1 / 16

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 2 0 13

KEBIJAKAN DPRA DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATBERBASIS ADAT DAN BUDAYA LOKAL. Oleh : Ir. ZURIAT SUPARJO. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 2 0 13. I. VISI DAN MISI PEMERINTAH ACEH 2012-2017. VISI :

adsila
Download Presentation

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 2 0 13

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KEBIJAKAN DPRA DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATBERBASIS ADAT DAN BUDAYA LOKAL Oleh : Ir. ZURIAT SUPARJO DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 2 0 13

  2. I. VISI DAN MISI PEMERINTAH ACEH 2012-2017 VISI : “ACEH YANG BERMARTABAT SEJAHTERA BERKEADILAN DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI” MISI : MemperbaikitatakelolaPemerintahan Aceh yang amanahmelaluiImplementasidanpenyelesaianturunan UUPA untukmenjagaperdamaian yang abadi Menerapkannilai-nilaibudaya Aceh danNilai-NilaiDinul Islam disemuasektorkehidupanmasyarakat Memperkuatstrukturekonomidankualitassumberdayamanusia Melaksanakanpembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasidanberkelanjutan Mewujudkanpeningkatannilaitambahproduksimasyarakatdanoptimalisasipemanfaatan SDA

  3. II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ACEH ReformasibirokrasiuntukmewujudkantatakelolaPemerintahan Aceh yang bersih, amanahdanakuntabelsertabinakeberlanjutanperdamaian yang berpedomanpada UUPA danMoU Helsinki; Meningkatkanpemahaman, penghayatandanpengamalannilai-nilaiDinul Islam, sosialdanbudaya; Memperkuatstrukturekonomi Aceh denganrevitalisasipertaniandanpengembangan agro industri yang didukungolehinfrastruktur yang memadai; MengurangiAngkaKemiskinandanPengangguran ; MenyediakanInfrastruktur yang terintegrasi, selaras, berkelanjutandanberkeadilansesuaipotensidaerah; Menciptakansumberdayamanusia yang handalmelaluipenyediaanpendidikan yang berkualitasdanpelayanankesehatan yang prima; Mengoptimalkanpemanfaatan SDA yang berkelanjutandenganpeningkataninovasipengelolaan, kreatifitasdanproduktifitasmasyarakat yang ramahlingkungan; Meningkatkankualitaslingkungandanpengelolaanresikobencana.

  4. III. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH Reformasi Birokrasi; Pelaksanaan Dinul Islam, Sosial dan Budaya; Peningkatan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian; Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran; PeningkatandanoptimalisasiPembangunan Infrastrukturygterintegrasi; Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan; Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan; Bina Keberlanjutan Perdamaian; Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana.

  5. IV. ISU STRATEGIS • KondisipemerintahanGampongdi Aceh belumberjalansebagaimanamestinya, keberadaanGampongdi Aceh sangattergantungpadapemerintahtingkatatasnya (pusat, ProvinsidanKabupaten/Kota),, makaperludilakukanperubahan agar Gampongmampumandiri. • Salahsatuperubahan yang perludilakukanolehPemerintah Aceh sampaidengantahun 2017 adalahmenatakembalisistempenyelenggaraanpemerintahandanpemberdayaanmasyarakatGamponguntukmendorongpenguatanpolitik, ekonomi, adatistiadatdansosialbudayamasyarakatAceh padatingkatbawah; • Masihperlunyapenguatanpemerintahandanpembangunanekonomimasyarakat, ygharusdimulaipadatingkatGampongsebagai fundamental pembangunan Aceh kedepan yang berbasisadatdanbudayalokal;

