slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - PowerPoint PPT Presentation


  • 176 Views
  • Uploaded on

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM. PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH PERBATASAN DALAM MEMPERKOKOH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Oleh : DIRJEN PENATAAN RUANG. Kantor Menko POLHUKHAM. Kamis, 14 Juli 2005. Bahan Pembahasan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG' - zorita-knowles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH PERBATASAN

DALAM MEMPERKOKOH

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh :

DIRJEN PENATAAN RUANG

Kantor Menko POLHUKHAM

Kamis, 14 Juli 2005

slide2
Bahan Pembahasan
  • Pulau Pulau Kecil Terluar Sebagai Kawasan Perbatasan
  • Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Tertentu
  • Isu Pengembangan Kawasan Perbatasan
  • Jakstra Spasial Pengembangan Kawasan Perbatasan
  • Usulan Substansi Materi Yang Perlu Ada Dalam Pasal-pasal Perpres
  • Pembangunan Infrastruktur Bidang Ke- PU an
  • Kegiatan Non-Spasial Dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan
slide3
Pulau Pulau Kecil Terluar Sebagai Kawasan Perbatasan
  • Kondisi geografis wilayah NKRI yang berbatasan dengan negara tetangga ada yang berbentuk fisik daratan dan pulau kecil kontinen dan ada dalam bentuk gugusan pulau pulau lautan dalam bentuk pulau-pulau kecil terluar.
  • Pulau-pulau kecil terluar dapat meliputi pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga dan pulau-pulau kecil terluar yang tidak berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau-pulau kecil dan terluar yang merupakan titik garis pangkal wilayah teritorial negara adalah KAWASAN TERTENTU PERBATASAN NEGARA, sesuai dengan PP no. 38 tahun 2002 ttg Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
  • Pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga (berjarak relatif < 200 – 400 mil, yaitu jarak yang memiliki wilayah potensi ekonomi yang dapat dikelola dimasing-masing negara kepulauan) merupakan kawasan perbatasan antar negara.
  • Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang bukan sebagai kawasan perbatasan ditangani berdasarkan prinsip penataan ruang bukan Kawasan Tertentu Perbatasan
slide4
Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Tertentu
  • UU no. 24 tahun 1992 menyebutkan KAWASAN PERBATASAN NEGARA sebagai KAWASAN TERTENTU dari segi pertahanan, ekonomi dan lingkungan (penjelasan pasal 10:3).
  • KAWASAN TERTENTU, menurut UU 24 tahun 1992, adalah Kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan (Pasal 1 dn pasal 23 :2). Kawasan Tertentu perbatasan ini ditetapkan dalam RTRWN dengan Peraturan Presiden (Pasal 20:2,5). RTR Kawasan Tertentu Perbatasan ditetapkan oleh Presiden (pasal 23:2).
  • RTR Kawasan Perbatasan disusun untuk sinergisitas kepentingan berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan, melalui perwujudan Kebijakan dan Strategi Spasial Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan. RTR ini sebagai acuan spasial pembangunan antar sektor dan antar wilayah.
slide5
Dalam rangka pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pasal 65 PP 47/1997 tentang RTRWN memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan penataan ruang dengan Keputusan Presiden.
  • RTR Kawasan Tertentu termasuk kawasan perbatasan disusun oleh Menteri yg membidangi Penataan Ruang (UU 24/92 dan Perpres no. 10 tahun 2005)
  • RTR Kawasan pulau-pulau kecil terluar disusun untuk sinergisitas kepentingan berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan keutuhan NKRI, kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan, melalui perwujudan Kebijakan dan Strategi Spasial Pemanfaatan Ruang. RTR ini sebagai acuan spasial pembangunan antar sektor dan antar wilayah.
slide6
Isu Pengembangan Kawasan Perbatasan
  • Garis Batas yang Berada di Laut, Ditentukan dengan Keberadaan Pulau-Pulau Terluar yang Terpencil
  • Penyebaran Penduduk di Wilayah Perbatasan umumnya Jarang dan Tidak Merata Bahkan di Pulau-Pulau Terluar Ada yang Tidak Berpenghuni dan letaknya Terpencil
  • Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia diperlihatkan dari Pendidikan Masyarakat dan Tingkat Kesehatan yang Masih Relatif Rendah
  • Secara Etnis, Penduduk yang Berada di Perbatasan Memiliki Hubungan Keluarga dengan Saudaranya di Negara Tetangga
  • Kesenjangan Wilayah Perbatasan Indonesia dibandingkan Wilayah Lainnya adalah Akibat Perbedaan Harga Jual Produk-Produk yang Dihasilkan Masing-masing.
slide7
Isu Pengembangan Kawasan Perbatasan
  • Potensi Sumberdaya Alam di Wilayah Perbatasan meliputi Potensi Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan/Pertanian, Perikanan, dan Sumberdaya Air
  • Pengelolaan Sumberdaya Alam Relatif Kurang Terkendali terutama Eksploitasi Hutan dan Kawasan Lindung yang Illegal dan Penangkapan Ikan Illegal, serta perdagangan satwa langka lainnya secara illegal
  • Rawan terhadap Ancaman Langsung dari Luar dan Pengaruhnya
  • Lemahnya Sistem Informasi dan Komunikasi menyebabkan Masyarakat Perbatasan Mudah Terpengaruh oleh Informasi dari Luar
  • Penggunaan Lahan Kawasan Lindung yang Rawan Terhadap Eksploitasi, terutama Illegal Logging/Fishing
  • Kawasan Budaya, umumnya masih bersifat Ekstraktif dengan Pengembangan Perkebunan Besar seperti Kelapa Sawit dan Karet serta di Wilayah Kepulauan dengan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap
slide8
Kebijakan dan Strategi Spasial

