1 / 21

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

SISTEM MANAJEMEN KINERJA. UU NO.2 TH 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN NEGARA RI TH 2002 NO.2, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI NO.4168) PERPRES NO. 52 TH 2010 TTG SUSUNAN DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

adam-rivera
Download Presentation

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM MANAJEMEN KINERJA

  2. UU NO.2 TH 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN NEGARA RI TH 2002 NO.2, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI NO.4168) • PERPRES NO. 52 TH 2010 TTG SUSUNAN DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA • PERPRES NO.73 TH 2010 TTG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGANPOLRI • PERKAP NO 16 TH 2011 TTG PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA 1 BIRO JIANSTRA SSDM POLRI BIRO SDM POLDA KALTIM

  3. FilosofiPenilaianKinerja • -CAPACITY BUILDING DAN BAHAN MASUKAN GUNA PENGAMBILAN • KEPUTUSAN DLM PEMBINAAN SDM • - MENINGKATKAN KOMPETENSI PD JABATANNYA • - IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN • - EVALUASI KESIAPAN PERSONEL DALAM PENEMPATAN JABATAN • - PENGHARGAAN ATAS KONTRIBUSI PERSONEL KPD ORGANISASI • MERUBAH MIND SET DAN CULTURE SET • MENGEMBANGKAN SDM POLRI MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI SESUAI TUNTUTAN TUPOKSI 2 BIRO SDM POLDA KALTIM

  4. KONSEP DASAR PENILAIAN KINERJA DGN SMK • BERBASIS NILAI DASAR (FOUNDATION VALUES) • - ETHICS AND INTEGRITY • - MUTUAL RESPECT • - OPENNESS AND TRUST • MENJAMIN OBYEKTIVITAS • BERKAITAN DENGAN TUPOKSI JABATANNYA • MENGOPTIMALKAN KOMPETENSI DAN PRESTASI SDM • TDK MENGKAITKAN LANGSUNG HASIL PENILAIAN DENGAN KENAIKAN GAJI PERSONEL 3 BIRO SDM POLDA KALTIM

  5. LATAR BELAKANG PERUBAHAN DAPEN MENJADI PENILAIAN KINERJA • PERKAP • PENYEDERHANAAN CARA PENGISIAN • ADA DESKRIPSI FAKTOR GENERIK • REKAN KERJA DITETAPKAN SATU ORG SAJA • PERUBAHAN CARA PENGISIAN • DITETAPKAN 1 WARNA FORM UTK SEMUA PEGAWAI • MEMBERIKAN PENILAIAN TERENDAH MAUPUN TERTINGGI WAJIB MEMBUAT CATATAN • PENILAIAN DILAKUKAN PERSMESTER / 6 BLN • PRODUK ABRI • PENILAIAN HANYA OLEH ATASAN (OTORITER) • BUKAN SYARAT PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA • TDK ADA RUANG KEBERATAN THDP PENILAIAN • KURANG OBYEKTIF PERFUNG (PERATURAN DE SDM KAPOLRI NO.1 TH 2010) PERKAP :16/2011 PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI PD POLRI DGN SMK • PENILAIAN OLEH PP DAN 2 RK • FORMAT HASIL LIT DAN KAJIAN • LINGKUP PENILAIAN : FAKTOR GENERIK DAN FAKTOR SPESIFIK • ADA KESEMPATAN BANDING • TRANSP, AKUNT DAN OBYEKTIF • PENILAIAN DILAKUKAN PER 3 BLN • FORMULIR PENILAIAN DIBEDAKAN MENJADI 4 WARNA(MERAH MUDA, BIRU MUDA, KUNING, PUTIH) • MoUPolridgnLEMBAGA KEMITRAAN BAGI PEMBAHARUAN TATA PEMERINTAHAN DI INDONESIA (TH.2004 , ttgReformasiBerkelanjutan Bid SDM • Penelitian SMK Th.2007 di 7 Polda (KALBAR, RIAU, PMJ, SULUT, NTB, JATENG dan SESPIM) • Sosialisasi SMK Th. 2008 di 6 Polda (KALBAR, RIAU, NTB, JATENG, PMJ dan SULUT) • Ujicoba SMK TH. 2009 • RBP --- SYARAT PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA • PERFUNG BERLAKU HANYA UTK SATKER YBS, TDK DPT DIOPERASIONALKAN UTK SELURUH SATKER (PERKAP 26/2010 ) • FORMAT BANYAK, SULIT DIPAHAMI DAN DIOPERASIONALKAN • TDK MENGATUR PENILAIAN THDP PNS • JANGKA PENILAIAN TERLALU SINGKAT 4 DAPEN

