1 / 24

REVISI PAGU MINUS TA 2013

REVISI PAGU MINUS TA 2013. Tanjung Balai , 28 November 2013. DASAR HUKUM REVISI ANGGARAN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013

ward
Download Presentation

REVISI PAGU MINUS TA 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. REVISI PAGU MINUS TA 2013 TanjungBalai, 28 November 2013

  2. DASAR HUKUM REVISI ANGGARAN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor: PER-12/PB/2013 tentangPetunjukTeknisRevisiAnggaran yang MenjadiBidangTugasDirektoratJenderalPerbendaharaanTahunAnggaran 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ….. tentang PerubahanKeduaatasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013

  3. Batas Akhir Penerimaan Usulan RevisisesuaiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013Pasal 52 : Tanggal 11 Oktober 2013,untukRevisiAnggaranpada DJA; dan Tanggal 18 Oktober 2013,untukRevisiAnggaranpada Kanwil DJPBN. Namundemikian ……

  4. Pagu minus tersebutharusdiselesaikanmelaluimekanismerevisi DIPA denganmengikutiketentuantatacararevisi DIPA.

  5. Pagu MinusGajidanTunjangan yang melekatpadaGaji • Dalam hal terdapat kondisi tertentu dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 yang mengakibatkanPagu minus terhadap beberapa akun gajidantunjangan yang melekatpadagaji.

  6. Pagu Minus Non Gaji • Dalam hal terdapat kondisi tertentu dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 yang mengakibatkan: • pagu minus khususnya non belanja pegawai, sebagai dampak kebijakan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 terhadap paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya, termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran prioritas K/L • Pagu minus terhadap beberapa akun sebagai akibat kebijakan perubahan akun • Contoh: • SatkerdimintauntukmelakukanrevisialokasiBelanjaPerjalananpadaakun 521119 dan 521219 keAkunBelanjaPerjalananpadaHalaman IV DIPA : • 524111 BelanjaPerjalananBiasa • 524112 BelanjaPerjalananTetap • 524113 BelanjaPerjalanan Transport Dalam Kota • 524114 BelanjaPerjalananPaket Meeting Dalam Kota • 524119 BelanjaPerjalananLainnya

  7. Pagu Minus Non Gaji • Dalam hal terdapat kondisi tertentu dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 yang mengakibatkan: • Perubahan dan/atau kesalahan administratif, antara lain perubahan pejabat perbendaharaan, kesalahan pencantuman kantor bayar (KPPN), kesalahan kode lokasi, atau kesalahan kode satker sebagai akibat adanya penggantian pejabat perbendaharaan, ketidaksesuaian pencantuman antara lokasi satker dan kantor bayar • belum dapat diprosesnya usulan Revisi Anggaran oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan karena harus menunggu penyelesaian Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran

  8. Batas Penyelesaian Pagu Minus • Batas akhirpenyelesaianpagu minus GajidanTunjangan yang melekatpadaGaji paling lambattanggal 30 Desember 2013. • Batas akhirpenerimaanusulrevisipenyelesaianpagu minus Non Gaji • Tanggal06 Desember 2013,untukRevisiAnggaranpada DJA • Tanggal13 Desember 2013,untukRevisiAnggaranpada Kanwil DJPBN.

  9. Batas Penyelesaian Pagu Minus Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan: Kegiatan yang dananyabersumberdariPinjamanLuarNegeri(PLN), Hibah Luar Negeri(HLN), danHibah Dalam Negeri(HDN)sertaPinjamanDalamNegeri(PDN); KegiatandalamlingkupBA BUN termasuk pergeserananggarandari BA BUN (BA 999.08) keBagianAnggaran K/L dan pergeseranantarsubbagiananggarandalamBagianAnggaran 999 (BA BUN); dan/atau Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumenpendukung yang harusmendapatpersetujuandari unit eksternal K/L sepertipersetujuan DPR, persetujuanMenteriKeuangan, hasil audit eksternal, dansejenisnya. batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pengajuan pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2013.

  10. Penyelesaian Pagu Minus • Penyelesaianpagu minus diaturdenganketentuan: • Selisih minus dipenuhimelaluipergeserananggarandarisisaanggaranpadaSatker yang bersangkutan. • KewenanganKanwil DJPBN

  11. Penyelesaian Pagu Minus • DalamhalsisaanggaranpadaSatker yang bersangkutantidakmencukupi, selisih minus dipenuhimelaluipergeserananggaranantarSatkerdalamsatu Program. • KewenanganDirektoratJenderalAnggarandiajukanmelaluiEselon I K/L

  12. Penyelesaian Pagu Minus • Dalamhalselisih minus tidakdapatdipenuhimelaluipergeserananggaranantarSatkerdalamsatu Program, selisih minus dipenuhimelaluipergeserananggaranantar Program dalamsatuBagianAnggaran. • KewenanganDirektoratJenderalAnggarandiajukanmelaluiEselon I K/L

  13. Penyelesaian Pagu Minus • Dalamhalselisih minus tidakdapatdipenuhimelaluipergeserananggaranantar Program dalamsatuBagianAnggaran, selisih minus dipenuhimelaluiBagianAnggaran 999.08. • KewenanganDirektoratJenderalAnggarandiajukanmelaluiEselon I K/L

  14. USUL REVISI DIPA PETIKAN • KPA menyampaikan usulan revisi DIPA Petikan dilengkapi : • Surat usulan pengesahan Revisi DIPA Petikan dilampiri matrik perubahan (semula-menjadi). • SPTJM yang ditandatangani KPAdanbermateraiRp. 6,000.- • ADK yang dihasilkan dari aplikasi RKA-KL DIPA Revisi

  15. SATKER YANG MINUS

  16. TerimaKasih

More Related