1 / 23

Sistem Interprise

Sistem Interprise. penerapan E-procurement di surabaya. e-Procurement. Pengalaman Implementasi dan Perencanaan Ke Depan di Pemerintah Kota Surabaya. Latar Belakang. Pelaksanaan proyek selalu terlambat Harga kontrak relatif sama atau lebih mahal dibanding harga toko/pasar

zariel
Download Presentation

Sistem Interprise

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sistem Interprise

  2. penerapan E-procurement disurabaya SISTEM INTERPRISE – KODE - 3 SKS

  3. e-Procurement PengalamanImplementasidanPerencanaanKeDepandiPemerintah Kota Surabaya

  4. Latar Belakang • Pelaksanaan proyek selalu terlambat • Harga kontrak relatif sama atau lebih mahal dibanding harga toko/pasar • Ada tuduhan bahwa Walikota - Kepala Satuan Kerja – PPK/Pimpro – Panitia Pengadaan bisa menerima sesuatu dari peserta/pemenang lelang

  5. Dasar Hukum • UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi • PP nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi • Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah ke-empat kalinya dengan Perpres nomor 8 tahun 2006 • Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi • Peraturan Walikota Surabaya nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa.

  6. Perjalanan Implementasi • Tahun 2003 dimulai dengan “Lelang Serentak” dengan fasilitasi pendaftaran dan evaluasi prakualifikasi melalui internet (dasar Keppres nomor 18 thn 2000) • Tahun 2004 – 2006 menerapkan semi eProcurement (dasar prosedur Keppres nomor 80 thn 2003) • Tahun 2007 telah menerapkan 99% fully eProcurement (dasar prosedur Keppres nomor 80 thn 2003 jo Perpres nomor 8 thn 2006) • Pelaksanaan pelelangan dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) • Tahun 2008 akan menerapkan 100% fully eProcurement (setelah UU ITE disahkan)

  7. Konsep Dasar Implementasi Prosedur pengadaan sebagaimana Peraturan dilaksanakan sebisa mungkin dengan cara elektronik (by internet) : • Lelang tetap dilakukan oleh Panitia Pengadaan (pembuatan OE, Aanwijzing, Evaluasi Penawaran – Kualifikasi, Usulan Calon Pemenang) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) • Dibentuk sekretariat layanan eProcurement sebagai admin sistem informasi & fasilitator para user/stake holder (Penyedia Brg/Jasa – Panitia Pengadaan – PPK) • Urut – urutan / tahapan lelang mengikuti ketentuan Keppres 80/2003 - jo Perpres 8/2006

  8. Konsep Dasar Implementasi • Menghilangkan kontak langsung panitia pengadaan dengan peserta lelang, dan antara peserta dengan peserta lainnya kecuali pada pembukaan sampul • Semua reason Panitia untuk menggugurkan peserta lelang dapat diakses publik di situs e-Procurement • Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat diakses oleh publik di situs e-Procurement

  9. BaganAlur Nilai penawaran Menetapkan jadwal Mengevaluasi Penawaran submit submit Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Layanan eProc Penyedia Barang/Jasa Server, fire wall Staf Sistem Informasi e-Proc Admin up load down load Pengumuman, alasan gugur, dokumen lelang, pengaduan, dll Menyusun OE Menyusun dok lelang Mempelajari dok lelang Memilih paket pekerjaan Menghitung penawaran

  10. AlurProsedurpada ULP

  11. TeknisOperasionalImplementasi • Ditetapkan Instruksi Walikota tentang Penyelenggaraan lelang secara e-Procurement • Membentuk Sekretariat Layanan eProcurement dengan payung hukum Peraturan Walikota • Membentuk Unit Layanan Pengadaan dengan payung hukum Peraturan Walikota • Sosialisasi dan pelatihan serta penyediaan pusat on line bagi penyedia barang/jasa 24 jam

  12. Teknis Operasional Implementasi • Menyusun standar dokumen pemilihan penyedia barang/jasa (untuk panitia pengadaan) • Menyusun standar kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah (untuk panitia pengadaan & penyedia barang/jasa)

