slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PowerPoint PPT Presentation


  • 392 Views
  • Uploaded on

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Landasan Pikir Pengelolaan Keuangan Daerah. UU 25/2004. UU 17/2003. UU 15/2004. UU 33/2004. UU 1/2004. PP. PP. PP. misal: SAP, dstnya. UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237. REVISI PP 105.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

landasan pikir pengelolaan keuangan daerah
Landasan PikirPengelolaan Keuangan Daerah

UU 25/2004

UU 17/2003

UU 15/2004

UU 33/2004

UU 1/2004

PP

PP

PP

misal: SAP, dstnya

UU 32/2004

Pasal 222

Pasal 237

REVISI

PP 105

Omnibus

Regulation

  • Esensinya:
  • Bagaimana wewenang, hak & kewajiban Daerah ditopang oleh manajemen keuangan “modern”.
  • Perlu PP tentang Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuda (Pasal 182 & Pasal 194).

Pemerintahan

Daerah

tujuan utama pengelolaan keuangan daerah

Pasal 21

HAK

Pasal 22

KEWAJIBAN

Tujuan UtamaPengelolaan Keuangan Daerah
  • Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.
  • Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Money

Follows

Fuction

Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat

Demokratisasi

Otonomi

Efisiensi & Efektivitas Sumber daya

Pemberdayaan masyarakat

Pasal 23 (1) (2)

KELOLA

&

IMPLEMENTASI

UU 32/2004

REVISI

PP 105

Pemerintahan

Daerah

  • Pendapatan
  • Belanja
  • Pembiayaan

Pengelolaan Keuda

RKPD

  • Urusan
  • Wajib
  • Pilihan
  • Concurrent
  • Pasal 167 ayat (3):
  • SAB
  • SPM
  • Standar Harga
  • Tolok Ukur Kinerja

Perhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll

Pasal 167 ayat (2):

Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial

slide4

PP. 36 / 1972

PP. 48 / 1973

Kep. MDN 22 / 1974

UU No. 18 / 1965

PP. 5 / 1975

PP. 6 / 1975

Per. MDN 11 / 1975

UU No. 5 / 1974

PP. 105 / 2000

Kep. Mendagri 29 / 2002

UU No. 22 / 1999

PP 58 / 2005

Per.Mendagri…/2006

UU No. 32 / 2004

slide5

KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

Kewenangan

UU No.32/2004

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Kewenangan

Sumber pendanaan

UU No.33/2004

APBD

BHP dan BP

DAU

DAK

SILPA Tahun Lalu

Dana Cadangan

Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

APBN

APBN

Pinjaman Daerah

slide6

PP TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

Kewenangan

UU No.32/2004

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

  • PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
  • RPP RKA-SKPD

Sumber pendanaan

UU No.33/2004

APBD

  • PP 65/2001
  • PP 66/2001

Desentralisasi

PP 55/2005 Dana Perimbangan

PP 56/05 SIKD

Dekonsentrasi

PP 57/2005

Hibah Kepada Daerah

PP 00/2006 Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan

Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/Desa

PP 23/2003

PP 54/2005 Pinjaman Daerah

APBN

slide7

LANDASAN YURIDISPP 58/2002 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UU 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 182

Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

slide8

LANDASAN YURIDIS PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah :

Pasal 69 ayat (4)

Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 82

Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah

mengapa perlu disempurnakan
MENGAPA PERLU DISEMPURNAKAN?
  • Pada waktu PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/02 diterbitkan, belum ada paket UU mengenai Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan.
  • Sekarang UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004, UU 25/2004, UU 32/2004 dan UU 33/2004 serta PP 24/2005 sudah terbit, sehingga perlu Revisi PP 105/2000. dan Kepmendagri 29/2002
  • Pengaturan belum jelas atau terlampau singkat atau lampiran tidak sesuai dengan pasal-pasalnya
  • Redaksional yang kurang tepat
bagaimana cara menyesuaikan
BAGAIMANA CARA MENYESUAIKAN
  • Menyesuaikan dengan UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/04, UU 25/04 UU 32/04 dan UU 33/04
  • Menyesuaikan dengan PP 24/05 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan
  • Meneliti dan memperbaiki redaksional
omnibus regulations
OMNIBUS REGULATIONS
  • PENGATURAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERPADU DALAM SATU PERATURAN PERUNDANGAN SAJA
  • BERTUJUAN AGAR MEMUDAHKAN DALAM PELAKSANAANNYA DAN TDK MENIMBULKAN MULTI TAFSIR DALAM PENERAPANNYA, SEHINGGA TIDAK MEMBINGUNGKAN PEMERIKSA DAN PELAKSANA
  • MEMUAT KEBIJAKAN TERKAIT DGN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.
slide12

memungut pajak

mengeluarkan dan mengedarkan uang

melakukan pinjaman

1. Hak Negara untuk

2. Kewajiban Negara untuk

3. Pemerimaan

4. Pengeluaran

5. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

6. Kekayaan pihak lain, yang dikuasai Pemerintah

7. Kekayaan pihak lain, dengan fasilitas Pemerintah

tugas layanan umum

membayar tagihan pihak ketiga

Negara

Daerah

KEU

NEG

Negara

Daerah

slide13
3

Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Pajak

Hak Retrebusi

Pinjaman

Menyelenggarakan urusan

Kewajiban pemerintahan daerah

Membayar tagihan pihak

ketiga

Penerimaan

Pengeluaran

tidak dipisahkan

Kekayaan daerah

dipisahkan

Kekayaan pihak lain yang

dikuasai Pemda

Keuangan

Daerah

slide14
11

Hierarkis Pejabat

KDH PKPKD/ Gub/ Bup/ Walikota

Sekda Koordinator KPKD

PPKD Kabag/ Karo/ Kadin/ Kaban keuangan

(daerah)

P.PA/ PB Kadin/ Kaban/ Kakan/ dsb

Kuasa Kasubdin/ Kabid/ dsb

PA / PB

PPTK Unit kerja SKPD

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Penerimaan

Bendahara

Pengeluaran

slide15
13

Pendapatan

daerah

Menambah ekuitas

dana lancar

Hak daerah

Tidak perlu dibayar kembali

Mengurangi ekuitas dana

lancar

Kewajiban daerah

Tidak akan diperoleh

Pembayarannya kembali

Penerimaan yang perlu

dibayar kembali

Pengeluaran yang akan

Diterima kembali

Struktur

APBD

Belanja

Daerah

Pembiayaan

daerah

slide16
14

Pendapatan

Daerah

PAD

Dana Penimbangan

Lain-lain pendapatan

daerah yang sah

Klasifikasi menurut

fungsi

Klasifikasi menurut

program dan kegiatan

sesuai Urusan Pemerintahan

Penerimaan pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan

Struktur

APBD

Belanja

Daerah

Pembiayaan

Daerah

slide17
15

Pajak daerah

Retribusi daerah

Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang syah

Dana Bagi Hasil

DAU

DAK

Hibah

Dana Darurat

Lain-lain pendapatan yang

ditetapkan Pemerintah

PAD

Dana

Perimbangan

Lain-lain

Pendapatan

Daerah yang sah

slide18

16

Diprioritaskan Untuk Melindungi dan Meningkatkan Kualitas

Kehidupan Masyarakat

Peningkatan

Pelayanan dasar

Urusan

wajib

Pedidikan

Kesehatan

Fasilitas sosial

Belanja

Daerah

Fasilitas umum

Mengembangkan

sistem jaminan

sosial

Urusan

pemerintahan

Urusan

Pilihan

Potensi unggulan

Kondisi/ kekhasan

Daerah seperti :