  6. 5

  7. IMPLIKASI PERKAP 16/2011 TTG PENILAIAN KINERJA TERHADAP ORGANISASI POLRI PAN / TIM INDEPENDEN REFORMASI BIROKRASI GEL. II (2010-2014) KAT TUNJANGAN KINERJA NILAI POLRI POSITIF PERPRES 73 TAHUN 2010 TTG TUNJANGAN KINERJA PERKAP 16 TH. 2011 TTG PK-SMK KESEJAHTERAAN ANGGOTA KINERJA MENINGKAT TUNJANGAN KINERJA SAAT INI Min Rp.530.000,- AKAN TERWUJUD TRUST PARTNERSHIP STRIVE FOR EXCELLENT 6

  8. PENGERTIAN ( Pasal 1 ) SISTEM MANAJEMEN KINERJA (SMK) ADALAH: SISTEM YG DIGUNAKAN UTK MENGIDENTIFIKASI DAN MENGUKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI PD POLRI (POLRI + PNS) AGAR SELARAS DENGAN VISI DAN MISI ORGANISASI PYD:PEGAWAI YANG DINILAI PP:PEJABAT PENILAI RK:REKAN KERJA APP:ATASAN PEJABAT PENILAI FAKTOR GENERIK (FG) : FAKTOR PENILAIAN YG DIPERLAKUKAN SAMA PD SEMUA PEGAWAI FAKTOR SPESIFIK (FS) : FAKTOR PENILAIAN YG TERKAIT DGN TUPOK DAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI DI MASING-MASING FUNGSI YG ADA PADA POLRI 8 BIRO SDM POLDA KALTIM

  9. TUJUAN PERKAP(PASAL 2) • SBG PEDOMAN DLM PENILAIAN KINERJA UTK BIN SDM DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA • TERSELENGGARANYA SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI SECARA TERTIB, OBYEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL • MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS KERJA, DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSINYA 9

  10. PRINSIP-PRINSIP DLM PENILAIAN KINERJA(PASAL 3) • OBYEKTIF, YAITU PENILAIAN BERDASARKAN FAKTA DAN CAPAIAN KINERJA SESUAI KESEPAKATAN • TRANSPARAN, YAITU PENILAIAN THDP KINERJA YG DILAKUKAN SCR TERBUKA THDP FKG DAN FKS YG TLH DISEPAKATI OLEH PP DG PYD • AKUNTABEL, YAITU HASIL PENILAIAN KINERJA DPT DIPERTANGGUNG JAWABKAN • PROPORSIONAL, YAITU PENILAIAN KINERJA DIDSRKAN ATAS BEBAN TGS MENJADI TANGGUNG JAWABNYA • ADIL, YAITU PENILAIAN DIBERIKAN BERDASARKAN KINERJA YG DILAKUKAN SESUAI DG TUPOK DAN FUNGSI YG DIEMBAN TANPA MEMBEDAKAN YG SATU DG YG LAIN 10

  11. TATA CARA PENILAIAN KINERJA BAB II Pasal 4 • TAHAPAN DAN WAKTU PENILAIAN • PYD DAN PP MENYEPAKATI 5 FAKTOR SPESIFIK BERDASARKAN TUPOKSI DAN PK • KESEPAKAN KINERJA DITANDA TANGANI BERSAMA PYD DAN PP • PYD DAN PP MENYEPAKATI 5 FAKTOR SPESIFIK BERDASARKAN TUPOKSI DAN PK • KESEPAKAN KINERJA DITANDA TANGANI BERSAMA PYD DAN PP 12 11 5 6 7 1 10 8 2 3 9 4 SEMESTER II SEMESTER I • PP MEMPELAJARI FORM PENILAIAN KINERJA DAN URAIAN JABATAN • PYD MEMAHAMI FAKTOR KINERJA YG DINILAI • PP MENJELASKAN MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN JENIS PENILAIAN KINERJA KPD PYD • PP, RK DAN PYD MENGIDENTIFIKASI DAN MENJELASKAN 10 FAKTOR GENERIK • PP DAN PYD MENGIDENTIFIKASI 5 FS • PP MENJELASKAN SECARA DETAIL TUPOKSI PYD BERDASARKAN URAIAN JABATAN • PP MEMPELAJARI FORM PENILAIAN KINERJA DAN URAIAN JABATAN • PYD MEMAHAMI FAKTOR KINERJA YG DINILAI • PP MENJELASKAN MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN JENIS PENILAIAN KINERJA KPD PYD • PP, RK DAN PYD MENGIDENTIFIKASI DAN MENJELASKAN 10 FAKTOR GENERIK • PP DAN PYD MENGIDENTIFIKASI 5 FS • PP MENJELASKAN SECARA DETAIL TUPOKSI PYD BERDASAR KANURAIAN JABATAN 11

