KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 35

SUB DIREKTORAT KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN PowerPoint PPT Presentation


  • 407 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN. SUB DIREKTORAT KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN. DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI. UU NO. 15 TAHUN 1985. Pasal 15, ayat (1)

Download Presentation

SUB DIREKTORAT KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

SUB DIREKTORAT KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI


Uu no 15 tahun 1985

UU NO. 15 TAHUN 1985

Pasal 15, ayat (1)

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib:

a. menyediakan tenaga listrik;

b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada

masyarakat;

c. memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan

umum.


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

KISI-KISI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

SISTEM KETENAGALISTRIKAN YANG AMAN, ANDAL & AKRAB LINGKUNGAN

VISI

&

SNI WAJIB,STANDAR INTERNASIONAL, STANDAR PABRIKAN, IEC/ISO

STANDAR

&

KESELAMATAN

UMUM

KESELAMATAN

LINGKUNGAN

KESELAMATAN

INSTALASI

KESELAMATAN

KERJA

WUJUD

&

PEKERJA

(PEGAWAI & TK BUKANPEG)

MASYARAKAT

UMUM

LINGKUNGAN

SEKITAR INSTALASI

INSTALASI

PENYEDIAAN T.L

PERLINDUNGAN

&

KECELAKAAN

MASY.UMUM

PENCEMARAN

KERUSAKAN

INSTALASI

KEBAKARAN

KECELAKAAN KERJA

PENCEGAHAN

&

  • TEMPAT KERJA

  • LINGKUNGAN KERJA

  • PROSEDUR KERJA (SOP)

  • NILAI AMBANG BATAS (NAB)

  • ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

  • TANDA PERINGATAN/LARANGAN

  • PEMERIKSAAN KES.KERJA

  • SERT.PERALATAN BERBAHAYA

  • SERTIFIKAT KOMPETENSI

  • TANDA KESELAMATAN PRODUK

  • PENYULUHAN BAHAYA T.L.

  • TANDA PERINGATAN / LARANGAN

  • SERTIFIKAT LAIK OPERASI

  • SERTIFIKAT KOMPETENSI

  • TANDA KESELAMATANPRODUK

  • PROSEDUR O & M

  • SERT.PERALATAN BERBAHAYA

  • SERTIFIKAT LAIK OPERASI

  • SERTIFIKAT KOMPETENSI

  • KESIAPAN ALAT PEMADAM

  • LATIHAN PEMADAMAN

BAKU MUTU

LINGKUNGAN.

PERSYARATAN

&


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

KESELAMATAN UMUM

INSTALASI TENAGA LISTRIK

PRODUK PERALATAN DAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK

MENGACU KEPADA:

  • STANDAR SNI

  • STANDAR INTERNASIONAL STANDAR NEGARA LAIN YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN IEC/ISO

  • PRODUK SNI WAJIB

  • PERALATAN PEMANFAAT

  • MCB • KIPAS ANGIN

  • SAKLAR

  • TUSUK KONTAK

  • KOTAK KONTAK

PRODUK IMPOR

INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

PRODUKSI DALAM NEGERI

INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

  • Pembangkit

  • Transmisi

  • distribusi

  • Konsumen TT

  • Konsumen TM

Konsumen TR

Sertifikasi Produk

Sertifikasi Kesesuaian Produk

KONSUIL

LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK

PT Sucofindo PT Wide & Pin

PT DepriwanggaPT SIbbara Sejahtera Abadi

PT Indospec Asia PT Industira

PT PLN JaserPT Citrabuana Indoloka

PT Koneba (Persero)PT Silma Instrumentama

PT Findo Daya Inspection PT Gamma Iridium Perkasa

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPRO)

PT Sucofindo

PT PLN Jaser

PT Findo Daya Inspection


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

SERTIFIKASI LAIK OPERASI

INSTALASI TENAGA LISTRIK


Peraturan pemerintah no 3 tahun 2005 tentang p erubahan pp n o 10 t ahun 1989

PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 2005 Tentang Perubahan PPNo. 10 Tahun 1989

PASAL 21

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan

keselamatan ketenagalistrikan

  • Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi:

