1 / 22

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT . “ BEST PRACTICE”. oleh : Lex Laksamana Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Jakarta, 19 September 2011. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT. MENGEMBANGKAN JABAR CYBER PROVINCE DAN VIRTUAL OFFICE.

euclid
Download Presentation

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. REFORMASI BIROKRASIPEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT “BEST PRACTICE” oleh : LexLaksamana Sekretaris Daerah ProvinsiJawa Barat Jakarta, 19 September 2011 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

  2. MENGEMBANGKAN JABAR CYBER PROVINCE DAN VIRTUAL OFFICE Pemprov Jabar telah memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan mengembangkan : Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Database Barang Daerah (ATISISBADA)dan secara bertahap penerapan paperless office.

  3. IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIJINAN TERPADU • Bulan Juni 2007 berdiri Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) Provinsi Jabar dibawah koordinasi Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat dengan perizinan 51 jenis selanjutnya meningkat menjadi 83 jenis. • Tahun 2008 menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sampai dengan sekarang. Perijinan awal 109 jenis meningkat menjadi 209 jenis

  4. Lanjutan Implementasi ... • Tahun 2011 berdiri outlet-outlet di 4 Wilayah BKPP (3 outlet telah beroperasi dan 1 outlet masih dalam proses pembangunan) • Operasionalisasi mobil layanan keliling 2 buah untuk wilayah-wilayah yang potensial.

  5. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK • Beroperasi sejak 1 Juli 2008. • Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara on-line, real time dan transparan. • Dapat memonitor efisiensi dan APBD Provinsi. • Pelayanan juga dimanfaatkan oleh institusi lain baik Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi dan lainnya.

  6. SISTEM INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH • Berawal dari penandatanganan pakta integritas antara Sekretaris Daerah dengan para Ka OPD dilanjutkan dengan implementasi SIKPD. • Tahun 2011 implementasi penuh modul anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. • Untuk modul lainnya dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan setiap triwulan.

  7. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH • Berawal dari database digital barang milik daerah yang hanya berbasis LAN (Local Area Network). • Selanjutnya dikembangkan dengan teknologi berbasis web yang dapat diakses secara on-linebernama Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA). • Aplikasi ini mempunyai fasilitas up load data gambar (image) barang, data koordinat yang terkoneksi dengan google map.

  8. PAPERLESS OFFICE • Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan paperless office sejak tahun 2002

  9. PELAYANAN BERBASIS PELANGGAN Pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat mengembangkan pelayanan berbasis pelanggan melalui penerapan SAMSAT On-line di 34 Cabang SAMSAT Induk, 12 SAMSAT Outlet, 1 drive thru, 3 SAMSAT On-line 3 Provinsi (Jabar, Banten dan DKI Jakarta) dan 5 SAMSAT Keliling.

  10. MENERAPKAN ISO/SNI DI OPD • Telah diterapkan ISO di OPD yaitu : • BANDIKLAT tahun 2004 (ISO-9001:2008 dalam penyelenggaraan DIKLAT TEKNIS); • BAPPEDA tahun 2009 (ISO-9001:2008 dalam perencanaan pembangunan tahunan Daerah); • BKD tahun 2011 (dalam proses ISO-9001:2008 untuk kenaikan pangkat); • BPPT tahun 2011 (dalam proses ISO-9001:2008 untuk administrasi pelayanan perijinan) • 11 UPTD/B.

  11. MENETAPKAN DAN MEMBERLAKUKAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN • Tahun 2010 ditetapkan dan pelaksanaan kebijakan insentif berbasis kinerja dalam bentuk tunjangan tambahan penghasilan (TTP) sebagai pengganti honor kegiatan. • Penerimaan TTP ditentukan oleh kinerja pegawai yang bersangkutan (20 % porsi kinerja sisanya 80 % sebagai fix income). Tahun 2012 porsi kinerja 30 % dan fix income 70 %. • TTP diberikan kepada seluruh pegawai Provinsi baik struktural, fungsional termasuk CPNS.

  12. PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI 1. Aspek Perilaku Kerja : Indikator penilaian aspek ini berlaku sama kepada seluruh pegawai Provinsi 2. Aspek Prestasi Kerja : Indikator penilaian aspek ini berbeda-beda tergantung posisi dan kedudukan pegawai

  13. PENSIUN DINI • Berlaku mulai tahun 2009. • Berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu. • Mendapat uang kompensasi. • Sampai Tahun 2011 telah dikabulkan 136 pegawai (tahun 2010 : 53 pegawai dan tahun 2011 : 83 pegawai) pensiun dini dengan total anggaran sebesar Rp. 4.920.620.000 (tahun 2010) dan Rp. 8.817.593.600 (tahun 2011).

  14. PERSYARATAN DAN PERHITUNGAN UANG KOMPENSASI 1. Persyaratan • Sukarela. • Usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun. • Tidak dalam proses/kasus hukum 2. Perhitungan Uang Kompensasi • BUP : 56 tahun. • Skala usia antara 50 s/d 54 tahun. • Rumus : SMK X Gaji Pokok

  15. IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BEBAS DARI KKN • Penerapan Island of Integrity • Tahun 2008 dilakukan Kesepakatan Bersama untuk menetapkan Daerah/Wilayah percontohan bebas KKN dengan Pimpinan KPK, Kemenpan dan 6 Kab/Kota (Kab. Bandung Barat, Kab. Sukabumi, Kab. Kuningan, Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Sukabumi) • Tahun 2010 telah menetapkan 4 OPD (BKD, Dinas Pendapatan, BPPT dan Inspektorat ) untuk menerapkan Island of Integrity.

  16. Lanjutan Implementasi ... • Pelaporan LHKPN • Setiap tahun telah dilaporkan Harta Kekayaan para Penyelenggara Provinsi dan Kab/Kota ke KPK; • Untuk tahun 2011 pengisian LHKPN telah diperluas kepada para pejabat eselon III yang strategis; • Para pelaksana yang berhubungan langsung dengan publik.

  17. Lanjutan Implementasi ... • Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) • Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melaksanakan proses pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi. • BUMD yang telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi adalah Bank BJB pada tahun 2011.

  18. MELAKSANAKAN EVALUASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH • Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 huruf D angka 2, terdapat klausul apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi/evaluasi dapat dilakukan setelah OPD dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. • Telah dilakukan evaluasi terbatas diantaranya terhadap Organisasi yang didukung oleh jabatan fungsional angka kredit, yaitu Inspektorat, BAPPEDA, BANDIKLAT, BAPUSIPDA dengan melakukan rasionalisasi untuk eselon terendah (eselon IV).

  19. PENERAPAN DESK AKUNTABILITAS • Tahun 2009 telah dibentuk Desk Akuntabilias yang ditempatkan di Inspektorat. • Desk Akuntabilitas merupakan institusi konsultasi bagi OPD dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan program/kegiatan. • Anggota Desk Akuntabilitas adalah para pejabat dan auditor di Inspektorat.

  20. Tidakadasatumasalah pun yang tidak dapat diselesaikan !!! Hanyaadasatukatakunci !!!! ……… KOMITMEN KUAT PIMPINAN !!!

  21. Informasi lebih lanjut Website : http://www.jabarprov.go.id

  22. nuhun…terimakasih..tengkyu….

More Related