PENGAWASAN & PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA

Sep 01, 2014

510 likes | 1.04k Views

PENGAWASAN & PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA. Tujuan Pengawasan Keuangan Negara. Pelaksana Pengawasan Keuangan Negara. Tugas Pokok BPKP. 1. Pengawasan Berdasarkan Obyek. 2. Pengawasan Menurut Sifat. 3. Pengawasan Menurut Ruang Lingkup. 4. Pengawasan Menurut Metode Pengawasan.

Share Presentation

Embed Code

Link

xerxes

Download Presentation

PENGAWASAN & PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

PENGAWASAN & PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA

TujuanPengawasanKeuangan Negara
PelaksanaPengawasanKeuangan Negara
TugasPokok BPKP

1. PengawasanBerdasarkanObyek
2. PengawasanMenurutSifat
3. PengawasanMenurutRuangLingkup
4. PengawasanMenurutMetodePengawasan
Tugas BPK (UU No. 15 Th. 2006 ttg BPK)

JenisPemeriksaan BPK
TujuanEkonomi & Efisiensi (Peraturan BPK No. 1 Th. 2007)
TujuanEkonomi & Efisiensi (Peraturan BPK No. 1 Th. 2007)
JenisOpini BPK thdHasilPemeriksaaanLaporanKeuanganPemerintah
DasarOpini BPK
Alhamdulillah • SemogaBermanfaat

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

LATAR BELAKANG TERBITNYA PERPRES NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN IV ATAS KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003. Penyesuaian dengan perubahan pengaturan di bidang keuangan negara (UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara).Untuk lebih meningkatkan tr

779 views • 27 slides

BAGAN AKUN STANDAR

BAGAN AKUN STANDAR. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2011. Dasar Hukum Penerapan BAS :. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2.36k views • 35 slides

Jakarta, 8 Maret 2011

“PERAN PPK - SKPD DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN, ASET TETAP, DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ”. Disampaikan Oleh : Iman Bastari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta, 8 Maret 2011. 01. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B P K P ).

667 views • 33 slides

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. Pengelolaan Keuangan Negara diselenggarakan secara : Profesional Terbuka Bertanggung jawab. Terwujudnya Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara. Sesuai Pasal 23C UUD 1945. Asas-asas Baru ( best practises ) :

695 views • 18 slides

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL DAN BERBASIS KINERJA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL DAN BERBASIS KINERJA. I NTEGRITAS  P ROFESIONALISME  S INERGI  P ELAYANAN  K ESEMPURNAAN. Dasar Hukum.

1.2k views • 43 slides

TIM REVIU BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEMARANG, 17 JANUARI 2013

SOSIALISASI PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-55/PB/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. TIM REVIU BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEMARANG, 17 JANUARI 2013. Latar Belakang.

625 views • 41 slides

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. LAPORAN KEUANGAN BLU UNTUK PERTANGGUNGJAWABAN (1).

644 views • 22 slides

UU 15 Tahun 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

UU 15 Tahun 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA. Reformasi Hukum. Prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. UUD 1945. Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara (Hukum Tata Negara). UU No. 17 Tahun 2003. Kaidah administratif

746 views • 36 slides

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. Presiden : Bag.dari kekuasaan Pemerintahan , didelega sikan kpd :. PUSAT , --> Presiden MENGUASAKAN kpd Menteri Keuangan dan Menteri /Pimp. Lembaga

1.33k views • 27 slides

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA. Dasar Hukum Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-65/PB/2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran wajib menyajikan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan.

530 views • 8 slides

HAK MENGUASAI NEGARA DALAM KEUANGAN PUBLIK KONSEP, TEORI, DAN PRAKTIK

HAK MENGUASAI NEGARA DALAM KEUANGAN PUBLIK KONSEP, TEORI, DAN PRAKTIK. Oleh DIAN PUJI N. SIMATUPANG Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2 0 0 7. KEUANGAN PUBLIK.

558 views • 25 slides

POKOK-POKOK UU KEUANGAN NEGARA DAN UU PERBENDAHARAAN

POKOK-POKOK UU KEUANGAN NEGARA DAN UU PERBENDAHARAAN. UPAYA REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA. Perkembangan Penyusunan RUU bidang Keuangan Negara sejak Tahun 1945. PERIODE 1945 - 1965. PANITIA ACHMAD NATANEGARA (1945 - 1947)

1.57k views • 98 slides

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN. Tanggung jawab Entitas yang Diperiksa.

807 views • 29 slides

KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN

KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN. YULI INDRAWATI. UUD 1945 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

665 views • 39 slides

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

1.34k views • 18 slides

Bagian Akuntansi 1

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP). Bagian Akuntansi 1. Pengelolaan Keuangan Negara. Pengelolaan Keuangan Negara. KONDISI OPINI BPK.

350 views • 13 slides

PENGGOLONGAN KODEFIKASI

PENGGOLONGAN KODEFIKASI. &. BARANG MILIK NEGARA. PERMENKEU 29/2010. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA I DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Dasar Hukum. UU 1/2004  Perbendaharaan Negara;

538 views • 15 slides

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA PRANCIS

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA PRANCIS. KELOMPOK I OLEH : Atin Umayah (10023015) Wiwin Nuryatim (10023039) Ari Rohmania (10023076) Wahyuning Fitriani (10023089). PENDAHULUAN

520 views • 12 slides

Negara maju dan Negara berkembang

Ilmu pengetahuan sosial Kelas IX Setiyo Wardayati, S.Pd SMP Negeri 41 Surabaya. Negara maju dan Negara berkembang. Negara maju dan negara berkembang. Suatau negara dapat digolongkan dalam kelompok negara maju atau negara berkembang. Contoh negara maju. 1. Amerika Serikat 2. Jepang

800 views • 6 slides

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KEMENTERIAN KEUANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KEMENTERIAN KEUANGAN. DASAR HUKUM BLU. SATKER PPK BLU. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara y ang t i d a k d i pisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya u n t u k kegiatan BLU bersangkutan. Setiap BLU wajib menyusun RKA tahunan.

2.77k views • 43 slides

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI. Siklus Pengelolaan Keuangan Negara Siklus Anggaran Siklus Akuntansi Ref : Bawuk, 2013. Siklus Pengelolaan Keuangan Negara. Pada pengelolaan keuangan negara, siklus terdiri dari : perencanaan dan penganggaran ;

2.98k views • 11 slides

PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN

PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN. Dasar Hukum. UU RI No. 17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara UU RI No. 1 Thn 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU RI No. 15 Thn 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara PP No. 24 Thn 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

1.04k views • 36 slides

More Related

PENGAWASAN &amp; PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA

PENGAWASAN &amp; PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA

Presentation Transcript

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

BAGAN AKUN STANDAR

Jakarta, 8 Maret 2011

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL DAN BERBASIS KINERJA

TIM REVIU BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEMARANG, 17 JANUARI 2013

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

UU 15 Tahun 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA

HAK MENGUASAI NEGARA DALAM KEUANGAN PUBLIK KONSEP, TEORI, DAN PRAKTIK

POKOK-POKOK UU KEUANGAN NEGARA DAN UU PERBENDAHARAAN

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Bagian Akuntansi 1

PENGGOLONGAN KODEFIKASI

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA PRANCIS

Negara maju dan Negara berkembang

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KEMENTERIAN KEUANGAN

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI

PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN

PENGAWASAN & PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA

PENGAWASAN & PEMERIKSAN KEUANGAN NEGARA