  6. V. PERMASALAHAN • Belumtersusunnyaregulasisebagaiimplementasi UU-PA danPermendagriNomor 52 Tahun 2007 baiktingkatProvinsimaupundiKabupaten/Kota; • Belumadanyapetunjukteknissebagaipedomanpenyelenggaraanpemerintahan, pembangunandanpemberdayaanmasyarakatyang berbasisadatdanbudayalokal; • Alokasi Dana bagiGampongmasih minim danterbatasuntukpembangunandanpemberdayaanmasyarakatyang berbasisadatdanbudayalokal, baikdariKabupaten/Kota maupundariProvinsi; • BelumsemuaKabupaten/Kota membentukPokjapelestariandanpengembanganadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat; • MasihbanyakGampongygblmmemiliki Kantor Keuchik, sehinggamenyulitkanpenyelenggaraanpemerintahandanpemberianpelayanankepadamasyarakat;

  7. VI. DASAR HUKUM • UUD 1945 Pasal 18B: (1) Negara mengakuidanmenghormatisatuanpemerintahdaerah yang bersifatkhususatau yang bersifatistimewa yang diaturdengan UU; (2) Negara mengakuidanmenghormatikesatuanmasyarakathukumadatbesertahak-haktradisionalnyasepanjangmasihhidupdansesuaidenganperkembanganmasyarakatdanprinsip NKRI yang diaturdengan UU; • UU No. 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh • UU No. 27 Tahun 2009 tentangMajelisPermusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, danDewanPerwakilan Rakyat Daerah; • PeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 2005 TTG DESA • PermendagriNomor 52 Tahun 2007 tentangPedomanPelestarian Dan PengembanganAdatIstiadat Dan NilaiSosialBudayaMasyarakat; • Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat; • Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga Adat;

  8. VII. FUNGSI DPRA MEMPUNYAI FUNGSI : • LEGISLASI; • ANGGARAN; DAN • PENGAWASAN KETIGA FUNGSI TERSEBUT DIJALANKAN DALAM KERANGKA REPRESENTASI RAKYAT DI PROVINSI ACEH (Pasal 292 UU Nomor 27 Thn 2009)

  9. VIII. BIDANG TUGAS KOMISI F DPRA BidangKesehatandanKesejahteraanmeliputi: • Kesehatan • KeluargaBerencana • PerananPerempuan • Kesejahteraan Rakyat • PerlindunganAnakdanPerempuan • Sosial • PemberdayaanMasyarakat • PenanggulanganBencana • Ketenagakerjaandanmobilitaspenduduk

  10. IX. DUKUNGAN DPRA • Dukunganoperasionalpenyelenggaraan Pembangunan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisAdatdanBudayaLokal • 1. Memberidukungananggaranmelalui APBA • 2. KomitmenTerhadapBantuanKeuanganPeumakmuGampong (BKPG) utk 6.464 Gampong (TahunAnggaran 2013)dlm upaya untuk penguatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat • 3. Memberidukunganbagi SKPA terutama yang membidangiPembangunan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisAdatdanBudayaLokal; B.Penegakandalamperaturan(law and order) 1. MembahasdanmemberipersetujuanterhadaprancanganQanunmengenaiAnggaranPendapatandanBelanja Aceh (APBA); 2. MelaksanakanPengawasanterhadappelaksanaanPeraturan Daerah (Qanun) danAnggaranPendapatandanBelanja Aceh (APBA) 3. MemintalaporanpertanggungjawabanGubernurdalammenyelenggarakanPemerintahan; 4. Membangunkomitmenbersamaeksekutifuntukmenyukseskan APBA setiaptahunberjalan.

  11. X. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS ADAT DAN BUDAYA LOKAL DAPAT DILAKUKAN DENGAN: • KONSEP DASAR; • menjaga, melindungidanmembinaadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat Aceh; • pengakomodasiankeanekaragamanlokaluntukmemperkokohkebudayaan Aceh; • penciptaanstabilitas, dibidangideologi, politik, ekonomi, sosialbudaya, dan agama; • penumbuhkembangkansemangatkebersamaandankegotongroyongan; • partisipasi, kreatifitas, dankemandirianmasyarakat;dan • terbentuknyakomitmendankepedulianmasyarakat yang menjunjungtingginilaisosialbudaya. 2. PROGRAM DASAR; • penguatankelembagaan; • peningkatansumberdayamanusia; dan • pemantapanketatalaksanaan