    - Standardisasi,

    - Pengamanan Instalasi TL, untuk mewujudkan A3

    - Pengamanan Pemanfaat TL

  • Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi

  • Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik

  • Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi


Peraturan pemerintah no 3 tahun 2005 tentang p erubahan pp n o 10 t ahun 19891

PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 2005 Tentang Perubahan PPNo. 10 Tahun 1989

PASAL 21

  • Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan TT dan TM dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi

  • Pemeriksaan instalasi pemanfaatan TR oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba

  • Pemeriksaan instalasi TR yang dimiliki oleh konsumen TT dan atau TM dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi

  • Setiap tenaga teknik yg bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALNO. 0045 TAHUN 2005TENTANG INSTALASI KETENAGALISTRIKAN

PASAL 7 ayat (1)

Instalasi penyediaan tenaga listrik :

  • selesai dibangun dan dipasang,

  • direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas, atau

  • dilakukan relokasi

    wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku.

    PASAL 11 ayat (1)

    Instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang telah selesai dibangun dan dipasang wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku.

    Pasal 11 ayat (5)

    Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dilakukan oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh Menteri.


Sertifikat laik operasi

SERTIFIKAT LAIK OPERASI

A. Bagi Pemilik Instalasi:

  • Sebagai alat bukti bahwa instalasinya telah memenuhi persyaratan teknis untuk dioperasikan.

  • Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di bidang ketenagalistrikan.

  • Pemenuhan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah.

  • Alat kontrol unjuk kerja (performance) instalasi tenaga listrik.

    B. Bagi Pemerintah

  • Sebagai media untuk pembinaan pelaksanaan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik

  • Sebagai media untuk mengawasi instalasi tenaga listrik yang beroperasi di wilayah kerjanya.

  • Sebagai indikator pertumbuhan ekonomi (dengan diketahuinya supply and demand di tiap wilayah Indonesia).


Pelaksana sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik

PELAKSANA SERTIFIKASI LAIK OPERASI INSTALASI TENAGA LISTRIK

  • Lembaga inspeksi teknik

    • Instalasi penyediaan tenaga listrik

    • Instalasi transmisi dan distribusi tenaga listrik

    • Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi

    • Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan menengah

  • Lembaga inspeksi nirlaba yang ditunjuk oleh Menteri

    • Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI LAIK OPERASI INSTALASI KETENAGALISTRIKAN

LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK (TERAKREDITASI)

WAKTU (HARI)

PEMERINTAH

PEMILIK INSTALASI

PERMOHONAN SERTIFIKAT KE

LEMBAGA INSPEKSI

1 *)

TEMBUSAN PERMOHONAN SERTIFIKAT

KONTRAK ANTARA

PEMILIK INSTALASI DENGAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK

PERMOHONAN UNTUK MELAKUKAN UJI LAIK OPERASI

PENUGASAN KEPADA LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK

2

KETENTUAN, SYARAT, DAN ITEM TESTS UJILAIK OPERASI

UJI LAIK OPERASI INSTALASI

21 **)

PERBAIKAN

PENGAWASAN TEKNIK (WITNESSING)

TIDAK

LAIK

HASIL EVALUASI ?

7

LAIK

TEMBUSAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI

SERTIFIKAT LAIK OPERASI

PENERBITAN

SERTIFIKAT LAIK OPERASI

4

35

Catatan: *) tergantung pemilik instalasi dan lembaga inspeksi teknik

**) tergantung kondisi dan kesiapan instalasi

TOTAL


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI LAIK OPERASI INSTALASI KETENAGALISTRIKAN

LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK (BELUM TERAKREDITASI)

WAKTU (HARI)

PEMERINTAH

PEMILIK INSTALASI

PERMOHONAN SERTIFIKAT KE

PEMERINTAH

1

INFORMASI DAFTAR LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK YANG TELAH TERDAFTAR DI PEMERINTAH

KONTRAK ANTARA

PEMILIK INSTALASI DENGAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK

PEMILIHAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN PENGAJUAN KE PEMERINTAH

5

PENUGASAN KEPADA LEMBAGA INSPEKSI YANG DIPILIH PEMILIK INSTALASI

KETENTUAN, SYARAT, DAN ITEM TESTS UJILAIK OPERASI

PERBAIKAN

UJI LAIK OPERASI INSTALASI

21 *)

PENGAWASAN TEKNIK (WITNESSING)

PRESENTASI LAPORAN HASIL UJI DI PEMERINTAH

7

TIDAK

LAIK

HASIL EVALUASI ?