Pengembangan Kawasan Perbatasan

A. KEBIJAKAN SPASIAL

  • Mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional ke negara tetangga;
  • Pengembangan kawasan perbatasan menerapkan keserasian prinsip pertahanan keamanan, pembangunan kesejahteraan dan lingkungan hidup
slide9
B. STRATEGI SPASIAL
  • Pengembangan kawasan perbatasan sebagai “beranda depan” dengan mendorong kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat setempat yang bermartabat dan tumbuh berkembang serasi, aman, harmonis dengan negara tetangga
  • Menjaga keamanan masyarakat dan kedaulatan NKRI yang serasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah ganguan aktivitas illegal seperti illegal logging, tradding, terorisme, dll
  • Peningkatan perlindungan kawasan konservasi nasional dan internasional seperti: hutan tropis dunia, World herritage, taman nasional laut, taman nasional, dan habitat-habitat tertentu yang harus dilindungi.
slide10
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan secara selektif (contoh : kluster Sangihe, dengan pusat pengembangan Kota Beo) yang terkait pusat pertumbuhan regional Manado, dan mendorong pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan, seperti P. Marore dan P. Miangas.
  • Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat/udara/laut untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan beserta penentuan jalur perhubungan antar pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan beserta fungsinya (outlet).
  • Peningkatan kerjasama ekonomi sub regional, terutama dengan negara tetangga (Philipina dan Malaysia).
slide11
Usulan Substansi Materi Yang Perlu

Ada Dalam Pasal-Pasal PerPres

  • 1. Pasal 3 dirubah menjadi:
    • Pulau-pulau kecil terluar meliputi pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga dan pulau-pulau kecil terluar yang tidak berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.
    • Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
    • Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada rencana tata ruang pulau-pulau kecil terluaryang penyusunannya dikoordinasikan oleh Menteri yang membidangi penataan ruang.
    • Ayat (2) lama.
    • Ayat (3) lama.
slide12
2. Substansi Pasal 4 diganti dengan rumusan berikut:
    • Rencana Tata Ruang Pulau-pulau Kecil Terluar seagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) merupakan acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
    • Rencana Tata Ruang Pulau-pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) berisi:
    • a. kebijakan dan strategi pengembangan pulau-pulau kecil terluar;
    • b. arahan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang pulau- pulau kecil terluar;
    • c. indikasi program pengembangan pulau-pulau kecil terluar;
    • d. Rencana pengendalian pemanfaatan ruang
slide13
3. Substansi Pasal 5 diganti dengan rumusan berikut:
    • Dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dilakukan penyusunan rencana tindak oleh instansi sektoral, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengacu pada rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
    • Pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan sektoral dan daerah masing-masing.
    • Koordinasi penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Kelauatan dan Perikanan
slide14
4. Pasal 6 diusulkan berubah menjadi:
    • …………………, dilakukan pengendalian terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar oleh instansi sektoral sesuai dengan kewenangannya.
    • ……… ayat (1) melalui pengawasan dan penertiban.
    • Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
    • -- Ayat (3) lama --
    • Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan perijinan, penerapan mekanisme insentif dan disinsentif, serta pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
slide15
5. Pasal 7 diganti dengan rumusan berikut :
  • Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan pengelolaan kawasan tertentu perbatasan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  • Pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar dilakukan secara koordinatif oleh Menteri Koordinator sesuai bidangnya.
slide16
Kawasan Perbatasan Negara