Pertambangan, perikanan,

Pertanian, perkebunan,

Kehutananan dan pariwisata

slide19
17

Klasifikasi

Belanja

Organisasi

Fungsi

Program

Kegiatan

Jenis

Urusan

pemerintahan

Fungsi pegelolaan

Keuangan negara

Bel. pegawai

Hibah

Bel. Barang dan

jasa

Bantuan sosial

Bel. Modal

Bagi hasil dan

bantuan

keuangan

Bunga

Bel. Tidak terduga

Subsidi

slide20
18

KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI

  • Digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara
  • Terdiri dari :
    • . Pelayanan umum
    • Ketertiban dan keamanan
    • Ekonomi
    • Lingkungan hidup
    • Perumahan dan fasilitas umum
    • Kesehatan
    • Pariwisata dan kebudayaan
    • Agama
    • Pendidikan
    • Perlindungan sosial
slide21
19

KLASIFIKASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

  • Digunakan dalam penyusunan APBD terdiri dari :
    • Belanja pegawai
    • Belanja barang dan jasa
    • Belanja modal
    • Bunga
    • Subsidi
    • Hibah
    • Bantuan sosial
    • Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta
    • Belanja tak terduga
slide22

LINGKUP PERENCANAAN DAERAH

  • RPJPD = 20 tahun
  • RENSTRADA = RPJMD = 5 tahun
  • RENSTRA SKPD = 5 tahun
  • RKPD = 1 tahun
  • RK-SKPD = 1 tahun
slide23

Alur Perencanaan Program & Penganggaran

Pedoman

Pedoman

RENSTRA

KL

RENJA

KL

RKA - KL

RINCIAN

APBN

Pemerintah

Pusat

Pedoman

diacu

dijabarkan

Pedoman

RPJP

NASIONAL

Pedoman

RPJM

NASIONAL

RAPBN

APBN

RKP

diacu

diperhatikan

Diserasikan melalui MUSRENBANGDA

Pedoman

Pedoman

dijabarkan

Pedoman

RPJM

DAERAH

RPJP

DAERAH

RKPD

RAPBD

APBD

KUA

Pemerintah

Daerah

Pedoman

PPAS

RENJA

SKPD

Pedoman

Pedoman

RENSTRA

SKPD

RKA –

SKPD

PENJABARAN

APBD

PERENCANAAN PROGRAM

PENGANGGARAN

slide24

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD

KEBIJAKAN

BANGNAS & KEUDA

KERANGKA EK. MAKRO

PRIORITAS PEMBANGUNAN

NASIONAL (RKP)

RPJMD

Jaring asmara

MUSRENBANGDA

RKPD

EVALUASI KINERJA

MASA LALU

KEBIJAKAN UMUM

APBD &

Prioritas & Plafon

Anggaran Sementara

RENSTRA SKPD

PEMDA

DPRD

PERATURAN KDH

PANITIA ANGGARAN

DPRD

Juklak & Juknis

Plafon Anggaran

Standar Harga

Formulir RKA SKPD

RKSKPD

SATKER

SATKER

SATKER

Klarifikasi RAPBD

RKA SKPD

TIM ANGGARAN

PEMDA

Sosialisasi kpd Masy

Pengajuan Raperda

APBD

RAPBD

Perda APBD

Evaluasi Raperda APBD

Persetujuan Raperda APBD

slide25

PROSES PENYUSUNAN APBD

RKPD

RPJMD

KUA

FKPD

POKOK2

PIKIRAN

Prioritas &

Plafon Ang Sem

APBD

RAPBD

RKA

Penjabaran

APBD

RKA SKPD

RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah

DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA SKPD

slide26

DOKUMEN

KEPMENDAGRI No. 29/2002

PP 58/2005 & PER MDN BARU

  • RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA
  • ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD
  • STRATEGI & PRIORITAS APBD
  • RASK
  • RAPBD
  • PERDA APBD
  • KPTS KDH PENJABARAN APBD
  • DASK
  • RPJPD
  • RPJMD / RENSTRADA
  • RKPD/RENSTA-SKPD/RK-SKPD
  • KU APBD (KUA)
  • PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
  • RKA- SKPD
  • RAPBD
  • PERDA APBD SESDH DIEVALUASI
  • PERATURAN KDH PENJABARAN APBD SESUDAH DIEVALUASI
  • DPA-SKPD
bagan kode
BAGAN KODE