LAIK

PENERBITAN

SERTIFIKAT LAIK OPERASI

4

TOTAL

38

Catatan:*) tergantung kondisi dan kesiapan instalasi


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK KONSUMEN TEGANGAN RENDAH

LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK (KONSUIL)

WAKTU (HARI)

PEMERINTAH

PEMILIK INSTALASI

PERMOHONAN SERTIFIKAT KE

KONSUIL

1 *)

KONTRAK ANTARA

KONSUMEN DENGAN KONSUIL SERTA MENYERAHKAN BIAYA DAN DOKUMEN TEKNIK

KETENTUAN, SYARAT, DAN ITEM TESTS UJILAIK OPERASI

UJI LAIK OPERASI INSTALASI

1**)

PERBAIKAN INSTALASI OLEH INSTALATIR

PENGAWASAN TEKNIK

TIDAK

LAIK

HASIL EVALUASI ?

1

LAIK

PENERBITAN

SERTIFIKAT LAIK OPERASI***)

SERTIFIKAT LAIK OPERASI

1

Catatan: *) tergantung konsumen dengan KONSUILdan kelengkapan dokumen teknik

**) tergantung kondisi dan kesiapan instalasi

***) KONSUIL melaporkan pelaksanaan sertifikasi setiap 6(enam) bulan sekali ke Pemerintah

4

TOTAL


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

Lembaga Inspeksi Teknik yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi

PT Sucofindo (Persero)

PT Depriwangga

PT Indospec Asia

PT PLN (Persero) unit Bisnis Jasa Sertifikasi*

PT Koneba (Persero)

PT Findo Daya Inspection

PT Wide & Pin

PT Gamma Iridium Perkasa

PT SIbbara Sejahtera Abadi

PT Industira

PT Citrabuana Indoloka

PT Silma Instrumentama

* PT PLN Persero Unit Bisnis Jasa Sertifikasi telah terakreditasi


Masa berlaku sertifikat laik operasi instalasi tenaga listrik

MASA BERLAKU SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI TENAGA LISTRIK


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

SERTIFIKAT LAIK OPERASI PEMBANGKIT

TENAGA LISTRIK


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

INSTALASI TRANSMISI TENAGA LISTRIK YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT LAIK OPERASI


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN UNTUK INSTALASI LISTRIK (KONSUIL)


Konsuil

KONSUIL

  • Dasar Hukum : Kepmen ESDM No.1109K/30/MEM/2005

  • Tugas : Melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi

  • Cakupan : Instalasi konsumen tegangan rendah daya 450 s.d 197 kVA


Dampak positif konsuil dengan didukung peraturan daerah

DAMPAK POSITIF KONSUIL DENGAN DIDUKUNG PERATURAN DAERAH

  • Keselamatan ketenagalistrikan meningkat

  • Membantu dan melindungi konsumen terhadap kualitas instalasi listrik rumah tinggalnya

  • Peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dipasar akan tersedia dan berlabel SNI

  • Memacu pabrikan memproduksi peralatan sesuai SNI

  • Instalasi memenuhi standar

  • Terwujud persaingan sehat antar instalatir


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

SERTIFIKASI PRODUK PERALATAN

DAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK


Peraturan pemerintah no 3 tahun 2005 tentang p erubahan pp n o 10 t ahun 19892

PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 2005 Tentang Perubahan PPNo. 10 Tahun 1989

PASAL 24

  • Menteri dapat memberlakukan Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan sebagai standar wajib.

  • Setiap peralatan tenaga listrik wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib dan dibubuhi tanda SNI ( )

  • Setiap pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib dan dibubuhi Tanda Keselamatan (S).


