ASPEK HUKUM DALAM P4GN

1. ASPEK HUKUM DALAM P4GN Oleh : Brigjen Pol. Drs. JhonTurmanPanjaitan KepalaBadanNarkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

2. BIODATA NAMA :DRS. JHON TURMAN PANJAITAN TTL :SEI MARTEBING, 29 SEPTEMBER 1963 NRP :63090776 PANGKAT :BRIGADIR JENDRAL POLISI JABATAN :KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN • RIWAYAT PENUGASAN • DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA THN 2009-2011 • DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA JAWA TENGAH TAHUN 2011-2013 • DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA METRO JAYA TAHUN 2016 • WAKIL DIREKTUR TINDAK PIDANA NARKOBA BARESKRIM POLRI 2017 • KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROV. SUMATERA SELATAN 2018 • PENGHARGAAN • SATYA LENCA BAKTI • PIN EMAS RIWAYAT PENUGASAN LUAR NEGERI ASIA : EROPA : AUSTRALIA 1. SINGAPORE 2. MALAYSIA 3. LAO PDR 4. MYANMAR 1. BELANDA 2. BELGIA 3. PRANCIS 4. AUSTRIA

3. INDONESIA DARURAT NARKOBA RAPAT TERBATAS SAYA INGIN AGAR ADA LANGKAH-LANGKAH PEMBERANTASAN NARKOBA YANG LEBIH GENCAR LAGI, YANG BERANI LAGI, YANG LEBIH GILA LAGI, YANG LEBIH KOMPREHENSIF LAGI, DAN DILAKUKAN SECARA TERPADU. DIPERLUKAN ADANYA ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN SINKRONISASI DAN STANDARISASI PELAYANAN TERAPI DAN REHABILITASI SECARA OPTIMAL.

4. PERBANDINGAN KEADAAN DINASTI QING DENGAN SAAT INI

5. LATAR BELAKANG • Permasalahan Narkoba di Indonesia terus meningkat,salah satu sebabnya adalah kurangnya daya mobilisasi gerakan penanganan narkoba. • Pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya(SDM, anggaran, material & metodologi) sehingga perlu pelibatan seluruh komponen utk berperan serta dalam penanganan narkoba. • Oleh karena itu, upaya menggalakkan pendayagunaan sumber daya seluruh komponen harus dilakukan secara berkelanjutan.

6. TUJUAN RAPAT KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA BERSAMA INSTANSI PEMERINTAH MEMBANGUN KOMUNIKASI, JEJARING KERJA, DAN KEPEDULIAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM P4GN MENGGERAKAN POTENSI KEMANDIRIAN PARA PENGGIAT ANTI NARKOBA MENGGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI TERKAIT PENGGIAT ANTI NARKOBA, NORMA YANG MENDUKUNG LINGKUNGAN BERSIH NARKOBA MEMBEKALI CALON PENGGIAT ANTI NARKOBA DENGAN MATERI P4GN, DAN KEMAMPUAN MENYAMPAIKAN PESAN-PESAN ANTI NARKOBA.

7. KONSEPSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA • Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanganan narkoba yg meliputi upaya pencegahan, rehabilitasi & pemberantasan Pemerintah berantas Masyarakat cegah Swasta rehab

8. KRITERIA PENGGIAT ANTI NARKOBA • AKTIF DALAM KEGIATAN DI DALAM/LUAR LINGKUNGAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG P4GN • BERSINERGI DENGAN BNN DAN UNIT TERKAIT • BERINTEGRITAS TINGGI • MANDIRI DAN KREATIF PADA KEGIATAN P4GN • BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK DALAM SEMUA LINI DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM BERSIH NARKOBA

9. PERAN SERTA YANG DIHARAPKAN • AdanyaKegiatanSosialisasi Anti Narkobadilingkungan Internal dan External • Komitmentdalammenjagalingkungan yang sehatdanbersihdaripenyalahgunaandanperedarangelapnarkotika • Kebijakandalam P4GN, Test Urin • AktifdalamKegiatanKegiatan Anti Narkoba • TerbentuknyaKawasanKerjaBebasAsapRokok • ApabilaadaIndikasikeberadaanPenyalahgunadanPeredaranGelapNarkoba, beranimelapor BNN • MenjadiPenggiat Anti Narkoba

10. I. DASAR HUKUM

11. PeranSertaMasyarakat(UUNo.35Tahun2009) PASAL 104 MASYARAKATMEMPUNYAIKESEMPATANYANGSELUASLUASNYAUNTUKBERPERANSERTADALAM PENCEGAHAN&PEMBERANTASANPENYALAHGUNAANDANPEREDARANGELAPNARKOTIKADAN PREKURSORNARKOTIKA PASAL 105 MASYARAKATMEMPUNYAIHAK&TANGGUNG JAWABDLMUPAYAPENCEGAHAN&PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAANDANPEREDARANGELAPNARKOTIKADANPREKURSORNARKOTIKA PASAL 106 HAK MASYARAKATDIWUJUDKANDALAMBENTUK:MENCARI,MEMPEROLEH,DANMEMBERIKAN INFORMASI;MEMPEROLEHPELAYANAN;MENYAMPAIKANSARANDANPENDAPAT;MEMPEROLEH JAWABANATASPERTANYAANTENTANGLAPORANNYA;MEMPEROLEHPERLINDUNGANHUKUM PASAL 107 MASYARAKATDAPATMELAPORKANKEPADAPEJABATYANGBERWENANGATAU BNNJIKAMENGETAHUI ADANYAPENYALAHGUNAANATAUPEREDARANGELAPNARKOTIKADANPREKURSORNARKOTIKA