Kawasan Perbatasan Darat

(Malaysia – Timor Leste – Papua New Guinea)

  • Kawasan Perbatasan Kalimantan – Sarawak/Sabah Malaysia
  • Kawasan Perbatasan Nusa Tenggara Timur – Timor Leste
  • Kawasan Perbatasan Papua – Papua New Guinea

Kawasan Perbatasan Laut ( Pulau-pulau Kecil Terluar )

(Malaysia – Timor Leste – Papua New Guinea – Philipina – Singapura – Australia– Thailand - Vietnam – India – Palau)

  • Kawasan Perbatasan Sangihe Talaud - Philipina
  • Kawasan Perbatasan Maluku – Timor Leste
  • Kawasan Perbatasan Maluku Utara/Papua – Palau/Australia
  • Kawasan Perbatasan Riau (Kep. Natuna) – Malaysia/Brunei Darusalam/Vietnam/Singapura
  • Kawasan Perbatasan NTT (Kep. Alor) – Timor Leste/Australia
  • Kawasan Perbatasan NAD – India/Thailand
slide17
+ 149,1 Km

Motaain

TIMOR LESTE

Manusasi

Noel Besi

+ 119,7 Km

INDONESIA

Dilumil

Batas Negara

Batas Wilayah Darat RI - Timor Leste di NTT

slide19
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

F. Kab. Kutai Barat

16. Kec. Long Apari

17. Kec. Long Pahangai

G. Kab. Malinau

18. Kec. Kayan Hulu

19. Kec. Kayan Hilir

20. Kec. Pujungan

H. Kab. Nunukan

21. Kec. Krayan

22. Kec. Krayan Selatan

23. Kec. Lumbis

24. Kec. Nunukan

25. Kec. Sebatik

26. Kec. Sungai Krayan

Batas Wilayah Darat RI - Malaysia di Kalimantan

PETA CAKUPAN WILAYAH KAWASAN PERBATASAN KASABA

slide23
Kegiatan Non Spasial dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan
  • Penetapan dan Pengesahan Garis Batas Internasional antara Indonesia dengan negara tetangga yang berbatasan
  • Pengamanan Wilayah Perbatasan dengan peningkatan pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina di pos pemeriksaan lintas batas, dan peningkatan patroli darat, laut dan udara.
slide24
Kegiatan Non Spasial dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan
  • Pengembangan Wilayah Perbatasan melalui
    • peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,
    • peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dengan peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan,
    • pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan,
    • pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah daerah/kawasan perbatasan dan kelembagaan,
    • peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan
slide25
Sistem Perencanaan Tata Ruang

Strategic Development Framework

Hirarki

Sistem Perencanaan Tata Ruang Nasional

Sistem Perencanaan Tata Ruang Provinsi

Sistem Perencanaan Tata Ruang Kab/Kota

Rencana Umum TR

RTRWN

RTRWP

RTRWK

RTR Pulau, Kawasan Tertentu, Kawasan Perbatasan, Kawasan Terpencil

Rencana Detail TR

Operasionalisasi/tingkat kedalaman

Renc. “Detail” TRWP

RDTR Kab/Kota

Renc. “Teknik” RWP

RTR

Rencana Teknik Ruang

RTR Kawasan

slide26
Sistem Penataan Ruang Nasional

RTRW Nasional

  • RTR – Pulau
  • SISTEM NASIONAL
  • Pengemb. Kaw. Prioritas (Kaw. Tertentu, Perbatasan, Terpencil, dll)
  • Pengemb. Sistem Perkotaan
  • Pengemb. Sistem Prasarana Strategis
  • Pengembangan Sistem Perlindungan thd. Bencana Alam