  13. Standarisasi Layanan • Perolehan sertifikasi ISO 9001 : 2000 Quality Management System untuk Sekretariat Layanan e-Procurement di tahun 2005 • Perolehan sertifikasi ISO 27001 : 2005 Information Security Management System untuk Sekretariat Layanan e-Procurement di bulan Desember 2006, serah terima oleh Badan Sertifikasi SAI Global dgn Walikota pada 29 Maret 2007 (yang ketiga setelah Prsh Jasa Konsultan di Jkt & BI; yg pertama u/ Instansi Pemerintah)

  14. Hasil – Hasildanmanfaatyang telahdiperoleh • Terjadi efisiensi : - thd biaya proses s/d 80% (krn kertas kerja terkurangi) - thd penawaran antara 20%-25% • Mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/jasa, shg paket – paket proyek berjalan relatif lebih tepat waktu (proyek lanjutan/luncuran menurun), layanan publik terjaga • Panitia Pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat • Memberikan respon yang cepat terhadap pertanyaan serta klarifikasi selama proses lelang

  15. Hasil – Hasildanmanfaatyang telahdiperoleh • Mengurangi personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang • Memperbaiki rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak – pihak yang terkait proses lelang (akuntabilitas terjaga)

  16. Hasil – Hasil dan manfaat yang telah diperoleh Masyarakat bisa awasi pekerjaan, karena spesifikasi teknis pekerjaan dpt di-download dari situs (rasa memiliki timbul & partisipasi bisa meningkat) Menyediakan kesempatan kerja yang luas bagi penyedia barang/jasa kategori kecil

  17. Statistik Penghematan e-Procurement

  18. Issue proteksi perusahaan lokal/daerah CATATAN : Paket pekerjaan pemenang luar Surabaya tak ada yang jasa konstruksi (pemasokan barang & jasa konsultansi)

  19. Pengembangan selanjutnya Aplikasi e-Procurement di-install di server Instansi Pemerintah lain dan dapat saling terintegrasi seolah-olah jadi 1 sistem tunggal (Sistem Pengadaan Nasional) Membentuk prototype kelembagaan Certificate Authority (CA) untuk menjalankan fungsi kendali terhadap penggunaan Infrastruktur Kunci Publik

  20. SuplemeneProcurementyang sudahdikembangkan e-Sourcing, sebagai katalog elektronik, rujukan standar teknis barang/jasa publik bagi para user, salah satu source harga pasar u/ OE (dikembangkan dgn prinsip Supply Chain Management – SCM dgn enviroment public sector) m-Procurement, sebagai pemenuhan life style para user yang mempunyai mobilitas tinggi Help Desk application, sebagai panduan bagi semua user untuk menggunakan aplikasi eProc IKP (Infrastruktur Kunci Publik), sebagai tools untuk pendukung transaksi elektronik

  21. Hasil Kegiatan dari masing-masing PA, KPA, PPTK dibandingkan dgn Renc. e-Project • SHSD • HSPK • ASB e-Contracting Pembuatan Kontrak dgn Standar Kontrak Proses PengadaanBrg/Jasa e-Controlling e-Procurement e-Budgeting e-Project e-Delivery e-Performance Proses Pencairan Keuangan • Sistem • Pengukuran Kinerja : • Target & Realisasi • Ketepatan Waktu • Efisiensi Anggaran e-Sourcing Standar Teknis Brg/Jasa Publik & list kinerja penyedia brg/jasa • Renc. Pelaks. Keg. • Renc. Penyerapan • Renc. Pemilihan Penyedia B/J Proses Penyusunan APBD Score Kinerja BAGAN ALUR PROSES PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN/PROYEK DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA YANG TELAH BERJALAN SEJAK TAHUN 2007

  22. Pemakaian Teknologi Informasi untuk mewujudkan Prinsip – prinsip Good Governance dan Clean Government Panitia Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Procurement

  23. SISTEM INTERPRISE – KODE - 3 SKS

More Related