  12. ………..LANJUTAN 3. STRATEGI PELAKSANAAN • penyusunanlangkah-langkahprioritas; • identifikasinilai-nilaibudaya Aceh yang masihhidupdanpotensialuntukdilestarikandandikembangkan, sekaligusmengkajipranatasosial yang masihada, diakuidanditerimaolehmasyarakat; • pelembagaan forum-forum aktualisasiadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat Aceh dalam even-even strategisdaerahdanmasyarakat; • pengembangan/pembentukanjaringanlintaspelakumelaluipenguatankerjasamaantarkelembagaanadatistiadatdimasing-masingkab/kota; • pengembangan model koordinasiantarapemerintahdaerahdengankelembagaanadatistiadat yang bersifatberkelanjutan; • pengembangan, penyebarluasandanpemanfaatannilaisosialbudayasertapemeliharaannorma, nilaidansistemsosial yang positifdidalammasyarakat;

  13. XII. TUJUAN (KEBIJAKAN/DUKUNGAN) • Untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah Provinsi, Kab/Kota dan Gampong dalampemberdayaanmasyarakatdan pengelolaanpembangunan; 2.Untuk menjagadanmemeliharaadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat Aceh, terutamanilai-nilaietika, moral, danadab yang merupakanintidariadatistiadat, kebiasaan-kebiasaandalammasyarakat, danlembagaadat agar keberadaannyatetapterjagadanberlanjut; 3.Agar Pemerintah Aceh danKabupaten/Kota memiliki program/kegiatanatauupaya yang terencana, terpadu, danterarahsehinggaadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat Aceh dapatberkembangmengikutiperubahansosial, budayadanekonomidalamProsespembangunandanpemberdayaanmasyarakat;

  14. XIII. LANGKAH-LANGKAH YG TELAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN OLEH DPRA • Meminta SKPA yang terkaitdgnPemberdayaanAdat, agar memfasilitasiKabupaten/Kota untukmempercepatpembentukanPokjaPengembangandanPelestarianAdatIstiadatdanNilaiSosialBudayaMasyarakat; • Penyediaananggarandlm APBA 2013 untukkegiatan BKPG, PemberdayaanAdatdankegiatan lain sesuaibidangtugasKomisi F DPRA; • Mengimbau SKPA ygterkait agar mensosialisasikan UU, PP, PermendagridanQanun Aceh ygberkaitandgn Pembangunan danPemberdayaanMasyarakatberbasisadatdanbudayalokal; • MemberidukunganterhadappembentukanGampong Pilot Project AdatdanBudaya Aceh diKabupaten/kota pd thnanggaran 2014, sebagaimanaGampong Pilot Project AdatdanBudaya Nusantara ygtelahadadiKabPidie Jaya dan Aceh Besarygdibiayaimelaluidana APBN;

  15. XIV. USUL & SARAN 1.DiharapkansemuaKabupaten/kotamendukungupayapengembangandanpelestarianadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat Aceh, denganmengalokasikandanapada APB-Kab/kotaTahunAnggaran 2014 yang akandatang, sehingga program/kegiatanPemerintah Aceh dapatefektifdansinergiedengan program/kegiatanKab/kota; 2. Perluupayapercepatanregulasi yang berkaitandenganpengembangandanpelestarianadatistiadatdannilaisosialbudayamasyarakat, baikdiprovinsimaupunKab/Kota sebagaiimplementasidari UU, PP, PermendagridanQanun Aceh yang ada; 3. PemerintahKab/Kota, sebaiknyalebihseringturunkelapanganuntukmelakukanpembinaan, monitoring danevaluasisertasupervisikepadapemerintahanGampongdanmasyarakat;

  16. terima kasih KETUA KOMISI F DPR ACEH

More Related