Ditjen Penataan Ruang

Pereencanaan

Peninjauan RTR

Pengendalian

I P Strategis (5 Tahun)

Rencana Induk Jalan

Rencana Induk SDA

Rencana Induk Air Bersih

Pembangunan Perkotaan

Pembangunan Perkotaan

Rencana Induk Sektor Lain

Pemanfaatan

Sektor

P e r w u j u d a n

Pemantauan

slide27
Banda Aceh

BANDAR SRI BEGAWAN

KUALA LUMPUR

Medan

SINGAPORE

Bontang

Entikong

Manado

Gorontalo

Pekanbaru

Ternate

Batam

Pontianak

Samarinda

Sorong

Jambi

Biak

Palu

Palangkaraya

Padang

Pangkal Pinang

Balikpapan

Jayapura

Mamuju

Palembang

Pangkalan Bun

Banjarmasin

Kendari

Bengkulu

Ambon

Lampung

Makasar

JAKARTA

Semarang

Serang

Surabaya

Bandung

Malang

DILLI

Yogyakarta

Merauke

Denpasar

Mataram

Kupang

Kerangka Pengembangan Strategis

Legenda :

Pulau Besar

Pola Sebaran Permukiman

Gugus Pulau Samudra

Poros Pengembangan Startegis Global/Nasional

Jalur Patahan dan Sesar

Alur Pelayaran Internasional

Gugus Pulau Pantai

Poros Pengembangan Strategis Sub Regional

Pegunungan Tinggi

Batas Teritorial

Kota PKN

Poros Pengembangan Strategis Nasional

Kawasan Andalan

Batas ZEE

slide29
LAMPIRAN :

PP NO. 38 Tahun 2002

tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

slide30
N0.

NAMA PULAU

PERAIRAN, KOORDINAT TITIK TERLUAR (LINTANG, BUJUR)

PROPINSI

1.

P. SENTUT

SELAT SINGAPURA

01002’52” U 104049’50” T

KEPULAUAN RIAU

2.

P. TOKONG MALANG

BIRU

LAUT NATUNA

02018’00” U 105035’47” T

KEPULAUAN RIAU

3.

P. DAMAR

LAUT NATUNA

02044’29” U 105022’46” T

KEPULAUAN RIAU

4.

P. MANGKAI

LAUT NATUNA

03005’32” U 105035’00” T

KEPULAUAN RIAU

5.

P. TOKONG NANAS

LAUT NATUNA

03019’52” U 105057’04” T

KEPULAUAN RIAU

6.

P. TOKONG BELAYAR

LAUT NATUNA

03027’04” U 106016’08” T

KEPULAUAN RIAU

7.

P. TOKONGBORO

LAUT NATUNA

04004’01” U 107026’09” T

KEPULAUAN RIAU

DAFTAR PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

slide31
8.

P. SEMIUN

LAUT NATUNA

04031’09” U 107043’17” T

KEPULAUAN RIAU

9.

P. SEBETUL

LAUT CINA SELATAN

04042’25” U 107054’20” T

KEPULAUAN RIAU

10.

P. SEKATUNG

LAUT CINA SELATAN

04047’45” U 108001’19” T

RIAU

11.

P. SENUA

LAUT CINA SELATAN

04000’48” U 108025’04” T

KEPULAUAN RIAU

12.

P. SUBI KECIL

LAUT NATUNA

03001’51” U 108054’52” T

KEPULAUAN RIAU

13.

P. KEPALA

LAUT NATUNA

02038’43” U 109010’04” T

KEPULAUAN RIAU

14.

P. SEBATIK

SELAT MAKASAR

04010’00” U 117054’00” T

KALIMANTAN TIMUR

15.

GOSONG MAKASAR

LAUT SULAWESI

03059’25” U 117057’42” T

KALIMANTAN TIMUR

slide32
16.

P. MARATUA

LAUT SULAWESI

02015’12” U 118038’41” T

KALIMANTAN TIMUR

17.

P. SAMBIT

LAUT SULAWESI

01046’53” U 119002’26” T

KALIMANTAN TIMUR

18.

P. LINGIAN

SELAT MAKASAR

00059’55” U 120012’50” T

SULAWESI TENGAH

19.

P. SALANDO

LAUT SULAWESI

01020’16” U 120047’31” T

SULAWESI TENGAH

20.