  12. (Pasal 5) • PEMANTAUAN DAN PEMBIMBINGAN MERUPAKAN AKTIVITAS DLM PENILAIAN KINERJA UTK MEMANTAU DAN MENGARAHKAN PEGAWAI MENCAPAI STANDAR KINERJA SEMESTER II SEMESTER I 12 11 5 6 7 1 10 8 2 3 9 4 PEMANTAUAN SECARA TERUS-MENERUS/INSIDENTIL THDP FG DAN FS • PP MENCATAT PELAKS TUGAS PYD TERUTAMA THDP KINERJA DI ATAS/DIBAWAH STANDAR • PP MENGARAHKAN DAN MEMBERI PETUNJUK PYD THDP KINERJA YG PERLU PERBAIKAN • PP MEMANGGIL PYD YG MEMILIKI KINERJA DIBAWAH STANDAR UTK DIBERI BIMBINGAN, MOTIVASI KERJA, JIKA PERLU REKOMENDASI MENGIKUTI PROGRAM PEMBIMBINGAN 12

  13. (Pasal 6 - 22) • PELAKSANAAN PENILAIAN • PENILAIAN BERDASARKAN FG DAN FS • FG BERLAKU SAMA UTK SELURUH PEGAWAI YG DINILAI • FS DIRUMUSKAN BERDASARKAN TUPOKSI DAN PENETAPAN KINERJA (PK) DIDASARKAN ATAS KESEPAKATAN ANTARA PP DENGAN PYD YANG MENCAKUP 5 (LIMA) FAKTOR KINERJA SESUAI DENGAN TUPOKSI DAN TANGGUNG JAWABNYA DENGAN MENGACU KEPADA PENETAPAN KINERJA TAHUNAN MASING-MASING SATKER (PYD WAJIB MERUMUSKAN JOB DESK/ PERTELAAH TUGAS MASING-MASING) 10 FaktorGenerik (PS.7-17) FaktorSpesifik (PASAL18-19) • KEPEMIMPINAN • JARINGAN SOSIAL • KOMUNIKASI • PENGENDALIANEMOSI • AGEN PERUBAHAN • INTEGRITAS • EMPATI • PENGELOLAAN ADMINISTRASI • KREATIVITAS • KEMANDIRIAN 13

  14. FORMULIR PENILAIAN KINERJA (PASAL 20) • LAMPIRAN “A” : TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PENILAIAN KINERJA • LAMPIRAN “B” : FORMULIR KESEPAKATAN KERJA • LAMPIRAN “C” : FORMULIR PENILAIAN KINERJA GENERIK • LAMPIRAN “D” : FORMULIR PENILAIAN KINERJA SPESIFIK • LAMPIRAN “E” : FORMULIR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA (PASAL 23) • LAMPIRAN “F” : FORMULIR KEBERATAN PENILAIAN KINERJA (PASAL 24) • TATA CARA PENILAIAN TERHADAP PEGAWAI PADA POLRI YG BERTUGAS DI LUAR • STRUKTUR POLRI DILAKSANAKAN OLEH PP DAN PYD PADA TEMPAT BERTUGAS • PENYERAHAN DAN PENGAMBILAN FORMULIR (PASAL 21) : • SSDM UTK PENUGASAN DARI MABES • BIRO SDM POLDA UTK PENUGASAN DARI POLDA 14

  15. EVALUASI KINERJA (Pasal 23) • MERUPAKAN AKTIVITAS PENILAIAN KINERJA YG BERTUJUAN UTK MENGKAJI DAN MENGUKUR CAPAIAN KINERJA PEGAWAI PD PERIODE BERJALAN (PER SEMESTER) • TAHAPAN EVALUASI KINERJA • PP WAJIB MENJELASKAN KEPADA PYD APABILA YBS MENDAPAT PENILAIAN KINERJA DIBAWAH STANDAR (27) • PP DAN PYD MENANDATANGANI REKAP PENILAIAN KINERJA APABILA PYD TDK KEBERATAN ATAS PENILAIAN • PP MEMBERIKAN KETERANGAN PADA KOLOM CATATAN AKHIR DAN MENANDATANGANI REKAP PENILAIAN KINERJA APABILA PYD KEBERATAN THDP PENILAIAN (TANPA TANDA TANGAN PYD, PYD DPT MENGAJUKAN KEBERATAN) • PP MENGIRIMKAN FORMULIR PENILAIAN KINERJA DAN REKAPNYA KPD PEJABAT FUNGSI SDM 15 BIRO SDM POLDA KALTIM