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALNO. 0027 TAHUN 2005TENTANG TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI DAN TANDA KESELAMATAN

PASAL 2

  • Setiap peralatan dan tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda SNI setelah mendapatkan sertifikat produk

  • Setiap tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda Keselamatan setelah mendapatkan sertifikat produk

PASAL 5

Peralatan atau pemanfaat tenaga listrik produk impor yang tidak mempunyai tanda SNI atau tanda keselamatan dapat diperjualbelikan dengan dibubuhi tanda kesesuaian produk setelah mendapatkan sertifikat kesesuaian produk


Sertifikasi produk

DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SERTIFIKASI PRODUK

PROSES ASESMEN

PRODUSEN/ IMPORTIR

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPro)

SERTIFIKAT PRODUK

PERMOHONAN SERTIFIKASI

LAPORAN HASIL UJI

PRODUK BERTANDA SERTIFIKASI

PENGUJIAN PRODUK

LABORATORIUM PENGUJI


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI PRODUK BIDANG KETENAGALISTRIKAN

WAKTU (HARI)

LABORATORIUM UJI (TERAKREDITASI)

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK/

LSPro (TERAKREDITASI)

PEMERINTAH

PRODUSEN/

IMPORTIR

PERMOHONAN SERTIFIKAT KE

LSPro

KONTRAK ANTARA

PRODUSEN DAN LSPro

1

YA

SUDAH ADA LAPORAN UJI JENIS?

TEMBUSAN SURAT PERMOHONAN SERTIFIKAT

5

TIDAK

TIDAK

LSPro PUNYA LAB UJI ?

  • Tata Cara Sertifikasi

  • SNI

YA

PENGUJIAN PRODUK DI LAB UJI YANG MEMILIKI MOU DENGAN LSPro

PENGUJIAN PRODUK DI LAB UJI LSPro

30

PENGAWASAN TEKNIK

EVALUASI HASIL UJI & ASESMEN SISTEM MUTU PABRIK

PERBAIKAN LKS

PERLU UJI ULANG

YA

35

TIDAK

YA

ADA LKS

TIDAK

TEMBUSAN SERTIFIKAT PRODUK

SERTIFIKAT PRODUK

PENERBITAN

SERTIFIKAT PRODUK

3

74

TOTAL

Catatan: kondisi di atas di luar kendala produsen memenuhi persyaratan standar dan lab uji melakukan pengujian


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI PRODUK BIDANG KETENAGALISTRIKAN

WAKTU (HARI)

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK/

LSPro (BELUM TERAKREDITASI)

PEMERINTAH

PRODUSEN/

IMPORTIR

LABORATORIUM UJI (BELUM TERAKREDITASI)

PERMOHONAN SERTIFIKAT KE

LSPro

KONTRAK ANTARA

PRODUSEN DAN LSPro

1

YA

SUDAH ADA LAPORAN UJI JENIS?

TEMBUSAN SURAT PERMOHONAN SERTIFIKAT

5

TIDAK

TIDAK

LSPro PUNYA LAB UJI ?

  • Tata Cara Sertifikasi

  • SNI

YA

PENGUJIAN PRODUK DI LAB UJI YANG MEMILIKI MOU DENGAN LSPro

PENGUJIAN PRODUK DI LAB UJI LSPro

30

PENGAWASAN TEKNIK

EVALUASI HASIL UJI & ASESMEN SISTEM MUTU PABRIK

PERBAIKAN LKS

PERLU UJI ULANG

YA

35

TIDAK

YA

ADA LKS

TIDAK

PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUK

SERTIFIKAT PRODUK

REKOMENDASI PENERBITAN

SERTIFIKAT PRODUK

3

74

TOTAL

Catatan: kondisi di atas di luar kendala produsen memenuhi persyaratan standar dan lab uji melakukan pengujian


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI KESESUAIAN PRODUK BIDANG KETENAGALISTRIKAN

WAKTU

(HARI)

LABORATORIUM UJI (TERAKREDITASI)

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK/

LSPro (TERAKREDITASI)

IMPORTIR

PEMERINTAH

PRODUSEN

PRODUK

PENGUJIAN JENIS/TIPE PRODUK

PRODUK IMPOR

PERMOHONAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK KE LSPro

1

KONTRAK ANTARA IMPORTIR DAN LSPro

TEMBUSAN PERMOHONAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK

1 *)

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN CONTOH PRODUK

……

  • TATACARA SERTIFIKASI

  • PERUMUSAN SNI

  • PENETAPAN SNI WAJIB

KONTRAK ANTARA

LSPro DAN LAB UJI

TIDAK

1 **)

LSPro PUNYA LAB UJI ?

YA

30***)

PENGUJIAN PRODUK (UJI KRITIKAL ATAU UJI RUTIN)

PENGAWASAN TEKNIS

PENGUJIAN PRODUK DI LAB UJI LSPro

2

EVALUASI HASIL UJI

PERBAIKAN LKS

PERLU UJI ULANG?