P. DOLANGAN

LAUT SULAWESI

01022’40” U 120053’04” T

SULAWESI TENGAH

21.

P. BANGKIT

LAUT SULAWESI

01002’52” U 123006’45” T

SULAWESI UTARA

22.

P. MANTERAWU

LAUT SULAWESI

01045’47” U 124043’51” T

SULAWESI UTARA

23.

P. MAKALEHI

LAUT SULAWESI

02044’15” U 125009’28” T

SULAWESI UTARA

slide33
24.

P. KAWALUSU

LAUT SULAWESI

04014’06” U 125018’59” T

SULAWESI UTARA

25.

P. KAWIO

LAUT MINDANAU

04040’16” U 125025’41” T

SULAWESI UTARA

26.

P. MARORE

LAUT SULAWESI

04044’14” U 125028’42” T

SULAWESI UTARA

27.

P. BATU BAWAIKANG

LAUT SULAWESI

04044’46” U 125029’24” T

SULAWESI UTARA

28.

P. MIANGAS

LAUT SULAWESI

05034’02” U 126034’54” T

SULAWESI UTARA

29.

P. MARAMPIT

LAUT SULAWESI

04046’18” U 127008’32” T

SULAWESI UTARA

30.

P. INTATA

LAUT SULAWESI

04038’38” U 127009’49” T

SULAWESI UTARA

31.

P. KAKARUTAN

SAMUDRA PASIFIK

04037’36” U 127009’53” T

SULAWESI UTARA

slide34
32.

P. JIEW

LAUT HALMAHERA

00043’39” U 129008’30” T

MALUKU UTARA

33.

P. BUDD

SAMUDRA PASIFIK

00032’08” U 130043’52” T

PAPUA

34.

P. FANI

SAMUDRA PASIFIK

01004’28” U 131016’49” T

PAPUA

35.

P. MIOSSU

SAMUDRA PASIFIK

00020’16” S 132009’34” T

PAPUA

36.

P. FANILDO

SAMUDRA PASIFIK

00056’22” U 134017’44” T

PAPUA

37.

P. BRASS

SAMUDRA PASIFIK

00055’57” U 134020’30” T

PAPUA

38.

P. BEPONDI

SAMUDRA PASIFIK

00023’38” S 135016’27” T

PAPUA

39.

P. LIKI

SAMUDRA PASIFIK

01034’26” S 138042’57” T

PAPUA

slide35
40.

P. KOLEPON

LAUT ARU

08012’49” S 137041’24” T

PAPUA

41.

P. LAAG

LAUT ARU

05023’14” S 137043’07” T

PAPUA

42.

P. ARARKULA

LAUT ARU

05035’42” S 134049’05” T

MALUKU

43.

P. KARAWEIRA

LAUT ARU

06000’09” S 134054’26” T

MALUKU

44.

P. PANAMBULAI

LAUT ARU

06019’26” S 134054’53” T

MALUKU

45.

P. KULTUBAI UTARA

LAUT ARU

06038’50” S 134050’12” T

MALUKU

46.

P. KULTUBAI SELATAN

LAUT ARU

06049’54” S 134047’14” T

MALUKU

47.

P. KARANG

LAUT ARU

07001’08” S 134041’26” T

MALUKU

slide36
48.

P. ENU

LAUT ARAFURU

07006’14” S 134031’19” T

MALUKU

49.

P. BATUGOYANG

LAUT ARU

07057’01” S 134011’38” T

NUSA TENGGARA TIMUR

50.

P. LARAT

LAUT ARU

07014’26” S 131058’49” T

MALUKU

51.

P. ASUTUBUN

LAUT TIMOR

08003’07” S 131018’02” T

MALUKU

52.

P. SELARU

LAUT TIMOR

08010’17” S 131007’31” T

MALUKU

53.

P. BATARKUSU

LAUT TIMOR

08020’30” S 130049’16”T

MALUKU

54.

P. MASELA

LAUT TIMOR

08013’29” S 129049’32” T

MALUKU

55.

P. MEATIMIRANG

LAUT TIMOR

08021’09” S 128030’52” T

MALUKU

slide37
56.

P. LETI

Laut TIMOR

08014’20” S 127037’50” T

MALUKU

57.

P. KISAR

SELAT WETAR

08006’10” S 127008’36” T

MALUKU

58.