PENYEMPURNAAN

KEPMENDAGRI 29/2002

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

kode rekening anggaran pendapatan, belanja & pembiayaan

kode rekening anggaran pendapatan, belanja & pembiayaan

kode fungsi

kode bidang pemerintahan

kode organisasi

kode unit organisasi

kode rekening kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan

kode rekening kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan

kode program

kode rekening jenis pendapatan, belanja & pembiayaan

kode kegiatan

kode rekening jenis pendapatan, belanja & pembiayaan

kode rekening obyek pendapatan, belanja & pembiayaan

kode rekening obyek pendapatan, belanja & pembiayaan

kode rekening rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan

kode rekening rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan

kode rekening bagian belanja

slide28

SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

RPJM

RPJMD

5 tahun

Dibahas bersama DPRD

Renstra

SKPD

5 tahun

1 tahun

Renja

SKPD

RKPD

RKP

1 tahun

KUA

PPAS

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

RKA-SKPD

PEDOMAN

PENYUSUNAN

RKA-SKPD

Tim

Anggaran Pemda

RAPERDA

APBD

struktur apbd
STRUKTUR APBD
  • Pendapatan Daerah :
    • pendapatan asli daerah;
    • dana perimbangan; dan
    • lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  • Belanja Daerah :
    • belanja pegawai;
    • belanja barang dan jasa;
    • belanja modal;
    • bunga;
    • subsidi
    • hibah;
    • bantuan sosial;
    • belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;dan
    • belanja tidak terduga.
  • Pembiayaan Daerah.
    • Penerimaan
    • Pengeluaran
dokumen penganggaran rka skpd
DOKUMEN PENGANGGARAN(RKA-SKPD)

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan :

  • pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya
  • pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran.
  • pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
slide31

PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI &

PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD

Membuat

RAPERGUB

Sebesar

Pagu APBD

Tahun Lalu

(15 hari)

GUBERNUR

menetapkan

PER-GUB

RAPERDA

APBD

Pengesahan

MDN

(30 Hari)

Tidak Setuju

Dibahas bersama

DPRD & Pemda

DPRD

GUBERNUR

menetapkan

PERDA &

PER-GUB

Penyempurnaan

(7 Hari)

Melewati

Batas waktu

Evaluasi

Setuju

Tdk Sesuai

Dgn UU

Tdk

Disempurnakan

RAPERGUB

PENJABARAN APBD

Penyampaian

RAPERDA APBD &

RAPERGUB

APBD

(3 hari)

Hasil

Evaluasi

MDN

(15 hari)

MDN membatalkan

Berlaku Pagu APBD

Sebelumnya

Sesuai

dgn UU

slide32

PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT &PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD

Membuat

RAPERBUP/WAL

Sebesar

Pagu APBD

Tahun Lalu

(15 hari)

Bupati/Walikota

menetapkan

PER-BUP/WAL

RAPERDA

APBD

Pengesahan

Gubernur

(30 Hari)

Tidak Setuju

Dibahas bersama

DPRD & Pemda

DPRD

Bupati/Walikota

menetapkan

PERDA &

PER-BUP/WAL

Penyempurnaan

(7 Hari)

Melewati

Batas waktu

Evaluasi

Setuju

Tdk Sesuai

Dgn UU

Tdk

Disempurnakan

RAPERBUP/WAL

PENJABARAN APBD

Penyampaian

RAPERDA APBD &

RAPERBUP/WAL

APBD

(3 hari)

Hasil

Evaluasi

GUBERNUR

(15 hari)