YA

30****)

TIDAK

YA

LKS?

TIDAK

COPY SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK

SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK

PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK

3

Catatan:*) Tergantung Produsen dan LSPro

**) Tergantung LSPro dan Lab Uji

***) Tergantung kondisi produk

****) Tergantung kecepatan produsen menindaklanjuti Laporan Ketidak Sesuaian (LKS)

68

TOTAL


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

SKEMA TATA CARA SERTIFIKASI KESESUAIAN PRODUK BIDANG KETENAGALISTRIKAN

WAKTU

(HARI)

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK/

LSPro (BELUM TERAKREDITASI)

IMPORTIR

PEMERINTAH

PRODUSEN

LABORATORIUM UJI (BELUM TERAKREDITASI)

PRODUK

PENGUJIAN JENIS/TIPE PRODUK

PRODUK IMPOR

PERMOHONAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK KE LSPro

1

KONTRAK ANTARA IMPORTIR DAN LSPro

TEMBUSAN PERMOHONAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK

1 *)

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN CONTOH PRODUK

……

  • TATACARA SERTIFIKASI

  • PERUMUSAN SNI

  • PENETAPAN SNI WAJIB

KONTRAK ANTARA

LSPro DAN LAB UJI

TIDAK

1 **)

LSPro PUNYA LAB UJI ?

YA

30***)

PENGUJIAN PRODUK (UJI KRITIKAL ATAU UJI RUTIN)

PENGAWASAN TEKNIS

PENGUJIAN PRODUK DI LAB UJI LSPro

2

EVALUASI HASIL UJI

PERBAIKAN LKS

PERLU UJI ULANG?

YA

30****)

TIDAK

YA

LKS?

TIDAK

PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK

SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK

REKOMENDASI PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK

3

Catatan:*) Tergantung Produsen dan LSPro

**) Tergantung LSPro dan Lab Uji

***) Tergantung kondisi produk

****) Tergantung kecepatan produsen menindaklanjuti Laporan Ketidak Sesuaian (LKS)

68

TOTAL


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

Perusahaan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang terdaftar di DJLPE

  • 1. PT Sucofindo (Persero)

    (Sedang dalam proses akreditasi)

  • 2. PT PLN (Persero) unit Bisnis Jasa Sertifikasi

    (sudah terakreditasi)


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang SNI-nya telah diberlakukan Wajib oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

  • SNI 04-3892.1-2001 tentang Tusuk Kontak dan Kotak Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan sejenisnya

  • SNI 04-6203.1-2001 tentang Saklar Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya

  • SNI 04-6507.1-2002 tentang Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya

  • SNI 04-6292.80-2003 tentang Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

Produk Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik

Yang Telah Memperoleh Sertifikat Produk


Pengawasan

PENGAWASAN

  • Pengawasan terhadap sertifikasi instalasi tenaga listrik;

  • Pengawasan terhadap sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

  • Pengawasan terhadap Lembaga Inspeksi Teknik (kinerja);

  • Pengawasan terhadap KONSUIL (kinerja);

  • Pengawasan penegakan regulasi.


Sub direktorat kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

Terima Kasih

www.djlpe.esdm.go.id


Peraturan pemerintah no 3 tahun 2005 tentang p erubahan pp n o 10 t ahun 19893

PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 2005 Tentang Perubahan PPNo. 10 Tahun 1989

PASAL 35

  • Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan umum terhadap usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

  • Pengawasan umum meliputi:

    keselamatan pada seluruh sistem penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik; aspek lindungan lingkungan; pemanfaatan teknologi bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik; kompetensi tenaga teknik; keandalan dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.


Peraturan pemerintah no 3 tahun 2005 tentang p erubahan pp n o 10 t ahun 19894

PERATURAN PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 2005 Tentang Perubahan PPNo. 10 Tahun 1989

PASAL 36

  • Dalam melakukan pengawasan umum, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan atas dipenuhinya syarat-syarat keselamatan ketenagalistrikan baik oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan maupun pemanfaattenaga listrik.

  • Dalam melakukan pengawasan umum, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menugaskan kepada Inspektur Ketenagalistrikan untuk melakukan pemeriksaan atas dipenuhinya syarat-syarat aman, andal dan akrab lingkungan pada instalasi ketenagalistrikan.


  • Login