabatanfungsionaldandiselenggarakanolehlembagadiklat yang terakreditasi

13. Penyelenggaraan diklat teknis diatur dalam pedoman penyelenggaraan yg ditetapkan oleh instansi pembina jabatan teknis dan diselenggarakan oleh lembaga diklat yang terakreditasi. 3.Kepmenkes 725/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan • ditetapkan bahwa pelatihan di bidang kesehatan diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan.

14. 4. Pergub No. 52/2005 tentang Jejaring Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur • Balai pelatihan pada dinas di lingkungan prov. Jabar, sesuai dgn tupoksi berwenang melaksanakan pelatihan teknis dan fungsional sesuai dgn kewenangannya. • SKPD selain Bandiklat dan Balai Pelatihan sesuai dgn tupoksinya dapat melaksanakan kegiatan peningkatan aparatur di lingkungan masing-masing melalui kegiatan orientasi, sosialisasi, lokakarya, seminar dan bimbingan teknis. • STTPP bagi diklat yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan yg terakreditasi ditandatangani oleh instansi Pembina teknis dan Kepala Balai.

15. KEGIATAN DIKLAT BIDANG KESEHATAN DILINGKUNGAN DINKES PROV. JABAR: • BIDANG/SEKSI/PROGRAM BERSAMA BPTKM MELAKSANAKAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT • BIDANG BERSAMA BPTKM MELAKSANAKAN PENYUSUNAN PRIORITAS DIKLAT • PELATIHAN DILAKSANAKAN OLEH BPTKM • FASILITATOR : WI BPTKM, PEJABAT STRUKTURAL, PROGRAMER KESEHATAN PROV. JABAR • SERTIFIKASI DIKLAT OLEH BPTKM

16. SOTK DINAS KESEHATANPERDA NO 21 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT UPTD GUDANG fARMASI rkk_dinkesjabar

17. SEKSI-SEKSI PD BIDANG RKK • SEKSI LEGISLASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN (LEGISJAKES) • SEKSI AKREDITASI DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN (DITGUNAKES) • SEKSI AKREDITASI SARANA KESEHATAN (DITSARKES) rkk_dinkesjabar

18. PERGUB JABAR NO 32 TAHUN 2009(TUPOKSI SEKSI AKREDITASI DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN DIKLAT) • Melaksanakan fasilitasi pendidikan tenaga kesehatan • Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan bagi tenaga kesehatan

19. KEBIJAKAN DIKLAT JABARALUR PERENCANAAN, PENGANGGARAN,KEGIATAN & PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANA TRAINING NEED ASSESMENT REKAP, ANALISA & PEMILAHAN USULAN DIKLAT TEKNIS BPTKM PROGRAM DIKLAT FUNGSIONAL PROGRAM PROGRAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBINAAN DIKLAT ORPROF PROGRAM DITGUNAKES AKREDITASI PELATIHAN BPTKM EVALUASI DIKLAT

20. KEBIJAKAN DIKLAT JABARALUR PEMBIAYAAN KEGIATAN PELAKSANA SUMBER BIAYA JENIS PELATIHAN BPTKM DIKLAT TEKNIS APBN TOPDOWN PROGRAM DIKLAT FUNGSIONAL APBD ORPROF USULAN PROGRAM PEMBINAAN DIKLAT PHLN DITGUNAKES AKREDITASI PELATIHAN EVALUASI DIKLAT