GUB membatalkan

Berlaku Pagu APBD

Sebelumnya

Sesuai

dgn UU

Laporan kpd

MDN

slide33

PROSES PERUBAHAN APBD

KONDISI MENYEBABKAN

PERGESERAN

ANGGARAN

PERKEMBANGAN TIDAK

SESUAI KUA

PENGGUNAAN SISA LEBH

ANGGARAN TAHUN LALU

Prioritas & Plafon

Anggaran Sementara

Kebijakan

Umum APBD

PEMDA

DPRD

PERATURAN KDH

PANITIA ANGGARAN

DPRD

Juklak & Juknis

Plafon Anggaran

Standar Harga

Formulir RKASKPD

SATKER

SATKER

SATKER

Klarifikasi Perubahan RAPBD

RKA SKPD

TIM ANGGARAN

PEMDA

Pengajuan Raperda

Perubahan APBD

Sosialisasi kpd Masy

Rancangan

Perubahan

APBD

Perda Perubahan

APBD

Persetujuan Raperda Perubahan APBD

Evaluasi Raperda Perubahan APBD

model struktur organisasi skpd pemda provinsi
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – PEMDA PROVINSI

KEPALA SKPD

Pj. Pengguna Anggaran

Kabag TU

Kasubbag TUK

Pj. Penatausahaan

Keuangan SKPD

Ka UPT

Kabid

Kuasa Pengguna Angg.

Kuasa Pengguna Angg.

Kasubbid

Kasubbid

Pj. Pelaksana TK

Pj. Pelaksana TK

model struktur organisasi skpd pemda kabupaten kota
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – PEMDA KABUPATEN/KOTA

KEPALA SKPD

Pj. Pengguna Anggaran

Kabag TU

Kasubbag TUK

Pj. Penatausahaan

Keuangan SKPD

Ka UPT

Kabid SKPD

Kuasa Pengguna Angg.

Pj. Pelaksana TK

model struktur organisasi skpd sekretariat daerah provinsi
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

SEKDAPROV

Pj. Pengguna Anggaran

KARO

Kuasa Pengguna Angg.

Kabag

Pj. Pelaksana TK

Kasubbag TU

Pj. Penatausahaan

Keuangan SKPD

model struktur organisasi skpd sekretariat daerah kabupaten kota
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEKDA KAB/KOT

Pj. Pengguna Anggaran

KABAG

Kuasa Pengguna Angg.