  16. (Pasal 24) • PENGAJUAN KEBERATAN • PYD BERHAK MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS PENILAIAN YG TELAH DILAKUKAN DENGAN TIDAK MENANDATANGANIFORMULIR REKAP PENILAIAN KINERJA • PROSES KEBERATAN DILAKUKAN DENGAN CARA : • SELAMBAT-LAMBATNYA1 MINGGUSETELAH PYD MENYERAHKAN FORMULIR ISIAN KEBERATAN KPD APP • APP MEMANGGIL PP, RK DAN PYD UTK MENGKLARIFIKASI PENILAIAN • APABILA HASIL KLARIFIKASI PENILAIAN KINERJA DITEMUKAN PERBEDAAN, MAKA APP MEMUTUSKAN MEMBERIKAN PENILAIAN AKHIR DAN BERSIFAT FINAL 16 BIRO SDM POLDA KALTIM

  17. PROPORSI PENILAIAN, PENCAPAIAN KINERJA DAN RENTANG NILAI (BAB III) PROPORSI PENILAIAN (PSL 25) • FAKTOR GENERIK oleh : a. NILAI PEJABATAN PENILAI (PP) : JML NILAI GENERIK PP x 35% b. NILAI REKAN KERJA (RK) : JML NILAI GENERIK RK x 35% HASIL NILAI FAKTOR GENERIK (FG) : (NILAI PP + NILAI RK) : 2 • FAKTOR SPESIFIK oleh : PP HASIL NILAI FAKTOR SPESIFIK (FS) :NILAI PP x 65% • NILAI MAKS FG: 28,00 • NILAI MAKS FS : 26,00 • NILAI KOMULATIF MAKS FG DAN FS : 54,00 BILA ANGGOTA YG DINILAI TDK PUNYA REKAN KERJA MAKA BOBOT PENILAIAN : JML NILAI GENERIK PP x 35 % RUMUS PENILAIAN : 17 NILAI PENILAIAN KINERJA = NILAI GENERIK + NILAI SPESIFIK

  18. PENCAPAIAN KINERJA (PSL 26 DAN 27) • INDEK PENCAPAIAN KINERJA FG DAN FS : • DIBAWAH STANDAR KINERJA DIBERIKAN NILAI 1 (SATU) • PERLU PERBAIKAN DIBERIKAN NILAI 3 (TIGA) • SESUAI STANDAR KINERJA DIBERIKAN NILAI 5 (LIMA) • DIATAS STANDAR KINERJA DIBERIKAN NILAI 8 (DELAPAN) • JML NILAI AKHIR MAKSIMAL KINERJA GENERIK : 28 • (DUA PULUH DELAPAN), • JML NILAI AKHIR MAKSIMAL KINERJA SPESIFIK : 26 • (DUA PULUH ENAM) • TOTAL KINERJA PALING TINGGI : 28 + 26 =54 • (LIMA PULUH EMPAT) 18

  19. RENTANG NILAI (PASAL 28) • RENTANG NILAI KINERJA ADL : 0 – 54 • - BAIK SEKALI = 49 - 54 • - BAIK = 38 - 48 • CUKUP = 27 - 37 • KURANG = DI BAWAH 27 • Dalam hal diperoleh nilai desimal, maka dilakukan pembulatan: • 0,01 (nol koma nol satu) s.d. 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) dilakukan pembulatan ke bawah; dan • 0,50 (nol koma lima puluh) s.d. 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) dilakukan pembulatan ke atas. NILAI DI BAWAH 27 (DUA PULUH TUJUH) DINYATAKAN TDK MENCAPAI TARGET KINERJA 19

  20. PENILAI DAN WAKTU PENILAIAN BAB IV PENILAI (Pasal 29) • PENILAIAN KINERJA GENERIK OLEH PP DAN RK-PYD • PENILAIAN KINERJA SPESIFIK OLEH PP • DLM HAL PYD DIPINDAHKAN KETEMPAT TUGAS BARU DAN BELUM MENCAPAI 3 BLN, MK PENILAIAN DILAKUKAN OLEH PP DAN PYD TEMPAT TUGAS SEBELUMNYA WAKTU PENILAIAN (Pasal 30) • PENILAIAN KINERJA DILAKUKAN TIAP SEMESTER • SEMESTER 1 (JANUARI–JUNI), SEMESTER 2 (JULI-DESEMBER) PENILAIAN KINERJA DIGUNAKAN UTK : 1. USULAN KENAIKAN PANGKAT 2. PENDIDIKAN 3. KEPENTINGAN LAIN 20

  21. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB V PENGAWASANDILAKUKAN UTK: MENJAMIN KELANCARAN PELAKSANAAN KERJA PEGAWAI MENDORONG PRESTASI DAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI MENINGKATKAN DEDIKASI DANLOYALITAS KERJA PEGAWAI (Pasal 31 - 33) • PENGENDALIANDILAKUKAN UTK : • KEAMANAN DAN KETERTIBAN DOKUMEN HASIL PENILAIAN • KERAHASIAAN DOKUMEN HASIL PENILAIAN • TERSELENGGARANYA DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN PENILAIAN (Pasal 34 35) PENUTUP BAB VI (Pasal 36, 37) 21

More Related