P. WETAR

LAUT BANDA

07056’50” S 1260285’10” T

MALUKU

59.

P. LIRAN

SELAT WETAR

08003’50” S 125044’00” T

MALUKU

60.

P. ALOR

SELAT OMBAI

08013’50” S 125007’55” T

NUSA TENGGARA TIMUR

61.

P. BATEK

LAUT SAWU

09015’30” S 123059’30” T

NUSA TENGGARA TIMUR

62.

P. DANA

SAMUDERA HINDIA

11000’36” S 122052’37” T

NUSA TENGGARA TIMUR

63.

P. DANA

SAMUDERA HINDIA

10050’00” S 121016’57” T

NUSA TENGGARA TIMUR

slide38
64.

P. MANGUDU

SAMUDERA HINDIA

10020’08” S 120005’56” T

NUSA TENGGARA TIMUR

65.

P. SOPHIALOUISA

SAMUDERA HINDIA

08055’20” S 116000’08” T

NUSA TENGGARA BARAT

66.

P. BARUNG

SAMUDERA HINDIA

08030’30” S 113017’37” T

JAWA TIMUR

67.

P. SEKEL

SAMUDERA HINDIA

08024’24” S 111042’31” T

JAWA TIMUR

68.

P. PANEHAN

SAMUDERA HINDIA

08022’17” S 111030’41” T

JAWA TIMUR

69.

P. NUSAKAMBANGAN

SAMUDERA HINDIA

07047’05” S 109002’34” T

JAWA TENGAH

70.

P. MANUK

SAMUDERA HINDIA

07049’11” S 108019’18” T

JAWA BARAT

71.

P. DELI

SAMUDERA HINDIA

07001’00” S 105031’25” T

BANTEN

slide39
72.

P. BATU KECIL

SAMUDERA HINDIA

05053’45” S 104026’26” T

LAMPUNG

73.

P. ENGGANO

SAMUDERA HINDIA

05031’13” S 102016’00” T

BENGKULU

74.

P. MEGA

SAMUDERA HINDIA

04001’12” S 101001’49” T

BENGKULU

75.

P. SIBARUBARU

SAMUDERA HINDIA

03017’48” S 100019’47” T

SUMATRA BARAT

76.

P. SINYAUNYAU

SAMUDERA HINDIA

01051’58” S 99004’34” T

SUMATRA BARAT

77.

P. SIMUK

SAMUDERA HINDIA

00005’33” S 97051’14” T

SUMATRA UTARA

78.

P. WUNGA

SAMUDERA HINDIA

01012’47” U 97004’48” T

SUMATRA UTARA

79.

P. SIMEULUCUT

SAMUDERA HINDIA

02031’47” U 95055’05” T

NANGROE ACEH DARUSALAM

slide40
80.

P. SALAUT BESAR

SAMUDERA HINDIA

02057’51” U 95023’34” T

NANGROE ACEH DARUSALAM

81.

P. RAYA

SAMUDERA HINDIA

04052’33” U 95021’46” T

NANGROE ACEH DARUSALAM

82.

P. RUSA

SAMUDERA HINDIA

05016’34” U 95012’07” T

NANGROE ACEH DARUSALAM

83.

P. BENGGALA

SAMUDERA HINDIA

05047’34” U 94058’21” T

NANGROE ACEH DARUSALAM

84.

P. RONDO

SAMUDERA HINDIA

06004’30” U 95006’45” T

NANGROE ACEH DARUSALAM

85.

P. BERHALA

SELAT MALAKA

03046’38” U 99030’03” T

SUMATRA UTARA

86.

P. BATU MANDI

SELAT MALAKA

02052’10” U 100041’05” T

RIAU

87.

P. IYU KECIL

SELAT MALAKA

01011’30” U 103021’08” T

KEPULAUAN RIAU

slide41
88.

P. KARIMUN KECIL

SELAT MALAKA

01009’59” U 103023’20” T

RIAU

89.

P. NIPA

SELAT SINGAPURA

01009’13” U 103039’11” T

RIAU

90.

P. PELAMPONG

SELAT SINGAPURA

01007’44” U 103041’58” T

RIAU

91.

P. BATU BERHANTI

SELAT SINGAPURA

01011’06” U 103052’57” T

RIAU

92.

P. NONGSA

SELAT SINGAPURA

01012’29” U 104004’47” T

RIAU

ad