Kasubbag

Pj. Pelaksana TK

Kasubbag TU

Pj. Penatausahaan

Keuangan SKPD

slide39

PROSES PENCAIRAN DANA BS/BT – CARA MKD

P K D

KEPALA BIRO KEUANGAN

SPM

SPP-BT

SPP-BS

B P D

PIMPRO/KASATKER

BS

BT

F KE

III

BEND-P/BEND-R

slide40

PROSES PENCAIRAN DANA – BS/BT

PROSES PENCAIRAN DANA PK/BT – CARA KMDN 29

B U D

SPM BT/PK

KARO/KABAG

KEUANGAN SETDA

SPP-BT

SPP-PK

KA SKPD SBG

PENGGUNA ANGGARAN

BANK

SATUAN PEMEGANG KAS

BT

PK

F KE

III

Pimp

Kegiatan

slide41

PROSES PENCAIRAN DANA LS – CARA BARU

B U D

PEJABAT PENGGUNA

ANGGARAN/KUASA

SPM-LS

PEJABAT PENATAUSAHAAN

KEUANGAN SKPD

SP2D

BANK

SPP-LS

P P T K

F KE

III

slide42

PROSES PENCAIRAN DANA UP – CARA BARU

B U D

SPM-UP

PEJABAT PENGGUNA

ANGGARAN/KUASA

PEJABAT PENATAUSAHAAN

KEUANGAN SKPD

SP2D

SPP-UP

BENDAHARA

PENGELUARAN

UANG

BANK

laporan keuangan dan kinerja

LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LRA

NERACA

LAK

CALK

IKHTISAR LK

BUMN/BUMD

IKHTISAR

KINERJA

IKHTISAR

LAIN

IKHTISAR

LAIN

standar sistem akuntansi
Standar & Sistem Akuntansi

Standar Akuntansi

Input

Process

Output

Lap. Keuangan

- LRA

- Neraca

- LAK

- CALK

  • Relevan
  • Reliable
  • Complete
  • Comparable

Transaksi

- Keuangan

- Kekayaan

- Kewajiban

Proses Akuntansi

- Analisa Transaksi

- Jurnal / Entries

- Posting

SISTEM AKUNTANSI

Formulasi

Prosedur

Transaksi

Bagan

Perkiraan

Standar

Pengaturan

Kelemba

gaan

Hardware

&

Software

Personil

Terampil

sistem pertanggungjawaban anggaran
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

TA BERJALAN

T A B E R I K U T N Y A

28 FEB

30 MARET

30 MEI

30 JUNI

30 JUNI

BUD

BPK

BUD

DPR(D)

SKPD

P

E

M

B

A

H

A

S

A

N

  • MELAKSANAKAN APBD
  • MEMBUKUKAN TRANSAKSI
  • KEUANGAN

AUDIT

LKD

PERSIAPAN

RUU/

RAPERDA

  • MENYUSUN LAPORAN
  • KEUANGAN
  • LRA
  • NERACA
  • CALK
  • MENGKOMPILASI
  • LAPORAN KEUANGAN
  • LRA
  • NERACA
  • CALK

MENYUSUN LAK

UU 17 / 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31UU 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184UU 33 / 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 81

slide46

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

PEMERIKSAAN KEUANGAN

PEMERIKSAAN KINERJA

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

LAPORAN KEUANGAN

EKONOMI EFESIENSI EFEKTIFITAS

KHUSUS

slide47

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KEUANGAN

KINERJA

TUJUAN TERTENTU

MEMUAT OPINI

  • MEMUAT :
    • TEMUAN
  • KESIMPULAN
  • REKOMENDASI

MEMUAT KESIMPULAN

MEMUAT :

TANGGAPAN PEJABAT PEMERINTAH YANG DIPERIKSA

slide48

JENIS OPINI

  • WAJAR TANPA PENGECUALIAN
  • ( UNQUALIFIED OPINION )
  • WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
  • ( QUALIFIED OPINION )
  • TIDAK WAJAR
  • ( ADVERSED OPINION )
  • PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN OPINI
  • ( DISCLAIMIER OF OPINION )
slide49
55

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,

konsultasi, pendidikan, pelatihan dan

pengembangan

PEMBINAAN

DPRD

Perda APBD

PENGAWASAN

Pengendalian

intern

Pengelolaan

Keuangan daerah

Pemeriksanaan

Ekstern

BPK

Pengelolaan

keuangan daerah

Laporan Keuangan

Lihat juga :

PP 79/2005

slide50
57

Jabatan fungsional

bendaharawan

KETENTUAN PERALIHAN

1.

2.

Dilaksanakan secara

bertahap mulai

tahun 2006

Penyusunan Ang

berdasarkan

prestasi kerja

Dilaksanakan mulai

tahun anggaran 2006

Laporan Keuangan

atas dasar SAP

slide51
58

KETENTUAN PERALIHAN

3.

PPAS

Dilaksanakan untuk

penyusunan dan pelaksanaan

APBD tahun 2007

Evaluasi

Penetapan

APBD

slide52
59

KETENTUAN PERALIHAN

4.

5.

Sistem Akuntansi Pemda

yang mengacu kepada

SAP

Dilaksanakan secara

bertahap mulai tahun

anggaran 2007

Penyusunan RKA – SKPD

dengan pendekatan KPJM

dengan prakiraan maju

Dilaksanakan mulai

tahun 2009

slide53

SEKIAN...

TERIMA KASIH