12. TitleandContentLayoutwithList Addyourfirstbulletpointhere Addyoursecondbulletpointhere Addyourthirdbulletpointhere

13. TitleandContentLayoutwithList Addyourfirstbulletpointhere Addyoursecondbulletpointhere Addyourthirdbulletpointhere

14. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG 35 TENTANG NARKOTIKA DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

15. PENCEGAHAN PERAN SERTA MASYARAKAT PASAL 104 MASYARAKAT MEMPUNYAIKESEMPATAN YANG SELUAS LUASNYA UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA. PASAL 105 MASYARAKAT MEMPUNYAIHAK & TANGGUNG JAWABDLM UPAYA PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA. PASAL 106 HAKMASYARAKATDIWUJUDKANDALAMBENTUK:MENCARI, MEMPEROLEH, DAN MEMBERIKANINFORMASI;MEMPEROLEHPELAYANAN;MENYAMPAIKAN SARAN DAN PENDAPAT;MEMPEROLEH JAWABAN ATAS PERTANYAAN TENTANG LAPORANNYA; MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM.

16. PENCEGAHAN PERAN SERTA MASYARAKAT PASAL 107 MASYARAKATDAPAT MELAPORKANKEPADA PEJABAT YANG BERWENANG ATAU BNN JIKA MENGETAHUI ADANYA PENYALAHGUNAAN ATAU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA. • PASAL 108 • Peransertamasyarakatdapatdibentukdalamsuatuwadah yang dikoordinasioleh BNN • Ketentuanpadaayat (1) diaturdenganPerka BNN.

17. PENCEGAHAN KarenapemakaianNarkobasecara illegal melanggar UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotikadan UU RI No. 5 Tahun 1997 tentangPsikotropika, yang melarangdanmengaturtentangkepemilikan, pemakaiandanpengedaranobat-obatterlarang MENGAPA PEMAKAIAN NARKOBA DILARANG ? PenyalahgunaanNarkobaadalahmasalah yang sangatkompleksdantimbulkarenaberbagaifaktorsepertiadanyaperedarangelapNarkoba; dandapatdilihatdaritingkahlakupengguna, sikapdanjugalingkungansosialdanlatarbelakangbudayanya.

18. REHABILITASI MEDIS & SOSIAL PASAL 53 : Pengobatan berdasarkan indikasi medis dan dokter dalam memberikan narkotika golongan II dan III. PASAL 54 : Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA • PASAL 55 : • Orang tua / wali dari pecandu narkotika yang belumcukup umur wajib lapor yang ditunjukpemerintah. • pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajibmelaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya keinstansi yang ditunjukpemerintah • Pelaksanaanwajiblapor. LANJUTAN…

19. REHABILITASI MEDIS & SOSIAL • PASAL 103 : • Hakim yg memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan dan menetapkan. • Masa yang menjalani pengobatan diperhitungan sebagai masa menjalani hukuman. UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA • PASAL 127 : • Setiap pengguna penyalahguna narkotika golongan I,II,III bagi diri sendiri dipidana paling lama 4, 2, 1 tahun. • Dalam memutuskan perkara, hakim wajib memperhatikan pasal 54,55, dan 103. • Penyalahguna yg terbukti sebagai korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

20. REHABILITASI PecanduNarkotikaWAJIB MELAPORKAN DIRI yang dilakukanolehpecandunarkotika yang sudahcukupumurataukeluarganya, dan/atau orang tuaatauwalidaripecandunarkotika yang belumcukupumurkepadainstitusipenerimawajiblaporuntukmendapatkanpengobatandan/atauperawatanmelaluirehabilitasimedisdanrehabilitasisosial. PP NO. 25 Tahun 2011 Tentang PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOBA

21. PEMBERANTASAN PASAL 72 • KewenangantentangPemberantasanpenyalahgunaandanperedarangelapnarkotikadilaksanakanolehpenyidik BNN • Penyidik BNN diangkatdandiberhentikanolehKepala BNN • ketentuanpengangkatandanpemberhentianpenyidik BNN diaturdenganPerka BNN.

22. PEMBERANTASAN KETENTUAN SANKSI/PIDANA :

23. PEMBERANTASAN KETENTUAN SANKSI/PIDANA :

24. PEMBERANTASAN KETENTUAN SANKSI/PIDANA :

25. TERIMA KASIH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN Jl. Gub.H.A. Bastari Komp. OPI,Jakabaring Palembang Telepon: (0711) 5620077 Fax: (0711) 5620066 Call Center : 0711 5620533 SMS Center : 0822 3000 5656 http://sumsel.bnn.go.id